Kepala Biro Info Pertahanan (Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, bukan tidak mungkin Indonesia menerapkan kebijakan wajib militer apabila memiliki anggaran negara yang besar.
Hal ini disampaikan Frega menjawab pertanyaan dalam sebuah diskusi daring yang digelar oleh Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) pada Kamis (17/4/2025). Pertanyaan tersebut mengenai bagaimana mekanisme melibatkan sipil atau masyarakat ketika ada situasi darurat pertahanan keamanan ke depannya.
Mulanya, Frega menyampaikan saat ini pelibatan sipil dalam konteks pertahanan masih bersifat sukarela melalui Komponen Cadangan (Komcad).
“Nah, kita memang saat ini sifatnya adalah sukarela, melalui Komcad kemudian juga ada bela negara,” kata Frega dalam diskusi ISDS.
“Mungkin kalau misalnya nanti kita sudah punya anggaran yang jauh lebih banyak, bukan tidak mungkin kita bisa menerapkan kebijakan yang lebih maju, ya seperti wajib militer,” tambahnya. Frega menegaskan bahwa wajib militer membutuhkan biaya yang amat besar. Di lain sisi, ia juga tak ingin kebijakan tersebut dipandang sebagai bagian dari militerisasi.
“Tapi tentunya, ini butuh biaya yang banyak dan tentunya bukan berarti jangan dilihat ini sebagai bentuk militerisasi, ya. Tapi ini adalah bentuk juga tanggung jawab bagaimana, kan amanah konstitusi adalah pertahanan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara,” jelas jenderal TNI Angkatan Darat (AD) bintang satu ini.
Lebih jauh, Frega menyebutkan negara-negara mana saja yang saat ini menerapkan wajib militer, antara lain Korea Selatan, Singapura, dan Jerman. Ia memastikan, saat ini sistem pertahanan dan keamanan masih dipegang oleh komponen utama, yakni militer atau TNI. dilansir dari situs resmi kompas co.id.
