Police Story

Mahkamah Konstitusi telah menghelat sidang lanjutan gugatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI pada Senin, 23 Juni 2025. Adapun agenda sidang tersebut merupakan sesi mendengarkan keterangan DPR dan Presiden Prabowo Subianto.

Sosok yang Mewakili Prabowo dalam Sidang Lanjutan UU TNI 

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjadi perwakilan Presiden Prabowo Subianto pada sidang lanjutan gugatan uji formil UU TNI. Selain dihadiri menteri, para Wakil Menteri juga nampak hadir. Mereka adalah Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan.

Sedangkan dari DPR, diwakili oleh Ketua Komisi bidang Pertahanan DPR Utut Adianto, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan, serta Ketua Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul.

Klaim DPR: Proses Pembuatan UU TNI Telah Melalui Mekanisme Hukum Acara

Ketua Komisi bidang pertahanan DPR Utut Adianto turut hadir dalam sidang ini. Dalam agenda itu, Utut mengklaim jika proses pembentukan UU TNI telah memenuhi seluruh unsur dan mekanisme yang diperlukan. 

Ia mengatakan, sebagaimana kesesuaian asas pembentukkan perundang-undangan, Komisi bidang Pertahanan DPR telah memenuhi asas kedayagunaan dan hasil kegunaan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. “Prosesnya telah melalui sejumlah mekanisme hukum acara,” kata Utut dalam sidang gugatan uji formil UU TNI di gedung MK, Senin, 23 Juni 2025.

Dengan terpenuhinya asal serta mekanisme, dia melanjutkan, tak ada asas yang dilanggar dalam proses pembentukkan UU TNI oleh DPR. Apalagi, kata politikus PDIP itu, DPR juga memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan partisipasi bermakna.

Partisipasi bermakna yang dimaksud, Utut menjelaskan, ialah dengan menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan para ahli dan masyarakat. 

Karenanya, dalam petitum DPR, dia menyatakan, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima. “Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima,” ujar politikus PDIP itu.

DPR Minta MK Tolak Gugatan Uji Formil UU TNI

Selain menyampaikan klaimnya terhadap proses penyusunan UU TNI, Utut juga meminta Mahkamah Konstitusi agar tak menerima gugatan uji formil terhadap undang-undang yang baru disahkan pada 20 Maret 2025. Alasannya, kata Utut, para pemohon tak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan gugatan ini. 

Sebab, para pemohon tak memiliki pertautan langsung dengan UU yang disahkan DPR pada 21, Maret 2025 ini. “Karena tidak berkapasitas sebagai TNI aktif, calon prajurit, atau pegawai di instansi yang berpotensi dirugikan dengan masa jabatan yang memungkinkan dijabat oleh TNI,” kata Utut.

Dalam petitum DPR, Utut menyatakan pemohon tak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan uji formil UU TNI, sehingga permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mahkamah, kata dia, juga harus menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya, atau paling tidak menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima. “Serta menerima keterangan DPR secara keseluruhan,” ujar politikus PDIP itu.

Secara proses, dia mengklaim, pembentukan UU TNI telah memenuhi seluruh unsur dan mekanisme yang diperlukan, sebagaimana kesesuaian asas pembentukkan perundang-undangan.

Komisi bidang pertahanan DPR, kata dia, juga telah memenuhi asas kedayagunaan dan hasil kegunaan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. “Prosesnya telah melalui sejumlah mekanisme hukum acara,” ucap Utut.

Dengan terpenuhinya asas serta mekanisme, dia melanjutkan, tak ada asas yang dilanggar dalam proses pembentukkan UU TNI oleh DPR. Apalagi, DPR juga memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan partisipasi bermakna.

Partisipasi bermakna yang dimaksud, Utut menjelaskan, ialah dengan menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan para ahli dan masyarakat.

Menteri Hukum Klaim Proses Pembentukan UU TNI Tidak Dilakukan Tergesa-gesa.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. 

Dia mengatakan, dalil para pemohon yang menyatakan pembentukan UU TNI tidak dilakukan secara terbuka atau akses informasi yang disampaikan terbatas, tak sesuai dengan keterangan pemerintah. “Pemerintah telah menyelenggarakan penyerapan aspirasi dengan masyarakat, baik melalui rapat atau focus group discussion dalam rangka pembentukan daftar inventaris masalah UU TNI,” kata Supratman pada persidangan lanjutan gugatan uji formil UU TNI di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin, 23 Juni 2025.

Menurut dia, penyerapan aspirasi juga telah ditegaskan oleh pemerintah dengan diterbitkannya keterangan Presiden Nomor 1 huruf c angka 3 terkait tahap penyusunan UU TNI. Sehingga, dia mengklaim, pemerintah telah membuka ruang partisipasi publik dalam pembentukkan UU TNI dengan seluas-luasnya. “Sudah memenuhi asas dan prinsip yang diatur pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” ujar dia.

Ihwal ketentuan partisipasi bermakna (meaningful participation), kata dia, pemerintah telah melakukan penyerapan aspirasi sebagaimana yang dituangkan dalam materi muatan RUU TNI. Tindakan ini, kata Supratman, sudah dilakukan pemerintah sejak 2023 atau dua tahun sebelum UU TNI disahkan menjadi UU oleh DPR pada 21, Maret 2025. “Sehingga menunjukkan bahwa proses pembentukan UU TNI tidak dilakukan secara tergesa-gesa,” ucap politikus Partai Gerindra itu.

Supratman melanjutkan, para pemohon juga tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Sehingga pemerintah memohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan gugatan uji formil UU TNI. “Dan atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima,” kata dia.  dilansir dari situs resmi tempo co.id.

Seorang oknum anggota Polda Jawa Tengah, Bripda BYA, resmi ditahan Propam Polda Jateng. Penahanan dilakukan usai yang bersangkutan diperiksa terkait dugaan pelanggaran berat, yakni perilaku asusila dan keterlibatan dalam judi online (judol).

Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, mengatakan Bripda BYA dikenakan sanksi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) atas dugaan melakukan hubungan di luar pernikahan.

“Yang bersangkutan dikenakan KEPP karena diduga telah melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa pernikahan resmi serta melakukan permainan judi online,” kata Kombes Artanto melalui pesan singkat, Senin (23/6/2025).

Bripda BYA juga diduga melakukan praktik judi daring yang melanggar kode etik dan hukum pidana. Artanto memastikan, Bripda BYA sudah ditahan sejak Jumat (20/6).

“Bripda BYA sudah ditahan kemarin pasca pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimum,” tegasnya.

Artanto mengaku belum mengetahui apakah dugaan penipuan yang menjerat dirinya, sebagaimana yang tersebar di media sosial, sudah dilaporkan.

“(Soal dugaan penipuan) Sedang saya tanyakan ke SPKT dan Ditreskrimum Polda,” ujarnya.

Senelumnya diberitakan, Polda Jateng akan memproses seorang anggotanya yang viral disebut terlilit pinjaman online (pinjol) dan diduga melakukan penipuan terhadap sejumlah wanita.

“Terlilit banyak utang pinjol, anggota polisi Polda Jateng dekati banyak cewek minta dilunasi, bahkan ada istri orang juga!,” tulis akun @viralinae, Rabu (18/6), seperti dilihat detikJateng.

Unggahan itu juga melampirkan beberapa hal yang diduga sebagai modus si oknum polisi yang berinisial B itu. Disebutkan pula bahwa korban oknum polisi itu tidak hanya satu orang.

Saat dimintai konfirmasi, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto membenarkan anggota yang disebut dalam akun X tersebut merupakan anggota Polda Jateng.

“Yang bersangkutan anggota Dit Samapta Polda Jateng,” kata Artanto melalui pesan singkat, Rabu (18/6).  dilansir dari situs resmi detik co.id.

Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, mengakui ada salah satu anggotanya, yakni Bripda Bagus Yoga, yang saat ini diperiksa secara internal dan ditahan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan(Bidpropam) Polda Jateng. Hal itu menjadi buntut kasus dugaan penipuan terhadap para wanita yang dilakukan Bripda Bagus Yoga demi melunasi pinjaman online (pinjol).

Ia menjelaskan, Bripda Bagus telah ditahan oleh Bidpropam sejak Jumat (20/6/2025) “Iya, Bripda BYA sudah ditahan atau patsus (penempatan khusus-red) oleh Propam Polda,” jelasnya, Minggu (22/6/2025).

Selain diperiksa oleh Bidpropam, Bripda Bagus juga diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Polisi Bintara ini setiap harinya bertugas mengurus anjing polisi atau K-9 di satuan Direktorat Samapta (Ditsamapta).

Selepas kasus ini mencuat, Polda Jateng menurunkan tim untuk mendalaminya. “Iya anggota tersebut ada masalah sebelumnya (sebelum viral), itu yang menjadi dasar kita, soal etik juga ada,” jelas Artanto. 

Namun, soal penyidikan ini, Artanto belum membeberkan secara rinci. Lepas benar atau tidaknya kasus Bripda BYA, Artanto berpesan kepada anggota Polda Jateng agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran etik maupun pidana. 

“Jika mereka terjerat melanggar, tidak akan ada kompromi. Kami akan tindak tegas,” ujarnya.  dilansir dari situs resmi rri co.id.

Seorang oknum prajurit TNI Angkatan Laut berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda) berinisial AF diamankan oleh Polisi Militer TNI AL. Ia diduga terlibat dalam praktik percaloan seleksi penerimaan calon prajurit TNI AL di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Sulawesi Selatan.

AF disebut meminta uang hingga Rp100 juta kepada orang tua calon siswa (casis) dengan janji meloloskan mereka dalam proses seleksi. Penangkapan dilakukan pada Kamis, 19 Juni 2025, setelah Lantamal VI menerima laporan adanya praktik curang dalam seleksi tersebut.

“Setelah kita mendapatkan informasi, kita langsung bergerak mencari informasi dan memang kita menemukan hal seperti itu,” ujar Komandan Lantamal VI Makassar, Brigjen TNI (Mar) Wahyudi.

1. Satu prajurit terlibat

Menurut Brigjen Wahyudi, hanya satu orang prajurit TNI AL yang terlibat dalam kasus ini. Namun, turut diamankan juga seorang oknum sipil yang diduga menjadi perantara dalam aksi percaloan tersebut.

“Oknum satu orang, kemudian sipil sebagai penyambung, perantara sehingga butut proses pendalaman lagi,” katanya.

2. Casis Langsung digugurkan

Tindakan tegas langsung diambil oleh pihak Lantamal VI. AF kini tengah menjalani proses hukum militer sebagai bentuk efek jera dan pembelajaran bagi prajurit lainnya.

“Setelah kita menemukan, kita langsung memanggil, melakukan penyelidikan kemudian menjatuhkan hukuman ke bersangkutan sebagai efek jera dan sebagai pembelajaran kepada yang lain, jangan sampai ada yang melakukan juga,” tegas Brigjen Wahyudi.

Selain menindak pelaku, pihak Lantamal VI juga menggugurkan calon siswa yang terbukti ikut terlibat dalam praktik percaloan tersebut.

“Untuk calon siswa ini karena sudah terlibat, maka masuk dalam unsur pidana sehingga keterkaitan calon siswa yang ikut tes sangat dirugikan, dari pada jadi ganjalan dan pemeriksaan saat tes, mau tidak mau apabila kita menemukan seperti ini, calon siswa kita gugurkan,” jelasnya.

3. Proses Rekrutmen Dipastikan Gratis

Brigjen Wahyudi kembali menegaskan bahwa proses seleksi prajurit TNI AL tidak dipungut biaya. Ia meminta masyarakat segera melapor jika menemukan praktik serupa.

“Kami pastikan bahwa proses seleksi prajurit TNI AL saat mulai pendaftaran sampai dengan dikirimnya Calon Siswa (Casis) ke pusat semuanya bebas dari pungutan liar,” ujarnya.

“Untuk itu apabila ada yang mendapatkan oknum TNI AL yang melakukan hal tersebut untuk segera dilaporkan dan kami akan menjalankan prosedur dan hukuman kepada oknum tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku karena tindakan seperti itu dapat merugikan masyarakat dan nama baik TNI Angkatan Laut,” tandas Brigjen Wahyudi.  dilansir dari situs resmi idn times co.id.

Seorang anggota Propam bernama Brigadir Muhammad Nurhadi tengah menjadi perhatian pengguna Twitter.

Pasalnya dikabarkan bahwa Brigadir Muhammad Nurhadi tersebut telah menjadi korban kasus pembunuhan.

Bahkan diduga pelaku kasus pembunuhan Brigadir Muhammad Nurhadi adalah atasannya sendiri yang juga seorang anggota kepolisian.

Diketahui kasus pembunuhan tersebut terungkap setelah jasad Brigadir Muhammad Nurhadi ditemukan di sebuah Villa Privat di Gili Trawangan, Lombok Utara, pada Rabu 16 April 2025.

Hal tersebut diketahui dalam cuitan di akun Twitter @heraloebss yang dibagikan pada 20 Juni 2025.

Dalam cuitan tersebut, diceritakan bahwa Brigadir Muhammad Nurhadi meninggal dunia dengan kondisi tengah tenggelam di dalam kolam renang.

Namun yang menjadi kejanggalan, justru diketahui Brigadir Muhammad Nurhadi memiliki tinggi 1,6 meter sedangkan kolam tersebut hanya sedalam 1,2 meter saja.

Tak hanya itu, diketahui bahwa pada tubuh sang anggota polisi tersebut ditemukan berbagai tanda bekas penganiayaan.

Sontak saja kasus pembunuhan tersebut mengarah kepada dua orang atasannya yang kala itu diketahui tengah menginap bersama Brigadir Muhammad Nurhadi.

Pada saat kejadian, Brigadir Muhammad Nurhadi diketahui tengah menginap bersama dua atasannya yakni Kompol I Made Yogi Purusa dan Ipda Haris Chandra.

“Sambo versi lite, atasan bunuh bawahan,” tulisnya.

Kini kedua atasan dari Brigadir Muhammad Nurhadi diketahui telah mendapatkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atau PTDH pada 27 Mei 2025.

Meski telah hampir 2 bulan berlalu, kasus Brigadir Muhammad Nurhadi pun terus menjadi perhatian, terlebih setelah diketahui bahwa kedua atasan tersebut menjadi tersangka di kasus pembunuhan dengan penganiayaan tersebut.  dilansir dari situs resmi kilat co.id.

Polisi menetapkan 44 orang sebagai tersangka kasus perjudian di ruko ‘kasino’ di sebuah ruko kawasan Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, ada 63 orang yang diamankan dari ruko ‘kasino’ bernama Ada Kasimo itu.

“Ada dua penyelenggaraan yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, itu dengan inisial HP dan CW, kemudian ada pemain yang selanjutnya itu kurang lebih ada 18 pemain dan satu kelompok lagi itu adalah orang yang terlibat dalam perjudian, penyelenggara operator,” kata Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan saat rilis kasus di TKP, dilansir detikJabar, Rabu (18/6/2025).

“Kasir, kemudian pemain kartu dan sebagainya. Itu klaster-klaster yang kami lakukan dari penyelenggaraan, pemain dan yang membantu perjudian, jumlah semuanya 44 orang (tersangka),” ungkapnya.

Semenjak mendapat informasi soal ruko ‘kasino’ ini, Irjen Rudi mengaku langsung memerintahkan Wakapolda Jabar Brigjen Adi Vivid Bachtiar untuk melakukan penggerebekan. Secara pribadi, ia pun terkejut karena ada praktik perjudian yang berlangsung di Kota Bandung.

“Ini sesuatu yang mengagetkan saya sebagai Kapolda, sebagai penegak hukum di Jawa Barat. Untuk itu kami memerintahkan kepada Pak Wakapolda kami untuk segera memastikan kebenaran informasi tersebut. Akhirnya Pak Waka bergerak dan melaporkan bahwa telah berhasil masuk ke lokasi dan menyampaikan hasil-hasil yang didapat,” ucapnya.

Dari hasil penggerebekan, diketahui judi yang dimainkan berjenis niu niu dan baccarat dengan cara memasang taruhan minimal Rp 300 ribu hingga 3 juta. Sedangkan untuk taruhan Rp 3 juta ke atas, bisa bermain di ruang VIP.  dilansir dari situs resmi detik co.id.

Prada Deri Pramana, pelaku mutilasi Fera Oktaria (20), ditangkap. Deri ditangkap Tim Kodam II Sriwijaya di Banten setelah diburu sejak Mei lalu.

“Betul (Prada Deri ditangkap di Banten),” kata Komandan Pomdam II/4 Sriwijaya, Letkol Cpm Unggul, ketika dimintai konfirmasi melalui telepon, Kamis (13/6/2019).

Unggul mengatakan Prada Deri kini tengah di perjalanan menuju Palembang. Prada Deri dikawal ketat setelah ditangkap.

“Pokoknya kita amankan, malam ini kita bawa (ke Palembang),” tegas Unggul.

Diberitakan sebelumnya, kematian Fera diketahui pada Jumat (10/5/2019). Fera ditemukan dimutilasi di sebuah penginapan di Sungai Lilin, Musi Banyuasin. Korban ditemukan di dalam kasur spring bed dan mulai membusuk tanpa busana.

Polisi menyebut Prada Deri berencana memutilasi korban dan memasukkannya ke dua koper. Tetapi rencana itu pun dibatalkan.

Selanjutnya, pelaku berencana membakar korban pakai timer obat nyamuk. Namun obat nyamuk itu malah mati dan mayat korban ditemukan pemilik penginapan karena telah membusuk.

Setelah olah TKP, penyidik menemukan petunjuk bahwa pacar korban, Prada Deri, adalah pria yang memesan penginapan malam itu. Polisi menyebut pacar korban itulah sebagai pelakunya dan langsung jadi buron.  dilansir dari situs resmi detik co.id.

Mobil patwal atau kendaraan patroli pengawalan umumnya digunakan untuk mengatur lalu lintas dan mengawal kendaraan dalam situasi darurat atau kebutuhan prioritas.

Namun, tindakan yang dilakukan tetap harus sesuai dengan aturan lalu lintas yang berlaku dan mengedepankan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Baru-baru ini, beredar sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan mobil patwal polisi nekat melawan arus lalu lintas di Jalan Sayung, Demak, Jawa Tengah.Dealer mobil di dekat sini

Dikutip VIVA dari laman Instagram @medsos_rame, mobil patwal tersebut terlihat mengawal sebuah kendaraan Mitsubishi Pajero berwarna putih dengan nomor polisi H 1918 DN.Dealer mobil di dekat sini

Lantaran jalur kiri macet total, mobil pengawalan justru memilih melintas di jalur kanan yang saat itu dipenuhi truk-truk besar yang melaju dari arah berlawanan.Dealer mobil di dekat sini

Namun, aksi melawan arus tersebut tidak berjalan mulus karena sebuah  truk memilih bertahan di jalurnya dan tidak memberi jalan kepada mobil patwal.

Alhasil, kendaraan polisi itu terhenti tepat di depan truk dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tak ada tanda-tanda upaya untuk memutar balik atau mencari jalan alternatif.

Aksi ini pun langsung memicu reaksi keras dari masyarakat di media sosial. Banyak warganet menilai bahwa kendaraan yang dikawal bukan termasuk dalam kategori prioritas, sehingga tidak berhak melanggar aturan lalu lintas dengan alasan pengawalan. “Itu bukan urgen seperti ambulans dan pemadam… seharusnya taat aturan. Yang dikawal juga bukan orang penting. Sekelas RI 1 aja nggak akan kayak gini,” kata netizen.  dilansir dari situs resmi viva co.id.

“Bikin malu ya, kalau ambulans sih masih bisa ditoleransi,” tulis warganet.

“Gaaass terus pak supir.. mantab ????????,” kata satu netizen.

Polres Cianjur, Jawa Barat, tengah memeriksa tujuh anggotanya yang diduga terlibat dalam kasus salah tangkap dan penganiayaan terhadap Nyanyang Suherli (45), warga Kecamatan Mande, yang menjadi korban salah tangkap.

Plt Kasi Propam Polres Cianjur, Ipda Benny Sutanto, menyampaikan pada Ahad di Cianjur bahwa dari tujuh anggota tersebut, tiga orang diduga terlibat langsung dalam tindakan penganiayaan.

“Kami langsung melakukan pemeriksaan khusus pada anggota Polres Cianjur yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, ada tujuh orang yang diperiksa, tiga diantaranya melakukan kontak langsung dengan korban,” kata dia, dikutip dari Antara,Rabu, 11 Juni.

Ketiga anggota ini telah menjalani pemeriksaan lanjutan karena dilaporkan melakukan kekerasan terhadap korban baik sebelum maupun sesudah berada di Polres Cianjur. “Kami pastikan seluruh anggota yang terlibat akan menjalani proses hukum sesuai aturan yang berlaku, kami akan tuntaskan pemeriksaan sampai tuntas,” katanya.

Kapolres Cianjur, AKBP Rohman Yonky Dilatha, menegaskan bahwa proses hukum terhadap anggota yang melanggar prosedur akan terus berlanjut hingga ke tahap persidangan etik. Ia menyampaikan bahwa beberapa anggota yang terlibat dalam kasus tersebut telah ditahan dan sedang diproses oleh Unit Propam Polres Cianjur.

“Kami akan proses hingga tuntas petugas yang melakukan kesalahan dan tindakan di luar prosedur akan ditindak tegas,” katanya.

Kronologi salah tangkap Nyanyang di Cianjur

Sebelumnya diberitakan bahwa Nyanyang Suherli (45), warga Desa Jamali, Kecamatan Mande, menjadi korban salah tangkap dan kekerasan oleh oknum polisi di Polres Cianjur. Akibat kejadian tersebut, Nyanyang mengalami luka lebam di berbagai bagian tubuh, terutama di wajah.

Peristiwa bermula saat Nyanyang, yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang biji kopi, sedang melakukan perjalanan ke wilayah Lampegan, Kecamatan Campaka, pada malam 2 Juni 2025 untuk membeli biji kopi dari petani. Ia berangkat bersama temannya menggunakan sepeda motor.

Ketika melintas di Jalan Raya Bandung-Cianjur, mereka tiba-tiba dihentikan oleh beberapa pria. Salah seorang dari mereka sempat mencekik leher Nyanyang, yang sontak membuatnya melawan karena mengira sedang diserang kawanan begal.

Dalam situasi gelap dan panik, Nyanyang tidak menyadari bahwa para pria tersebut adalah anggota kepolisian. Diduga, salah satu dari mereka terkena sikut Nyanyang saat ia mencoba melepaskan diri, yang kemudian menjadi pemicu tindak kekerasan terhadapnya.

“Saat memberontak sikut saya secara spontan sempat mengenai wajah orang tersebut yang akhirnya mengaku sebagai anggota polisi, saya langsung mendapat pukulan dan penganiayaan sebelum dimasukkan ke dalam mobil,” katanya.

Setibanya di Polres Cianjur, Nyanyang kembali mengalami berbagai tindakan kekerasan dari sekitar enam anggota polisi, meskipun ia telah berulang kali memohon ampun dan mempertanyakan alasan penangkapannya.

“Saya kembali dihujani pukulan dan tendangan di salah satu ruangan di Polres Cianjur, bahkan saat saya menanyakan kenapa saya ditangkap, tidak ada yang menjawab malah kembali melayangkan pukulan,” katanya.

Baru keesokan harinya diketahui bahwa temannya—yang menemaninya ke gudang kopi—ternyata masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena diduga terlibat dalam kasus penadahan barang curian. Nyanyang merasa dirinya turut menjadi korban tanpa alasan yang jelas.

“Saya minta oknum polisi yang melakukan penganiayaan mendapat sanksi tegas agar tidak ada lagi kasus serupa menimpa masyarakat yang tidak bersalah seperti saya,” katanya. dilansir dari situs resmi tempo co.id.

Istri Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusiyanto, Nia, menuntut keadilan atas meninggalnya sang suami usai ditembak mati anggota Subramil Negara Batin, Kopda Bazarsah, saat penggerebekan lokasi sabung ayam di Register 44, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan Lampung, Lampung pada 17 Maret 2025 lalu.

Sidang kasus tersebut telah mulai digelar di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Sumatera Selatan, pada Rabu, 11 Juni 2025, dengan agenda pembacaan surat dakwaan untuk terdakwa Kopda Basarsyah.

“Kami minta hukuman mati, tidak ada yang lain. Terdakwa harus dihukum mati,” ujar Nia, Jumat (13/6/2025).

Kuasa hukum keluarga korban, Putri Maya Rumanti, mendukung permintaan itu. Ia menilai dakwaan yang diajukan oditur militer telah sesuai, termasuk penerapan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

“Penerapan Pasal 340 KUHPidana sudah tepat karena ini memang sudah direncanakan oleh terdakwa,” tegas Putri.

Menurutnya, terdakwa Kopda Basarsah telah mempersiapkan senjata api laras panjang sebelum penggerebekan dilakukan. Ini mengindikasikan adanya niat dan rencana membunuh.

Dalam dakwaan oditur, disebutkan adanya aliran dana dari praktik sabung ayam ke oknum anggota kepolisian. Namun, Putri membantah keras keterlibatan AKP Lusiyanto.

“Kapolsek tidak menerima uang apapun. Soal izin sabung ayam hanya senilai Rp100 ribu. Fokus kami bukan praktik judinya, tapi tindakan terdakwa yang merenggut nyawa tiga anggota polisi,” jelas Putri.

Ia juga menyebut pihaknya akan menghadirkan saksi tambahan untuk menguatkan alibi bahwa AKP Lusiyanto tidak berada di lokasi saat izin sabung ayam itu diminta.

Expand article logo  Lanjutkan membaca

  Kembali ke Beranda

Sabung Ayam dan Senjata Laras Panjang, Kopda Bazarsah Didakwa Membunuh

Anggota Subramil Negara Batin, Kopda Bazarsah, didakwa atas pembunuhan berencana terkait penembakan tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung. Sidang perdana kasus ini digelar di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Sumatera Selatan, pada Rabu, 11 Juni 2025.

Dalam dakwaan yang dibacakan oditur militer Letkol CKM D Butar Butar, Kopda Bazarsah dijerat tiga lapis pasal, yakni Primair Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidair Pasal 338 KUHP, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal, serta Pasal 303 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP terkait perjudian. Ia terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

Dalam sidang terungkap bahwa senjata laras panjang yang digunakan Bazarsah berasal dari rekannya sesama anggota TNI yang telah meninggal pada 2019. Senjata jenis SS1 tersebut telah dikombinasikan dengan bagian dari senjata FNC tanpa nomor registrasi resmi.

“Pada tahun 2018, Kopda Bazarsah meminjam senjata itu untuk berburu rusa di Lampung, namun tidak mengembalikannya setelah pemiliknya meninggal,” ungkap Letkol Butar Butar.

Senjata tersebut kemudian disimpan dan dipakai untuk mendukung aktivitas judi sabung ayam yang dikelola terdakwa bersama Peltu Yun Hari Lubis. Aktivitas perjudian ini berlangsung dari Juli 2023 hingga Mei 2024 di kawasan Way Kanan.

“Terdakwa membuka bisnis sabung ayam dan dadu kuncang bersama saksi Peltu Yun Hari Lubis sejak Juli 2023 sampai Mei 2024. Selama itu, terdakwa selalu berpindah tempat di kawasan Way Kanan Lampung,” jelas oditur.

Dalam dakwaan juga dijelaskan, keduanya berperan sebagai bandar atau operator perjudian dengan kesepakatan mengambil 10 persen dari seluruh jumlah taruhan pemain. Kopda Bazarsah bertugas sebagai koordinator sabung ayam, sedangkan Peltu Lubis mengelola penuh perjudian dadu goncang.

Judi sabung ayam pertama kali digelar di Register 44 Umbul Leter S, Kampung Gisting Jaya, Kecamatan Negara Batin. Operasi berlangsung rutin setiap Senin dan Kamis pukul 13.30 hingga 18.00 WIB. Lokasi kegiatan berpindah dua kali dari Juni 2024 hingga Februari 2025 demi menghindari razia.

Sebelum menggelar event besar sabung ayam pada 17 Maret 2025, terdakwa bahkan sempat meminta izin langsung kepada Kapolsek Negara Batin, Iptu Lusiyanto, satu hari sebelumnya.

Kini, proses hukum terhadap Kopda Bazarsah menjadi sorotan publik, terutama karena dugaan keterlibatan aparat aktif dalam jaringan perjudian ilegal yang berujung pada tragedi tewasnya tiga polisi dalam insiden penembakan.

Sidang lanjutan dijadwalkan pada 16 Juni 2025 dengan agenda pemeriksaan 12 saksi dari pihak terdakwa. dilansir dari situs resmi tribun co.id.