Pemerintah Kabupaten Tulungagung beserta otoritas TNI/Polri setempat sepakat untuk membekukan sementara seluruh kegiatan perguruan silat yang bersifat mengumpulkan massa. Langkah ini dilakukan demi mencegah terulangnya kerusuhan antar kelompok pesilat di daerah itu. Keputusan bersama itu diambil setelah tiga pilar yang terdiri dari TNI, Polri, pemerintah daerah, duduk bersama pimpinan/perwakilan perguruan silat setempat,
Selasa kemarin (29/10/2024). Dalam pertemuan itu, seluruh perwakilan perguruan silat sepakat untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan mereka yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Dilansir dari kompas.co.id
“Ya, hari ini kita antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Tri Hariadi usai pertemuan dengan para pimpinan perguruan silat.
Pertemuan tiga pilar bersama perwakilan perguruan silat itu digelar menyusul insiden kericuhan dalam acara santunan anak yatim yang diadakan oleh salah satu perguruan silat pada Minggu (27/10/2024).
“Langkah ini diambil demi menjaga kondusifitas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November mendatang,” kata dia seperti dilansir Antara. Tri menambahkan, fokus utama saat ini adalah menyukseskan pilkada. Selain menunda kegiatan, disepakati pula penegakan hukum bagi pelaku kekerasan yang melibatkan perguruan silat.
Mereka pun diberi kewajiban untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam setiap kegiatan di kemudian hari. “Tidak akan ada kegiatan yang lebih penting selain Pilkada,” tegas dia. Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Tulungagung, AKBP Taat Resdi menyampaikan, permohonan izin kegiatan tetap diperbolehkan untuk acara yang sifatnya lebih mendesak daripada pilkada. “Saat ini, yang paling penting adalah menyukseskan pilkada,” ujar Taat.
