Para hakim mengutarakan kisah yang dialami buntut tidak naiknya gaji selama 12 tahun saat audiensi dengan pimpinan DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa 8 Oktober 2024.
Salah satu hakim Pengadilan Agama (PA) Tanjung Pandan, Yusrandi Pandi mengungkapkan audiensi dengan DPR adalah jalan terakhir yang harus ditempuh.
Sebelumnya, kata Pandi, pihaknya telah berdiskusi dengan para stakeholder terkait masalah gaji, tetapi tidak membuahkan hasil.
“Kami di sini datang menunggu (kenaikan gaji -red) 12 tahun, kami di sini sudah menunggu enam tahun. Kami datang ke sini adalah jalan terakhir kami, pak.”
“Kami sudah menunggu, kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada stakeholder tentang masalah ini,” ujarnya dikutip dari YouTube Parlemen TV.
Pandi menuturkan, selama ini, para hakim digaji tanpa landasan hukum yang jelas.
Ia mengaku kecewa lantaran negara dinilai tak ambil peran untuk menyejahterakan rakyatnya. Ia menyebut semestinya negara yang berlandaskan hukum memprioritaskan hal itu.
“Kita bangsa yang besar. Negara ini negara yang besar. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi siapa yang mau bertanggung jawab? Selama 5 tahun kami makan apa? 5 tahun lebih kita makan apa? Ini kekecewaan kami, Pak,” kata Jusran.
Jusran lantas meminta maaf lantaran suaranya yang meninggi. Ia menyebut emosional lantaran sudah bingung untuk mengadu ke siapa.
“Jadi Bapak, para anggota dewan yang terhormat. Sekali lagi, maaf jika suara kami tinggi. Bukan Pak, kami ini sudah bingung. Kami ini sudah mentok Pak, di ubun-ubun Pak. Sampai kapan lagi kami makan gajian tanpa dasar hukum Pak? Negara kita negara hukum Pak, pusing kami,” kata Jusran.
“Lalu bangsa ini mau bagaimana? Maaf Pak, terlalu emosional. Tapi inilah kondisinya sekarang. Terlalu emosional,” imbuhnya.
