Sorotan Citizen

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Status Kota Batu, Andrek Prana,  menilai keberhasilan Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa bukanlah hasil dari narasi besar atau pencitraan, melainkan kerja nyata yang konsisten.Hal ini Ia sampaikan terkait kabar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada Rabu mendatang (3/9/2025) tuai kontroversi.

Menurutnya, gaya kepemimpinan Khofifah yang “bekerja dalam diam” justru menjadi fondasi kuat bagi pembangunan dan stabilitas di Jawa Timur.

“Khofifah itu pemimpin dengan humanisme transendental, sangat perhatian terhadap warganya. Pemikiran dan tindakannya jauh melampaui pengalaman hidupnya,” ungkap Andrek pada Minggu (24/8/2025).

Mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Kota Batu (Imakoba) ini menekankan bahwa Khofifah dikenal sebagai sosok rendah hati yang tidak suka menonjolkan diri.

Meski demikian, program-programnya mampu menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, bedah rumah, hingga pemberdayaan UMKM.

“Tidak ada kerjaannya yang diviralkan. ia memang bekerja dalam diam, tapi hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” tambah Andrek yang juga dikenal sebagai pengamat politik lokal.

Keberhasilan lain yang diapresiasi Andrek adalah kemampuan Khofifah menjaga hubungan harmonis dengan kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Kunjungan kerja yang rutin dilakukan Gubernur tak hanya sebatas seremonial, melainkan menyentuh langsung kebutuhan warga.

“Khofifah mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah. Itu terlihat dari harmonisasi yang terjalin, sehingga pembangunan berjalan tanpa gesekan,” tegasnya.

Andrek mencontohkan beberapa program nyata yang menurutnya patut diapresiasi.

Di antaranya adalah beasiswa untuk 50.721 siswa dari keluarga kurang mampu, perbaikan gedung-gedung sekolah, serta pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi di berbagai wilayah.

“Program Bus Trans Jatim juga bagian dari upaya membangun konektivitas antarwilayah. Belum lagi pemberdayaan UMKM yang terbukti bisa mendongkrak perekonomian warga Jawa Timur,” terangnya.

Lebih jauh, Andrek yang juga pernah menjadi pemuda pelopor pariwisata Jawa Timur, mengajak masyarakat guna menjaga suasana guyub rukun di Jawa Timur yang selama ini telah terpelihara.

“Yang sudah bagus kita jaga, yang masih kurang kita tingkatkan, dan yang belum ada kita rintis bersama. Kalau ada kekurangan, mari dibicarakan dan dicarikan solusi,” pesannya.

Bagi Andrek, Khofifah adalah figur pemimpin sederhana, santun, dan penuh keteladanan. Ia menilai keberhasilan pembangunan dan stabilitas di Jawa Timur merupakan cerminan gaya kepemimpinan yang tidak banyak bicara, tetapi bekerja dengan hati untuk rakyat. dilansir dari situs resmi malangraya co.id.

Nama Immanuel Ebenezer terus disorot karena skandal dugaan pemerasan yang menyeret dirinya bersama sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bagaimana mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu diduga menerima sebuah motor gede (moge) merek Ducati dari anak buahnya, hasil pemerasan dalam penerbitan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menuturkan bahwa sebelum motor itu diterima, sempat terjadi percakapan antara Immanuel dengan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, Irvian Bobby Mahendro.

“Saat minta motor, IEG ngomong ke IBM: ‘saya tahu kamu main motor besar. Kalau untuk saya (IEG), cocoknya motor apa?’ ” ungkap Setyo Budiyanto, Sabtu (23/8/2025), dikutip dari Antara.

Tak lama setelah obrolan itu, sebuah Ducati pun dikirim ke rumah Immanuel. Uniknya, motor tersebut dibeli dengan status off the road alias tanpa surat-surat kendaraan, sebuah cara yang menurut KPK dipakai untuk menyamarkan transaksi haram.

Pemerasan Sistematis Sejak 2019

Dalam kasus ini, Immanuel bukan hanya menerima Ducati. Ia juga disebut kebagian uang tunai Rp3 miliar.

Total aliran dana hasil pemerasan yang terdeteksi KPK bahkan menembus Rp81 miliar.

“Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275 ribu, fakta di lapangan para buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta,” ujar Setyo.

KPK menilai praktik ini sudah berlangsung sejak 2019, dengan modus menekan pemohon sertifikasi agar membayar biaya jauh di atas ketentuan, atau permohonan mereka dipersulit bahkan tidak diproses sama sekali.

Berujung Penahanan dan Pencopotan

Immanuel bersama 10 orang lainnya kini resmi menyandang status tersangka. Mulai Jumat (22/8/2025), mereka ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

Presiden Prabowo Subianto pun bertindak cepat dengan mencopot Immanuel dari posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Kasus ini tidak hanya membuka borok praktik korupsi di lingkup Kemnaker, tetapi juga meninggalkan simbol kuat: sebuah motor Ducati yang menjadi saksi bisu dari bagaimana pemerasan bisa berubah menjadi barang mewah di garasi pejabat.

Curhat Immanuel Ebenezer Soal Gaji

Immanuel Ebenezer, atau Noel, kini harus menelan pil pahit. 

Sosok yang dulu lantang bicara soal integritas dan menjadi “anjing penjaga” Presiden, justru terjerat kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Ironisnya, Noel pernah secara terbuka membeberkan gaji serta tunjangan yang ia terima sebagai pejabat negara.

Dalam siniar bersama dokter Richard Lee yang tayang di YouTube pada 9 Mei 2025, Noel mengaku hanya mengantongi Rp 46 juta per bulan terdiri dari gaji pokok Rp 11 juta dan tunjangan Rp 35 juta.

“Pertama, gaji gua Rp 11 juta. Tunjangannya Rp 35 juta, jadi Rp 46 juta. Ngurus se-republik ini dengan gaji Rp 11 juta dan tunjangan Rp 35 juta,” kata Noel kala itu.

Ia bahkan menegaskan, tidak ada tambahan penghasilan lain selain gaji resmi tersebut.

“Enggak ada (tambahan lain). Kalau mau ya nyopet, lu harus pintar-pintar nyopet.

Kalau enggak main di situ, jual beli jabatan. Itu pinggirannya,” ungkapnya blak-blakan.

Namun Noel menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ia tetap hidup sederhana.

“Gua nikmatin, hidup gua enggak hedon. Gue aktivis, bukan dari keluarga kaya atau selebritis,” ujarnya.

KPK Menetapkan 11 Tersangka

Kini, idealisme yang pernah dikumandangkan Noel justru runtuh di hadapan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan perusahaan terkait penerbitan sertifikasi K3.

“Ada 11 tersangka dalam perkara ini, terdiri dari pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta,” ungkap Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Jumat (22/8/2025).

Noel disebut menerima aliran dana hingga Rp 3 miliar pada Desember 2024, serta sebuah motor mewah.

Selain Noel, pejabat struktural lain mulai dari koordinator bidang, direktur, hingga subkoordinator K3 juga ikut dijerat. Dari pihak swasta, dua orang dari PT Kem Indonesia turut terseret.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada 20–21 Agustus 2025, KPK juga mengamankan barang bukti mencengangkan: 15 unit mobil, 7 sepeda motor, uang tunai Rp 170 juta, serta 2.201 dolar AS.

Dari Pengawal Anggaran ke Jerat Korupsi

Pernyataan Noel saat dulu menjabat terasa getir bila diingat kembali.

“Kita harus menjadi anjing penjaga di sana, watchdog-nya Presiden. Karena kan berkali-kali Presiden sebelum pelantikan menteri menyampaikan, jangan kirim kader-kader yang hanya untuk ngerampok duit rakyat,” tegas Noel di hadapan Richard Lee.

Kini, mantan aktivis itu justru menjadi sorotan karena perbuatannya sendiri. Publik yang dulu mendengar lantang seruannya memberantas praktik jual beli jabatan, kini menyaksikan dirinya masuk dalam pusaran kasus yang ia lawan sendiri. dilansir dari situs resmi tribun trends co.id.

DOKTER subspesialis jantung anak Piprim Basarah Yanuarso mengumumkan tak lagi bisa melayani pasien peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. 

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ini menyebut keputusan tersebut merupakan konsekuensi dari penolakannya terhadap mutasi yang dinilai tidak prosedural dari Kementerian Kesehatan.

“Dengan berat hati saya mengumumkan mulai hari ini tidak bisa lagi melayani putra-putri bapak ibu yang sakit jantung di RSCM, baik di PJT maupun Kiara,” kata Piprim dalam unggahan Instagram pribadinya, @dr.piprim, Jumat, 22 Agustus 2025.

Piprim bilang akun praktik BPJS miliknya di RSCM telah ditutup. Dengan demikian, ia tak bisa lagi menerima pasien BPJS di rumah sakit nasional itu. 

Meski direksi rumah sakit memintanya tetap melayani pasien di poli swasta RSCM Kencana, layanan itu hanya bisa diakses dengan biaya mandiri sekitar Rp 4 juta per kunjungan, termasuk pemeriksaan echocardiography.

 “Artinya, bapak ibu yang putra-putrinya ingin dilayani oleh saya harus membayar dengan tarif swasta. Bisa saja biayanya mencapai ratusan juta rupiah,” ujar Piprim.

Ia menyebut kebijakan ini akan memberatkan banyak keluarga pasien yang selama ini ditanganinya menggunakan BPJS. Piprim mengaku telah mengabdi di RSCM selama 28 tahun, sebagian besar untuk pasien peserta BPJS. “Sebagai seorang dokter yang sudah 28 tahun di RSCM, tentu berat hati rasanya tidak bisa lagi melayani masyarakat luas,” kata dia.

Piprim menjelaskan, persoalan bermula dari mutasi dirinya ke RS Fatmawati yang disebutnya tidak prosedural. 

Ia menolak mutasi dadakan tanpa adanya mekanisme lolos butuh maupun pemberitahuan sebelumnya. “Saya menolak dengan tegas cara-cara yang melanggar asas meritokrasi terhadap seorang ASN. Akibatnya, akun saya dibekukan untuk melayani BPJS,” katanya.

Dampak dari kebijakan ini bukan hanya dirasakan pasien, melainkan juga dunia pendidikan kedokteran. 

Piprim menegaskan, hanya ada 70 dokter subspesialis jantung anak di seluruh Indonesia, sementara pusat pendidikan yang bisa mencetak dokter dengan kompetensi itu hanya empat, termasuk FKUI-RSCM yang menjadi yang tertua. Sedangkan RS Fatmawati, tempat ia dimutasi, tidak memiliki fasilitas pendidikan subspesialis jantung anak.

“Mutasi ini berpotensi mengganggu pendidikan calon dokter subspesialis jantung anak, yang jumlahnya masih sangat terbatas,” ujarnya.

Sebelumnya, Piprim menuding mutasi dirinya diduga berhubungan dengan sikap kritis IDAI menentang rencana pengambilalihan kolegium oleh Kementerian Kesehatan, termasuk Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Ia menyebut kebijakan itu sebagai hukuman terhadap pengurus IDAI. dilansir dari situs resmi tempo co.id.

Kelompok masyarakat mengatasnamakan Jawa Timur Menggugat akan aksi unjuk rasa besar pada Rabu 3 September 2025 nanti di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. 

Kelompok ini menuntut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mundur. Persiapan aksi dimulai sejak Kamis (21/8/2025) malam dengan pendirian posko di Taman Apsari, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.

Inisiator aksi, Mohammad Soleh, menegaskan demo ini meniru aksi di Kabupaten Pati beberapa waktu lalu atau dia namakan Pati effect.

“Tentunya ini merupakan Pati effect. Bedanya, Bupati Pati Sudewo menantang rakyat secara terang-terangan, kalau Gubernur Khofifah cuek dengan kondisi di Jatim,” ujarnya saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Jumat (22/8/2025).

Demo ini akan menyoroti tiga tuntutan utama yang menjadi isu selama pemerintahan Khofifah. mulai dugaan kasus hibah Jatim hingga kebijakan terkait pendapatan daerah.

“Ada tiga tuntutan yang akan kita bawa. Pertama, usut tuntas dugaan korupsi dana hibah Provinsi Jatim yang nilainya triliunan yang menyeret nama Khofifah. Kedua, penghapusan tunggakan pajak bermotor, baik roda dua maupun roda empat seperti yang dilakukan Provinsi Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Ketiga, penghapusan pungutan liar di sekolah SMA atau SMK di Jatim,” paparnya.

Sholeh juga mengajak warga Jatim ikut serta dan mendukung aksi tersebut, seperti di Pati. “Ayo kita sama-sama perjuangkan. Tanggal 3 September 2025 kita demo besar-besaran, harapannya yang berpartisipasi semakin banyak seperti di Pati Jawa Tengah. Dan bagi yang ingin berdonasi silahkan, kita sudah buka donasi mulai hari ini,” tutupnya. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id.

Kementerian Perhubungan merespons usulan anggota DPR agar PT KAI (Persero) menyediakan gerbong khusus merokok di kereta jarak jauh. Kementerian Perhubungan pun buka suara merespons hal ini

Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubugan Allan Tandiono mengatakan tempat umum seperti kereta tidak boleh memiliki area merokok alias KTR (kawasan tanpa rokok).

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, angkutan umum termasuk kereta api telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok,” kata Allan di press briefing Kemenhub, Kamis (21/8/2025).

Oleh sebab itu dengan adanya aturan KTR tadi maka penyediaan gerbong khusus merokok tidak boleh. Di sisi lain, KAI juga harus memperhatikan kenyamanan penumpang kereta, salah satunya udara bersih bebas asap rokok.

“Harus dipastikan juga bahwa perjalanan dengan kereta api memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan yang mencakup udara yang bersih dan sehat di dalam kereta. Kebijakan ini selaras dengan regulasi yang berlaku dan tadi yang selalu kami ingatkan yaitu berfokus pada kualitas pelayanan,” tegasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Anggota Komisi VI DPR dari fraksi PKB, Nasim Khan, mengusulkan penyediaan satu gerbong kereta khusus merokok untuk kereta api jarak jauh dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT KAI (Persero).

“Nah paling tidak Pak, ini ada masukan juga, gerbong yang selama ini, dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan adalah sisakan satu gerbong untuk cafe ya kan, untuk ngopi. Paling tidak di situ untuk smoking area Pak,” kata Nasim dalam RDP Komisi VI bersama PT KAI, Rabu (20/8/2025) kemarin.

Ia menilai kehadiran gerbong itu dapat bermanfaat bagi KAI. Sebab menempuh perjalanan selama berjam-jam, kehadiran gerbong khusus merokok itu dinilai sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan rasa nyaman penumpang perokok.

“Nah karena banyak kereta tidak smoking area Pak Bobby (Dirut KAI). Nah paling tidak dalam kereta ini ada satu gerbong saya yakin pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api ya kan? Pasti banyak itu, satu aja, terus smoking,” tambahnya. dilansir dari situs resmi detik co.id.

KPK akan memanggil Lisa Mariana terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Lisa Mariana blak-blakan mengaku bingung akan dipanggil KPK.

Awalnya, melalui live streaming di media sosialnya, Lisa mencurahkan isi hati mengenai hasil tes DNA Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) tidak identik dengan anaknya. Di momen itu dia juga mengungkapkan akan dipanggil KPK.

“Tidak akan kubiarkan kecurangan terjadi ya. Jadi, udah, Pak, jangan berkeras hati, tadi minta-minta perdamaian, bagaimana ini. Capek saya, sakit kepala saya,” kata Lisa Rabu (20/8/2025).

Lisa lalu melanjutkan komentarnya. Dia mengaku akan dipanggil oleh KPK pada akhir pekan ini. Lisa tidak menjelaskan alasan dan kasus apa yang melibatkannya sehingga keterangannya dibutuhkan KPK.

“Tanggal 22 saya dipanggil ke KPK untuk menjadi saksi. Saya juga bingung kenapa ada surat KPK. Ini belum final. Kita bongkar tuntas-tuntasnya,” jelas Lisa.

Unggahan itu dibuat Lisa melalui akun @lisamarianaaa, sekitar pukul 14.30 WIB. Tidak dijelaskan pasti komentar itu bertujuan untuk apa, namun diduga itu merupakan respons Lisa terkait hasil tes DNA.

“Alah, bongkar tuntas lah,” tutur Lisa.

Terpisah, pengacara Lisa Mariana, Jhon Boy Nababan, enggan menjelaskan perihal pernyataan bahwa Lisa dipanggil oleh KPK. Dia hanya mengatakan akan mendampingi Lisa pada saat itu.

“Tunggu nanti hari Jumat, saya yang dampingi,” kata John singkat di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

KPK Akan Dalami Aliran Uang Kasus BJB

KPK akan mendalami aliran dana kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) kepada Lisa. KPK menyebut Lisa dipanggil karena keterangannya dibutuhkan untuk mengungkap perkara BJB tersebut.

“Tentu pemanggilan yang bersangkutan nanti di hari Jumat sangat dibutuhkan dan informasi-informasi yang nanti disampaikan oleh saksi tentu akan sangat membantu bagi penyidik untuk kemudian bisa mengungkap dan membuat tenang perkara ini,” kata jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2025).

“KPK juga terus mendalami terkait dengan dugaan aliran yang dikelola di dana non-bujeter di korsek BJB ini begitu, ini untuk apa saja, untuk siapa saja, artinya apa? Artinya KPK sedang melakukan follow the money,” tambahnya.

Lisa dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Dalam kasus ini Budi menyebut terus mendalami peruntukan dana non bujeter.

“Tentu dalam konteks sebagai saksi, akan didalami terkait dengan apa yang dia ketahui terkait dengan perkara ini,” tuturnya.

Dia menyampaikan panggilan oleh penyidik KPK atas dasar alat bukti. KPK menilai pihak yang dipanggil mengetahui terkait perkara BJB.

“Tentu apa yang dilakukan oleh KPK, semuanya adalah berangkat dari alat bukti, jadi perspektifnya adalah perspektif hukum begitu ya,” sebutnya.

Kerugian Negara Rp 222 Miliar KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH), yang menjabat pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB; serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (RSJK), selaku pihak swasta.

Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan nonbujeter.

Para tersangka saat ini belum ditahan. Tapi KPK sudah meminta Ditjen Imigrasi mencegah mereka ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan. dilansir dari situs resmi detik co.id.

Ucapan Perangkat Desa di Desa Randurejo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah bernama Lopo Aris Wibowo yang menyebut gaji Rp 2 juta tapi punya mobil viral di media sosial.

Lalu, berapa sebenarnya gaji perangkat desa?

Gaji atau penghasilan tetap (siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam PP tersebut disebutkan, gaji pokok minimal kepala desa setara dengan 120 persen gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a, yakni sebesar Rp2.426.640 per bulan.

Sementara itu, sekretaris desa mendapatkan setara 110 persen gaji pokok PNS golongan II/a, yaitu Rp 2.224.420 per bulan.

Sedangkan perangkat desa lainnya, seperti kepala urusan, kepala seksi, maupun kepala dusun, memperoleh penghasilan tetap setara gaji pokok PNS golongan II/a, yaitu Rp 2.022.200 per bulan.

Dijelaskan, setiap daerah wajib menyesuaikan penganggaran melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Namun apabila ADD tidak mencukupi untuk menambah penghasilan tetap minimal tersebut, maka pendanaan dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

Sebelumnya, Perangkat Desa Randurejo bernama Lopo Aris Wibowo mengklarifikasi video viral soal gaji Rp 2 juta tapi bisa punya mobil. Kepala Dusun Krajan, Desa Randurejo itu mengaku sama sekali tak berniat pamer.

Saat itu ia hanya menjelaskan rekannya sesama perangkat desa di sebelahnya yang sedang menyetir bernama Dedi punya mobil. Padahal, gajinya hanya Rp 2 juta.

Namun demikian, selain gaji, rekannya itu juga punya usaha perkebunan tebu. Sehingga, penghasilannya tidak semata-mata dari mengabdi sebagai perangkat desa.

”Dia punya usaha perkebunan tebu. Jadi bukan hanya perangkat desa saja,” ujar dia, Senin (18/8/2025) siang.

Lopo mengaku sama sekali tidak ingin merendahkan masyarakat dengan perkataannya. Ia hanya ingin bercanda.

Dijalankannya, saat itu ia bersama tiga perangkat desa lain dari desa yang sama hendak menuju ke Kecamatan Pulokulon untuk upacara 17 Agustus, Minggu (17/8/2025) pagi sekitar pukul 08.00 WIB. dilansir dari situs resmi muria news co.id.

Karnaval HUT ke-80 RI yang seharusnya menjadi perayaan meriah di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, berubah menjadi duka. P (37), seorang warga setempat, meregang nyawa setelah terjatuh dari sound system dengan subwoofer besar dan menjulang tinggi atau sound horeg yang diangkut oleh mobil pikap, Senin (18/8/2025).

Korban jatuh dari ketinggian sekitar lima meter saat berusaha membetulkan tali sepatu yang terlepas. Kejadian berlangsung sekira pukul 14.30 WIB, saat rombongan korban masih menunggu antrian di panggung kehormatan.

Kepala Desa Banjaratma, Endang Rokhati, menyebut korban sudah diingatkan agar tidak menaiki sound horeg, tetapi tetap bersikeras dan terpeleset saat membetulkan tali sepatu, sebelum rombongannya mencapai panggung kehormatan.

“Korban bergeming. Saat membetulkan tali sepatu yang terlepas, kakinya terpeleset dan terjatuh,” ujar Endang.

Tim medis Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes berupaya menolong korban, namun nyawa P tak tertolong. Pendarahan di kepala menjadi penyebab meninggalnya. Jenazah korban dimakamkan Selasa (19/8/2025) pagi dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan warga desa.

Insiden ini menjadi peringatan bagi masyarakat, bahwa keselamatan harus diutamakan dalam setiap kegiatan, terutama yang melibatkan ketinggian. Sementara aparat desa berencana meninjau ulang protokol keselamatan dalam acara publik agar tragedi serupa tidak terulang. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id.

Aksi unjuk rasa atau demo besar-besaran kembali direncanakan berlangsung di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati pada Senin (25/8/2025).

Ribuan massa akan turun ke jalan untuk mendesak percepatan penggunaan hak angket dan pemakzulan Bupati Sudewo.

Koordinator aksi, Husen, menyatakan gerakan kali ini digelar di bawah nama Masyarakat Pati Timur Bersatu, namun tetap mewakili suara masyarakat se-Kabupaten Pati.

“Besok kita mendesak agar hak angket dipercepat dan segera memakzulkan Sudewo. Kalau tidak, kita akan terus turun,” tegas Husen kepada wartawan, Senin (18/8/2025).

Husen mengklaim massa yang disiapkan berjumlah sekitar 50 ribu orang, namun bisa membludak hingga 200 ribu seperti aksi sebelumnya.

“Massa yang disiapkan sekitar 50 ribu orang, tapi kalau melihat kemarin bisa saja membludak sampai 200 ribu,” katanya.

Meski skala aksi diprediksi besar, ia memastikan tidak membuka posko donasi.

“Saya tidak mau merepotkan masyarakat. Kalau ada yang mau donasi, bisa lewat teman-teman lain. Untuk logistik, sudah ada bantuan air dari Semarang,” imbuhnya.

Titik kumpul massa direncanakan sejak pagi hari di sekitar kompleks DPRD Pati. Husen menegaskan aksi akan terus dilakukan sampai DPRD Pati benar-benar menindaklanjuti tuntutan masyarakat.

Menanggapi tudingan adanya 22 orang peserta aksi yang disebut anarkis, Husen membantah keras.

“Yang melakukan aksi anarkis itu massa bayarannya Sudewo,” ujarnya lantang.

Sementara itu, Bupati Pati Sudewo tidak terlihat lagi di kantor sejak demo 13 Agustus 2025 lalu. Bahkan, dalam upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025, ia tidak hadir dan posisinya sebagai inspektur upacara digantikan oleh Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).

Diketahui, proses hak angket sudah mulai berjalan di DPRD, dengan beberapa saksi telah dihadirkan dalam rapat panitia khusus. dilansir dari situs resmi jateng news co.id.

Mayat pria ditemukan mengambang di Reservoir Siranda, Semarang. PDAM Tirta Moedal langsung melakukan sejumlah langkah termasuk menguras air di reservoir itu.

Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta, Yudi Indardo mengatakan pihaknya langsung merespon setelah ada informasi penemuan mayat sore tadi. Dia menegaskan air di resevoir Siranda langsung dikuras dan diberi disinfektan sebelum nantinya bisa digunakan kembali.

“Kita kuras semua total air di resevoir tersebut. Kita kasih treatment khusus, diberi disinfektan sebelum kami kasih air yang baru, ada SOP-nya,” kata Yudi saat dikonfirmasi detikJateng, Sabtu (16/8/2025).

Dia menjelaskan resevoir merupakan salah satu obyek vital dan dikunci, sehingga dia tidak menyangka terjadi peristiwa tersebut tersebut. Namun ia menganggap hal ini musibah dan harus tetap segera ditangani.

“Namanya musibah. Itu kan pagar dikunci, termasuk obyek vital, jadi tidak boleh ada orang terobos itu,” jelasnya.

Untuk diketahui, pukul 14.30 WIB sore tadi ditemukan sesosok mayat laki-laki di dalam resevoir Siranda. Dari informasi yang diperoleh detikJateng, identitas korban adalah Dion Kusuma Pratama (21) warga Semarang.

Polisi menerima laporan kehilangan orang kemudian melakukan penelusuran dan diketahui dari rekaman CCTV, pada 31 Juli 2025 sekitar pukul 05.00 WIB korban berjalan di dekat resevoir dan memanjat pagar. Polisi kemudian mendatangi resevoir dan ternyata menemukan korban sudah mengambang.

“Itu dari informasi orang hilang, (ternyata) di dalam (resevoir),” kata Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Aris Munandar saat dikonfirmasi detikJateng.

“Masih pakai celana panjang, pakai sepatu,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, evakuasi langsung dilakukan dan jenazah dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan autopsi. Belum diketahui sejak kapan korban mengambang di resevoir tersebut dan juga penyebab kematiannya. dilansir dari situs resmi detik co.id.

“Sekarang masih dilakukan autopsi,” ujarnya.