Portal Hukum

Gaji DPR kembali jadi sorotan publik. Data yang diungkap Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menunjukkan penghasilan anggota dewan ternyata bisa mencapai Rp 230 juta per bulan atau setara Rp 2,8 miliar per tahun.

Peneliti Fitra, Bernard Allvitro, menjelaskan angka itu diperoleh setelah pihaknya menelaah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR 2023-2025. Menurutnya, pendapatan wakil rakyat sangat jauh di atas rata-rata penghasilan masyarakat.

“Gaji dan tunjangan anggota DPR jauh melebihi pendapatan rata-rata masyarakat,” ujarnya, Senin (25/8/2025). 

Bernard juga menyoroti adanya tambahan tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan yang dinilai akan semakin membebani anggaran negara. Namun, pihak DPR beralasan tunjangan itu ditetapkan Kementerian Keuangan, karena anggota dewan tidak lagi menempati rumah dinas di Kalibata.

Sebagai perbandingan, gaji anggota DPR mencapai 42 kali lipat lebih besar dari UMR Jakarta yang hanya Rp 5,39 juta per bulan. Untuk memberi gambaran lebih jelas, berikut rincian gaji dan tunjangan anggota DPR versi Fitra: 

Rincian Gaji DPR

Gaji Pokok

• Anggota DPR: Rp 4,2 juta
• Wakil Ketua DPR: Rp 4,62 juta
• Ketua DPR: Rp 5,04 juta

Tunjangan Melekat

• Tunjangan istri/suami: Rp 420 ribu
• Tunjangan anak (maks 2): Rp 168 ribu
• Uang sidang/paket: Rp 2 juta
• Tunjangan jabatan: Rp 9,7 juta – Rp 18,9 juta
• Tunjangan beras: Rp 12 juta
• Tunjangan PPh 21: Rp 1,7 – Rp 2,6 juta

Tunjangan Lain

• Kehormatan: Rp 5,58 juta – Rp 6,69 juta
• Komunikasi: Rp 15,5 juta – Rp 16,4 juta
• Fungsi pengawasan: Rp 3,75 juta – Rp 5,25 juta
• Listrik & telepon: Rp 7,7 juta
• Asisten anggota: Rp 2,25 juta
• Perumahan: Rp 50 juta
• Kredit mobil: Rp 70 juta per periode

Perjalanan Dinas

• Uang harian daerah tingkat I: Rp 5 juta

• Uang harian daerah tingkat II: Rp 4 juta

• Representasi tingkat I: Rp 4 juta

• Representasi tingkat II: Rp 3 juta

Dengan semua komponen tersebut, seorang anggota DPR bisa menerima Rp 116 juta per bulan jika sudah berkeluarga, dan jika ditambah tunjangan lainnya, totalnya bisa tembus Rp 230 juta per bulan. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menyita mobil merek Mercedes-Benz yang tercatat atas nama Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

Temuan ini yang membuat KPK memanggil putra BJ Habibie, Ilham Akbar Putra alias Ilham Habibie sebagai saksi pada Jumat (22/8/2025).

“Tapi yang menjadikan bernilai, kalau tidak salah STNK-nya masih STNK atas nama papanya ya (ayah Ilham Akbar Habibie, BJ Habibie),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Asep mengatakan, penyidik akan mendalami mobil Mercedes-Benz dari Ilham Akbar Habibie guna melakukan pengecekan ulang atau cross-check terhadap setiap aliran dana non-budgeter di Bank BJB tersebut.

“Salah satunya adalah terkait dengan masalah mobil, yang akan kita dalami seperti itu. Termasuk juga tadi, ini terkait dengan pertanyaan yang pertama, kita sedang melakukan cross-check terhadap setiap aliran dana,” ujar dia.

Asep menyebutkan, Ilham Habibie tak memenuhi panggilan KPK pada Jumat lalu karena sedang berada di Malaysia dan meminta penjadwalan ulang.

“Saya agak lupa apakah minggu depan atau di minggu depannya lagi. Tapi yang jelas beliau (Ilham Akbar Habibie) sudah memberikan waktu ya untuk diminta keterangan sama kita,” ucap dia.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan telah menyita satu unit mobil Mercedes-Benz dan satu unit motor Royal Enfield dari eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Penyitaan ini berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di Bank BJB. dilansir dari situs resmi kompas co.id.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK bakal menelusuri informasi adanya pegawai KPK yang merupakan istri dari salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker.

“Belum dapat informasi. Saya akan telusuri ini,” kata Ketua Dewas KPK, Gusrizal, kepada wartawan Senin (25/8).

Dari informasi yang dihimpun, pegawai KPK itu ikut terjaring saat suaminya di-OTT KPK. Pegawai KPK itu juga sempat dimintai keterangannya terkait kasus yang menjerat suaminya itu.

Namun, dari pendalaman, belum ditemukan adanya bukti keterlibatan dari pegawai KPK itu di perkara korupsi yang menjerat suaminya. Pegawai KPK itu kemudian dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan.

Pihak KPK belum berkomentar mengenai dugaan tersebut.

Adapun dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Mereka, yakni:

Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022-2025;

Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang;

Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020-2025;

Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang;

Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2024-2029;

Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang;

Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025;

Sekasari Kartika Putri selaku Subkoordinator;

Supriadi selaku koordinator;

Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia;

Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.

Dalam konferensi pers pengungkapan kasus tersebut, KPK mengungkapkan bahwa pemerasan ini terjadi pada 2019-2024.

KPK menjelaskan bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, harganya dibuat mahal dan uangnya mengalir ke sejumlah pejabat. Nilainya tak tanggung-tanggung, yakni mencapai Rp 81 miliar.

Di balik itu, ada ASN Kemnaker yang menjadi pihak penerima uang paling banyak, yakni Rp 69 miliar. Dia diduga sebagai otak pemerasan ini.

Sosok tersebut yakni Irvian Bobby Mahendro (IBM) selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022 sampai dengan 2025. Dia diduga menerima uang mencapai Rp 69 miliar terkait pengurusan sertifikasi K3 tersebut.

Uang tersebut digunakannya untuk belanja, hiburan, DP rumah, hingga setoran tunai kepada sejumlah pihak. Irvian juga diduga menggunakan uang itu untuk membeli mobil mewah.

Sementara Noel diduga mendapat jatah Rp 3 miliar dan motor Ducati Scrambler. Uang itu diterimanya pada Desember 2024 atau 2 bulan setelah dilantik menjadi Wamenaker.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Noel juga menyampaikan permohonan maafnya kepada sejumlah pihak.

Noel juga membantah telah di-OTT KPK. Dia juga menyebut kasus yang menjeratnya bukanlah terkait pemerasan.

Noel berharap mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto usai dijerat sebagai tersangka oleh KPK.

Kini, Noel telah diberhentikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wamenaker. dilansir dari situs resmi kumparan co.id.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kemungkinan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) saat menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan menerima aliran dana dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) hingga lebih dari Rp3 miliar.

“Apakah ada uang yang lain? Ini yang sedang kami dalami,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (25/8).

Asep menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan KPK karena lembaga antirasuah tersebut baru melacak aliran dana yang diterima Immanuel Ebenezer dari tersangka atas nama Irvian Bobby Mahendro (IBM) selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022–2025.

Sementara itu, kata dia, koordinator yang berperan mengurus sertifikasi K3 telah berganti dari Irvian Bobby menjadi Subhan (SB), yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020–2025.

“Kalau kami nge-trace-nya (melacaknya, red.) saat ini atau beberapa waktu ke depan, orang akan menyampaikan bahwa sebetulnya penanggung jawabnya itu adalah SB. Makanya kami trace SB ini,” jelasnya.

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama Irvian Bobby dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Immanuel disebut KPK menerima uang Rp3 miliar dan satu kendaraan roda dua bermerek Ducati dari Irvian Bobby.

Pada tanggal yang sama, Immanuel Ebenezer berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker oleh Presiden. dilansir dari situs resmi antara co.id.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut identitas 11 tersangka pada waktu terjadinya perkara tersebut:

1. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro (IBM)

2. Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-sekarang Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025 Subhan (SB)

4. Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker pada Maret-Agustus 2025 Fahrurozi (FRZ)

6. Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025 Hery Sutanto (HS)

7. Sub-Koordinator di Kemenaker Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Koordinator di Kemenaker Supriadi (SUP)

9. Pihak PT KEM Indonesia Temurila (TEM)

10. Pihak PT KEM Indonesia Miki Mahfud (MM)

11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan aturan pembelian LPG 3 kilogram (kg) atau gas melon menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan berlaku mulai tahun depan.

Menurutnya, kebijakan ini akan berjalan untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan betul-betul dinikmati oleh masyarakat miskin.

“Tahun depan, iya (beli LPG berdasarkan NIK),” kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8).

Ia menyampaikan nantinya gas LPG 3 kg hanya boleh dibeli oleh masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai 4. Artinya, hanya orang-orang yang berada di kelompok 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah yang boleh membeli gas melon bersubsidi itu.

Bahlil mengingatkan LPG bersubsidi hanya untuk orang miskin. Ia mewanti-wanti agar masyarakat berpenghasilan menengah hingga kaya tidak lagi membeli gas jenis ini.

“Jadi, kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” ucapnya.

Menurut Bahlil, akan ada pembatasan kuota LPG 3 kg agar tidak turut dinikmati oleh kelas menengah atas seperti saat ini. Kebijakan itu akan merujuk data yang telah terintegrasi.

“Nanti kita kontrol dari kuotanya dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” tegasnya.

Sebelumnya, kebijakan serupa pernah diterapkan pemerintah pada awal tahun ini. Kala itu, Bahlil melarang gas LPG 3 kg dijual oleh pengecer.

Ia mewajibkan pembelian LPG 3 kg hanya ada di pangkalan. Masyarakat pun harus menunjukkan KTP untuk membeli gas bersubsidi.

Namun, kebijakan itu menimbulkan polemik di masyarakat. Bahkan, gas sempat langka dan masyarakat mengantri berjam-jam hanya untuk membeli gas.

Bahlil melonggarkan pembatasan setelah Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Ia mengizinkan kembali warung atau toko sembako menjual LPG 3 kg asalkan sudah terdaftar sebagai sub pangkalan.

“Rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka terutama menyangkut LPG,” kata Bahlil usai rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2). dilansir dari situs resmi cnn co.id.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap asal-usul aliran dana Rp 3 miliar yang diterima eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) atau Noel dalam kasus pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, Immanuel Ebenezer atau Noel menjabat sebagai wamenaker pada akhir 2024. Saat itu, Noel berkenalan dengan Irvian Bobby Mahendro (IBM) yang dikenal publik sebagai sosok “sultan.”

“Jadi, saudara IEG ini mengetahui bahwa ada praktik itu dan juga mendapat informasi bahwa saudara IBM ini adalah sultan. Makanya dipanggil lah saudara IBM ini, terjadilah penyerahan uang,” ungkap Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Menurut keterangan saksi, dari pertemuan tersebut terjadi transaksi uang sebesar Rp 3 miliar. Dana itu disebut-sebut digunakan Noel untuk merenovasi rumah. Selain uang, Noel juga menerima sepeda motor sport dari IBM.

KPK menegaskan masih terus mendalami aliran dana lain yang mungkin terkait kasus ini.

“Apakah ada uang yang lain? Ini yang sedang kita dalami,” tambah Asep.

Hingga kini, penyidik KPK sudah menahan 11 orang tersangka dalam dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker. Tim penyidik menggunakan metode follow the money untuk menelusuri arus keuangan para pihak yang terlibat.

Adapun peran IBM dalam kasus ini sangat sentral. Ia menjabat sebagai koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025) dan diduga mengatur aliran dana hasil pemerasan perusahaan yang mengurus sertifikat K3.

Namun, menurut keterangan saksi, posisi IBM sempat digantikan oleh Subhan, sub koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020–2025) karena IBM dinilai kurang loyal.

Dengan temuan aliran dana Rp 3 miliar ini, KPK menegaskan komitmennya mengusut tuntas kasus pemerasan sertifikat K3 di Kemnaker, termasuk menelusuri potensi keterlibatan pihak lain yang turut menikmati hasil korupsi. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id.

DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang ini menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna ke-4 DPR masa persidangan tahun 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, hingga Saan Mustopa.

Mulanya pimpinan DPR memberi waktu kepada Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyampaikan laporan ke seluruh peserta rapat. Marwan menyampaikan sejumlah poin substansi dalam rangka memperkuat pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Setelah itu, Cucun menanyakan kepada seluruh anggota Dewan apakah revisi UU Haji tersebut dapat disetujui menjadi undang-undang. Seluruh anggota menyatakan setuju.

“Tibalah saatnya. Kami minta persetujuan fraksi-fraksi apakah rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Cucun dalam rapat.

“Setuju,” jawab peserta sidang diikuti ketukan palu Cucun.

Rapat paripurna pengesahan revisi UU Haji dan Umrah ini turut dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Menag Nasaruddin Umar hingga Menkum Supratman Andi Agtas. Menkum Supratman menyampaikan pandangan akhir pemerintah dalam rapat.

Adapun Komisi VIII bersama pemerintah sebelumnya telah menyepakati revisi UU Haji dibawa ke tingkat II atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dengan demikian, Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Sebanyak 8 fraksi di DPR menyampaikan pandangan masing-masing fraksi terhadap revisi UU Haji dan Umrah. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menegaskan tak ada penghapusan kuota petugas haji di daerah.

“Yang paling urgensi di pembahasan ini perubahan mendasar frasa yang selama ini disebutkan badan akhirnya panja menyepakati kementerian,” kata Marwan.

“Yang kedua panja tidak menghapus kuota petugas haji daerah, hanya membatasi saja, karena menyangkut yang selama ini petugas daerah ini terlalu besar memakai jumlah kuota jemaah. Jadi panja mengurangi jumlah petugas haji daerah, jadi nanti di luar jangan di menyindir nyindir ini dihapus petugas haji daerah, nggak, tidak dihapus,” sambungnya. dilansir dari situs resmi detik co.id.

Sejumlah aliansi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MPR/DPR RI, Jakarta, hari ini. Lalu lintas (lalin) Jalan Gatot Subroto arah Slipi ditutup.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (25/8/2025) pukul 11.45 WIB, terlihat dari dalam gedung DPR, massa melempari botol. Kemudian sejumlah massa sudah memadati Jalan Gatot Subroto depan gedung DPR.

Tampak massa meliputi dari warga juga ojek online (ojol). Beberapa pelajar dengan baju kaus bawahan celana abu-abu seragam SMA juga turut demo di lokasi

Terlihat pihak kepolisian juga sudah berada di berbagai titik gedung DPR. Lalin Jalan Gatsu arah Slipi ditutup. Kendaraan dialihkan melintas di Jalan Pemuda.

1.250 Personel Dikerahkan

Sejumlah aliansi masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI hari ini. Sebanyak 1.250 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi.

“Personel pengamanan 1.250,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Senin (25/8).

Pihak kepolisian mengimbau agar seluruh peserta aksi menjaga ketertiban. Susatyo meminta peserta aksi tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup akses lalu lintas.

“Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” tuturnya.

Susatyo menyebut rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Masyarakat diimbau untuk menghindari area gedung DPR/MPR RI selama aksi berlangsung untuk menghindari kemacetan.

“Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” kata Susatyo.

Susatyo mengatakan pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif, tanpa melibatkan penggunaan senjata api. Dia mengatakan pihaknya akan mengamankan jalannya aksi.

“Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujarnya. dilansir dari situs resmi detik co.id.

Pemerintah sudah mulai menganggarkan modal belanja untuk kementerian dan lembaga tahun depan. Adapun total belanja yang disiapkan untuk tahun 2026 sendiri senilai Rp 3.786 triliun, dengan total belanja pemerintah pusat senilai Rp 3.136 triliun.

Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lembaga pemerintah pemegang anggaran belanja terbesar tahun depan. BGN mendapatkan modal sebesar Rp 268 triliun sendiri.

Dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, dikutip Minggu (24/8/2025), BGN mengalokasikan sebagian besar modal belanjanya itu untuk program pemenuhan gizi nasional atau tepatnya senilai Rp 255,58 triliun. Sementara itu anggaran sisanya Rp 12,4 triliun digunakan untuk dukungan manajemen.

BGN sendiri merupakan badan yang ditunjuk pemerintah menjadi penanggung jawab utama program Makan Bergizi Gratis (MBG), ini merupakan program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Adapun bila dilihat secara program, MBG sendiri mendapatkan alokasi total Rp 335 triliun tahun depan, jauh lebih besar dari tahun ini yang cuma Rp 71 triliun.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna ke-3 DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat memaparkan anggaran Rp 335 triliun untuk MBG memang tak serta merta diberikan ke BGN. Namun ada sekitar Rp 67 triliun ditetapkan sebagai bentuk cadangan demi kehati-hatian dan efektivitas program.

Yang jelas, anggaran sebesar itu akan digunakan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Terdiri dari 71,9 siswa dan santri, 2,9 juta jura ibu hamil dan menyusui, serta 8,1 juta balita.

“Alokasi anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp 335 triliun. Dialokasikan ke BGN sebesar Rp 268 triliun dan dalam bentuk cadangan sebesar Rp 67 triliun,” papar Sri Mulyani dalam agenda yang dihelat pada Kamis (21/8/2025) yang lalu.dilansir dari situs resmi detik co.id.

Berikut 10 instansi pemerintah dengan anggaran belanja tertinggi di tahun 2026:

Badan Gizi Nasional (BGN): Rp 268 triliun

Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Rp 185 triliun

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Rp 145,65 triliun

Kementerian Pekerjaan Umum (PU): Rp 118,5 triliun

Kementerian Kesehatan (Kemenkes): Rp 114 triliun

Kementerian Agama: Rp 88,77 triliun

Kementerian Sosial: Rp 84,44 triliun

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp 61 triliun

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp 55 triliun

Kementerian Keuangan: Rp 52,01 triliun

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebut Arab Saudi telah mengultimatum Indonesia untuk segera menentukan wilayah di Arafah. Marwan menyebut, jika Indonesia tidak segera menentukan, maka area yang selama ini dipakai akan diberikan ke negara lain.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat penyampaian pertimbangan RUU Haji bersama DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).

“Surat yang kami terima, Indonesia sudah diultimatum. Kalau tidak memastikan area di Arafah di tanggal 23, hari ini ya, hari ini, tidak dipastikan tanggal 23, maka area yang selama ini dipake oleh Indonesia bisa diberikan ke pihak lain,” kata Marwan.

Untuk itu, ia menilai revisi undang-undang Haji harus segera rampung mengingat proses haji di Arab Saudi telah berlangsung.

“Untuk itu undang-undang ini dibutuhkan segera untuk selesai, komitmen panja dan komisi 8 bersama pimpinan DPR RI dalam musyawarah diupayakan tanggal 26 sudah bisa dibawa ke pengambilan keputusan tingkat 2,” ucap Marwan menambahkan.

Selain itu, ia juga menyebut Komisi VIll telah melakukan rapat persetujuan menggunakan uang muka dari BPKH. Marwan menerangkan, hal itu untuk memberikan kepastian terhadap wilayah yang bisa digunakan Indonesia di Arafah.

“Maka kemarin kami sudah mengadakan raker persetujuan untuk memakai uang muka dari BPKH,” tuturnya.

Sebelumnya, Marwan Dasopang menuturkan, pihaknya menyetujui adanya pembayaran uang muka terhadap pemerintah Arab Saudi untuk memesan atau booking blok area haji untuk Indonesia.

“Dari pembahasan kemarin, kami sudah rapat di sini bersama menteri agama, BPH, dan BPKH persetujuan untuk memakai uang muka dari BPKH, karena proses pelaksanaan haji sudah mulai berlangsung di Saudi,” jelas Marwan dalam rapat Panja tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).

Ia menyebut, pemerintah Indonesia sudah diminta untuk memblok area, misalnya untuk Arafahnya dimana, Minanya dimana.

“Kalau tidak diblok sekarang, area itu akan dikasih ke orang lain, maka kami menyetujui untuk uang muka dipakai memblok area-area di Saudi pelaksanaan ibadah haji,” ungkapnya.

Ia mengingatkan, bila pembahasan mengenai RUU haji diundur terus, maka akan berdampak terhadap jemaah haji Indonesia. Terutama siapa pastinya yang berwenang untuk menyelenggarakan ibadah haji.

“Kalau dibiarkan Kementerian Agama galau juga karena perintah UU masih dia sekarang, kalau dia tidak kerjakan nanti disalahkan Menag, maka dia mempersiapkan. Sementara Badan Haji karena ada Perpres 154, 2026 sudah dia, tapi nggak bisa juga, UU-nya tidak ada,” tegasnya. dilansir dari situs resmi inilah co.id.