Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalami kenaikan cukup drastis dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data yang dihimpun Beritasatu.com, dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan 2026, anggaran yang dialokasikan untuk anggota dewan menyentuh diatas Rp 9 triliun, dengan perincian Rp 9,96 triliun untuk 2025 dan naik Rp 9,90 triliun untuk 2026 atau tahun depan.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan cukup drastis apabila dibandingkan dengan RAPBN tiga tahun sebelumnya.
Pada 2021 misalnya, RAPBN untuk DPR berada di angka Rp 5,416 triliun. Jumlah tersebut terus mengalami kenaikan hingga 2023 dengan lembaga legislatif tersebut menerima anggaran Rp 6,019 triliun.
Selang tahun berikutnya atau 2024, anggaran DPR sempat turun dari Rp 6,019 triliun menjadi Rp 5,946 triliun. Namun, dua tahun selanjutnya, yakni 2025 dan 2026, anggaran naik drastis dengan masing-masing Rp 9,964 triliun dan Rp 9,900 triliun.
Dalam laporan RAPBN, tertera anggaran tersebut dipakai untuk pembayaran gaji dan tunjangan anggota DPR, ASN, staf khusus, tenaga ahli dan staf administrasi anggota.
Anggaran tersebut juga dipakai untuk belanja non operasional antara lain untuk memberikan dukungan administratif Setjen DPR.
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengklaim bahwa tak ada kenaikan gaji meski anggaran tersebut mengalami kenaikan. Kata dia, perbedaan hanya terjadi di tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan.
“Yang saya bisa sampaikan sebagai pimpinan DPR, saat ini tidak ada kenaikan gaji,” pungkasnya. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id.
