Pemerintah Inggris resmi memperbarui peta negaranya dengan menampilkan Palestina sebagai sebuah negara, menggantikan istilah Occupied Palestinian Territories (OPT) atau “Wilayah Palestina yang Diduduki”.
Langkah ini dilakukan menyusul pernyataan Perdana Menteri Keir Starmer yang pada Minggu (21/9/2025) mengumumkan pengakuan resmi Inggris atas kedaulatan Palestina.
Selama ini, Inggris menggunakan istilah OPT untuk merujuk pada wilayah Tepi Barat dan Gaza, yang sebagian besar dikuasai Israel. Namun setelah pengakuan tersebut, Kementerian Luar Negeri Inggris memperbarui situs resminya dengan keterangan:
“Halaman ini telah diperbarui dari ‘Occupied Palestinian Territories’ menjadi ‘Palestina’,” sekaligus mengunggah peta baru yang menunjukkan Palestina sebagai negara.
Keputusan Inggris sejalan dengan langkah lebih dari 150 negara yang kini mengakui Palestina secara resmi, bertepatan dengan Sidang Umum PBB. Dalam pernyataannya, Starmer menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjaga peluang perdamaian dan mewujudkan solusi dua negara.
“Menghadapi kengerian yang semakin meningkat di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara,” ujarnya, dikutip BBC (22/9/2025).
Respons Israel
Pengakuan Inggris menuai kecaman dari Israel yang menyebut keputusan tersebut “tidak masuk akal” dan menegaskan tidak akan pernah menyetujui berdirinya negara Palestina. Menurut laporan Newsweek (22/9/2025), Israel menilai langkah tersebut justru memberi legitimasi kepada Hamas, kelompok bersenjata yang menyerang Israel pada 7 Oktober 2023.
Dukungan Internasional terhadap Palestina
Hingga kini, Palestina telah diakui oleh sekitar 75 persen dari 193 negara anggota PBB. Dengan bergabungnya Inggris dan Prancis, serta janji pengakuan dari Kanada, Australia, Belgia, dan Malta, Palestina berpotensi mendapat dukungan empat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
China dan Rusia sudah mengakui Palestina sejak 1988. Hal ini membuat Amerika Serikat-sekutu utama Israel-menjadi satu-satunya anggota tetap Dewan Keamanan yang masih menolak pengakuan terhadap negara Palestina.dilansir dari situs resmi detik co.id
