Untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang telah berganti nama Kereta Whoosh, Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) harus menyiapkan dana jumbo US$3,63 miliar. Dengan kurs Rp16.500/US$, angka itu setara dengan Rp45 triliun. Jelas ini beban berat.
Namun jangan khawatir, Presiden Prabowo Subianto menyatakan mampu melunasi utang proyek Kereta Whoosh yang menjadi beban 4 BUMN, anggota konsorsium PSBI itu. Mereka adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI), PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk, PT Jasa Marga (Persero/JSMR) Tbk dan PTPN VIII.
Dananya, kata Presiden Prabowo, berasal dari sitaan aset para koruptor, serta penghematan atau efisiensi anggaran. Tapi, apa cukup?
Ekonom UPN Veteran-Jakarta, Achmad Nur Hidayat (ANH) mengatakan, pernyataan Presiden Prabowo ini, tampak heroik, Bahwa uang haram kembali untuk kepentingan publik.
Namun, di balik pesan moral itu, muncul pertanyaan mendasar, apakah sumber dana yang tidak pasti itu, cukup untuk menanggung beban proyek Kereta Whoosh secara berkelanjutan, kata Achmad Nur, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Proyek Kereta Whoosh, lanjut dia, bukan sekedar jalur kereta cepat yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung. Namun simbol sebuah ambisi besar, tetapi juga ujian bagi disiplin fiskal negara.
“Ketika pembiayaan utang luar negeri dan biaya operasional mulai menekan, godaan mencari ‘jalan pintas’ fiskal acapkali muncul,” imbuhnya.
Mengandalkan dana hasil sitaan korupsi, menurutnya, secara moral merupakan gagasan yang menarik. Namun secara kelembagaan, sulit dijalankan.
Uang sitaan korupsi, biasanya masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penggunaannya wajib melalui mekanisme APBN. Dan, jumlahnya pun fluktuatif.
Pada tahun 2024, misalnya, total setoran KPK dari uang rampasan korupsi hanya Rp637 miliar, sedangkan untuk cicilan utang Kereta Whoosh lebih dari Rp1,2 triliun per tahun.
Artinya, seluruh hasil sitaan dari koruptor masih belum cukup menutup kewajiban tahunan proyek tersebut. Selain itu, penggunaan dana semacam itu, tanpa aturan khusus, berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan audit, imbuhnya.
Negara memang boleh kreatif, tetapi kreativitas fiskal tidak boleh melanggar prinsip. Jika sumbernya tidak rutin, risiko fiskal meningkat dan kredibilitas keuangan negara bisa terganggu.
“Mengandalkan uang sitaan korupsi ibarat menampung air hujan untuk menutup kebocoran atap rumah besar. Air itu murni, datang tanpa biaya, tetapi tidak bisa diandalkan setiap hari,” ungkap Achmat Nur yang juga pengamat kebijakan publik itu.
Duit Sitaan Korupsi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bersedia melunasi proyek utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Whoosh. Sumber dananya berasal dari sitaan kasus korupsi dan efisiensi anggaran.
Prabowo mengatakan pemerintah tidak mampu menanggung kewajiban pembayaran proyek senilai Rp116 Triliun tersebut dengan mencicilnya sebesar Rp1,2 triliun pertahun.
“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun.tapi manfaatnya, mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ujarnya.
Dia menegaskan, tanggung jawab penuh proyek Kereta Whoosh kini, berada di tangan pusat. Tak perlu khawatir, dananya ada.
“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Gak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tuturnya.
Menurutnya, proyek kereta cepat bukan hanya investasi transportasi, tetapi juga simbol kemajuan teknologi dan kerja sama internasional. “Saya kira yang penting kita menguasai teknologi. Kita berada di ujung praktik terbaik. Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” kata Kepala Negara.
Nilai investasi proyek Kereta Cepat Whoosh mencapai US$7,27 miliar atau setara Rp120 triliun. Di mana, 75 persen atau setara Rp90 triliun adalah dana utang dari Bank Pembangunan China atau China Development Bank (CDB).
Angka itu sudah termasuk biaya pembengkakan (cost overrun) sekitar Rp20 triliun. Sedangkan bunga utangnya berkisar 2-3,4 persen per tahun. dilansir dari situs resmi inilah co.id
