China memutuskan untuk memotong gaji pekerja di perusahaan keuangan milik negara. Kebijakan tersebut diambil oleh Pemerintahan dari Partai Komunis China sebagai salah satu upaya penghematan dalam mengurangi kesenjangan kekayaan serta memerangi korupsi.
Sejak 2012, Presiden China Xi Jinping memang telah gencar menyingkirkan siapa pun yang terbukti melakukan korupsi, termasuk para pejabat tinggi pemerintah dan militer. Diberitakan Reuters (22/1/2025), pekerja di perusahaan keuangan milik negara itu dikenakan pembatasan tahunan sebesar 1 juta yuan atau sekitar Rp 2,2 miliar.
Pekerja yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari nominal tersebut akan mengalami pemotongan gaji. Sebagai contoh, manajer menengah dan senior, pendapatannya akan dipotong setengahnya akibat perombakan struktur kompensasi di 27 raksasa keuangan termasuk “Lima Besar” bank, enam perusahaan asuransi terkemuka, dan empat manajer utang macet utama.
Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut tapi menolak disebutkan namanya, sebagian besar pemotongan dilakukan dengan mengurangi bonus.
Sumber itu mengatakan, kebijakan pemotongan upah paling besar di sektor keuangan senilai 67 triliun dollar Amerika Serikat akan dimulai paling cepat bulan depan. Meski demikian pekerja belum diberitahu alasannya.
Pekerja tak boleh bergaya hidup mewah Diberitakan CNA, pembatasan pemberian gaji di China ini dilaksanakan sesuai dengan program “kemakmuran bersama” pemerintah yang diluncurkan pada 2021.
Tujuannya adalah untuk mengatasi kesenjangan sosial dan pendapatan seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi di ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Sejak kala itu, baik perusahaan keuangan milik negara maupun swasta secara proaktif menurunkan gaji dan bonus serta mencegah gaya hidup mewah.
Misalnya dengan meminta pekerja untuk menghindari mengenakan pakaian dan jam tangan mahal. Namun, pembatasan pendapatan di lembaga keuangan milik negara ini dapat mempersulit upaya mempertahankan talenta terbaik ketika pesaing di sektor swasta menawarkan paket kompensasi yang kompetitif.
Batasan gaji di perusahaan keuangan milik pemerintah pusat pertama kali dilaporkan oleh outlet berita Caixin, mengutip sumber regulasi dan perbankan yang tidak disebutkan namanya. Pendapatan eksekutif di anak perusahaan dari perusahaan yang menjadi sasaran, termasuk bank investasi dan manajer aset, akan dibatasi hingga 3 juta yuan, menurut sumber yang menolak disebut namanya. Beberapa eksekutif senior di anak perusahaan saat ini memperoleh penghasilan sebanyak 5 juta yuan, menurut laporan bursa saham.
Meski demikian, pemegang saham terbesar perusahaan yang menjadi sasaran, Kementerian Keuangan, Kementerian Sumber Daya Manusia, dan Jaminan Sosial belum buka suara.
Atasi kesenjangan gaji Selain karyawan di perusahaan keuangan milik negara, China juga berencana memangkas gaji pegawai bank sentral dan dua regulator keuangan hingga setengahnya sebagai bagian dari perombakan yang dimulai sejak 2023.
Tujuan pemotongan gaji ini dimaksudkan agar pendapatan karyawan tersebut mendekati gaji pegawai negeri sipil (PNS) lainnya. Dikutip dari Reuters, mereka yang paling terpengaruh oleh batasan baru di perusahaan keuangan adalah kepala departemen yang memperoleh gaji premium untuk mengelola operasi kantor depan dan mendorong pertumbuhan.
Pendapatan beberapa kepala departemen melebihi pendapatan ketua dan presiden yang sudah dikenakan batasan kompensasi sebesar 700.000 yuan hingga 900.000 yuan atau sekitar Rp 1,5-2 miliar. Untuk mengatasi anomali ini, aturan baru akan melarang bawahan menerima kompensasi lebih tinggi daripada atasan di perusahaan target, dilansir dari situs resmi kompas co.id
