Ekonom Senior sekaligus pendiri Indef Didik Rachbini angkat bicara mengenai tuntutan kepada pemerintah untuk mengambil alih paksa saham BCA yang mencuat, terkait dugaan rekayasa akuisisi saham dan skandal BLBI.
Menurutnya, tuntutan tersebut menjadi narasi yang berbahaya dan dapat merusak tatanan sektor perbankan.
“Ada saja akhir-akhir ini narasi dan ide berbahaya yang tidak waras. Tidak ada angin, tidak ada sebab, tiba-tiba ada narasi dan usul yang datang dari partai politik (PKB) dan DPR agar pemerintah mengambil alih paksa saham BCA,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Jumat (22/8).
Didik menilai, ide hostile takeover yang disarankan jika digiring ke politik dan kekuasaan akan sangat berbahaya, karena jika diteruskan, sistem ekonomi politik Indonesia akan rusak dan menjadi hutan rimba yang menyesatkan
Sekadar informasi, sebelumnya wacana agar pemerintah mengambil alih paksa saham BBCA disuarakan oleh Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinegoro.
Ide tersebut, kemudian disambut oleh Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB Ahmad Iman Syukri, diikuti Anggota Komisi III DPR RI Abdullah yang juga mendesak pemerintah menyelesaikan mega skandal BLBI-BCA secara tuntas.
Pihak-pihak tersebut berpendapat, wacana pengambilalihan saham BCA oleh negara berkaitan dengan masa lalu Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada saat krisis 1998, di mana peristiwa tersebut bergulir hingga adanya pelepasan 51% saham oleh pemerintah pimpinan Megawati Soekarnoputri.
Merusak Sistem
Menanggapi pandangan yang ada, Didik kembali menegaskan saran tersebut semestinya tidak perlu diindahkan oleh presiden karena akan merusak tatanan perbankan.
Dia berpendapat, setelah restrukturisasi yang melelahkan di masa lalu, kondisi perbankan saat ini sudah bertransformasi cukup kuat sehingga narasi sesat yang saat ini bergulir ini diyakini akan merusak sistem yang sudah berkembang baik selama ini.
“Krisis hebat ekonomi global tahun 2008 pasar modal ambruk lebih buruk daripada tahun 1998. Namun, perbankan sudah lebih kuat dan tahan terhadap guncangan krisis tersebut,” ujar Didik.
Lebih lanjut, dirinya kembali meyakini wacana tak berdasar yang muncul akan meruntuhkan kepercayaan pasar, di mana bank tidak akan dipercaya dan tidak akan ada yang menyarankan investasi di BCA.
“Saham BCA dipercaya publik karena pengelolaannya baik dan mutlak harus transparan karena merupakan bank publik,” tegasnya
Didik juga menilai, bahwa bank BCA selama ini telah menjadi salah satu pilar perekonomian yang tidak seharusnya diganggu.
Kontribusi BCA terhadap perekonomian nasional tercatat sangat signifikan, baik dalam pertumbuhan kredit, mendorong dunia usaha secara luas dan pembayaran pembayaran pajak yang besar, di mana kinerjanya lebih baik dari bank lain.
Melihat saran ambil alih paksa yang datang dari partai politik, Didik menyebut kondisi ini menjadi alarm bahaya bagi iklim dan ekosistem perekonomian nasional.
Namun, dirinya mengaku bersyukur, setelah baru-baru ini salah satu pihak pemerintah yakni CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani dengan tegas membantah ide pengambilan paksa 51% saham BCA oleh Danantara.
“Ketegasan seperti ini penting untuk menghalau bandit-bandit pemburu rente, yang menghembuskan narasi sesat tersebut. Negara harus menjaga dan membangun pasar yang sehat, mendorong pertumbuhan dunia usaha yang kuat, bukan sebaliknya masuk ke dalam pasar, ikut campur tangan secara tidak bermutu, yang kemudian merusaknya,” tutup Didik. dilansir dari situs resmi validnews co.id.
