Sejumlah purnawirawan TNI kini dipercaya menduduki jabatan strategis di Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kehadiran mereka dinilai membawa kecepatan, kedisiplinan, dan ketegasan dalam memastikan program nasional ini berjalan dengan baik.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memperkenalkan jajaran pejabat Eselon I yang seluruhnya merupakan laki-laki dan mayoritas berlatar belakang purnawirawan TNI.
Dadan menyebutkan bahwa dominasi para mantan perwira TNI di Eselon I akan membantu percepatan kerja BGN.
“Kenapa kami dibantu oleh para purnawirawan TNI? Karena kami harus bekerja ekstra cepat sampai ke wilayah-wilayah, dan mereka sudah terbiasa melakukan itu,” ujar Dadan pada 31 Oktober 2024 lalu.
Tugas dan Fungsi BGN
Badan Gizi Nasional memiliki mandat besar untuk menyelenggarakan pelayanan gizi nasional.
Dalam melaksanakan tugasnya, BGN memiliki sejumlah fungsi utama, antara lain:
Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang tata kelola, penyediaan, penyaluran, promosi, kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan gizi nasional.
Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tersebut.
Mengelola pelatihan, dukungan administrasi, serta barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BGN.
Melakukan pengawasan internal serta memberikan dukungan substantif bagi seluruh unsur organisasi.
Melaksanakan fungsi lain yang diberikan langsung oleh presiden.
Dengan peran penting ini, tidak heran bila BGN membutuhkan SDM yang terbiasa bekerja dengan cepat dan efektif seperti para purnawirawan TNI.
Daftar Purnawirawan TNI di Jajaran BGN
Dilansir dari situs resmi bgn.go.id, berikut daftar purnawirawan TNI yang kini menduduki posisi strategis di BGN:
Wakil Kepala BGN: Mayjen (Purn) Lodewyk Pusung
Sekretaris Utama BGN: Brigjen (Purn) Sarwono
Inspektur Utama BGN: Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman
Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN: Brigjen (Purn) Suardi Samiran
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN: Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha
Kehadiran mereka diharapkan memperkuat koordinasi, mempercepat proses distribusi, serta memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Risiko Besar dalam Pelaksanaan Program MBG
Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Menteng, Jakarta Pusat (22/9/2025), Dadan Hindayana mengungkapkan dua risiko terbesar yang harus diantisipasi dalam pelaksanaan program MBG.
1. Risiko penyalahgunaan anggaran
Risiko pertama adalah potensi penyalahgunaan anggaran. Meski demikian, Dadan optimis dengan sistem pengawasan yang telah dirancang sehingga potensi penyalahgunaan dapat ditekan seminimal mungkin.
2. Risiko gangguan pencernaan
Risiko kedua yang justru lebih ditakuti adalah terjadinya gangguan pencernaan atau kejadian luar biasa (KLB) pada penerima manfaat MBG.
Hal ini bisa terjadi akibat perencanaan yang kurang matang dalam proses rantai pasok hingga penyajian makanan.
Dadan mencontohkan temuan di Garut, di mana lauk pauk sudah siap tetapi nasi belum dimasak secara proporsional, sehingga makanan menjadi basi.
“Hal-hal seperti itu membuat saya deg-degan setiap hari,” ungkapnya.
Dominasi purnawirawan TNI di jajaran pejabat tinggi BGN menjadi strategi untuk memastikan program MBG berjalan cepat, tepat, dan menyeluruh. Dengan pengalaman militer yang teruji, mereka diharapkan dapat menjaga kualitas distribusi makanan bergizi sekaligus meminimalkan risiko yang ada. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id
