Wali murid Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah, Kota Serang, Banten menolak program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah berjalan.
Penolakan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai tidak tepat sasaran karena mayoritas siswa berasal dari keluarga berada.
“Maaf anak-anak sebagai besar anak Al Izzah sopirnya satu-satu, kalau kumpul wali murid rata-rata (mobilnya) Pajero, Fortuner, Rp 700 juta itu (harganya). Sopirnya satu-satu, gajinya sebulan Rp 3 juta,” ujar salah satu wali murid, Hayati Nufus dikutip dari video yang didapat Kompas.com, Rabu (1/10/2025).
Hayati bercerita, anaknya sempat mempertanyakan kepadanya setelah mendapatkan makanan dari program MBG. Menurutnya, program tersebut salah sasaran.
“Anak saya sampai rumah, ‘Bunda emang boleh ya kita makan MBG? bukannya itu untuk anak yang enggak mampu? Emang Bunda merasa nggak mampu ya sampai aku makan MBG?” ucap Hayati menirukan pertanyaan anaknya.
Wali murid lainnya, Baim Aji, mengatakan selain program MBG, orangtua juga menolak adanya dapur MBG di dalam lingkungan sekolah. Menurut dia, dapur MBG yang akan menggantikan kantin sekolah dapat menimbulkan risiko keamanan bagi siswa.
“Itu fasilitas sekolah jadi terganggu. Kita mau anak sekolah dengan nyaman. Biasanya ada kantin, tempat makan yang tertata. Siswa (sekarang) harus keluar area sekolah,” kata Baim kepada wartawan.
Baim menyebut adanya aktivitas lalu lalang orang dan kendaraan dari dapur MBG di area sekolah dapat membahayakan keselamatan siswa. Namun, ia menyerahkan keputusan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kalau memang masih ada penolakan dari wali murid, ya kemungkinan besar akan diputus,” ujar Baim. Ketua Yayasan Al Izzah, Muhamad Arifin, mengaku belum menentukan sikap dengan adanya penolakan program MBG di sekolahnya.
Menurut dia, keputusan harus dibicarakan bersama dewan pembina yayasan sebagai penentu kebijakan. “Tapi kita di yayasan itu memang tujuannya adalah mengawal kebijakan dari pemerintah pusat. Bahwa MBG itu berhak bagi anak-anak bangsa Indonesia itu,” kata Arifin.
Arifin menegaskan, dari hasil polling yang dilakukan sekolah kepada wali murid, sebanyak 72 persen orangtua setuju MBG, sementara 25 persen tidak setuju.
“Maka kita bersepakat tadinya dengan wali murid itu bahwa ini kita juga bertanggung jawabkan kepada orang-orang yang sudah mengisi (polling),” ujar Arifin.dilansir dari situs resmi kompas co.id
