Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo angkat bicara usai mencuat kabar Kementerian PU melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap belasan ribu karyawan balai di daerah.
Saat dikonfirmasi, Dody tidak menampik hal tersebut. Namun demikian, belasan ribu karyawan itu dipastikan tidaklah dipecat atau diputus kontrak, melainkan kontraknya tidak diperpanjang.
“Itu habis kontrak, next kontraknya belum,” kata Dody saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (12/2/2025). Dody lantas buka-bukaan bahwa efisiensi anggaran menjadi salah satu hal yang membuat pihaknya tidak melanjutkan kontrak ribuan karyawan itu.
Dia menegaskan, saat ini pagu anggaran Kementerian PU masih dalam tahap peninjauan ulang, sehingga berdampak pada minimnya biaya belanja pegawai.
“Kita belum bisa next kontrak, kan anggarannya masih ditinjau ulang, masih diproses. Setelah ini selesai kan kita masih menghadap lagi. Harapannya mudah-mudahan dalam waktu secepat-cepatnya bisa segera dibuka,” tambahnya.
Untuk diketahui sebelumnya viral sebuah cuitan yang menarasikan banyak pegawai balai Kementerian PU yang dirumahkan usai Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Kementerian dan Lembaga terkait melakukan efisiensi anggaran.
Warganet lantas membandingkan nasib Kementerian PU dengan Kementerian Pertahanan yang bebas dari pemangkasan anggaran. Pada saat yang sama, penunjukan Deddy Corbuzier menjadi Staff Khusus Menteri Pertahanan juga banyak disorot netizen.
“Kemenhan tidak ada efisiensi anggaran, bisa jadiin Deddy stafsus. PU kena efisiensi Rp81 triliun bisa bikin 18.000 orang dirumahkan,” cuit seorang warganet @r****a. Postingan tersebut memantik prihatin netizen hingga dibanjiri 46.000 likes dan 14.000 postingan ulang.
Untuk diketahui, pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas Rp81,38 triliun sehingga menjadi sebesar Rp29,57 triliun. Hal itu telah disepakati oleh Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025), dilansir dari situs resmi bisnis co.id
