Harvard menghadapi situasi serius setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut izin universitas tersebut untuk menerima mahasiswa internasional. Keputusan ini diumumkan pada Kamis, 22 Mei 2025 sebagai sanksi karena Harvard dianggap tidak memenuhi tuntutan kebijakan pemerintah terkait pengawasan mahasiswa asing.
“Harvard tidak lagi diperbolehkan menerima mahasiswa asing, dan mahasiswa internasional yang sudah terdaftar harus segera pindah atau mereka akan kehilangan status legal di AS,” tulis keterangan resmi Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dikutip CNN, Jumat (23/5/2025).
Sementara, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem memerintahkan pencabutan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pertukaran Pelajar (SEVP) Harvard dilakukan karena universitas tersebut menolak menyerahkan data perilaku mahasiswa asing sesuai permintaan. Alhasil, mau tidak mau pemerintahan Donald Trump membekukan program tersebut.
Keputusan ini berpotensi berdampak pada lebih dari seperempat mahasiswa Harvard yang berasal dari luar negeri, membuat mereka bingung dan khawatir akan masa depan studi mereka. Para dosen memperingatkan, keluarnya mahasiswa internasional dalam jumlah besar bisa mengancam kualitas akademik universitas, terutama di tengah upaya Harvard mempertahankan independensi akademiknya dari tekanan pemerintah.
Gedung Putih menegaskan bahwa “menerima mahasiswa asing adalah hak istimewa, bukan hak,” serta menuding pimpinan Harvard mengubah universitas menjadi “sarang agitator anti-Amerika dan pro-teroris.”
Sementara itu, Harvard dengan tegas mengecam pencabutan izin ini sebagai tindakan “tidak sah” dan berjanji akan terus berupaya mempertahankan kemampuan mereka menerima mahasiswa internasional dari lebih 140 negara.
Diketahui, Harvard memiliki sekitar 9.970 mahasiswa internasional pada tahun akademik 2024-25, atau sekitar 27,2% dari total mahasiswanya. Populasi ini termasuk yang paling besar di antara universitas AS dan memberikan kontribusi penting dalam dunia akademik dan penelitian.
Tahun lalu, Harvard mendapat tekanan terkait penanganan protes pro-Palestina dan kekhawatiran antisemitisme di kampus. Meski universitas sudah melakukan beberapa perubahan kebijakan, termasuk mengganti nama kantor keberagaman dan inklusi, pemerintah masih menuduh Harvard menciptakan lingkungan yang bermusuhan bagi mahasiswa Yahudi dan mempromosikan simpati pro-Hamas.
Selain pencabutan izin, pemerintahan Trump juga membekukan dana federal sebesar $2,2 miliar untuk Harvard dan berencana mencabut status bebas pajak universitas. Langkah ini dianggap sebagai peringatan keras bagi institusi lain agar patuh pada tuntutan pemerintah.
Mahasiswa dan staf Harvard menyambut pengumuman ini dengan kekhawatiran besar. Banyak mahasiswa internasional yang telah berjuang keras untuk belajar di Harvard kini harus menghadapi ketidakpastian terkait visa dan masa studi mereka. Beberapa staf akademik bahkan memperingatkan bahwa jika mahasiswa asing meninggalkan kampus dalam jumlah besar, kualitas dan kekuatan akademik Harvard, bahkan pendidikan tinggi AS secara umum, akan terancam.
Profesor ekonomi Harvard, Jason Furman, menyebut kebijakan ini “mengerikan” dan mengingatkan pentingnya mahasiswa internasional sebagai bagian vital dari komunitas dan inovasi di Harvard serta AS.
Kelompok profesor dari American Association of University Professors juga mengecam keras tindakan pemerintahan Donald Trump, menyebutnya sebagai “serangan tidak konstitusional” yang memperluas tekanan terhadap mahasiswa dan peneliti internasional.
Dengan segala kontroversi dan tekanan ini, Harvard kini berada di pusat perdebatan sengit tentang kebebasan akademik dan peran mahasiswa internasional di AS. Harvard berkomitmen keras mempertahankan haknya untuk menerima dan mendukung mahasiswa asing, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keberhasilan universitas tersebut. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id.
