Sultan Najamudin merupakan salah satu tokoh muda Indonesia yang meniti karier dari dunia usaha hingga mencapai jabatan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024–2029.
Berbekal pengalaman sebagai pengusaha dan pernah menjabat sebagai wakil gubernur Bengkulu, perjalanannya menunjukkan transisi dari sektor swasta ke dunia politik nasional.
Sebagai ketua DPD, Sultan Najamudin memimpin lembaga legislatif yang memiliki tugas utama mewakili kepentingan daerah dalam proses perumusan kebijakan nasional. Ketua DPD berperan mengkoordinasikan kerja seluruh anggota DPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan pengajuan usul terkait rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam.
Selain itu, ketua DPD juga bertanggung jawab memfasilitasi dialog antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga keseimbangan pembangunan nasional yang merata.
Lantas, bagaimana sosok Sultan Najamudin? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.
Profil Sultan Najamudin
Sultan Bachtiar Najamudin lahir di Anggut, Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 11 Mei 1979. Pendidikan dasar dan menengah dia jalani di daerah asalnya, yaitu di SDN Gedung Agung Pino, dilanjutkan di SMPN Ulu Talo, serta di SMAN 1 dan SMAN 3 Manna.
Setelah menamatkan pendidikan menengah, dia melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan lulus dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP). Gelar magister kemudian diraihnya dari Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama), menambah bekal akademiknya sebelum terjun lebih dalam ke ranah profesional.
Sebelum dikenal luas sebagai politisi, Sultan Najamudin telah lebih dahulu meniti karier sebagai pengusaha. Ia memulai usahanya dari bawah, bahkan sempat bekerja sebagai teknisi servis AC keliling saat masih kuliah.
Setelah menyelesaikan pendidikan, dia mendirikan ASA Karya Group, sebuah perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, termasuk keamanan, distribusi senjata, bahan peledak, properti, dan pertambangan.
Aktivitasnya di dunia usaha memperkenalkannya ke kalangan wirausahawan muda, terutama di Bengkulu dan Jakarta.
Selain mengelola bisnis, Sultan juga aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan profesi. Ia pernah menjabat sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Bengkulu.
Keterlibatannya juga tercatat dalam organisasi mahasiswa, seperti Himpunan Mahasiswa FISIP UI, serta organisasi profesi dan ekonomi seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bengkulu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bengkulu.
Aktivitas organisasi tersebut memberikan pengalaman dalam kepemimpinan dan memperluas jejaring sosial-politik yang mendukung langkahnya ke dunia pemerintahan.
Karier politik Sultan Najamudin dimulai ketika dia terpilih sebagai anggota DPD dari Provinsi Bengkulu dalam Pemilu 2009. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai ketua bidang hubungan antarlembaga DPD. Pada 2013, dia mengundurkan diri dari DPD untuk mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Bengkulu dan terpilih untuk masa jabatan 2013 hingga 2015.
Setelah tidak berhasil dalam Pilgub 2015, Sultan kembali maju sebagai calon anggota DPD pada Pemilu 2019 dan berhasil terpilih kembali mewakili Bengkulu. Dalam periode 2019–2024, dia menjabat sebagai wakil ketua III DPD dengan tanggung jawab dalam bidang koordinasi antarlembaga dan penguatan peran DPD dalam legislasi daerah.
Pada Oktober 2024, Sultan Najamudin terpilih sebagai ketua DPD periode 2024–2029 menggantikan La Nyalla Mattalitti. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting internal, di mana dia memperoleh dukungan sebanyak 95 suara.
Dalam peran barunya, Sultan menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi DPD sebagai lembaga representasi daerah serta sebagai mitra kritis pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan nasional yang lebih merata dan inklusif.
Dengan terpilihnya sebagai ketua DPD, Sultan Najamudin memikul tanggung jawab untuk memastikan aspirasi daerah dapat tersalurkan secara optimal dalam kebijakan nasional. Keberadaannya di pucuk pimpinan lembaga legislatif tinggi negara ini mencerminkan peran strategis tokoh-tokoh dari daerah dalam menentukan arah pembangunan nasional ke depan. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id.
