Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda menyoroti ketidakjelasan kebijakan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Padahal, pembangunan fisik IKN sudah menelan duit dari APBN puluhan triliun rupiah. Menurutnya, pembangunan fisik tanpa kejelasan pemanfaatan hanya akan menjadikan IKN sebagai simbol kegagalan kebijakan negara.
“Bangsa ini butuh kepastian. Jangan sampai IKN cuma jadi monumen gagalnya visi besar karena tak jelas kapan dan bagaimana akan digunakan,” tegas Rifqinizamy, Jakarta, dikutip Jumat (25/4/2025).
Rifqinizamy benar. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) sepanjang 2024 mencapai Rp43,4 triliun. Angka ini setara 97,3 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 44,5 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah proyek penting, termasuk pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan di kawasan IKN, Bandara IKN, penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, pembangunan Embung KIPP, hingga pengendalian banjir di wilayah tersebut.
Secara kumulatif, alokasi anggaran pembangunan IKN sejak tahun 2022 hingga 2024 telah mencapai Rp75,8 triliun. Rinciannya, sebesar Rp5,5 triliun digunakan pada 2022, ditambah Rp27 triliun pada 2023, dan Rp43,4 triliun pada 2024.
Rifqinizamy menyebut, lima fase pemindahan ASN hingga 2045 yang disusun pemerintah sejauh ini hanya sebatas dokumen tanpa bukti konkret di lapangan. Ia menegaskan bahwa narasi ambisius tak akan membawa perubahan tanpa keberanian mengambil keputusan nyata.
“Kita perlu pemimpin yang berani ambil keputusan tegas, bukan sekadar menyusun konsep indah di atas kertas,” kata politikus Partai NasDem itu.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengakui, pemindahan ASN yang dijadwalkan sejak 2024, belum bisa terlaksana. Alasannya, belum ada arahan resmi dari presiden dan belum rampungnya regulasi serta fasilitas pendukung.
“Kami belum mendapat arahan dari Bapak Presiden. Perpres-nya juga belum ditandatangani,” ujar Menteri Rini.
Dia menambahkan, pasca Pemilu 2024, pemerintah tengah fokus menyiapkan restrukturisasi kementerian dan lembaga untuk Kabinet Merah Putih, yang diklaim sebagai penyebab keterlambatan teknis. dilansir dari situs resmi inilah co.id.
