Portal Hukum

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menunda penerapan kebijakan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen bagi pedagang yang bertransaksi melalui e-commerce. Kebijakan warisan Sri Mulyani ini seharusnya mulai berlaku pada 14 Juli 2025.

Penundaan tersebut didasarkan pada dua alasan utama, yakni kondisi perekonomian nasional yang belum pulih sepenuhnya dan adanya gejolak penolakan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merasa keberatan dengan aturan tersebut. 

Ia tidak ingin kebijakan tersebut justru mengganggu daya beli masyarakat. “Saya lihat begini, ini kan baru ribut-ribut kemarin nih (penolakan dari UMKM), kita tunggu dulu deh,” ujar Purbaya dalam pernyataannya, dikutip Minggu (28/9).

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini sedang menunggu dampak dari kebijakan stimulus ekonomi lainnya, yakni pemindahan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan. 

Ia berharap, kebijakan penempatan uang negara di bank ini dapat mendorong perekonomian domestik, salah satunya dengan meningkatkan penyaluran kredit. 

“Paling nggak sampai kebijakan penempatan uang pemerintah Rp200 triliun di bank, kebijakan untuk mendorong perekonomian, mulai kelihatan dampaknya. Baru kita akan pikirkan nanti (pajak pedagang online),” tegas Purbaya. Purbaya menekankan, penundaan ini bukan disebabkan oleh ketidaksiapan sistem pungutan. 

Ia memastikan bahwa sistem perpajakan Kemenkeu, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sudah siap untuk menarik PPh Pasal 22 tersebut. Namun, pemerintah memilih untuk menunda pelaksanaannya demi kepentingan pemulihan daya beli masyarakat.

“Jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi masuk ke sistem perekonomian,” tandasnya. 

Penundaan ini akan berakhir ketika daya beli masyarakat Indonesia sudah membaik dan dorongan ekonomi dari kebijakan stimulus sudah terasa.

Sebagai informasi, Kebijakan pungutan pajak bagi pedagang online ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Aturan ini memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk marketplace sebagai pihak yang bertugas memungut PPh Pasal 22 tersebut.dilansir dari situs resmi sindo co.id

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kepolisian Negara RI serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait berhasil memulangkan mantan Chief Executive Officer (CEO) Investree Adrian Asharyanto Gunadi (AAG) dari Qatar ke Indonesia.

“Proses pemulangan AAG dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama NCB to NCB serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri dan dukungan penuh dari KBRI di Qatar,” kata Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Yuliana dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat.

OJK menahan Adrian yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan melakukan penghimpunan dana masyarakat secara melanggar ketentuan perundang-undangan pada periode Januari 2022 hingga Maret 2024 mencapai setidaknya Rp2,7 triliun.

Saat ini, ia mengatakan Adrian merupakan tahanan OJK yang dititipkan di Rutan Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut.

Dalam proses penegakan hukum, Penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI dalam menjerat tersangka dengan Pasal 46 jo Pasal 16 ayat (1) Bab IV Undang-Undang Perbankan, dan Pasal 305 ayat (1) jo Pasal 237 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo Pasal 55 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun.

Tersangka diduga menggunakan PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI) sebagai special purpose vehicle untuk menghimpun dana ilegal dengan mengatasnamakan PT Investree Radhika Jaya (Investree), kata Yuliana, menambahkan.

“Dana tersebut kemudian digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi,” ujar dia.

Selama tahap penyidikan, Yuliana mengatakan, tersangka tidak kooperatif dan justru diketahui berada di Doha, Qatar.

Penyidik OJK kemudian menetapkan AAG sebagai tersangka, dan melalui koordinasi intensif dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri serta Divisi Hubungan Internasional Polri, diterbitkan daftar pencarian orang (DPO) dan Red Notice pada 14 November 2024.

“Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri juga mengupayakan jalur G to G berupa permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Qatar. Selanjutnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah pula menetapkan pencabutan paspor tersangka,” kata Yuliana.

OJK pun, menurut dia, terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait laporan korban yang masuk ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya.

OJK menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta PPATK atas dukungan dan kerja sama dalam pemulangan tersangka AAG.

“Kami meyakini bahwa sinergi dan koordinasi antar-kementerian/lembaga ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat,” kata Yuliana.dilansir dari situs resmi antara co.id

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk merevisi aturan pengambilalihan tanah terlantar. Kini, proses penetapan tanah terlantar hingga diambil alih negara dipercepat menjadi hanya 90 hari.

Aturan tentang ambil alih tanah terlantar ini ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Dalam aturan itu, proses penetapan tanah terlantar membutuhkan waktu 578 hari atau sekitar 2 tahun.

“Karena prosesnya untuk menentukan tanah terlantar itu lama, berdasarkan PP butuh waktu 587 hari, karena itu atas perintah Bapak Presiden Prabowo, demi untuk rakyat, kami diperintah revisi! Prosesnya kami persingkat, hanya waktu 90 hari,” kata Nusron, dalam Audiensi Pimpinan DPR terkait strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria di Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Nusron menjelaskan, saat ini revisi aturan tersebut sudah selesai diharmonisasi dan dalam proses persetujuan. Saat ini, aturan tersebut tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Prabowo.

Lebih lanjut Nusron menjelaskan, tanah terlantar merupakan bagian dari objek reforma agraria. Objek yang termasuk tanah terlantar merupakan tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hingga konsesi yang tidak digunakan selama 2 tahun.

“Dua tahun, mangga, tidak diapa-apakan, tidak dimanfaatkan, negara berhak untuk mengevaluasi, kemudian mencatatkan tanah terlantar bisa diserahkan kepada Bank Tanah, kemudian didistribusikan kepada rakyat,” ujarnya.

Tertibkan Lahan HGU-HGB

Sebagai informasi, sebelumnya Nusron telah menegaskan bahwa pihaknya akan menertibkan lahan dengan HGU dan HGB yang terlantar alias nganggur. Diperkirakan ada jutaan tanah tidak produktif dan tidak optimal bagi masyarakat. Menurutnya, tanah-tanah ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

“Kita perlu jujur mengakui ada jutaan hektar tanah dengan status HGU, hak guna usaha, dan HGB, hak guna bangunan, yang kondisinya terlantar, tidak produktif, dan tidak memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat,” ungkap Nusron dalam konferensi persnya di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Ia menyebut, lahan tersebut akan dioptimalkan sejalan dengan rencana reforma agraria. Selain itu, tanah-tanah terlantar ini juga akan dimanfaatkan untuk pertanian rakyat, ketahanan pangan, perumahan murah, hingga penyediaan lahan bagi kepentingan umum seperti sekolah rakyat, dan Puskesmas.

Namun Nusron menekankan, penertiban lahan tidak berlaku pada tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Pakai (SHP). Ia juga memastikan, penertiban tidak akan dilakukan untuk lahan sawah rakyat, pekarangan rakyat, atau tanah waris. dilansir dari situs resmi detik co.id

Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng kelapa sawit mentah dengan terdakwa PT Wilmar Group Cs.

Putusan tersebut otomatis membatalkan vonis lepas (onslag) yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (19/3/2025). Tiga korporasi yang menjadi terdakwa dalam kasus ini yakni Wilmar Nabati Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.

“Amar putusan: Kabul=JPU,” demikian bunyi putusan kasasi yang dikutip dari laman resmi MA, Kamis (25/9/2025).

Perkara ini teregister dengan nomor 8432 K/PID.SUS/2025. “Status: perkaranya telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis,” lanjut laman itu.

Kasasi diputus Senin (15/9/2025) oleh majelis hakim kasasi yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto, dengan hakim anggota Agustinus Purnomo Hadi dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo, serta panitera pengganti Wanda Andriyenni.

Sebelumnya, JPU Kejagung menuntut ketiga korporasi tersebut membayar denda dan uang pengganti. Jaksa menilai, Wilmar Group dkk terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama.

PT Wilmar Group dituntut membayar denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp11,88 triliun. Jika tidak dibayar, harta Direktur Tenang Parulian disita dan dilelang. Apabila tak mencukupi, Tenang terancam pidana penjara 19 tahun.

Permata Hijau Group dituntut denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp937,55 miliar. Jika tidak dibayar, aset David Virgo selaku pengendali grup akan disita. Jika masih kurang, Virgo dipidana 12 bulan penjara.

Sementara Musim Mas Group dituntut membayar denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp4,89 triliun. Jika tidak dipenuhi, aset para pengendali Musim Mas, termasuk Direktur Utama Ir. Gunawan Siregar, akan disita. Apabila tidak mencukupi, masing-masing personel pengendali dipidana 15 tahun penjara.

Ketiga korporasi diyakini melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Belakangan, penyidik Jampidsus Kejagung membongkar adanya dugaan suap Rp60 miliar terkait vonis lepas di tingkat pertama atau PN Jakpus. Kasus ini menyeret majelis hakim yang mengadili perkara, sejumlah pengacara, hingga perwakilan korporasi.

Dari pihak pemberi suap, tercatat nama pengacara Ariyanto Bakri, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, serta Muhammad Syafei selaku Head of Social Security Wilmar Group.

Sedangkan dari pihak penerima, yakni Muhammad Arif Nuryanta (bekas Wakil Ketua PN Jakpus/mantan Ketua PN Jaksel), Wahyu Gunawan (mantan Panitera Muda PN Jakpus), serta majelis hakim yang menyidangkan perkara, yaitu Djuyamto, Agam Syarif, dan Ali Muhtarom.

Hingga kini, baru pihak penerima yang diseret ke pengadilan. Arif Nuryanta dkk didakwa menerima Rp40 miliar dari tim pengacara korporasi, yang dananya berasal dari Syafei.

Pembagian uang suap itu antara lain: Arif Nuryanta Rp15,7 miliar, Wahyu Rp2,4 miliar, Djuyamto Rp9,5 miliar, sementara Agam dan Ali masing-masing Rp6,2 miliar.dilansir dari situs resmi inilah co.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan belum menetapkan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024.

Menurut KPK, barang bukti yang telah dikumpulkan penyidik masih belum lengkap sehingga perlu dilengkapi dengan bukti tambahan.

“Penyidik saat ini masih mengumpulkan bukti dari berbagai travel. Di Jakarta sudah ada aliran dana dan keterkaitannya, namun bukti itu masih terpisah-pisah dan belum sempurna,” ujar Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/9/2025).

Asep menegaskan, alur perintah sudah jelas, merujuk pada terbitnya SK Nomor 130 Tahun 2024 tentang Pembagian Kuota Haji Tambahan yang ditandatangani Yaqut. SK tersebut dinilai melanggar UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur 92 persen kuota tambahan untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun dalam SK Yaqut, pembagiannya berubah menjadi 50% haji reguler dan 50% haji khusus, sehingga sekitar 8.400 kuota reguler dialihkan ke haji khusus. KPK menduga kuat adanya praktik koruptif dalam proses tersebut.

“Kalau SK sudah ditandatangani dan diedarkan, maka secara logika pasti diketahui. Pertanyaannya, mengapa pembagian itu bisa beredar jika tidak ada instruksi?” jelas Asep.

Bukti Masih Terbatas

Asep mencontohkan, KPK baru mengantongi barang bukti dari pendakwah sekaligus pemilik Uhud Tour, Ustaz Khalid Basalamah (KB), yang memperoleh 122 kuota haji khusus. Namun jumlah itu masih kecil dibandingkan sekitar 10 ribu jemaah haji khusus atau 8.400 kuota reguler yang dialihkan.

“Dari KB baru satu. Lalu yang lainnya tersebar di seluruh Indonesia. Ini yang butuh waktu untuk kami telusuri,” tambahnya.

KPK kini mulai melakukan penyidikan terhadap agen travel haji di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur. Proses ini dilakukan untuk menelusuri aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam pembagian kuota haji tambahan.

“Kendala utama mengapa belum ada tersangka adalah kami masih melengkapi bukti dan keterangan terkait penggunaan kuota serta aliran uangnya,” pungkas Asep.dilansir dari situs resmi beritasatu co.id

Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor PT Saka Energi Indonesia (SEI) yang berlokasi di Gedung The Manhattan Square di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada Kamis (25/9) malam, terkait dugaan korupsi.

“Benar (ada penggeledahan),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Diterangkan Anang, penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan perkara baru, yaitu dugaan tindak pidana korupsi PT SEI pada saat melakukan akuisisi saham Blok Ketapang, Muriah, Pangkah, dan Fasken pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

“Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka menemukan dokumen atau alat bukti lainnya terkait proses akuisisi oleh PT SEI,” katanya.

Dilansir dari laman resmi PT Saka Energi Indonesia, perusahaan tersebut didirikan pada tanggal 27 Juni 2011.

Saat ini, perusahaan tersebut mengelola 10 blok migas di Indonesia dan satu blok shale gas di Amerika Serikat.

Enam blok di antaranya dioperasikan sepenuhnya oleh perusahaan tersebut dengan kepemilikan 100 persen, yaitu Blok Muriah, Pangkah, South Sesulu, Sangkar, West Yamdena, dan Pekawai. dilansir dari situs resmi antara co.id

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bingung dengan makin membesarnya dana milik pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan, sementara realisasi belanja daerah masih seret.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga akhir Agustus 2025 dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp 233,11 triliun. Jumlah ini meningkat Rp 40,54 triliun dibandingkan periode sama di tahun lalu yang sebesar Rp 192,57 triliun dan menjadi yang terbesar sejak 2021.

Jumlah dana pemda yang mengendap di perbankan selama periode per akhir Agustus 2021-2025, yaitu Rp 178,95 triliun, Rp 203,42 triliun, Rp 201,31 triliun, Rp 192,57 triliun, dan Rp 233,11 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah hingga 24 September 2025 baru mencapai Rp 656,40 triliun, atau 46,86% dari pagu.

“Ketika mereka punya, kemarin kan Rp 200 triliun lebih tuh uang mereka mengendap di sana. Kenapa mereka enggak belanjain ya?,” tutur Purbaya kepada awak media, Kamis (25/9/2025).

Maka itu, Purbaya menyebut, pihaknya akan segera memonitor terkait hambatan dan persoalan yang membuat pemda lambat membelanjakan anggarannya.

Selain itu, ia juga ingin memastikan apakah dana tersebut benar-benar menganggur atau tidak. Jika memang terbukti tidak terpakai, maka dana itu akan dialihkan.

“Tapi kalau memang betul-betul nganggur disana, kita ambil alih, kita pindahin. Biar mereka juga belanjanya lebih rajin,” tegasnya.

Purbaya juga akan mengevaluasi agar pada awal tahun pencairan dana pemda yang biasanya disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus melalui proses yang terlalu berbelit.

Alur kas dan prosedurnya akan disesuaikan agar lebih efisien, meskipun hal itu tidak bisa dilakukan secara mendadak.

“Tapi yang jelas kita akan evaluasi dana yang diperbankan, yang punya pemerintah daerah yang sekitar Rp 100 triliun setiap tahun itu ada,” terangnya.

Purbaya menambahkan, meskipun akan menindak tegas bagi pemda yang lembat membelanjakan anggarannya, namun ia memastikan tidak akan membuat daerah kekurangan anggaran.

“Nanti kita monitor. Enggak boleh seperti ini terus-terusan. Karena akibatnya ekonomi daerahnya agak keganggu, makanya banyak demo-demo itu,” tandasnya. dilansir dari situs resmi kontan co.id

Nasib rakyat Sidoarjo seperti tak putus dirundung malang. Dulu tiga bupatinya langganan ditangkap karena korupsi, kini ganti sibuk berkonflik dengan wakil bupati.

Ketiga bupati yang pernah terjerat kasus korupsi diawali dari Win Hendarso. Bupati periode 2000-2010 ini terjerat kasus korupsi pencairan uang kas daerah yang merugikan negara Rp 2,3 miliar.

Win saat itu melancarkan aksinya bersama dengan mantan Kepala Dispenda Sidoarjo dan mantan pemegang kunci brankas Dispen Agus Dwi Handoko. Win lantas divonis 5 penjara dan bebas 2017.

Selepas periode Win, bupati yang terjerat korupsi adalah Saiful Ilah. Sama seperti Win, ia menjabat selama 2 periode dan terjerat kasus korupsi dan ditangkap KPK.

Saat itu, pria yang karib disapa Abah Ipul terjerat kasus korupsi pengadaan infrastruktur sebesar Rp 600 juta. Kasusnya itu kemudian berbuah vonis 3 tahun pidana penjara pada 2022.

Kasus korupsi yang menimpa Abah Ipul tak berhenti di situ. Karena setahun kemudian ia kembali ditangkap KPK. Kali ini terkait kasus gratifikasi sebesar Rp 44 miliar.

Kursi Bupati Sidoarjo kemudian diisi oleh Ahmad Muhdlor Ali. Kondisi Sidoarjo sebenarnya ada perubahan, pembangunan terasa kuat selama dipimpin Gus Muhdlor.

Namun ‘kutukan’ terhadap kasus korupsi seperti belum berlalu. Pada 16 April 2024, Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemotongan insentif aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo senilai Rp 69,9 juta.

Saat itu, Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka saat tengah melakukan halalbihalal di hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran.

Ia selanjutnya menjalani pemeriksaan di gedung KPK dan kemudian ditahan. Pada 23 Desember 2023, ia dijatuhi vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara.

Kini, setelah pilkada 2024, Sidoarjo telah mempunyai Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Namun kali ini bukan kasus korupsi yang menjerat mereka, tapi konflik keduanya yang membuat geger Sidoarjo.

Konflik mereka sempat terendus oleh publik, tapi baik Subandi maupun Mimik mengaku hubungan mereka baik-baik saja. Konflik mereka pun kemudian kembali pecah saat Bupati Subandi memutasi dan merotasi ASN.

Saat itu, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dimutasi dan dirotasi, Rabu (17/9/2025). Pergeseran jabatan itu meliputi pejabat tinggi hingga pejabat administrasi, termasuk sejumlah posisi strategis.

Dalam acara itu, Bupati Sidoarjo Subandi memimpin langsung. Ia menegaskan mutasi dan rotasi adalah hal wajar dalam birokrasi. “Kita lakukan secara adil, objektif, dan profesional,” kata Subandi dalam sambutannya di Pendopo Pemkab Sidoarjo.

Pelantikan yang digelar di Pendopo Delta Wibawa itu menjadi sorotan karena tidak dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana. Padahal undangan resmi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah disampaikan sehari sebelumnya.

Terpisah, Mimik menilai pelantikan pejabat tersebut cacat prosedur. Menurutnya, sebagai pengarah Tim Penilai Kinerja (TPK), ia tidak pernah dilibatkan apalagi menerima laporan soal penilaian pejabat yang dimutasi.

“Sudah saya kirimkan surat permintaan progres kinerja TPK tanggal 16 September 2025, tapi sampai pelantikan digelar tidak ada laporan sama sekali. Saya kecewa dengan TPK,” ujar Mimik.

Ia juga mengaku tidak mengetahui siapa saja pejabat yang dimutasi. Informasi justru diperoleh dari media. “Saya tidak tahu sama sekali siapa pejabat yang akan dimutasi. Tahunya malah dari rekan-rekan media,” ucapnya.

Mimik menegaskan, masukan yang disampaikan dalam rapat TPK tidak diakomodasi. “Saya hanya dijadikan alat legitimasi bahwa prosesnya sudah benar, padahal faktanya tidak begitu. Kali ini saya sungguh kecewa dan tidak mau lagi ada toleransi,” katanya tegas.

Sementara itu, dosen politik dan ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSiDA) Sufyanto mengatakan konflik semacam ini bukanlah hal baru di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

“Pecah kongsi antara bupati dan wakil bupati sudah terjadi sejak pilkada langsung 2005. Problem utamanya adalah kesepakatan awal yang tidak berjalan, serta kewenangan bupati yang jauh lebih besar dibanding wakil bupati. Akibatnya, wakil bupati sering hanya jadi ‘ban serep’,” kata Sufyanto, yang juga peneliti utama The Republic Institute, saat dihubungi detikJatim, Selasa (23/9/2025).

Sufyanto juga mengingatkan, sejarah kepemimpinan di Sidoarjo sudah banyak diwarnai kasus hukum. Karena itu, ia menekankan pentingnya Subandi dan Mimik menunjukkan soliditas.

“Hampir semua bupati hasil pilkada langsung di Sidoarjo berakhir di penjara. Seharusnya pemimpin sekarang belajar, fokus membuktikan diri berbeda dengan pendahulu, dengan mewujudkan janji kampanye untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya. dilansir dari situs resmi detik co.id

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan melibatkan KPK dalam menagih 200 penunggak pajak. Pihak KPK menyatakan siap bekerja sama dengan Kementerian Keuangan jika dilibatkan.

“KPK tentu sangat terbuka untuk melakukan sinergi dan kolaborasi terhadap pihak siapa pun dalam konteks pemberantasan korupsi,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

“Dalam hal ini dengan Kementerian Keuangan, khususnya terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan negara, khususnya dari penerimaan pajak,” tambahnya.

Budi mengatakan keterlibatan KPK dalam hal ini berkaitan pada pemantauan pos penerimaan negara. KPK menilai pos itu juga perlu pendampingan dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.

“Pos penerimaan anggaran negara itu kan ada dari pajak, ada dari biaya cukai, juga ada dari PNPP atau penerimaan negara bukan pajak. Artinya, memang perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan,” ucapnya.

Seperti diketahui, Purbaya menyatakan bakal mengejar 200 wajib pajak besar untuk menagih tunggakan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Potensi serapannya mencapai Rp 60 triliun.

“Kami punya daftar 200 penduduk wajib pajak besar yang sudah inkrah. Kami mau kejar dan eksekusi sekitar Rp 50 triliun sampai Rp 60 triliun,” kata Purbaya dikutip dari Antara, Selasa (23/9).

Rencana itu bakal segera dieksekusi oleh Purbaya dalam waktu dekat. Dia optimistis penunggak pajak itu dapat memenuhi kewajibannya.

Sejumlah instansi akan dilibatkan untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak. Instansi-instansi itu di antaranya Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).dilansir dari situs resmi detik co.id

Kasus keracunan anak akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah Indonesia kembali memunculkan fakta mengejutkan terkait kualitas pelaksanaan program tersebut. 

Dr. Tan Shot Yen, pakar gizi terkemuka, menyoroti bahwa program yang digadang sebagai prioritas nasional ini dijalankan dengan standar yang jauh dari kata memadai.

Dikutip dari akun Youtube DPR RI, Saat mengunjungi Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dr. Tan menemukan fakta mengejutkan: sebagian besar ahli gizi yang terlibat dalam program ini masih pemula dan kurang memahami ilmu gizi secara mendalam.

Menurutnya, ini bukan hanya soal kelalaian, tetapi juga bentuk abaian terhadap kesehatan anak-anak yang menjadi sasaran program. Kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG pun menjadi sorotan.

Banyak menu yang tidak memenuhi standar gizi seimbang, bahkan berpotensi memicu masalah kesehatan, termasuk keracunan yang telah dilaporkan ke media nasional dan internasional.

Dr. Tan menekankan bahwa program prioritas nasional seharusnya dijalankan dengan standar profesional yang tinggi, mengingat dampaknya langsung terhadap kesehatan masyarakat. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menanggapi isu ini dengan tegas. 

Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi total terhadap program MBG, termasuk peninjauan kualifikasi ahli gizi, kontrol kualitas dapur, dan evaluasi menu makanan. Tujuannya adalah memastikan kasus keracunan anak tidak terulang dan program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Kejadian ini menjadi pengingat penting bahwa program prioritas nasional tidak bisa dijalankan asal-asalan.

Selain ahli gizi, semua elemen mulai dari pengadaan bahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan harus sesuai standar higienitas dan keamanan pangan. 

Dr. Tan menegaskan, tanpa perbaikan menyeluruh, program MBG justru dapat menimbulkan risiko kesehatan serius. dilansir dari situs resmi banyumas co.id