Anak-anak muda atau generasi Z (Gen Z) Nepal menggelar pemilihan umum (pemilu) melalui platform Discord, untuk memilih perdana menteri setelah PM KP Sharma Oli mengundurkan diri di tengah demo besar.
Dari pemilu dadakan itu, terpilihlah Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, sebagai PM sementara pada Jumat (12/9/2025). Karki menjadi perempuan pertama yang memimpin pemerintahan di negara Himalaya itu.
Ia akan menjabat hingga digelarnya pemilihan umum sesungguhnya pada 5 Maret 2026.
Penunjukan Karki disepakati dalam pertemuan antara Presiden Ramchandra Paudel, Panglima Angkatan Darat Nepal Jenderal Ashok Raj Sigdel, dan perwakilan gerakan protes dari kalangan muda.
Sebelumnya, 51 orang tewas dan lebih dari 1.300 lainnya terluka dalam unjuk rasa nasional yang dipicu kebijakan pemerintah menutup akses ke beberapa media sosial, seperti Facebook dan Instagram.
Larangan itu memicu kemarahan publik, terutama dari Generasi Z—warga muda berusia belasan hingga 20-an tahun—yang turun ke jalan membawa spanduk dan meneriakkan slogan antikorupsi. Aksi massa berubah menjadi kerusuhan setelah aparat keamanan menggunakan peluru tajam, gas air mata, dan pentungan.
Sementara itu, para demonstran membakar kantor pemerintah, merusak bandara, membakar gedung stasiun TV, hingga membakar Istana Singha Durbar, pusat pemerintahan Nepal. Pemerintah pun lumpuh. Perdana Menteri KP Sharma Oli dan empat menterinya mengundurkan diri.
Militer lalu mengambil alih ibu kota, memberlakukan jam malam nasional, dan memberi waktu beberapa jam kepada warga untuk membeli kebutuhan pokok.
Pemilu Nepal di Discord
Kekosongan kekuasaan setelah lengsernya Oli dimanfaatkan oleh kalangan muda untuk menentukan arah baru pemerintahan.
Mereka menggunakan platform Discord—aplikasi obrolan grup yang populer di kalangan gamer—untuk mengadakan debat dan jajak pendapat mengenai calon pemimpin sementara.
Menurut laporan NDTV, satu server Discord dengan lebih dari 145.000 anggota menjadi ruang diskusi digital untuk menentukan sosok pemimpin transisi. Sejumlah polling digelar oleh perwakilan gerakan protes selama sepekan.
Nama Sushila Karki kemudian mencuat sebagai kandidat paling populer. Ia dipuji karena integritas dan rekam jejaknya dalam memerangi korupsi.
“Parlemen Nepal saat ini adalah Discord,” ujar Sid Ghimiri (23), kreator konten yang juga penyelenggara kanal diskusi di platform tersebut, seperti dikutip The New York Times.
Ia merupakan anggota organisasi sipil Hami Nepal, yang banyak anggotanya terlibat langsung dalam protes.
Siapa Sushila Karki?
Sushila Karki (73) dikenal luas atas ketegasannya saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal. Ia memimpin berbagai putusan penting, termasuk memvonis Menteri Informasi dan Komunikasi Jayaprakash Prasad Gupta dalam kasus korupsi.
Karki juga pernah membatalkan keputusan pemerintah terkait penunjukan kepala kepolisian, langkah yang menuai pro dan kontra di parlemen.
Pada 2017, Karki sempat dijatuhi mosi pemakzulan oleh anggota parlemen dari Kongres Nepal dan Partai Komunis Nepal (CPN).
Mosi tersebut menuding dirinya berpihak, termasuk dalam keputusan pengangkatan kepala kepolisian.
Namun, pemakzulan itu justru memicu gelombang dukungan dari masyarakat sipil yang menilai langkah tersebut serangan terhadap independensi peradilan.
Mahkamah Agung akhirnya mencabut mosi. Setelah ditunjuk sebagai PM sementara, Karki langsung mengambil langkah tegas dengan membubarkan parlemen dan menetapkan tanggal pemilu baru pada Maret 2026. Karki dan suaminya, Durga Prasad Subedi, memiliki rekam jejak panjang dalam gerakan pro-demokrasi Nepal.
Keduanya terlibat gerakan rakyat 1990 yang berhasil menghapus sistem monarki absolut dan sistem panchayat (kekuasaan tunggal di tangan raja). Kala itu, Karki dipenjara dan kemudian menulis novel berjudul Kara, yang didasarkan pada pengalamannya di balik jeruji.
Sementara Subedi, yang merupakan pemimpin muda Kongres Nepal, juga ditahan karena diduga terlibat dalam pembajakan pesawat Royal Nepal Airlines guna mendanai perjuangan bersenjata melawan monarki, menurut sejumlah laporan media.
Adapun kondisi di Nepal kini berangsur stabil. Kepolisian kembali beroperasi di Lembah Kathmandu, sedangkan Mahkamah Agung dan perbankan perlahan mulai berfungsi kembali setelah sempat lumpuh akibat protes. dilansir dari situs resmi kompas co.id
