Raksasa elektronik Jepang, Panasonic, mengumumkan akan menargetkan 10.000 pemutusan hubungan kerja (PHK) di seluruh dunia. Langkah ini dilakuan perusahaan pemasok baterai ke Tesla tersebut untuk meningkatkan profitabilitas.
Pemutusan hubungan kerja, yang mewakili sekitar 4 persen dari tenaga kerja grup yang berjumlah hampir 230.000 orang, akan dilaksanakan terutama pada tahun keuangan saat ini hingga Maret 2029.
Panasonic mengatakan akan meninjau secara menyeluruh efisiensi operasional di setiap perusahaan grup, terutama di departemen penjualan dan tidak langsung.
“Mereka akan mengevaluasi ulang jumlah organisasi dan personel yang benar-benar dibutuhkan”, kata sebuah pernyataan dikutip dari CNA, Senin (12/5)
“Pemangkasan akan dilakukan melalui konsolidasi penjualan dan operasi tidak langsung serta lokasi, penghentian bisnis, dan karyawan di Jepang yang mengambil pensiun dini, katanya.
Mereka berharap untuk membukukan biaya restrukturisasi sebesar ¥130 miliar yen (US$896,06 juta) tahun bisnis ini sebagai bagian dari perombakan. Restrukturisasi perusahaan tersebut bertujuan untuk mencapai laba atas ekuitas – ukuran profitabilitas – sebesar 10 persen pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2029.
Panasonic juga mengatakan akan menargetkan laba operasi yang disesuaikan secara grup setidaknya ¥600 miliar pada tahun fiskal hingga 31 Maret 2027, sebagian karena perombakan bisnis elektronik konsumennya, penghentian bisnis yang merugi, dan perampingan investasi TI.
Hampir setengah dari biaya restrukturisasi akan dibukukan dalam operasional bisnis, yang mencakup elektronik rumah tangga dan sistem pemanas dan ventilasi. Sementara 40 persen lainnya digunakan untuk biaya lainnya, termasuk perusahaan induknya. Perusahaan tidak berharap untuk membukukan biaya restrukturisasi apa pun dalam bisnis energinya.
Buruh di Indonesia Was-was
Panasonic memiliki pabrik di Indonesia yang memiliki jumlah pekerja sekitar 7.000 hingga 8.000 orang. Menanggapi hal ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan kekhawatiran atas potensi dampak kebijakan global ini terhadap pekerja Panasonic di Indonesia.
“Sampai saat ini memang belum ada pengumuman resmi mengenai PHK di Indonesia. Namun, kita tidak bisa menutup kemungkinan akan adanya PHK, terutama bagi pekerja kontrak dan sebagian kecil pekerja tetap,” ujarnya.
Said Iqbal menyebut, ribuan pekerja di Indonesia tersebut tersebar di tujuh pabrik, yaitu dua di DKI Jakarta, dua di Bekasi, satu di Bogor, satu di Pasuruan, dan satu di Batam. Jenis industri yang dijalankan meliputi pabrik baterai, alat kesehatan, peralatan rumah tangga, hingga distribusi elektronik bermerek Panasonic.
“Buruh Panasonic di Indonesia saat ini diliputi kekhawatiran. Jangan sampai kebijakan PHK global dijadikan alasan untuk melakukan PHK massal di Indonesia, apalagi terhadap pekerja yang statusnya kontrak atau outsourcing. Pemerintah harus segera bertindak, jangan menunggu gejolak,” tegasnya.
KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah di lokasi pabrik untuk segera melakukan langkah antisipasi. Hal itu termasuk membuka dialog dengan manajemen Panasonic dan serikat pekerja untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak buruh.
KSPI dan Partai Buruh juga menekankan pentingnya transparansi dan pelibatan serikat pekerja dalam setiap proses restrukturisasi atau efisiensi, guna mencegah PHK sepihak yang merugikan buruh.
“Kita minta ada audit dan pengawasan ketat, serta jaminan bahwa buruh tidak menjadi korban dari keputusan bisnis global,” tutup Iqbal.
Pemasok Baterai Kendaraan Listrik
Panasonic menjadi merek pemasok alat rumah tangga global pada paruh kedua abad ke-20. Perusahaan yang berkantor pusat di Osaka Jepang itu memelopori peralatan elektronik mulai dari penanak nasi hingga televisi dan perekam video. Saat ini, Panasonic merupakan pemasok baterai utama bagi produsen kendaraan listrik AS milik Elon Musk, Tesla, dan juga beroperasi di sektor perumahan, energi, dan otomotif.
Panasonic pada Februari lalu menguraikan program reformasi manajemen untuk menyelesaikan “berbagai masalah struktural” di perusahaan tersebut.
“Melalui reformasi manajemen saat ini, perusahaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan laba setidaknya ¥150 miliar (US$1 miliar),” katanya.
Dalam laporan laba setahun penuhnya, yang juga dirilis pada Jumat (9/5), Panasonic memperkirakan penurunan laba bersih sebesar 15 persen tahun ini, dan penurunan penjualan sebesar 8 persen. Pada tahun keuangan hingga 31 Maret 2025, grup tersebut mencatat penurunan laba bersih sebesar 17,5 persen menjadi ¥366 miliar.
Panasonic menghadapi “perubahan lingkungan bisnis yang sedang berlangsung (seperti) perlambatan permintaan kendaraan listrik”, katanya.
Sehubungan dengan tarif perdagangan AS, “dampaknya tidak diperhitungkan dalam perkiraan ini”, Panasonic menambahkan.
“Perusahaan terus memantau situasi tarif dan bermaksud meminimalkan dampak yang ditimbulkan dengan mengambil langkah-langkah dari perspektif jangka pendek dan jangka menengah hingga jangka panjang.”
Dalam wawancara yang dipublikasikan pada bulan April, CEO Panasonic Holdings Yuki Kusumi mengatakan kepada surat kabar Nikkei Jepang bahwa pemangkasan personel akan diperlukan, tanpa merinci skalanya. Pemangkasan pekerjaan akan diperlukan “agar kami dapat bekerja pada tingkat yang kompetitif melawan perusahaan lain”, katanya kepada Nikkei.
Dalam sejarah Panasonic, grup tersebut juga secara bertahap menambah jumlah karyawannya selama periode yang menguntungkan, tegas Kusumi. dilansir dari situs resmi katadata co.id.
