Police Story

Tujuh anggota Brimob akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri pada Rabu (3/9).

Mereka akan disidang etik terkait insiden kendaraan taktis (rantis) yang melindas driver ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan di Jakarta.

Dikutip dari Jawapos.com, dari hasil pemeriksaan internal, dua anggota diduga melakukan pelanggaran berat.

Keduanya adalah Kompol Cosmas Kaju Gae, Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri yang duduk di samping sopir.

Serta Bripka Rohmat, anggota Brimob Polda Metro Jaya yang bertindak sebagai driver rantis.

Lima anggota lainnya yang berstatus penumpang rantis dinyatakan melakukan pelanggaran sedang.

Mereka adalah Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Bripda Madin, Bharaka Jana Edi, dan Bharaka Yohanes David.

Menurut Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Karowabprof) Divpropam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto, sampai Senin (1/9) pihaknya telah memeriksa semua saksi, termasuk orang tua korban Affan Kurniawan.

“Kami juga mengamati dan menganalisa video serta foto di media sosial. Termasuk adanya surat visum et repertum dan dokumen-dokumen pengamanan lainnya, semua sudah kita periksa dan analisa,” ungkap Agus.

Atas dugaan pelanggaran berat, Cosmas dan Rohmat terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Sementara itu, lima anggota lain menghadapi sanksi lebih ringan, mulai dari penempatan khusus, mutasi, demosi, hingga penundaan kenaikan pangkat.

Seluruh keputusan akan ditentukan dalam sidang kode etik. Sidang untuk pelanggaran berat dijadwalkan lebih dahulu, disusul dengan sidang bagi lima anggota lainnya yang berstatus pelanggaran sedang.dilansir dari situs resmi radar jombang  co.id

Dua anggota Brimob, Kompol Kosmas K Gae dan Bripka Rohmat disebut masuk dalam kategori pelanggaran berat usai terlibat tewasnya driver ojol Affan Kurniawan usai dilindas kendaraan taktis (rantis). Keduanya terancam pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

“Untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” ujar Karo Pengawasan dan Pembinaan Profesi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto di Mabes Polri, Senin (1/9/2025).

Diketahui, Bripka Rohmat merupakan pengemudi, dan Kompol Kosmas berada di sebelah pengemudi. Sementara lima anggota Brimob lainnya masuk dalam kategori pelanggaran sedang.

Sanksi kelima anggota lainnya akan ditentukan berdasarkan fakta-fakta pada sidang etik nanti.

“Untuk kategori sedang dapat dituntut dan nanti keputusan sanksi itu ada di komisi kode etik profesi Polri,” ujarnya.

“Macamnya adalah sanksinya patsus atau mutasi demosi atau penundaan pangkat dan penundaan pendidikan, dan itu semua nanti akan berdasarkan fakta-fakta di sidang kode etik profesi Polri,” tambahnya.

Diketahui, tujuh anggota Brimob itu sudah ditempatkan khusus atau patsus selama 20 hari dan statusnya saat ini setara dengan status tersangka. Berikut nama tujuh anggota Brimob pelindas Affan:

1. Aipda M. Rohyani

2. Briptu Danang

3. Briptu Mardin

4. Baraka Jana Edi

5. Baraka Yohanes David

6. Bripka Rohmat

7. Kompol Kosmas K Gae.

Sebagai informasi, Affan tewas setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8) malam. Rantis Brimob itu awalnya menabrak Affan.

Mobil sempat berhenti sejenak, lalu melaju lagi sambil melindas Affan yang sudah tergeletak di jalan. Massa dari pengemudi ojol dan warga langsung mendatangi Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat (Jakpus).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan berjanji mengusut kasus secara transparan. Ada tujuh anggota Brimob yang diamankan buntut peristiwa tersebut.

Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan dirinya kecewa terhadap tindakan personel Brimob yang menyebabkan Affan tewas. Dia meminta kasus ini diusut tuntas dan pelaku diberi hukuman sekeras-kerasnya. dilansir dari situs resmi  detik co.id

Sejak Senin malam (1/9/2025) hingga Selasa (2/9/2025) dini hari, kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan Universitas Pasundan (UNPAS) diserang aparat keamanan menyusul tuduhan kegiatan anti-kamtibmas di lingkungan kedua perguruan tinggi tersebut.

Insiden penyerangan berlangsung sejak Senin malam hingga Selasa dini hari ketika aparat kepolisian memasuki area kampus dengan menembakkan petasan dan gas air mata. Serangan ini mengakibatkan sejumlah korban, termasuk petugas keamanan kampus yang ikut terkena dampak operasi tersebut.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rocmawan menyampaikan bahwa pihak kepolisian masih melakukan patroli gabungan berskala besar di sejumlah ruas jalan Kota Bandung hingga malam ini. Langkah ini ditempuh untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat pasca terjadinya aksi unjuk rasa yang diwarnai tindakan anarkis.

“Patroli gabungan ini merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi aksi-aksi yang dapat mengganggu ketertiban umum,” ujar Kombes Hendra dalam keterangannya.

Kondisi di lokasi kejadian semakin memprihatinkan karena akses bantuan medis terhambat. Ambulans tidak dapat memasuki area kampus UNISBA akibat situasi keamanan yang masih mencekam. Tim medis hanya dapat mendekatkan ambulans hingga titik terdekat, yaitu di area Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).

Keterbatasan akses ini dikhawatirkan akan memperparah kondisi korban yang membutuhkan penanganan medis segera, termasuk para satpam kampus yang terluka akibat serangan gas air mata dan petasan. Petugas medis terpaksa melakukan evakuasi dengan cara berjalan kaki untuk menjangkau korban di dalam kampus.

Penyerangan terhadap kedua kampus ini berlangsung dalam kurun waktu beberapa jam, dimulai sejak Senin malam hingga Selasa dini hari. Rekaman CCTV yang beredar menunjukkan situasi mencekam saat aparat melancarkan serangan dengan gas air mata dan petasan. Aparat menuduh adanya kegiatan yang mengganggu kamtibmas di lingkungan kampus, meski pihak kampus belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan tersebut.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai jumlah korban dan tingkat keparahan luka yang dialami. Pihak kampus UNISBA dan UNPAS juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden penyerangan ini.

Situasi keamanan di sekitar kedua kampus masih dalam pengawasan ketat aparat kepolisian. Masyarakat diminta untuk menghindari area tersebut dan mengikuti arahan dari petugas yang bertugas di lapangan.

Peristiwa ini menambah deretan insiden yang melibatkan aparat dan civitas akademika dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai pihak kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari otoritas terkait mengenai kronologi lengkap dan alasan di balik operasi penyerangan tersebut.

Insiden penyerangan kampus ini juga mendapat perhatian luas di media sosial. Tagar #AllEyesOnBandung menjadi trending di platform X (Twitter), menunjukkan solidaritas dan keprihatinan masyarakat terhadap kejadian yang menimpa kedua kampus tersebut. Netizen turut menyuarakan dukungan serta mendesak transparansi dalam penanganan kasus ini. dilansir dari situs resmi nnc co.id

Seorang petugas Patroli Maung Presisi Polda Banten, Bripda MA, telah ditempatkan di tempat khusus (patsus). 

Bripda MA kini tengah menjalani pemeriksaan di Bidang Propam Polda Banten atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik kepolisian saat membubarkan balap liar pada Minggu (24/8/2025) dini hari. 

Bripda MA melemparkan helm ke pelajar SMKN 2 Kota Serang bernama Violent Agara Castrilo (16), yang lalu mengalami kecelakaan hingga menyebabkan kondisinya kritis. Kabid Propam Polda Banten, Kombes Pol Murwoto, menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan akan menindak tegas bila terbukti melanggar.

“Kami turut prihatin atas kejadian tersebut dan mohon maaf atas tindakan anggota kami tersebut serta kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” kata Murwoto melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Kamis (28/8/2025).

Murwoto menjamin proses hukum terhadap anggota yang terlibat berjalan dengan transparan, objektif, dan profesional sesuai aturan yang berlaku. 

“Penanganan terhadap anggota dilakukan secara profesional dan tidak pandang bulu,” ujar Murwoto. Murwoto mengaku, Polda Banten bertanggung jawab dengan memberikan dukungan terhadap proses pengobatan korban selama menjalani perawatan medis.

“Polda Banten membantu atas pengobatan korban selama dirawat,” tandas dia.

Tim Patroli Maung Presisi Polda Banten yang berjumlah 87 personel diresmikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 12 Agustus 2025 lalu. 

Sebelumnya, Violent Agar dirawat di ruang ICU RSUD Banten pada Minggu (24/8/2025) dan pelajar SMKN 2 Kota Serang tersebut masih tak sadarkan diri karena luka di bagian kepala. dilansir dari situs resmi kompas co.id.

Polisi menangkap seorang pria yang diduga memprovokasi aksi unjuk rasa di Pejompongan, Jakarta, Jumat (29/8/2025) malam. Pria itu ternyata adalah anggota TNI dari Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Menurut informasi, provokator itu mengenakan kemeja hijau dan celana abu-abu saat penangkapan. Setelah pemeriksaan, polisi mengidentifikasi pria tersebut sebagai Mayor Infanteri Sudi Suwarno, dengan nomor NRP 21960328960875.

Identitas Provokator dan Senjata yang Dibawa

Kartu anggota Sudi Suwarno menunjukkan ia menjabat sebagai Komandan Tim 2 Den IV Satuan Intel BAIS TNI. Kartu identitasnya juga mengatakan ia berhak membawa senjata. Sudi Suwarno membawa pistol jenis Sig Sauer P224 Sas buatan Jerman dengan kaliber 9 mm.

Kartu anggota tersebut masih berlaku hingga 31 Desember 2025.

Pertanyaan di Balik Keterlibatan Intel TNI

Penangkapan anggota intelijen TNI sebagai provokator dalam demonstrasi menimbulkan banyak pertanyaan. Keterlibatan personel militer dalam aksi sipil memicu spekulasi tentang motif di baliknya. Hingga saat ini, baik polisi maupun TNI belum memberikan pernyataan resmi tentang tujuan atau alasan di balik insiden ini. dilansir dari situs resmi sinfo news co.id.

Pemeriksaan terhadap tujuh anggota Brimob Polri yang menabrak kemudian melindas pengendara ojol, Affan Kurniawan (21) hingga tewas, disiarkan melalui akun Instagram @divisipropampolri.

Mereka pun menyampaikan pengakuannya masing-masing.

Salah seorang anggota Brimob, mengaku sudah tak memperhatikan situasi di sekitarnya ketika mobil melaju menerobos kerumunan massa. Menurut dia, jalanan sudah dipenuhi dengan batu yang berserakan.

“Saya tidak mengerti posisi orang karena saya tidak, tidak memperhatikan orang kanan kiri, Pak,” kata dia kepada penyidik Propam Polri sebagaimana dilihat, Jumat (29/8).

Hal senada dikatakan oleh anggota Brimob lainnya yang juga mengaku tak lagi memperhatikan situasi di sekitar. Dia memaksakan mobil agar terus melaju karena situasi sudah tak kondusif.

Menurutnya, jika mobil tak terus melaju, maka polisi yang ada di dalam mobil rantis Brimob bakal diamuk massa.

“Jadi saya hantam saja. Karena kalau nggak saya terobos itu selesai, Pak, sudah, massa penuh,” ucap dia.

Dia juga menyebut bahwa mobil rantis itu cukup tinggi jika diukur dari tanah. Sementara itu, bagian kaca depan menggunakan pelindung yang gelap sehingga situasi di sekitar tak lagi terlihat secara jelas.

“Asap itu penuh jadi saya pakai lampu tembak, saya itu fokus ke depan, Pak,” ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan, pengemudi mobil rantis ialah Bripka R. Bripka R duduk di bagian depan mobil bersama Kompol C. Sementara itu, di bangku bagian belakang, duduk Aipda M, Briptu D, Bripda M, Bharaka J, dan Bharaka Y.

Akibat perbuatannya, Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Bharaka Y, dan Bharaka J terbukti melanggar kode etik kepolisian. Sebagai tindak lanjut, ketujuh anggota tersebut dikenakan sanksi penempatan khusus (Patsus) selama 20 hari sejak 29 Agustus 2025 hingga 17 September 2025.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengimbau semua masyarakat untuk tenang untuk percaya dengan pemerintah. “Dalam situasi seperti ini saya mengimbau semua masyarakat untuk tenang untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita,” kata Prabowo dalam video yang diterima, Jumat (29/8).

Sebelumnya, Presiden Prabowo menghimbau semua masyarakat untuk tenang untuk percaya dengan pemerintah. 

“Dalam situasi seperti ini saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita,” kata Prabowo dalam video yang diterima, Jumat (29/8). dilansir dari situs resmi kumparan co.id.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjatuhkan sanksi penempatan khusus (patsus) selama 20 hari terhadap tujuh anggota Brimob usai kendaraan taktis melindas pengemudi ojek online (Ojol) Affan Kurniawan di saat demonstrasi 28 Agustus di Pejompongan, Jakarta.

Kepala Divisi Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan ketujuh orang itu terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Mereka yakni Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Briptu Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David, Bripka Rohmat, dan Kompol Cosmas Ka Gae.

“Mulai hari ini, kami lakukan patsus di Divisi Propam selama 20 hari terhadap tujuh terduga pelanggar,” kata Abdul Karim saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/8).

Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini Propam Polri akan fokus terkait masalah etik sebelum melimpahkan untuk kasus pidana.

“Jadi karena sesuai fungsi dan tugas saya adalah kode etik, jadi saya lebih fokus untuk menyelesaikan kode etik dulu, setelah itu konstruksinya perbuatan pidananya dimana nanti baru kita limpahkan, sesuai dengan fungsi apa yang menangani itu,” ujar Abdul Karim.

Affan tewas usai dilindas rantis Brimob pada Kamis malam saat demonstrasi berujung bentrok di Pejompongan. Namun, dia tak terlibat aksi, ketika itu laki-laki berusia 21 tahun ini hendak menyebrang untuk mengantar pesanan makanan.

Kematian Affan memicu kemarahan publik terhadap institusi polisi terutama Brimob. Berbagai pihak buka suara termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Prabowo menyampaikan kekecewaan karena tindakan petugas yang berlebihan. Dia lantas meminta penyelidikan menyeluruh terkait insiden tersebut.

Dia juga menyampaikan bela sungkawa ke keluarga Affan dan mengunjungi rumah duka pada Jumat malam di Menteng, Jakarta. dilansir dari situs resmi cnn co.id.

Divisi Propam Polri langsung menahan tujuh anggota Brimob yang terlibat dalam kasus kendaraan rantis melindas pengemudi ojek online (ojol) hingga tewas pada Kamis (28/8/2025) kemarin, karena melakukan pelanggaran kode etik. 

Kepala Divisi Propam Polri Irjen Abdul Karim menjelaskan, penahanan dilakukan dengan penempatan khusus (patsus) selama 20 hari terhitung mulai 29 Agustus 2025 ini.

 “Kami menyikapi rekomendasi berikutnya, yaitu mulai hari ini kami lakukan penempatan khusus atau patsus di Divpropam Polri selama 20 hari terhadap tujuh orang pelanggar,” ujar Abdul Karim dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (29/8/2025).

Abdul menambahkan, penahanan selama 20 hari bagi tujuh anggota Brimob tersebut dapat diperpanjang jika Divisi Propam Polri masih memerlukan waktu lebih untuk melakukan pemeriksaan dan pelanggaran. 

“Saya tegaskan lagi… selama 20 hari terhitung mulai 29 Agustus sampai dengan 17 September. Apalagi 20 hari ini dirasakan kurang, maka masih bisa kita lakukan lagi untuk penempatan khusus,” ucap Abdul Karim.

Adapun patsus tersebut dilakukan setelah Divisi Propam Polri menyimpulkan bahwa tujuh anggota Brimob tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan profesi Polri (KEPP). 

“Adapun dari gelar awal ini sudah kita sepakati dan hasil rekomendasi secara menyeluruh, dan kami sudah sampaikan ke Kompolnas dan Komnas HAM. Terhadap tujuh orang, kami pastikan terduga pelanggar sudah terbukti telah melanggar kode etik kepolisian,” jelas Abdul Karim.

Diberitakan sebelumnya, seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan tewas usai dilindas mobil rantis milik Brimob pada Kamis (28/8) malam di sekitaran Pejompongan, Jakarta, dalam rangkaian demonstrasi massa. 

Selain driver ojol yang ditabrak polisi hingga tewas, diketahui ada juga pengemudi ojek online yang terluka. 

Driver itu bernama Moh Umar Amarudin. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memohon maaf atas peristiwa kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri yang melindas driver ojek online (ojol) pada Kamis (28/8/2025) malam. Sigit mengaku menyesali peristiwa pelindasan tersebut. 

“Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya,” ujar Sigit kepada Kompas.com, Kamis. dilansir dari situs resmi kompas co.id.

Sementara itu, Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim menyatakan tujuh anggota Brimob telah ditangkap. “Saat ini pelaku sudah kita amankan sejumlah tujuh orang,” kata Abdul Karim di RSCM, Kamis malam.

Mereka terdiri dari Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J.

Dua orang tim medis ambulans di Solo turut menjadi korban kekerasan Brimob saat kerusuhan demonstrasi pada Jumat malam (29/8/2025). Mereka adalah pengawal ambulans Raditya Bagas Nugroho Adi dan sopir ambulans bernama Dika. Keduanya dilarikan ke rumah sakit berbeda usai mengalami luka akibat dugaan pemukulan oleh oknum berseragam Brimob. 

Raditya dirawat di RS Panti Waluyo Solo, sementara Dika mendapat perawatan di RS PKU Muhammadiyah Solo.

Kronologi Versi Korban Raditya menceritakan, insiden terjadi sekitar pukul 19.05 WIB ketika dirinya membuka jalan bagi ambulans yang dikemudikan Dika untuk mengevakuasi korban gas air mata di depan Rutan Solo.

“Saya sedang membukakan jalan untuk ambulans karena ada korban gas air mata. Tiba-tiba saya diberhentikan polisi,” kata Raditya dilansir dari Tribun Solo. “Tanpa alasan yang jelas, saya langsung dihajar, motor saya ditendang. Saya coba lari, tapi belum sempat turun dari motor,” kata Raditya.

Ia mengaku sempat mencari perlindungan ke ambulans di belakangnya. “Saya minta perlindungan ke mobil ambulans di belakang saya, tapi saya tetap dikejar, dipukul, dan ditendang. 

Sopir ambulans turun untuk melindungi saya, tapi justru dia juga kena pukul di bagian kepala hingga mengalami luka bocor,” lanjutnya. Raditya menyebut dirinya sempat ditarik oleh aparat sebelum akhirnya berhasil masuk ke ambulans dan mengunci pintu.

Ia dan Dika kemudian segera dibawa ke rumah sakit oleh rekan-rekan sesama tim medis. “Saya ke Panti Waluyo, teman saya ke RS PKU Muhammadiyah Solo,” jelasnya.

Raditya menyayangkan perlakuan aparat yang menurutnya berlebihan, padahal dirinya hanya bertugas membantu evakuasi korban. 

“Saya dituduh sebagai provokator dan langsung dihajar. Motor saya juga tertinggal di lokasi. Saat dicek teman saya, motornya sudah tidak ada,” ujarnya

Kericuhan di Solo terjadi setelah demonstrasi solidaritas atas meninggalnya Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online yang tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob di Jakarta, Kamis (28/8/2025). 

Massa terlibat bentrok dengan aparat, hingga gas air mata ditembakkan dan sejumlah warga harus dievakuasi dengan ambulans. dilansir dari situs resmi kompas co.id.

Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran untuk Polri senilai Rp 145,6 triliun dalam RAPBN 2026 di tengah sorotan tajam terhadap kinerja polisi dalam penanganan demonstrasi. 

 Sekadar informasi, pada Kamis (27/8/2025) malam, beredar video mobil rantis yang diduga dikendarai oleh anggota Brimob menabrak beberapa orang pria, termasuk Affan Kurniawan yang bekerja sebagai driver Ojol Gojek. 

Warga setempat dan para pendemo kemudian mengejar mobil rantis ini hingga sampai ke markas Brimob. Kebrutalan aparat ini bagi pendemo merupakan pelanggaran HAM bagi warga yang melakukan demo. 

Usai Affan Kurniawan meninggal dunia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara dan meminta maaf atas peristiwa terlindasnya pengemudi ojol oleh rantis Brimob tersebut.

Dia mengatakan saat ini pihaknya bakal melakukan evaluasi dan melakukan tindakan terhadap pengemudi rantis Brimob tersebut melalui Divpropam Polri. 

“Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya,” ujar Sigit kepada wartawan, Kamis (28/8/2025). 

Besarnya Anggaran Polri  Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkap anggaran keamanan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026 mencapai Rp 179,4 triliun. Sri Mulyani mengatakan anggaran keamanan itu mencakup Polri, BNN serta lembaga terkait keamanan lainnya untuk RAPBN 2026. 

“Untuk ketertiban dan keamanan Polri, BNN dan lain-lain itu anggarannya Rp179 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan nota keuangan tahun anggaran 2026 pada Jumat (15/8/2025). 

Bendahara negara itu juga menyampaikan anggaran biaya ini mencakup untuk pengamanan wilayah perbatasan, pencegahan terorisme hingga tindak pidana perdagangan orang alias TPPO. 

“Untuk pengamanan wilayah perbatasan, pencegahan terorisme, kejahatan, penyelundupan tindak pidana human trafficking dan lain-lain,” pungkas Sri Mulyani. Adapun, berdasarkan buku nota keuangan 2026, khusus Polri saja negara telah menganggarkan total Rp145 triliun untuk RAPBN TA 2026. 

Rencana alokasi anggaran ini naik dibandingkan outlook tahun 2025 yang rencananya dialokasikan sebesar Rp 138,5 triliun. Adapun kalau merunut data tersebut, belanja Polri tahun 2026 diarahkan untuk program profesionalisme SDM Polri sebesar Rp1,2 triliun; program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar Rp3,6 triliun; program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri Rp52,7 triliun. 

Selanjutnya, anggaran paling jumbo Polri terdapat dari program dukungan manajemen senilai Rp 73 triliun. Sementara sisanya dialokasikan untuk program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp14,9 triliun. 

Kepercayaan Publik Rendah  Dalam catatan Bisnis, meski akan memperoleh anggaran jumbo, lembaga survei Indikator Politik Indonesia membeberkan kepercayaan publik terhadap polri tergolong rendah. 

Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia periode 17-20 Mei 2025 terhadap 1.286 responden dengan perkiraan margin of error 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Founder lembaga Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa 85,7 persen rakyat Indonesia lebih percaya kepada TNI dibandingkan Polri yang hanya meraih 72,2 persen kepercayaan publik. Rinciannya, kata Burhanuddin, sebanyak 61,8 persen publik cukup percaya dan 23,9 persen sangat percaya kepada TNI. 

Namun, masih ada 12,3 persen masyarakat yang tidak percaya terhadap TNI. Sementara itu, untuk institusi Bhayangkara, Burhanuddin mengungkapkan hanya ada 13,3 persen rakyat yang sangat percaya terhadap Polri, 58,9 cukup percaya kepada Polri. Namun masih ada 22 persen yang tidak percaya kepada Polri. 

“Untuk responden yang tidak menjawab atau tidak tahu, Polri ada 5,1 persen dan TNI 3,8 persen,” tuturnya di Jakarta, Selasa (27/5). Burhanuddin juga mengemukakan generasi yang paling banyak tidak percaya terhadap Polri adalah generasi milenial sebanyak 25,2 persen dari total 35 persen generasi milenial yang di survei Indikator Politik Indonesia. 

“Sementara untuk TNI tidak dipercaya oleh 15,2 persen generasi baby boomers+,” kata Burhanuddin. Kendati demikian, Burhanuddin menyebut bahwa mayoritas masyarakat kini masih dominan percaya terhadap kedua lembaga negara tersebut. 

“Tentu saja ini menjadi modal penting bagi para penyelenggara negara,” ujarnya. dilansir dari situs resmi bisnis co.id.