Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan kebijakan baru yang cukup kontroversial, yaitu pria dari keluarga prasejahtera wajib ikut program Keluarga Berencana (KB), terutama metode vasektomi. Hal itu sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah provinsi (pemprov).
“Saya harapkan yang suaminya yang KB, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya,” tegas Dedi dalam konferensi pers di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025).
Berlaku untuk Semua Jenis Bansos
Kebijakan ini akan diterapkan untuk berbagai jenis bantuan sosial seperti:
1. Beasiswa pendidikan
2. Bantuan pangan dan bantuan non-tunai
3. Subsidi listrik
4. Bantuan rumah sakit dan kelahiran
5. Bantuan tanah dan perumahan
Langkah ini, menurut Dedi, dimaksudkan agar distribusi bantuan pemerintah lebih adil dan efisien. Ia menilai pengendalian kelahiran menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan negara.
KB Bukan Tanggung Jawab Perempuan Saja
Dedi Mulyadi juga menyoroti ketimpangan dalam program KB yang selama ini dibebankan pada perempuan. Ia menilai sudah waktunya pria, terutama suami dari keluarga penerima bansos, ikut bertanggung jawab secara aktif.
“Kalau perempuan terus yang dibebani, itu tidak adil. Vasektomi adalah bentuk kesadaran dan tanggung jawab suami,” ujarnya.
Dedi menambahkan, banyak keluarga miskin mengalami kelahiran dengan metode operasi sesar yang biayanya bisa mencapai Rp 25 juta. Menurutnya, hal itu mencerminkan kurangnya perencanaan keluarga yang matang.
Masih Tahap Uji Coba
Kebijakan ini belum diberlakukan secara penuh dan masih dalam tahap koordinasi lintas instansi. Pemprov Jawa Barat berencana melakukan uji coba di beberapa wilayah sebelum menerapkannya secara menyeluruh.
“Tanpa pengendalian kelahiran, bantuan akan terus tertumpuk di keluarga besar yang tidak mampu, sedangkan yang lain tidak tersentuh,” tegas Dedi Mulyadi. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id.
