Sebanyak 850 pelajar Madrasah Aliyah Negeri di Kota Bekasi menggelar aksi damai di tengah apel upacara di halaman sekolah pada Senin (17/2/2025). Seorang pelajar berinisial J mengungkapkan, ratusan pelajar terpaksa berunjuk rasa karena kecewa dengan kepemimpinan kepala sekolah mereka. Salah satu kebijakan yang membuat pelajar kecewa karena kepala sekolah diduga tak pernah memberi upah bulanan kepada pembina ekstrakurikuler.
Hal ini membuat pelajar terpaksa menyisihkan uang jajannya untuk urunan membayar gaji pembina ekstrakurikuler. “Jadi, anak-anak yang ekskul itu putar otak entah itu nombok pakai uang sendiri atau apa supaya bisa bayar gaji pelatihnya gitu,” ujar J saat dikonfirmasi, Senin.
J menyatakan, besaran uang SPP Rp 250.000 setiap bulannya tidak sebanding dengan kebijakan kepala sekolah yang enggan memberikan upah kepada pembina ekstrakurikuler. “Kegiatan ekstrakurikuler tidak dibiayai, bahkan gaji pembina per bulan tidak dikeluarkan sama sekali,” ungkapnya. J juga menyebutkan, pelajar kecewa dengan kepemimpinan kepala sekolah karena kegiatan wisuda yang akan dijalani pelajar Kelas XII ternyata dikomersialkan.
Pasalnya, setiap calon wisudawan diwajibkan mengeluarkan biaya lebih dari Rp 1 juta hanya untuk mengikuti kegiatan tersebut. “Itu nggak masuk akal karena Rp 1 juta itu sudah mahal banget. Tapi, pihak sekolah masih minta,” ungkap dia. Selain permasalahan upah pembina ekstrakurikuler dan biaya wisuda, mereka juga kecewa dengan kepemimpinan kepala sekolah terkait fasilitas sekolah yang dianggap kurang layak.
J mengungkapkan, saat pertama kali menjabat sebagai kepala sekolah pada 2023, kepala sekolah pernah berjanji akan membangun fasilitas seperti kamar mandi, fingerprint, dan kamera CCTV. Meskipun beberapa fasilitas tersebut telah terealisasi, pelajar merasa tidak mendapatkan manfaat yang sesuai. “Contohnya toilet, kerananya pada copot, gayung pada ilang-ilangan, penutup toilet duduk patah,” jelas J.
Atas berbagai masalah ini, para pelajar menuntut agar kepala sekolah mundur dari jabatannya. J menyatakan, desakan ini sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi, yang turun langsung untuk mendengar aspirasi para pelajar. “Kami minta Ibu turun (jabatan) atau ganti kepala sekolah,” kata J, dilansir dari situs resmi kompas co.id
