Suasana Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat mendadak ramai, Selasa (7/10/2025), setelah 18 gubernur dari berbagai provinsi mendatangi langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Kedatangan para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini untuk menyampaikan keluhan terkait pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026.
Namun, alih-alih langsung menyetujui permintaan tambahan anggaran, Purbaya justru menanggapinya dengan nada santai tapi menohok.
“Kalau mereka, semua minta ditanggung saya,” ujarnya sambil tersenyum dalam konferensi pers usai pertemuan.
Ia mengaku memahami keresahan para gubernur, terutama karena kondisi ekonomi nasional memang sedang melambat dalam sembilan bulan terakhir. Namun, kata Purbaya, kemampuan APBN tetap terbatas dan harus disesuaikan dengan penerimaan negara yang juga menurun.
“Permintaannya normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN. Sekarang ekonomi belum stabil, jadi kalau diminta semuanya sekarang, ya saya belum bisa,” jelasnya.
Salah satu keluhan datang dari Gubernur Kalimantan Utara, yang mengungkap warganya terpaksa berbelanja kebutuhan pokok ke Malaysia karena minim infrastruktur. Pemerintah provinsi disebut membutuhkan Rp150 miliar untuk membangun jembatan penghubung antarwilayah.
Purbaya mengatakan dirinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mencari solusi, namun menegaskan agar pemerintah daerah lebih kreatif dalam mengelola keuangannya.
“Kalau mau bangun daerahnya, harusnya dari dulu sudah bagus. Jangan sampai anggarannya bocor. Itu salah satu yang jadi perhatian kami,” sindirnya.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menjadi salah satu yang paling vokal dalam pertemuan itu. Ia memprotes pemotongan anggaran daerahnya hingga 25 persen, yang menurutnya telah menghambat berbagai program pembangunan di Aceh.
“Kami meminta agar dana daerah tidak dipotong lagi. Karena beban pembangunan semuanya ada di provinsi,” ujar Mualem selepas pertemuan.
Sementara Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyoroti dampak pemangkasan TKD terhadap kelangsungan pembayaran gaji ASN dan proyek infrastruktur daerah.
“Kalau dana transfer tidak dikembalikan, sebaiknya pemerintah pusat saja yang ambil alih pembayaran gaji pegawai,” katanya.
Sebelumnya, dalam RAPBN 2026, pemerintah hanya mengalokasikan Rp650 triliun dana TKD, turun hampir 29 persen dari tahun 2025 yang mencapai Rp919 triliun. Kebijakan ini memicu gelombang protes dari berbagai daerah.
Sebagai respons, Purbaya akhirnya menambah Rp43 triliun ke dalam pos TKD, sehingga total menjadi Rp693 triliun. Namun ia menegaskan, kenaikan tersebut tetap harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan disiplin.
“Saya baru di pemerintahan, tapi sudah lihat image-nya (pemda) kurang bagus. Kalau mereka bisa buktikan tata kelola yang baik, desentralisasi bisa jalan lagi,” tandasnya.
Pertemuan ini menjadi sinyal awal hubungan yang dinamis antara pemerintah pusat dan daerah di era kabinet baru. Di tengah tekanan fiskal, Purbaya berupaya menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto: pembangunan daerah tetap penting, tetapi harus sejalan dengan disiplin fiskal dan akuntabilitas anggaran. dilansir dari situs resmi goriau co.id
