Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengonfirmasi adanya kebocoran data sekitar 700 ribu pegawai yang diduga berasal dari peretasan pada salah satu website lama mereka. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Brigjen Frega Ferdinand Wenas, menyatakan bahwa data yang bocor tersebut terkait dengan informasi CPNS Kemenhan tahun 2021, khususnya hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diolah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kronologi Kebocoran Data
Kebocoran terungkap pertama kali pada Rabu, 9 Juli 2024, melalui akun pengamat keamanan siber @H4ckmanac di platform media sosial X. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebutkan bahwa peretas dengan nama samaran Digital Ghost mengklaim berhasil mendapatkan dan membocorkan data pribadi milik Kemenhan dalam jumlah besar.
Data yang dibocorkan meliputi detail sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor peserta seleksi CPNS, nama lengkap, tanggal ujian, sesi, lokasi tes, serta jabatan dan instansi tempat pegawai ditugaskan. Informasi ini dianggap berpotensi disalahgunakan jika jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Asal Usul Data dan Penjelasan Kemenhan
Menurut Brigjen Frega, data yang bocor sebenarnya bersifat publik dan berasal dari dokumen yang pernah diunggah di website Kemenhan sebagai bukti transparansi pada waktu seleksi CPNS berlangsung. Dokumen tersebut merupakan lampiran surat resmi dari BKN yang berisi hasil pengolahan nilai SKD. Namun, unggahan dokumen tersebut kemudian telah dihapus oleh Biro Kepegawaian Kemenhan untuk mencegah penyalahgunaan data dan menjaga ketertiban informasi.
Frega menegaskan bahwa peretasan terjadi pada website lama bagian internal Biro Humas Kemenhan, yang sistem keamanannya telah kadaluarsa sejak awal tahun 2023. “Website yang sempat diretas adalah website internal lama, bukan portal utama Kemenhan, termasuk layanan email resmi dan data strategis lainnya,” ujar Frega.
Upaya Penanganan dan Pencegahan
Menanggapi insiden ini, Kemenhan langsung melakukan audit internal untuk menelusuri kerentanan pada sistem mereka. Selain itu, lembaga tersebut memperkuat pengamanan IT serta melakukan koordinasi dengan satuan kerja keamanan siber guna mencegah insiden serupa di masa depan. Upaya tersebut diharapkan dapat melindungi data-data kritis dan menjaga kepercayaan publik.
Kemenhan juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi atas kebocoran data ini. Kementerian memastikan bahwa data penting yang bersifat strategis tetap aman dan tidak terdampak secara signifikan akibat insiden ini.
Informasi Pelaku dan Dampak Kebocoran
Hingga saat ini, identitas dan lokasi peretas yang menggunakan nama samaran DigitalGhost belum berhasil diungkap secara pasti oleh aparat keamanan. Adanya klaim yang disampaikan Digital Ghost menunjukkan modus operandi kejahatan siber yang semakin kompleks dan memerlukan peningkatan kewaspadaan dari instansi publik.
Kebocoran data pribadi dalam jumlah besar seperti ini semakin menegaskan perlunya perbaikan sistem keamanan siber di berbagai lembaga pemerintah. Berbagai data yang terdampak, terutama terkait identitas, tanggal, dan proses seleksi pegawai negeri, membawa risiko serius bagi para individu yang datanya bocor, termasuk potensi penipuan dan tindak kriminal berbasis data pribadi.
Perlunya Transparansi dan Respons Cepat
Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh institusi publik untuk lebih serius dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data yang mereka kelola. Transparansi bukan berarti harus mengorbankan keamanan informasi pribadi. Oleh sebab itu, kebijakan pengelolaan data digital harus diimbangi dengan sistem keamanan yang mutakhir dan pembaruan layanan secara berkala.
Kemenhan saat ini aktif memonitor situasi dan berkomitmen memperbaiki seluruh celah keamanan untuk melindungi data pegawai dan publik. Upaya berkelanjutan dalam mengedukasi pegawai serta meningkatkan sistem pertahanan digital menjadi bagian penting dari langkah strategis mereka ke depan. dilansir dari situs resmi butota co.id.
