Rapat audiensi di DPRD Kota Samarinda, yang membahas tuntutan pembayaran gaji buruh proyek Teras Samarinda, berlangsung panas hingga berujung kericuhan, Kamis (27/2/2025).
Kericuhan terjadi ketika perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Andriyani, menyatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan perusahaan Samudra Anugrah Indah Permai, selaku kontraktor proyek tersebut.
Pernyataan ini langsung disambut dengan kemarahan anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim.
“Kami sudah berulang kali mengadakan rapat untuk membahas nasib pekerja yang belum menerima gaji, tetapi selalu sulit menemui pihak perusahaan. Kenapa justru PUPR bisa bertemu?” kata Abdul Rohim dengan nada tinggi.
Situasi semakin memanas ketika Abdul Rohim menggebrak meja, melempar dua kotak makanan ke arah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PUPR, Ilham, dan nyaris terlibat adu fisik. Petugas keamanan DPRD dan Kapolsek Kota Samarinda, AKP Kadio, turun tangan untuk meredakan ketegangan.
Sebelum rapat berlangsung, puluhan pekerja proyek Teras Samarinda menggelar aksi di depan Gedung DPRD, menuntut pembayaran gaji yang belum mereka terima selama setahun. Seorang pekerja bahkan menangis saat menceritakan kondisi keluarganya yang terpaksa meninggalkan kontrakan karena kesulitan ekonomi.
Abdul Rohim menegaskan bahwa lambannya penyelesaian masalah ini mencerminkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap buruh.
“Ini bukan hanya soal nominal gaji yang tertunda, tetapi dampaknya terhadap kehidupan lebih dari 80 pekerja dan keluarganya,” ujarnya. Ia mendesak agar PUPR dan pihak kontraktor segera bertanggung jawab.
“Negara tidak boleh abai terhadap kesejahteraan warganya. Masalah ini harus diselesaikan secepatnya,” tegasnya. Hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian kapan para pekerja akan menerima hak mereka, dilansir dari situs resmi kompas co.id
