Sumitronomics menjadi topik hangat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengusung konsep ini sebagai arah baru pembangunan ekonomi nasional.
Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9/2025), Purbaya menjelaskan secara rinci bahwa Sumitronomics akan menjadi strategi kunci membawa Indonesia naik kelas menjadi negara maju.
“Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua, pemerataan manfaat pembangunan, dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis,” kata Purbaya, dikutip Beritasatu.com dari Antara, Rabu (24/9/2025).
Ia menegaskan target ambisius, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6% dalam jangka pendek dan menembus 8% pada 2029.
Purbaya menambahkan bahwa meskipun target ini menantang, sejarah mencatat Indonesia pernah tumbuh di atas 6% sebelum krisis 1997-1998, sehingga target 8% tetap realistis bila strategi dijalankan secara konsisten.
Asal-usul Konsep Sumitronomics
Sumitronomics adalah gagasan ekonom legendaris Indonesia, Prof Sumitro Djojohadikusumo, yang juga ayah dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Konsep ini menekankan peran negara sebagai motor pembangunan ekonomi yang berpijak pada prinsip nasionalisme ekonomi, industrialisasi, dan perlindungan kepentingan domestik.
Kebangkitan istilah ini terjadi pascakemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024, menjadi landasan arah baru pembangunan nasional.
Tiga Pilar Utama Sumitronomics
Purbaya menjelaskan bahwa Sumitronomics berfokus pada tiga pilar utama:
1. Pertumbuhan ekonomi tinggi
Target utama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. APBN didesain sebagai katalis untuk mempercepat perputaran ekonomi, menggerakkan sektor riil, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Pemerintah mendorong sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata agar berkontribusi optimal terhadap penciptaan lapangan kerja.
2. Pemerataan manfaat pembangunan
Pilar ini memastikan manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, melainkan merata ke seluruh Indonesia.
Program perlindungan sosial yang efektif menjadi kunci menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah timur Indonesia.
3. Stabilitas nasional yang dinamis
Stabilitas ekonomi dan politik perlu dijaga melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Menurut Purbaya, kolaborasi ini krusial untuk meredam guncangan global agar perekonomian tetap tangguh.
Strategi Menuju Target
Purbaya menekankan pentingnya menjaga konsistensi kebijakan agar target pertumbuhan bisa tercapai.
Ia mencontohkan negara seperti Korea Selatan dan Singapura yang berhasil menjadi negara maju dengan pertumbuhan di atas 7,5% selama satu dekade, sementara China pernah melampaui 10% pada periode 2003-2007.
Pemerintah juga memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan memberikan berbagai insentif fiskal, seperti tax holiday dan super deduction untuk riset dan pelatihan.
Langkah ini diharapkan mempercepat investasi di sektor bernilai tambah tinggi serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Tantangan dan Kritik terhadap Sumitronomics
Meskipun menjanjikan, Sumitronomics juga menuai kritik. Beberapa analis kebijakan publik mengingatkan bahwa setiap gagasan besar memiliki dua sisi, inspirasi dan potensi ilusi.
Indonesia masih menghadapi tantangan serius seperti korupsi, stagnasi reformasi birokrasi, konflik kepentingan dalam kebijakan publik, dan kemunduran demokrasi.
Tanpa kepemimpinan berintegritas dan birokrasi kompeten, konsep negara kuat bisa berubah menjadi alat penguatan oligarki.
Selain itu, industrialisasi dan hilirisasi yang didorong oleh Sumitronomics harus memastikan terciptanya pekerjaan layak.
Data BPS 2024 menunjukkan 58% angkatan kerja masih berada di sektor informal. Tanpa perlindungan sosial yang memadai, hilirisasi hanya akan menguntungkan investor besar, sementara pekerja tetap tertinggal.
Agar Sumitronomics benar-benar berpihak pada rakyat, ada beberapa agenda mendesak:
Audit sosial dan fiskal terhadap proyek strategis nasional, terutama hilirisasi, untuk melihat dampaknya terhadap pekerja, lingkungan, dan daerah.
Reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan agar peran negara tidak dibajak oleh kepentingan elit politik atau kroni pengusaha.
Pemulihan ruang demokrasi partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, buruh, dan petani dalam merumuskan arah pembangunan.
Sebagai negara besar, Indonesia membutuhkan gagasan besar untuk melompat menjadi negara maju. Sumitronomics dapat menjadi fondasi ekonomi nasional yang progresif dan berdaulat. Namun, keberhasilan konsep ini bergantung pada konsistensi kebijakan, reformasi birokrasi, dan keberpihakan kepada rakyat. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id
