Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan, fenomena militer masuk ke kampus merupakan pengulangan dari apa yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.
Al Araf menyebutkan, fenomena TNI masuk kampus pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, tetapi kini kembali terjadi pada era Reformasi.
“Jadi masuknya militer ke dalam kampus itu memperlihatkan pola lama kembali hidup di era sekarang di mana mereka masuk juga di wilayah kebebasan akademik,” ujar Al Araf dalam webinar virtual yang digelar Pusat Riset Politik BRIN, Kamis (24/4/2025).
Al Araf berpandangan, TNI telah bertindak terlalu jauh dengan mendatangi kampus karena kampus punya kebebasan akademik dan tidak sepantasnya militer berada di ruang tersebut.
Menurut dia, tindakan TNI itu juga dapat dibaca sebagai bentuk intimidasi terhadap mahasiswa.
“Itu bagian dari intimidasi kepada mahasiswa karena bukan hanya ingin melihat, tapi juga menanyakan tentang apa isi rapat dan lain sebagainya,” ujar Al Araf.
Dia juga menilai, fenomena TNI masuk kampus tak terlepas dari sikap kritis mahasiswa belakangan ini yang menggelar aksi Indonesia Gelap hingga menolak revisi Undang-Undang TNI. Al Araf mengatakan, fenomena ini adalah masalah serius yang bertentangan dengan kebebasan sipil dan demokrasi.
“(Mahasiswa kritis) Dalam isu Indonesia Gelap, dalam isu menolak Undang-Undang TNI sehingga dianggap sebagai sebuah masalah dan harus dipantau. Bagi saya ini jelas soal serius dan bertentangan dengan kebebasan sipil dan demokrasi, terutama dalam konteks kebebasan akademik,” kata dia.
Tindakan TNI mendatangi kampus menjadi sorotan akhir-akhir ini selepas revisi UU TNI disahkan oleh DPR. Kompas.com mencatat, aparat TNI mendatangi sejumlah acara konsolidasi mahasiswa di beberapa kampus, antara lain di UIN Walisongo Semarang dan Universitas Indonesia.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menilai, kehadiran TNI di kampus tidak memiliki relevansi langsung dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Sebaliknya hal ini justru berpotensi menciptakan iklim ketakutan, membunuh daya kritis, dan mempersempit ruang diskusi ilmiah yang bebas dan otonom,” ucap Ketua BEM SI Herianto, Kamis.
Menurut Herianto, apapun alasannya, militer masuk kampus tetap berpotensi mengancam prinsip pendidikan kritis dan demokrasi.
“Ketika militer masuk kampus, yang terancam bukan hanya mahasiswa, tapi juga masa depan pendidikan kritis dan demokratis di Indonesia ini,” imbuh dia. dilansir dari situs resmi kompas co.id.
