Sorotan Citizen

Karnaval HUT ke-80 RI yang seharusnya menjadi perayaan meriah di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, berubah menjadi duka. P (37), seorang warga setempat, meregang nyawa setelah terjatuh dari sound system dengan subwoofer besar dan menjulang tinggi atau sound horeg yang diangkut oleh mobil pikap, Senin (18/8/2025).

Korban jatuh dari ketinggian sekitar lima meter saat berusaha membetulkan tali sepatu yang terlepas. Kejadian berlangsung sekira pukul 14.30 WIB, saat rombongan korban masih menunggu antrian di panggung kehormatan.

Kepala Desa Banjaratma, Endang Rokhati, menyebut korban sudah diingatkan agar tidak menaiki sound horeg, tetapi tetap bersikeras dan terpeleset saat membetulkan tali sepatu, sebelum rombongannya mencapai panggung kehormatan.

“Korban bergeming. Saat membetulkan tali sepatu yang terlepas, kakinya terpeleset dan terjatuh,” ujar Endang.

Tim medis Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes berupaya menolong korban, namun nyawa P tak tertolong. Pendarahan di kepala menjadi penyebab meninggalnya. Jenazah korban dimakamkan Selasa (19/8/2025) pagi dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan warga desa.

Insiden ini menjadi peringatan bagi masyarakat, bahwa keselamatan harus diutamakan dalam setiap kegiatan, terutama yang melibatkan ketinggian. Sementara aparat desa berencana meninjau ulang protokol keselamatan dalam acara publik agar tragedi serupa tidak terulang. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id.

Aksi unjuk rasa atau demo besar-besaran kembali direncanakan berlangsung di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati pada Senin (25/8/2025).

Ribuan massa akan turun ke jalan untuk mendesak percepatan penggunaan hak angket dan pemakzulan Bupati Sudewo.

Koordinator aksi, Husen, menyatakan gerakan kali ini digelar di bawah nama Masyarakat Pati Timur Bersatu, namun tetap mewakili suara masyarakat se-Kabupaten Pati.

“Besok kita mendesak agar hak angket dipercepat dan segera memakzulkan Sudewo. Kalau tidak, kita akan terus turun,” tegas Husen kepada wartawan, Senin (18/8/2025).

Husen mengklaim massa yang disiapkan berjumlah sekitar 50 ribu orang, namun bisa membludak hingga 200 ribu seperti aksi sebelumnya.

“Massa yang disiapkan sekitar 50 ribu orang, tapi kalau melihat kemarin bisa saja membludak sampai 200 ribu,” katanya.

Meski skala aksi diprediksi besar, ia memastikan tidak membuka posko donasi.

“Saya tidak mau merepotkan masyarakat. Kalau ada yang mau donasi, bisa lewat teman-teman lain. Untuk logistik, sudah ada bantuan air dari Semarang,” imbuhnya.

Titik kumpul massa direncanakan sejak pagi hari di sekitar kompleks DPRD Pati. Husen menegaskan aksi akan terus dilakukan sampai DPRD Pati benar-benar menindaklanjuti tuntutan masyarakat.

Menanggapi tudingan adanya 22 orang peserta aksi yang disebut anarkis, Husen membantah keras.

“Yang melakukan aksi anarkis itu massa bayarannya Sudewo,” ujarnya lantang.

Sementara itu, Bupati Pati Sudewo tidak terlihat lagi di kantor sejak demo 13 Agustus 2025 lalu. Bahkan, dalam upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025, ia tidak hadir dan posisinya sebagai inspektur upacara digantikan oleh Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).

Diketahui, proses hak angket sudah mulai berjalan di DPRD, dengan beberapa saksi telah dihadirkan dalam rapat panitia khusus. dilansir dari situs resmi jateng news co.id.

Mayat pria ditemukan mengambang di Reservoir Siranda, Semarang. PDAM Tirta Moedal langsung melakukan sejumlah langkah termasuk menguras air di reservoir itu.

Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta, Yudi Indardo mengatakan pihaknya langsung merespon setelah ada informasi penemuan mayat sore tadi. Dia menegaskan air di resevoir Siranda langsung dikuras dan diberi disinfektan sebelum nantinya bisa digunakan kembali.

“Kita kuras semua total air di resevoir tersebut. Kita kasih treatment khusus, diberi disinfektan sebelum kami kasih air yang baru, ada SOP-nya,” kata Yudi saat dikonfirmasi detikJateng, Sabtu (16/8/2025).

Dia menjelaskan resevoir merupakan salah satu obyek vital dan dikunci, sehingga dia tidak menyangka terjadi peristiwa tersebut tersebut. Namun ia menganggap hal ini musibah dan harus tetap segera ditangani.

“Namanya musibah. Itu kan pagar dikunci, termasuk obyek vital, jadi tidak boleh ada orang terobos itu,” jelasnya.

Untuk diketahui, pukul 14.30 WIB sore tadi ditemukan sesosok mayat laki-laki di dalam resevoir Siranda. Dari informasi yang diperoleh detikJateng, identitas korban adalah Dion Kusuma Pratama (21) warga Semarang.

Polisi menerima laporan kehilangan orang kemudian melakukan penelusuran dan diketahui dari rekaman CCTV, pada 31 Juli 2025 sekitar pukul 05.00 WIB korban berjalan di dekat resevoir dan memanjat pagar. Polisi kemudian mendatangi resevoir dan ternyata menemukan korban sudah mengambang.

“Itu dari informasi orang hilang, (ternyata) di dalam (resevoir),” kata Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Aris Munandar saat dikonfirmasi detikJateng.

“Masih pakai celana panjang, pakai sepatu,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, evakuasi langsung dilakukan dan jenazah dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan autopsi. Belum diketahui sejak kapan korban mengambang di resevoir tersebut dan juga penyebab kematiannya. dilansir dari situs resmi detik co.id.

“Sekarang masih dilakukan autopsi,” ujarnya. 

Setelah kekisruhan di Pati, Jawa Tengah, demonstrasi merembet ke sejumlah daerah lain yang mengalami kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

Ekonom menilai kenaikan PBB-P2 yang membebani masyarakat ini karena pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) akibat kebijakan efisiensi.

Di sisi lain, Kementerian Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi membantah hal tersebut.

Daftar daerah yang bergejolak menolak kenaikan pajak

Gejolak penolakan terhadap kebijakan PBB-P2 bermunculan di sejumlah daerah setelah kisruh yang terjadi di Pati, Jawa Tengah.

Pemerintah daerah mencari pendapatan dari PBB-P2 dengan cara menaikkan harga nilai jual objek pajak (NJOP). Beberapa pemda mengklaim kenaikan tersebut adalah hal lumrah mengingat mereka tidak pernah menaikkan NJOP lebih dari satu dekade terakhir.

NJOP ini sangat tergantung dari lokasi, zonasi atau peruntukan, kondisi lingkungan hingga aksesibilitas. Intinya, harga serta pajak dari tanah dan bangunan di dalam gang sempit akan berbeda dari pinggir jalan raya.

Warga daerah mana saja yang menolak kenaikan PBB-P2?

• Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Kelompok mahasiswa di Kabupaten Bone melakukan demo menolak kenaikan PBB-P2, Kamis (14/08). Aksi dilakukan di depan kantor Bupati dan kantor DPRD.

“Temuan kami ada (warga) yang bayar 300%, itu ada juga 200%,” jelas ketua cabang PMII Bone, Zulkifli.

Dia bertekad akan terus melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar sampai tuntutan mencabut kebijakan kenaikan PBB-P2 dikabulkan.

Pada aksi unjuk rasa sebelumnya, Selasa (12/08) lalu, terjadi kericuhan saat kelompok mahasiswa saling dorong dengan petugas Satpol PP di kantor DPRD.

Fajar, warga Bone, belum bayar PBB-P2. Tahun lalu, ia bayar pajak tersebut sebesar Rp27.000 untuk tanah dan bangunan seluas 75 meter persegi.

“Kemungkinan (kalau naik) bisa jadi sampai Rp100.000. Tapi semoga tidak benar itu,” katanya.

Ia juga mengambil sikap dengan bergabung dengan kelompok mahasiswa jika Pemda Bone tidak meninjau ulang kenaikan PBB-P2.

“Kalau memang ini betul-betul naik maka bukan mahasiswa yang akan turun tapi dari masyarakat juga akan ikut turun,” tambahnya.

Secara terpisah, Suriani, ibu rumah tangga di Bone mengaku kaget saat membayar PBB-P2 baru-baru ini. “Karena lumayan naiknya, dan tidak ada juga pemberitahuan sebelumnya,” katanya.

Suriani punya tanah sekitar satu hektare. Tahun lalu, ia membayar Rp100.000. Tapi jumlahnya meningkat tiga kali lipat menjadi Rp300.000 tahun ini.

“Lumayan itu (selisih kenaikannya) bisa dipakai beli kebutuhan sehari-hari kita, bisa beli tabung, sayur dan ikan. Kita warga ini harap pajaknya jangan tinggi-tinggi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informasi (Kominfo) Bone, Anwar, mengakui adanya kenaikan pajak PBB-P2, tapi membantah mencapai 300%.

“Jadi PBB itu kenaikannya hanya 65% dengan totalitas kenaikan, bukan 300%. Kenapa bisa naik? Karena nilai PBB kita tahun 2024 hanya Rp30 miliar dan tahun 2025 ini ditargetkan menjadi Rp50 miliar,” terang Anwar dikonfirmasi lewat telepon.

Menyikapi aksi yang terjadi di Kabupaten Pati dan aksi yang terjadi dua hari terakhir ini di Bone, Anwar mengaku pemerintah Bone akan terus berupaya agar informasi tersebut bisa diterima masyarakat.

Pemkab Bone mengklaim zona nilai tambah di Bone tidak pernah diperbarui selama 14 tahun terakhir. Nilai tanah yang naik itu disebut hanya daerah perkotaan dan poros jalan.

• Kota Cirebon, Jawa Barat

Kelompok yang menamai diri Paguyuban Pelangi Cirebon mengklaim telah melakukan langkah-langkah penolakan kenaikan PBB-P2 sejak 2024.

Mereka mengaku sudah rapat dengar pendapat dengan parlemen, turun ke jalan, mengajukan judicial review hingga membuat laporan ke Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Dalam Negeri.

“Hanya saja, hingga detik ini, hingga hari ini belum ada jawaban dari mereka,” kata Juru bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati.

Ia mengklaim kenaikan PBB-P2 yang dibayar warga Kota Cirebon paling kecil 150% hingga 1.000%.

Berdasarkan pengakuan anggotanya, Darma Suryapratana, PBB-P2 yang mesti ia bayar pada 2024 mencapai Rp65 juta. Jumlahnya membengkak 1.000% dari 2023 yaitu Rp6,2 juta.

Surya baru bayar setelah mendapat diskon. “Saya bayar Rp18 juta,” katanya.

Paguyuban ini menuntut PBB-P2 dikembalikan sebagaimana 2023 silam alias tidak naik.

Mengikuti jejak langkah di Pati, kelompok Paguyuban Masyarakat Cirebon (Pamaci) berencana menggelar aksi 11 September mendatang, dimulai dengan membuka “posko partisipasi”.

“Semoga ini bisa berjalan dengan lancar dan saya hanya berharap masyarakat Cirebon bisa bersatu atau guyub dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Cirebon,” kata Ketua Harian PAMACI Adji Priatna, Rabu (13/8).

Walikota Cirebon, Effendi Edo membantah PBB-P2 di wilayahnya naik sampai 1.000%. Ia mengeklaim akan mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, mengakui lonjakan PBB-P2 pada 2024 lantaran penyesuaian NJOP selama 12 tahun tidak diperbarui.

“Kenaikannya ada cukup tinggi, walaupun tidak di semua lokasi. Ini murni karena NJOP naik,” katanya.

Pihaknya telah menjadwalkan merevisi aturan kenaikan PBB-P2 dengan menurunkan tarif dasar.

• Jombang, Jawa Timur

Bupati Jombang, Warsubi, juga menjadi sorotan setelah warganya mengeluhkan kenaikan PBB-P2. Warsubi berdalih kebijakan yang berlaku 2024 tersebut ditetapkan bupati terdahulu.

“Kami tidak pernah menaikkan pajak. Kami hanya menjalankan apa yang sudah dijalankan di tahun 2024, kami kan belum menjabat,” katanya, Rabu (13/08).

Namun demikian, Pemkab Jombang berjanji membentuk tim khusus menangani keberatan wajib pajak.

Beberapa warga Jombang yang diwawancara media mengaku terkejut karena tagihan pajak yang mereka terima pada 2024 mencapai 700% hingga 1.200%.

• Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, membatalkan kenaikan NJOP yang berpengaruh terhadap PBB-P2. Sejumlah media lokal memberitakan, keputusan ini diambil setelah pihak Pemkab Semarang menerima surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemendagri menganjurkan kepala daerah memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebelum menetapkan atau menaikkan tarif pajak, termasuk NJOP dan PBB-P2.

Bagi wajib pajak yang sudah terlanjur membayar, kata Bupati Ngesti, uang lebihnya akan dikembalikan.

“Bagi yang sudah bayar tidak perlu khawatir karena tetap mendapat hak yang sama dan nanti kelebihan bayarnya akan kita kembalikan sesuai mekanisme perundangan yang berlaku,” katanya seperti dikutip dari media setempat Radar Semarang.

Sebelumnya, Kabupaten Semarang ikut menjadi sorotan karena warganya terkejut dengan kenaikan PBB-P2 hingga 400%.

Mengapa kenaikan PBB-P2 terkesan serentak?

Sejumlah pakar meyakini ini karena dana transfer ke daerah (TKD) dipangkas pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah daerah harus cari akal mencari pendapatan baru.

“Cara yang paling gampang untuk mencari pendapatan ya menaikkan pajaknya,” kata Herman Suparman, direktur eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Tahun ini, pemerintah melakukan efisiensi anggaran, salah satunya memangkas TKD sebesar Rp50,29 triliun.

Banyak anggaran dipangkas demi program yang disebut “berdampak langsung pada masyarakat” seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.

Tapi Herman bilang, selama ini hampir semua pemerintah daerah bergantung dari TKD, terutama pada instrumen dana alokasi khusus (DAK) fisik. DAK fisik ini digunakan untuk infrastruktur.

“Sekarang di daerah itu terganggu belanja modal terutama terkait pembangunan infrastruktur,” katanya.

Masalahnya, tambah dia, pemerintah pusat tidak melibatkan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan efisiensi anggaran.

“Seharusnya ada komunikasi dulu dengan pemerintah daerah tidak langsung memotong,” jelasnya.

Apakah ada opsi selain menaikkan pajak?

“Ada”, kata Herman.

Pertama, sistem pemungutan pajak di daerah selama ini masih dianggap kuno.

Pembayaran dilakukan melalui birokrasi yang semestinya bisa secara digital. Imbasnya, warga enggan membayar dan pendapatan daerah hilang.

“Ini yang perlu dioptimalkan di tengah kondisi seperti ini ketimbang menaikan tarif (pajak),” katanya.

“Kedua, soal database wajib pajak. Nah ketika daerah itu tidak rapih soal database, itu jadi satu tantangan tersendiri untuk menagih.”

Selain itu, pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan aset-aset yang dimiliki, optimalisasi BUMD, kerja sama dengan pemda atau pihak lain, dan kalau terpepet bisa mengajukan pinjaman dari bank pembangunan daerah.

“Sebetulnya yang kami dorong juga selama ini adalah bagaimana daerah itu bisa meningkatkan investasi yang pada gilirannya itu bisa berdampak terhadap potensi penerimaan daerah,” kata Herman.

Apa yang melatarbelakangi kenaikan PBB-P2?

Pengamat ekonomi, Yanuar Rizky, menilai kisruh kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah telah “mengonfirmasi bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja”.

“Ini alert ya, peringatan untuk pemerintahan (Prabowo-Gibran),” kata Yanuar, yang meyakini anggaran negara sedang dalam tekanan.

Yanuar bilang, di balik alasan efisiensi anggaran untuk Makanan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan, sebenarnya pemerintah juga punya utang jatuh tempo.

Utang jatuh tempo yang mesti dibayar pemerintah periode 2025-2027 mencapai Rp2.827 triliun.

“Itu ada peningkatan belanja rutin pemerintah pusat karena harus bayar utangnya,” jelas Yanuar.

Ia menambahkan, Indikasi lain yang menunjukkan adanya tekanan fiskal adalah keyakinan menurunnya daya beli masyarakat yang ditunjukkan dari deflasi yang terjadi sejak 25 tahun terakhir.

PHK juga terjadi secara bergelombang baik di sektor manufaktur maupun sektor perhotelan.

Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik membuat klaim terjadi pertumbuhan ekonomi selama April-Juni sebesar 5,12%. Namun, angka ini diragukan sejumlah kalangan karena tidak menunjukkan realitas yang ada.

“Intinya masyarakat lagi susah. Jadi menurut saya, jangan denial (menyangkal) terus, bahwa sebetulnya ekonomi kita juga sedang tidak baik-baik saja. Kan lebih baik kita itu bicara benar, bicara kesulitan, tapi dengan narasi yang benar, daripada kita berbohong seolah-olah tidak ada apa-apa,” kata Yanuar.

Ia juga khawatir kericuhan di Pati, Jawa Tengah dapat meluas. Oleh karena itu, Yanuar mendorong Pemerintahan Prabowo-Gibran kembali mengevaluasi makna dan implementasi penggunaan efisiensi anggaran.

Musababnya, kata Yanuar, kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintahan Prabowo-Giran selama ini “penting tapi tidak genting”. Misalnya, mempertahankan kabinet gemuk dan menambah markas untuk enam kodam baru TNI AD,

“Pemerintah kan harus melakukan adjustment (penyesuaian) dari sisi belanjanya. Jadi yang namanya efisiensi itu jangan omon-omon,” kata Yanuar.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus juru bicara presiden, Prasetyo Hadi, membantah kenaikan PBB-P2 di daerah karena kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

“Tidak ada penyebabnya karena itu, bukan ya [kurang anggaran dari pusat]. Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah, dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya,” kata Prasetyo. dilansir dari situs resmi bbc co.id.

Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (15/8/2025) pagi berpidato di depan Sidang Tahunan MPR, terkait HUT RI ke-80. Dalam pidato selama lebih dari satu jam itu, Presiden Prabowo sempat mengungkapkan ‘keanehan-keanehan’ yang ada di Indonesia.

Presiden ketika itu sedang membahas bagaimana Indonesia menguasai dan mengelola kekayaan alamnya. Indonesia ia akui adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam. Namun dalam perjalanan sampai saat ini, Prabowo mengakui ada kesalahan-kesalahan dalam mengelola sumber daya alam itu.

Karena itu, Kepala Negara menegaskan, segenap bangsa harus berani mengkoreksi kalau sudah mengambil langkah yang keliru.

“Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng,” kata Prabowo dengan tegas.

Ia lanjutkan, “Sungguh aneh, kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi beras, tapi harga pangan tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita.”

Menurut Prabowo, keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena terdapat distorsi dalam sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi yang diamanatkan oleh UUD

1945, terutama di Pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4, kata Presiden, telah kita abaikan. “Seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad ke-21 ini.”

Prabowo mengatakan, pemerintahannya sudah mempelajari secara mendalam, sehingga berkeyakinan UUD 1945 kita terutama pasal-pasal pengaman, seperti Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4, adalah justru benteng pertahanan ekonomi.

Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ayat 4: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Prabowo mengatakan, ketika kita tidak konsekuen menjalankan UUD 1945 kita, terjadilah distorsi ekonomi.  Distorsi ini memicu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan berkualitas. Presiden mengakui, yang menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia memang hanya segelintir orang saja.

“Terjadilah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen selama tujuh tahun terakhir tidak tercermin dalam kondisi nyata rakyat Indonesia,” kata Presiden. dilansir dari situs resmi republika co.id.

Cinta memang buta, tapi kalau sudah dibarengi pisau cutter, jadinya ngeri-ngeri sedap. Johan bin Yusuf (73), kakek yang seharusnya menikmati masa senja dengan damai, justru harus merasakan dinginnya lantai penjara selama 2 tahun 3 bulan. Semua gara-gara drama asmara yang berujung darah dengan kekasihnya, Indah Yanti (50).

Johan dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Indah Yanti dan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.

“Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan, dikurangi masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” kata ketua majelis hakim di ruang Tirta Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (13/8/2025). 

Vonis ini sedikit lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Suparlan yang sebelumnya meminta 2 tahun 6 bulan penjara.

Peristiwa berdarah itu terjadi pada Minggu, 4 Mei 2025, sekitar pukul 07.30 WIB di sebuah warkop di Gang Lebar B No. 38, Putat Jaya, Sawahan, Surabaya. Pagi itu, Johan datang dengan hati panas untuk menuntut jawaban: kenapa ia tidak boleh lagi menginap di kos Indah.

Alih-alih mendapat jawaban manis, adu mulut pun meledak. Emosi memuncak, Johan lalu mengeluarkan pisau cutter dan membacok kekasihnya tiga kali, mengenai pipi kiri, leher, dan pergelangan tangan

Berdasarkan visum RS Bhayangkara, Indah mengalami luka robek di pipi, leher, dada, telapak tangan, bahu, lengan, dan lecet di dada. Luka-luka itu membuatnya tak bisa bekerja untuk sementara waktu. dilansir dari situs resmi harian masa co.id.

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi kedua yang diajukan oleh terpidana kasus pembunuhan berencana Jessica Kumala Wongso. Jessica tetap dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

“Amar putusan: tolak,” demikian putusan PK Nomor: 78/PK/PID/2025 seperti dilihat pada Jumat (15/8).

Putusan tersebut diadili oleh Ketua Majelis Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto dengan anggota I Hakim Agung Yanto, anggota II Hakim Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo. Panitera pengganti Yunindro Fuji Ariyanto. Putusan diketok pada Kamis, 14 Agustus 2025.

“Status: perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis,” demikian tertulis dalam putusan PK Jessica.

Jessica Kumala Wongso didampingi pengacaranya Otto Hasibuan mengajukan permohonan PK kedua terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Otto mengatakan dia telah menyerahkan rekaman kamera pengawas atau CCTV di Kafe Olivier sebagai novum atau bukti baru.

“Alasan PK kami ini ada beberapa hal, pertama ada novum, kedua ada kekhilafan hakim di dalam menangani perkara ini. Tentu Anda bertanya apa novum yang kami gunakan? Novum yang kami gunakan itu adalah berupa satu buah flashdisk berisi rekaman kejadian ketika terjadinya tuduhan pembunuhan terhadap Mirna di Olivier,” kata Otto, Rabu, 9 Oktober 2024.

Otto menjelaskan Jessica dihukum 20 tahun penjara atas petunjuk CCTV di Kafe Olivier padahal tidak ada saksi yang melihatnya.

Jessica juga mengaku kaget mendengar novum tersebut. Dia berharap PK kedua yang diajukannya dikabulkan.

“Kaget ya waktu pertama kali dengar sampai ya enggak bisa berkata-kata, tapi ya saya bersyukur temuan-temuan tersebut ya ditemukan,” kata Jessica.

Pada awal Desember 2018 lalu, MA menolak PK pertama Jessica sehingga yang bersangkutan tetap dihukum 20 tahun penjara. Jessica dinyatakan telah bebas bersyarat.

Perkara tersebut diadili oleh tiga hakim agung yaitu Suhadi, Sri Murwahyuni dan Sofyan Sitompul.

Jessica mengajukan PK setelah kasasi yang dia ajukan ditolak MA pada 21 Juni 2017. Hakim Agung Artidjo Alkostar (almarhum) saat itu bertindak sebagai ketua majelis hakim dalam sidang kasasi Jessica.

Artidjo menorehkan pengalamannya mengadili perkara kasasi Jessica. Dalam buku ‘Artidjo Alkostar, Titian Keikhlasan, Berkhidmat untuk Keadilan’ sebagai tanda pensiunnya, mantan hakim agung itu membincangkan kasus Jessica dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Kala kasus pembunuhan yang terjadi atas Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica pada awal 2016 silam, Tito masih menjabat Kapolda Metro Jaya.

Kepada Tito, Artidjo mengatakan, ‘Setelah mengamati beberapa persidangan, saya sudah bisa menyimpulkan bahwa Jessica bersalah. Alasannya kopi beracun itu dipegang beberapa orang, pembuat, pengantar, Jessica, dan peminum. Dari empat orang itu, jika dianalisis, peminum tidak mungkin melakukan.

Lalu pembuat dan pengantar tidak punya motif melakukan, tapi Jessica memiliki motif dan ada hubungan erat dengan peminum.

Tito yang mendengar jawaban Artidjo pun menyatakan pandangannya soal analisis Artidjo.

‘Memang kalau yang menganalisis seorang hakim senior sekelas Pak Artidjo, kasus seperti ini menjadi sangat mudah,’ demikian ucap Tito dalam testimoninya yang tercantum dalam buku tersebut. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id.

Belakang ini persoalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Tak terkecuali bagi Tukimah, 69, warga Baran Kauman, Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jateng (Jateng). Dia mengaku kaget setelah PBB-P2 yang harus dibayarkan pada tahun ini naik sebesar 400 persen.

Tukimah mengetahui adanya kenaikan PBB itu setelah menerima surat pemberitahuan. Pada tahun 2024 lalu, dirinya hanya membayar PBB-P2 sebesar Rp161.000, sedangkan saat ini dirinya mendapatkan tagihan sebesar Rp872.000. Jumlah tersebut dirasa berat karena dirinya hanya seorang pedagang toko kelontong kecil-kecilan di rumahnya.

“Terus terang saat menerima surat PBB-P2 dan melihat angka pembayarannya kok naik banyak, saya kaget dan merasa keberatan,” ujar Tukimah, Kamis (14/8/2025).

Tukimah mengatakan dia telah mengajukan keberatan kepada dinas terkait. Meski begitu, dirinya belum mengetahui hasilnya. “Soal PBB-P2 ini telah diuruskan anak saya, tapi belum tahu hasilnya,” kata dia.

Tukimah menyebut, rumah yang ditinggalinya tersebut merupakan rumah keluarga turun temurun. “Ada beberapa ruang-ruang di bagian belakang, yang satu sudah dijual,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang Rudibdo menegaskan tidak ada kenaikan pajak di Kabupaten Semarang. Sehingga para wajib pajak di Kabupaten Semarang tidak perlu mencemaskan atas kewajibannya tersebut.

Menurutnya, di Kabupaten Semarang fokus penilaian ulang objek PBB-P2 adalah pada bidang yang mengalami perubahan fungsi. “Misalnya seperti lahan tidur yang karena diusulkan untuk didirikan bangunan dan kemudian menjadi lingkungan perumahan maka nilai objek pajaknya menjadi berubah,” terangnya.

Dengan demikian, lanjutnya, lahan yang semula tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi, ketika menjadi perumahan maka nilainya akan menjadi berbeda.

Dijelaskan, penilaian ulang tersebut yang terjadi pada objek milik Tukimah. Setelah dilakukan penghitungan terhadap objek pajak ada penyesuaian, sehingga terjadi adanya kenaikan.

“Kebetulan objek pajak tersebut ada di jalan utama akses pariwisata dan jalan provinsi. Sehingga objek pajak tersebut ada di klaster kedua setelah klaster jalan nasional dan luasannya lebih dari 1.000 meter persegi,” kata Rudibdo.

Objek yang yang awalnya hanya berdiri satu bangunan rumah, sekarang sudah bertambah menjadi tiga bangunan yang dihuni oleh tiga kepala keluarga (KK).

“Saat penghitungan belum dilakukan pemecahan, sehingga Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)-nya masih muncul global atau menjadi satu. Penilaiannya didasarkan pada harga transaksi riil yang terjadi di lingkungan tersebut, kemudian dilakukan verifikasi ulang di lapangan oleh petugas penilai pajak,” ungkap Rudibdo.

Menurut Rudibdo, penghitungan ulang objek pajak tersebut juga menggunakan zona nilai tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Jika wajib pajak keberatan, ada ruang untuk mengajukan permohonan keringanan dari ketetapan pajak tersebut kepada Bupati Semarang. Itu solusi yang bisa dilakukan,” tandasnya. dilansir dari situs resmi espos regional co.id.

Aksi Demo Pati menuntut mundurnya Bupati Sudewo dari jabatannya oleh puluhan ribu massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu di depan kantor Bupati Pati, Rabu (13/8/25) berujung rusuh. 

Massa yang datang dari berbagai wilayah di kabupaten Pati dan sudah berkumpul sejak selasa malam (12/8/25) akhirnya terlibat bentrok dengan aparat Kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa.

Petugas terpaksa membubarkan massa dengan tembakan gas air mata, setelah masa mulai tidak terkendali dan melakukan lemparan ke arah aparat keamanan. 

Bentrokan massa versus aparat Kepolisian ini menyebabkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Dan, berikut fakta-fakta di balik kerusuhan di kota Pati :

1. Dipicu Awal Kebijakan Kenaikan PBB 250%

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB) perkotaan dan pedesaan menjadi pemicu awal kemarahan warga yang menilai kebijakan itu sangat memberatkan masyarakat. 

Warga yang keberatan meminta agar Bupati Sudewo membatalkan kenaikan itu ditolak oleh Bupati yang tetap dengan keputusannya dengan alasan PBB di wilayah Pati sudah lama tidak naik dan pendapatan kabupaten PBB dari sektor PBB kalah dibanding daerah tetangga.

2. Tantang Warga Kerahkan Massa 50 Ribu

Sikap Bupati Pati Sudewo yang tetap menaikkan tarif PBB membuat warga Pati berencana akan menggelar demo dengan jumlah massa 5 ribu orang.

Saat di mintai tanggapannya terkait rencana aksi demo 5 ribu warganya menolak kenaikan tarif PBB, Bupati Pati justru “menantang” dengan meminta pendemo mengerahkan massa 50 ribu orang. 

Sikap Sudewo ini semakin menambah kemarahan warga. Aksi penggalangan donasi untuk aksi massa 13-agustus-2025 semakin masif. 

3. Jumlah Massa Lebih Dari 50 Ribu

“Tantangan” Bupati agar massa mengerahkan lebih dari 50 ribu orang di jawab warga Pati pada Rabu (13/8/25). Puluhan ribu warga dari berbagai wilayah di Pati berdatangan di depan kantor Bupati Pati. 

Jumlah massa yang hadir lebih dari 50 ribu orang itu seolah hendak menjawab tantangan dari Bupati. Mereka mengepung kantor Bupati dari berbagai arah.

4. Massa di Hadang di Pintu Masuk Kota Pati

Jumlah massa ini sebenarnya bisa lebih besar, namun banyak di antara mereka terutama yang dari luar Pati Kota tidak bisa masuk karena dihadang aparat keamanan yang melakukan penyekatan masuk kota Pati. 

Penyekatan juga dilakukan oleh aparat Kepolisian yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Pati.

Bahkan, penyekatan dilakukan jauh dari kota Pati, seperti di wilayah Genuk perbatasan kota Semarang-Demak. 

5. Tembakan Gas Air Mata 

Kerusuhan pecah sekitar pukul 11.00, entah siapa yang memulai, tiba-tiba massa yang berada di depan pintu gerbang kantor Bupati terlibat bentrok dengan pasukan anti huru-hara yang berjaga di balik pintu gerbang. 

Untuk meredam massa yang mulai anarkis, aparat Kepolisian kemudian melepaskan tembakan gas air mata ke arah kerumunan massa. 

Tembakan gas air mata ini membuat panik demonstran, mereka kocar-kacir untuk menghindari efek gas air mata, sebagian lainnya melakukan perlawanan dengan membalas tembakan gas air mata dengan lemparan batu, botol air mineral dan lainnya. 

6.  Bupati Dilempar Sandal dan Botol Mineral 

Saat situasi mulai panas dan kerusuhan belum pecah, Bupati Pati Sudewo menemui demonstran di depan kantornya. Sempat berorasi beberapa detik di atas mobil rantis Brimob, Sudewo langsung di lempari massa.

Berbagai benda seperti sandal dan botol mineral dilemparkan massa ke arah Bupati yang langsung dilindungi ajudan dan anggota Brimob. Sudewo langsung masuk ke dalam mobil rantis Baracuda dan diamankan dengan pengawalan ketat anggota Brimob bersenjata lengkap.

7. Sudewo Menolak Mundur dari Jabatannya

Pasca aksi demo yang berujung rusuh, Bupati Pati, Sudewo menegaskan tidak akan mengundurkan diri hanya karena tekanan massa. Ia menilai proses pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

“Saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis. Jadi tidak bisa saya berhenti hanya karena tuntutan seperti ini. Semua ada mekanismenya,” tegas Sudewo.

8. DPRD Langsung Gelar Sidang Bahas Pemakzulan Bupati

Saat aksi demo masih berlangsung dan situasi memanas, kalangan DPRD Kabupaten Pati langsung menggelar sidang terkait permasalahan Bupati. 

Hasilnya, DPRD Kabupaten Pati menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Sudewo selaku Bupati Pati. Sikap DPRD ini sebagai respons unjuk rasa warga yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

Kini, bola mundur tidaknya Sudewo dari jabatannya berada di tangan DPRD Kabupaten Pati yang telah membentuk Pansus pemakzulan Sudewo. dilansir dari situs resmi radar semarang co.id.

Demo 13 Agustus yang terjadi di Pati Jawa Tengah akibat naiknya tarif PBB yang tidak wajar mulai menjadi contoh bagi wilayah lain.

Terbaru, sejumlah kelompok warga di Cirebon, Jawa Barat ingin melakukan hal yang sama usai pemerintah setempat menaikkan tarif PBB bahkan hingga 1000 persen.

Salah satu kelompok yang bersiap melayangkan aksi protes dengan berdemo adalah dari Paguyuban Pelangi Cirebon. Juru bicara mereka, Hetta Mahendrati kebijakan PBB Cirebon naik dinilai sangat memberatkan masyarakat dan tidak masuk akal.

Hetta secara terang-terangan menjadikan kasus demo 13 Agustus di Pati sebagai tolak ukur perjuangan mereka.

Keberhasilan warga Pati memaksa pemerintahnya membatalkan kenaikan PBB menjadi suntikan semangat dan optimisme bagi warga Cirebon.

”Kebijakan ini bikin kami kecewa. Kenapa di Cirebon tidak bisa juga yang hampir naik 1000 persen. Kami tidak pernah berhenti berjuang. Asal wartawan tahu, kami berjuang sampai kapan pun,” tegas Hetta sebagaimana dilansir dari suara, Kamis (14/8/2025).

Dia menegaskan akan melakukan aksi dan berjuang hingga tuntutannya terpenuhi. Yakni pembatalan kenaikan tarif PBB Cirebon yang hampir seribu persen.

”Kalau di Pati bisa, kita juga harus bisa. Kami akan terus berjuang sampai tuntutan ini dikabulkan,” tekannya.

Di Pati sendiri demo 13 Agustus berakhir ricuh. Puluhan orang dinyatakan mengalami luka-luka. Meski begitu, upaya masyarakat untuk membatalkan kebijakan sudah berhasil.

Usaha mereka melengserkan Bupati Sudewo juga kini sedang berlangsung melalui hak angket. dilansir dari situs resmi berita muria co.id.