Praktisi hukum, Heru Widodo memprediksi gugatan sengketa Pilkada 2024 akan lebih sedikit dibanding Pilpres. Sebab hingga kini, kata dia, baru 115 gugatan yang terdaftar di mahkamah konstitusi. Hal itu dikatakan heru dalam acara diskusi bertajuk Evaluasi Persidangan PHPU 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Demokrasi Substansial yang digelar oleh Perludem.
“Meskipun itu (pilkada) serentak dari beberapa hari ini, kota yang mendaftar kan hanya baru 115, banyak yang mundur (tak mengajukan gugatan),” kata Heru di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (8/12/2024).
Heru mengaku pun tidak paham alasan dibalik fenomena tersebut. Dia menduga peserta pemilu memilih tidak melayangkan gugatan karena telah pesimis melawan paslon yang diusung koalisi besar. Karena itu, Heru berharap Mahkamah Konstitusi dapat lebih progresif menangani temuan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Lebih lagi, Heru berharap putusannya dapat menjadi pelajaran bagi pilkada berikutnya.
“Semoga mahkamah juga dengan sepinya perkara di MK, dapat lebih progresif, pelanggaran-pelanggaran, terutama (menangani perihal) kekuatan bansos ya. Sehingga bisa memberikan pembelajaran dari putusan,” jelas dia.
“Kan putusan ini bisa bersifat punishment, bisa pembelajaran kedepan, agar supaya 2029 lebih baik lagi,” harap Heru.
Pada kesempatan yang sama, Pakar hukum tata negara dari STHI Jentera, Bivitri Susanti mengilustrasikan fenomena pilkada ibarat cerita David and Goliath. Di mana, menurutnya yang peserta pilkada yang didukung koalisi penguasa ibarat raksasa yang demikian menakutkan.
“Satu-satunya barangkali pertolongan yang memungkinkan masyarakat sipil untuk bertahan dan melawan si Goliat adalah Mahkamah Konstitusi,” kata Bivitri.
“Jadi saya membaca apa yang disampaikan Mas Heru barusan, jangan-jangan orang juga, bahkan para paslon sendiri, sudah nggak punya, nggak bergairah untuk maju ke MK,” ucap dia.
Dia menduga, paslon yang diibaratkannya sebagai David telah kehabisan logistik hingga optimisme. Mereka mengira pun akan kalah dalam sengketa.
“Raksasanya udah menggurita banget, ‘alah paling kita tadi kalahin lagi di Pilpres aja udah 53 putusannya’,” ucap Bivitri menduga
“Jadi ada pesimisme yang luar biasa karena raksasanya terlalu menggurita gitu. (Namun) tetap aja yang namanya menyalahgunakan kekuasaan nggak bisa dianggap sebagai sesuatu yang bisa mengubah hasil pemilu oleh MK,” tegasnya.
Dilansir dari situs resmi detik.co.id
