Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhenti mengomentari kementerian lain.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.
Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” kata Mukhamad Misbakhun dikutip dari situs resmi DPR RI, Kamis (16/10/2025).
Mengetahui hal tersebut, Menkeu Purbaya tak tinggal diam.
Ia memberikan alasan kenapa dirinya cerewet ke kementerian lain.
Menurutnya, aksinya tersebut bukan bermaksud untuk mengomentari kementerian lain.
“Saya enggak komentari kementerian yang lain.
Sebodo amat,” kata Menkeu Purbaya dikutip dari KOMPAS.com Kamis (16/10/2025).
Selaku bendahara negara, Menkeu Purbaya memiliki kepentingan untuk memastikan anggaran kementerian dan lembaga terserap secara optimal.
Sebab dia memiliki kebijakan untuk mengefisiensikan anggaran negara dengan merealokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang tidak terserap ke K/L lain yang membutuhkan anggaran hingga akhir tahun ini.
Hal itulah yang membuat Menkeu Purbaya terkesan cerewe dengan kementerian lain.
“Saya berkepentingan anggaran saya terserap.
Kalau enggak diserap, saya ambil uangnya. Itu aja.
Saya enggak komentari kerja mereka,” ucap Menkeu Purbaya.
Sebelumnya, Mukhamad Misbakhun meminta Menkeu Purbaya untuk fokus saja pada desain besar perekonomian guna mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai Menkeu Purbaya terlalu banyak berkomentar tentang hal yang bukan ranahnya.
Salah satu pernyataan Menkeu Purbaya yang dipersoalkan Mukhamad Misbakhun adalah menyangkut pemotongan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap.
Politikus Partai Golkar itu menyebut, pengalihan anggaran MBG yang tidak terserap harus dibahas bersama DPR RI.
Optimis ekonomi naik 5,7 persen
Sebelumnya, Menkeu Purbaya secara terbuka menyampaikan optimisme dan ambisi pertumbuhan ekonomi bisa 5,6-5,7 persen pada Kuartal IV-2025.
Optimisme itu berdasar pada seluruh program perumahan jika bisa berjalan mulus.
“Saya yakin kalau program beliau, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) jalan, (sekitar) 5,6–5,7 persen sambil tidur saya bisa dapat,” ujar Purbaya saat rapat koordinat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait pada Selasa (14/10/2025), dikutip dari KOMPAS.com pada Rabu (15/10/2025).
Kunci rahasia di balik optimisme Purbaya bukanlah pada sektor komoditas atau investasi asing, melainkan pada dapur industri perumahan rakyat, yang selama ini dianggap sebagai sektor sosial.
Kepercayaan Purbaya didasarkan pada dukungan APBN yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sektor perumahan.
Di antaranya, memastikan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap stabil di angka 5 persen.
Memastikan harga terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kontribusi perumahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) amat signifikan.
Karena dari situ kan bukan rumah saja.
Ada konsumsi.
Rumah itu dianggap investasi.
Jadi di segala sisi naik semua,” papar Purbaya.
Kemudian, kuota rumah subsidi tahun depan 350.000 unit.
Angka ini diperkirakan membuka lapangan kerja bagi minimal 1,65 juta orang dari hulu (pabrik material, supir) hingga hilir (tukang, toko bangunan).
Selanjutnya, anggaran untuk renovasi rumah tidak layak huni melalui Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) naik drastis dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit pada tahun depan.
Total intervensi APBN yang disiapkan untuk membangun dan merenovasi 790.000 rumah pada 2026, mendekatkan target nasional pembangunan 3 Juta Rumah.
Optimisme pertumbuhan ekonomi bisa 5,6-5,7 persen akibat program perumahan juga didukung oleh kolaborasi yang memecahkan rekor kecepatan birokrasi.
Dua hambatan utama yang selama ini menghambat serapan anggaran segera diatasi yakni pemutihan SLIK OJK, dan pemanfaatan aset Kementerian Keuangan di bawah kekuasaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Terkait SLIK OJK, Ara melaporkan adanya 111.000 calon debitur yang terganjal persetujuan KPR karena masalah tunggakan kecil di bawah Rp1 juta.
Purbaya langsung bergerak cepat, menjadwalkan pertemuan dengan OJK dalam minggu depan untuk mencari solusi dan memutihkan data tersebut, yang diyakini akan mendongkrak permintaan pasar secara instan.
Purbaya juga menanggapi permintaan pemanfaatan aset negara yang selama ini terbengkalai.
Ia menyatakan kesiapan untuk segera memanfaatkan tanah yang dikuasai DJKN, termasuk 37 hektar yang siap dialokasikan untuk program perumahan, asalkan proses balik nama dari BPN dapat diselesaikan dalam waktu cepat. dilansir dari situs resmi tribun trends co.id
