Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menilai kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) bisa menciptakan kecemburuan sosial. Sebab, kata dia, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja.
“Jangan sampai misalnya di tengah masyarakat secara umum itu masih kesulitan secara ekonomi, tetapi ada kelompok lain yang naik gajinya. Kan, tentunya menjadi persoalan. Ditambah juga kondisi fiskal kita juga tidak longgar begitu, tidak lapang,” ucap Doli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Doli memandang tidak mudah untuk menaikkan gaji PNS. Dia mengatakan ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Pertama, jelas dia, pemerintah harus mengukur kondisi fiskal. Kedua, pemerintah juga harus menilai kebutuhan para PNS. Lalu, kinerja para PNS.
“Apakah memang sudah sangat mendesak harus ditingkatkan. Nah yang ketiga kan dikaitkan dengan kinerja,” tutur Doli.
Doli menyinggung soal kebijakan kerja di mana saja atau work from anywhere (WFA) untuk PNS. Dia lantas mempertanyakan kinerja PNS usai adanya kebijakan WFA.
“Kan itu paradoks, disuruh kerja di tempat di mana saja yang belum clear, tapi disuruh naikin gaji di tengah masyarakat yang situasinya ekonominya tidak begitu baik kan nanti jadi masalah,” pungkas politikus Partai Golkar itu.
Sebelumnya, dalam penyampaian resmi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, tidak ada pernyataan eksplisit dari Presiden maupun pejabat terkait penyesuaian gaji PNS dan ASN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2026 difokuskan pada program prioritas nasional yang memerlukan alokasi besar anggaran.
Sebagian besar dana dialokasikan untuk sektor seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, ruang fiskal untuk kenaikan gaji PNS saat ini masih sangat terbatas.
Menurut Sri Mulyani, target penerimaan negara tahun depan sangat ambisius, terutama untuk penerimaan pajak yang harus tumbuh hingga 13,5 persen.
Pemerintah juga menghadapi penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama akibat tidak adanya dividen dari BUMN yang masuk APBN.
Sementara itu, defisit APBN diperkirakan mencapai Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB. Angka ini menunjukkan tantangan fiskal yang harus dikelola dengan hati-hati.
Sri Mulyani menegaskan, agenda prioritas Presiden sudah masuk dalam APBN 2026, meliputi ketahanan pangan, energi, pendidikan hingga pembangunan desa dan pertahanan. dilansir dari situs resmi tirto co.id.
