Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui pencabutan kebijakan besaran tunjangan anggota dewan serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Keputusan ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad, 31 Agustus 2025.
Dalam keterangannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menyebut langkah itu diambil untuk merespons langsung aspirasi masyarakat.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk keseriusan wakil rakyat dalam menjawab tuntutan publik terkait efisiensi anggaran negara dan kepekaan DPR terhadap situasi yang dihadapi bangsa.
“Ini merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat yang menuntut penghematan anggaran dan sensitivitas wakil rakyat terhadap kondisi bangsa,” tambahnya.
Selain perubahan kebijakan di DPR, Prabowo juga mengungkapkan adanya langkah tegas yang diambil partai politik terhadap anggota dewan yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik.
“Dalam rangka menyikapi aspirasi murni masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing. Terhitung sejak Senin, 1 September 2025, anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru dicabut keanggotaannya,” jelas Prabowo.
Lebih jauh, ia menegaskan sikap tegas ini bertujuan memastikan setiap wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan publik.
“Anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya. dilansir dari situs resmi rmol aceh co.id.
