Sejumlah negara telah menyatakan penolakan keras terhadap rencana Amerika Serikat merelokasi warga Gaza dari Palestina. Penolakan relokasi warga Gaza muncul setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan rencana memindahkan masyarakat dari Palestina yang terdampak konflik dengan Israel.
Usulan tersebut sontak menuai protes dari berbagai pihak. Pasalnya, AS dinilai akan mengeluarkan warga Gaza dari tanahnya sendiri di Palestina. Sementara itu, rencana relokasi warga Gaza mendapat sorotan di Indonesia usai Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya menampung orang-orang terdampak perang.
Lantas, negara mana saja yang menolak rencana relokasi warga Gaza dari Palestina?
Daftar negara tolak relokasi warga Gaza Donald Trump mengusulkan rencana merelokasi warga Gaza ke berbagai negara lain sambil “membersihkan” wilayah Palestina dari sisa perang melawan Israel.
Diberitakan Misbar, Minggu (6/4/2025), usulan tersebut disampaikan Trump pada 25 Januari silam. Menurutnya, warga Gaza akan pindah ke banyak negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Trump mendesak pemindahan permanen permanen warga Palestina dari Gaza.
Dia mengklaim, penduduk di sana tidak punya pilihan lain karena lokasi itu kini rusak akibat serangan Israel. Trump sempat berkata bahwa warga Gaza tidak memiliki hak untuk kembali. Namun, dia mengubah pernyataan pada 12 Maret lalu dengan menyatakan “tidak mengusir warga Palestina”.
Berikut deretan negara yang telah menyatakan penolakan terhadap rencana relokasi warga Gaza dari tanah Palestina.
Arab
Pemerintahan Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), Otoritas Palestina (PA), dan Liga Arab (AL) menolak rencana AS mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Penolakan itu disampaikan para menteri luar negeri dan pejabat usai menghadiri pertemuan di Ibu kota Kairo, Mesir pada 1 Februari 2025. Para peserta pertemuan berkomitmen mendorong AS mencapai perdamaian adil dan komprehensif di Timur Tengah melalui solusi dua negara, dikutip dari China Daily (2/2/2025).
Mereka mendukung penuh rakyat Palestina dan haknya, serta menolak upaya penggusuran, melalui pengusiran maupun pemindahan dari tanah mereka dalam kondisi apa pun. Selain itu, Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa juga mengecam rencana pemindahan paksa warga Palestina sebagai “aib kemanusiaan” dan “ujian” bagi dunia Arab. Menurutnya, rencana relokasi mengancam rakyat Palestina dan seluruh bangsa Arab.
Tindakan itu dinilai menjadi masalah kemanusiaan serta tidak dapat diterima. Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan juga menolak rencana relokasi warga Gaza.
Dia pun mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Warga Palestina di Gaza pun menolak usulan pemindahan mereka dan menepis klaim yang menyebut pengungsian ke luar negeri akan dilakukan secara sukarela.
Afrika
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi juga menolak gagasan Trump dan mengatakan warga Mesir akan turun ke jalan untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap rencana relokasi warga Gaza. “Pengusiran rakyat Palestina dari tanah mereka adalah ketidakadilan yang tidak dapat kami tanggung,” imbuhnya, dikutip dari Al Jazeera (1/2/2025).
Sementara itu, Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibeh membantah klaim Libya menjadi tempat tinggal bagi pengungsi Gaza. Dia menegaskan dukungan terhadap perjuangan Palestina dan hak warga hidup di tanah mereka.
Para pejabat Sudan, Somalia, dan Somalialand juga membantah gagasan negara mereka akan menjadi lokasi pengungsian bagi warga Palestina dari Gaza.
Menteri Luar Negeri Somalia Ahmed Moalim Fiqi mengatakan negaranya menolak tegas setiap usulan yang merusak hak rakyat Palestina untuk hidup damai di tanah leluhur mereka.
Eropa
Beberapa pemimpin Eropa menolak rencana Trump mengambil alih Gaza dan secara paksa memindahkan penduduk Palestina ke wilayah negara lain, dilansir dari AA (5/2/2025). Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan solusi dua negara jadi satu-satunya jalan perdamaian.
Dia bahkan menyebut wilayah Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur milik Palestina. Kementerian Luar Negeri Perancis juga menolak usulan Trump. Perancis menegaskan, Gaza tetap menjadi bagian Palestina dan masa depannya ditentukan otoritas mereka sendiri.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pun mengatakan warga Palestina di Gaza harus diizinkan pulang dan membangun kembali negaranya dengan dukungan negara-negara lain.
Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares dengan tegas menolak gagasan kontrol AS atas Gaza. Gaza disebut menjadi tanah warga Palestina yang harus tetap tinggal di sana.
Wakil Menteri Luar Negeri Polandia Andrzej Szejna pun menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara dan menekankan perlunya keterlibatan Palestina dalam proses perdamaian.
Menteri Luar Negeri Slovenia Tanja Fajon bahkan mengkritik rencana Trump sebagai cerminan ketidaktahuan mendalam tentang sejarah Palestina.
Menteri Utama Skotlandia John Swinney juga mengecam usulan tersebut dan menyebut setiap usulan pemindahan warga Palestina sebagai “tidak dapat diterima dan berbahaya”. Kementerian Luar Negeri Belgia menyatakan pemindahan paksa penduduk di Gaza dan Tepi Barat merupakan “pelanggaran berat hukum humaniter internasional”.
Bagaimana dengan Indonesia?
Berbeda dengan pemerintah negara lain, Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana mengevakuasi rakyat Palestina yang menjadi korban konflik di Gaza ke Indonesia.
“Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut, bagaimana pelaksanaanya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu,” ujarnya, dikutip dari KOMPAS TV, Jumat (11/4/2025).
Prabowo menambahkan, dia akan menyiapkan pesawat-pesawat yang mungkin ditumpangi seribu warga Palestina sebagai upaya evakuasi dari Gaza gelombang pertama.
Evakuasi dilakukan dengan syarat semua pihak setuju. Warga Gaza yang dievakuasi dikatakan hanya tinggal sementara sampai pulih dan kondisi wilayahnya dapat ditinggali kembali.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan proses evakuasi warga Gaza bukan upaya relokasi seperti rencana AS. Dia tegas menolak rencana relokasi warga Gaza. “Saya menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia menolak setiap upaya yang akan merelokasi atau memindahkan warga Palestina dari Tanah Airnya. Setiap upaya yang mengubah demografi Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional,” ujar Sugiono, diberitakan Kompas.com, Kamis (10/4/2025).
Menurutnya, upaya evakuasi warga Gaza dilakukan sementara waktu untuk korban perang, warga sipil, dan anak-anak, serta tidak dengan maksud memindahkan mereka. Sugiono menambahkan, evakuasi ini tak hanya dilakukan Indonesia tapi juga negara di Timur Tengah seperti Mesir, Turkiye, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
“Bahkan, Indonesia telah mengirimkan Tim Kesehatan TNI ke Mesir dan Gaza untuk melaksanakan misi kemanusiaan tersebut,” tutur Sugiono. Dilansir dari situs resmi kompas co.id.
