Polemik tengah membelit kepengurusan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi. Sejumlah atlet disabilitas berprestasi mengaku diusir secara mendadak dari mes tanpa surat resmi dan tanpa alasan yang jelas.
Pengusiran itu terjadi setelah mereka berani menyuarakan hak-hak mereka, termasuk soal gaji yang belum dibayarkan selama 2 bulan.
Momen pengusiran tersebut terekam video. Para atlet dari mes yang berada di wilayah Sukatani, Kabupaten Bekasi, tampak kebingungan saat diminta keluar dari tempat tinggal mereka, yang selama ini menjadi fasilitas pembinaan oleh NPCI setempat.
“Kami hanya meminta hak kami sebagai atlet. Gaji 2 bulan belum dibayar, uang makan tersendat, dan pembinaan pun tidak berjalan maksimal. Tapi kami justru diusir dan dicoret dari daftar atlet,” ujar Indah Permatasari, atlet angkat besi nasional yang pernah meraih 3 medali emas, Selasa (17/6).
Atlet Ngadu ke DPRD lalu Dipecat
Indah mengaku, sebelumnya ia bersama rekan-rekannya telah mengadu ke Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, menyampaikan keluhan atas ketidakjelasan nasib mereka. Setelah menyampaikan aspirasi itu, para atlet justru menerima surat pemberhentian dari pembinaan tanpa ada dialog atau pemanggilan resmi.
“Kami dianggap membangkang, dianggap berdemo, padahal kami hanya menyampaikan keluhan kami secara baik-baik kepada anggota dewan. Tapi malamnya langsung ada surat pemberhentian. Tidak manusiawi,” ujar Indah.
Atlet lainnya, Bustomi, juga mengungkapkan keheranan atas sikap pengurus. Menurutnya, para atlet masih dipanggil dan dibina hingga bulan April 2025. Namun tiba-tiba nama-nama mereka tidak tercantum dalam Surat Keputusan (SK) pemanggilan bulan berikutnya, tanpa alasan yang jelas.
“Kami tidak pernah diberi tahu apa kesalahan kami. Kami hanya ingin bertanya, kenapa nama kami tidak ada di SK? Kenapa hak kami tidak dibayarkan? Tapi malah kami diintimidasi dan disuruh keluar,” kata Bustomi, atlet disabilitas angkat besi.
Para atlet berharap suara mereka tidak diabaikan. Mereka menuntut kejelasan status, pencairan hak-hak yang tertunda, dan penghentian segala bentuk intimidasi.
“Kami ingin keadilan. Kami ingin kembali fokus berlatih, mewakili Bekasi dengan bangga, bukan malah diperlakukan seperti beban oleh organisasi yang seharusnya membina dan mendukung kami,” kata Indah.
Penjelasan NPCI Bekasi
National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi merespons isu pengusiran, intimidasi, dan penggelapan dana terhadap para atlet disabilitas binaannya.
Humas NPCI Kabupaten Bekasi, Abdur Roup, menyatakan pihaknya membantah keras adanya tindakan pengusiran. Menurutnya, para atlet yang disebut diusir tersebut sejatinya tidak terpanggil dalam program pembinaan tahun 2025 karena tidak masuk dalam kualifikasi yang ditetapkan.
“Tidak ada pengusiran. Kami sedang dalam masa libur dan belum melakukan pemanggilan resmi. Mereka yang merasa tidak dipanggil, mengambil barangnya dan pulang. Itu bukan diusir,” kata Abdur, Selasa (17/6).
NPCI menyebutkan bahwa tidak terpanggilnya sejumlah atlet dalam program pembinaan tahun ini murni karena pertimbangan teknis. Beberapa nomor tanding, termasuk untuk cabang tunarungu, tidak lagi dipertandingkan dalam event nasional, sesuai dengan kebijakan dari NPC pusat.
“Ada promosi dan degradasi. Atlet yang nomornya tidak dipertandingkan otomatis tidak bisa dibina lebih lanjut. Itu bukan keputusan sepihak, tapi berdasarkan kebijakan dari tingkat nasional,” ujar Abdur.
Dari total 115 atlet binaan, hanya 70 yang dipanggil untuk menjalani pembinaan tahun ini. NPCI menyatakan bahwa tidak adanya event besar di tahun 2025 menjadi alasan utama fokus pembinaan dipersempit ke atlet-atlet yang dianggap potensial untuk bertanding pada 2026.
Isu Honor dan Intimidasi
Terkait isu tunggakan gaji, NPCI membantah tudingan tersebut. Mereka menyebut bahwa sistem pencairan honor dilakukan setiap bulan setelah periode berjalan. Sebagai contoh, honor bulan Mei baru dibayarkan pada bulan Juni, dan begitu seterusnya.
“Bulan ini mereka terima honor untuk Mei. Nanti Juni akan dibayarkan bulan depan. Ini mekanisme rutin, bukan penahanan. Tidak ada hak atlet yang kami abaikan,” tambahnya.
NPCI juga menolak tuduhan intimidasi terhadap atlet yang menyuarakan keluhan. Mereka menantang siapa pun yang menuduh untuk menunjukkan bukti valid berupa chat, rekaman suara, atau dokumen resmi.
“Kami terbuka terhadap kritik. Tapi kalau tuduhan intimidasi, kami minta dibuktikan. Jangan menyebar opini tanpa dasar,” ujar Abdur.
Akan Dialog Bersama DPRD
Sebagai respons atas polemik yang beredar, NPCI juga telah menerima surat undangan klarifikasi dari Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi. Mereka menyambut baik langkah ini dan siap hadir untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
“DPRD itu orang tua kami di daerah. Kami siap menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kami juga berharap ini bisa jadi jalan keluar terbaik,” ujar Abdur.
NPCI Kabupaten Bekasi berharap klarifikasi ini bisa mengakhiri kesimpangsiuran informasi dan menenangkan suasana. Mereka menegaskan bahwa keputusan yang diambil sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan pembinaan dan hasil evaluasi teknis, bukan persoalan pribadi atau diskriminatif.
“Tujuan kami jelas, mencetak atlet disabilitas yang berprestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Bekasi. Mari kita dukung bersama, bukan malah menjatuhkan,” ujar Abdur. dilansir dari situs resmi kumparan co.id.
