Police Story

Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu tiba-tiba diserang dan dirusak oleh sekitar 6 orang yang diduga oknum anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Dompu, Jum’at (22/08/2025) malam.

Akibatnya, pintu Sekretariat HMI Cabang Dompu tersebut rusak karena diduga ditendang. Perilaku oknum polisi itu disaksikan banyak warga yang berada di sekitar Sekretariat HMI.

Tak terima Sekretariatnya dirusak, sejumlah pengurus dan kader HMI Cabang Dompu melakukan aksi blokir jalan di perempatan lampu merah Kelurahan Bali dan di perempatan lampu merah Cabang Sawete mulai pukul 21.30 malam.

Selain berotasi secara bergantian, mereka juga melakukan aksi pembakaran ban bekas sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Akibatnya, arus lalu lintas menjadi terganggu.

Ketua HMI Cabang Dompu, Iqbal Saputra., kepada media ini nampaknya murka dan mengecam keras tindakan premanisme yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polres Dompu yang telah merusak fasilitas Sekretariat HMI Cabang Dompu.

“Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai marwah dan kehormatan organisasi HMI,” tegasnya.

Untuk itu, HMI Cabang Dompu mendesak Kapolres Dompu untuk segera menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam pengrusakan tersebut sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, tanpa pandang bulu.

“Kami HMI Cabang Dompu mendukung tindakan tegas dari Kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Dompu. Tentunya harus sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan orang lain,” terangnya.

HMI menduga bahwa tindakan brutal oknum anggota Kepolisian tersebut dibawa pengaruh narkotika atau zat adiktif lainnya. Untuk itu, mereka meminta agar para terduga pelaku yang nama-namanya mereka ketahui itu agar dilakukan tes urine.

“Kami menuntut pertanggungjawaban dari Kepolisian Resort Dompu atas peristiwa ini serta menjamin tidak akan ada lagi tindakan serupa yang mencederai demokrasi, hukum, dan rasa aman masyarakat,” cetusnya menegaskan.

Ketua HMI mengajak seluruh elemen masyarakat, Organisasi Kepemudaan (OKP), dan Cipayung Plus untuk bersama-sama mengawal penegakan hukum atas kasus tersebut, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat penegak hukum.

“Saya menegaskan bahwa HMI Cabang Dompu akan terus berdiri di garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan tegaknya supremasi hukum di Kabupaten Dompu,” tegasnya.

Kapolres Dompu, AKBP Sodikin Fahrojin Nur., turun langsung menemui massa HMI yang spontan melakukan aksi blokir jalan tersebut. Kapolres menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab atas kejadian itu.

“Tentunya hal ini harus ditangani sesuai aturan, untuk itu teman-teman HMI agar membuat laporan. Silahkan dilaporkan di Paminal,” terangnya.

“Atas kejadian itu, saya sebagai Kapolres Dompu menyampaikan permohonan maaf. Saya bertanggungjawab, kalaupun ada yang dirugikan silahkan dilaporkan,” tegasnya berulang-ulang.

Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Dompu, IPTU Rahmadun Siswadi SH., menjelaskan bahwa sejak Jum’at pagi, anggotanya melakukan upaya pengintaian disekitar areal Sekretariat HMI.

Menurut Kasat Narkoba, wilayah di sekitar Sekretariat HMI tersebut kerap dilakukan transaksi narkoba dan akan dilakukan upaya penindakan. Setelah Magrib, tim Satresnarkoba Polres Dompu kembali ke areal itu. Rupanya, rencana anggotanya sudah terpantau oleh kelompok pengedar narkoba atau target yang berada di depan Sekretariat HMI.

“Melihat anggota saya, target yang berada di depan Sekretariat HMI langsung kabur. Jadi seperti itu,” jelasnya di hadapan massa HMI yang melakukan aksi blokir jalan tadi malam. dilansir dari situs resmi bimakini co.id.

Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Kristoni Duha mengaku mengalami penganiayaan oleh sejumlah preman yang diduga disewa Bupati Pati serta aparat kepolisian. 

Ia bahkan disekap selama berjam-jam di Kantor Bupati Pati setelah mengikuti aksi demonstrasi besar-besaran pada Rabu (13/8/2025). Saat kejadian, sekitar pukul 13.15 WIB, Kristoni tengah menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Pati. 

Ia kemudian mendapat kabar dari rekannya, Fajar, bahwa beberapa pendemo ditangkap dan disekap di Kantor Bupati. 

“Saya diminta bantu untuk mengeluarkan mereka. Mendengar itu, saya dan Fajar beserta satu orang informan tersebut ke Pendopo dan di sana kami tidak menemukan warga yang ditangkap,” kisahnya saat diwawancarai NU Online pada Senin (18/8/2025).

Setelah keluar dari ruang Sekretariat Daerah (Setda) Pati, Kristoni dicegat oleh seorang preman yang diduga disewa oleh Bupati. Preman tersebut meneriakinya sebagai provokator dari luar Pati dan Jawa. 

“Kemudian saya jawab saya sudah 3,5 tahun di Pati dan ber-KTP Pati. Tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang memiting leher saya dengan keras, namun berhasil saya lepas,” terangnya. Kristoni berusaha menyelamatkan diri, namun preman itu bersama sejumlah polisi justru mengeroyoknya. 

Ia dipukul, ditendang, hingga tersungkur di tanah. Meski sudah tergeletak, penganiayaan masih berlanjut. Ia mengaku sempat ada seorang tentara yang langsung menyelamatkannya dengan cara menarik dari amukan kebrutalan para polisi dan preman.

 “Itu pun saya masih saja ditinju dan ditendang hingga akhirnya saya disekap di sebuah ruangan di dalam kantor Setda Pati,” tuturnya.

Saat disekap, ia mengalami luka akibat pukulan dan tendangan tapi tidak mendapat perawatan medis. Permintaannya kepada aparat kepolisian untuk dibawa ke rumah sakit diabaikan. 

“Akibat peristiwa tersebut, wajah, kepala dan lengan saya luka, lengkap dan lebam hingga hidung saya mengeluarkan darah banyak,” jelasnya. 

“Selain itu, dua ponsel saya dirampas oleh polisi dan uang saya sebanyak Rp1.100.000 dicuri dari tas saya oleh polisi atau preman ketika jatuh, saat saya dianiaya,” lanjutnya. Ia mengaku disekap bersama 10 orang lainnya di ruang kecil dalam kantor Setda Pati selama 4 jam. 

Kristoni baru bisa keluar setelah kuasa hukum AMPB lainnya, Gulo, datang bersama keluarga untuk memaksa membawanya ke rumah sakit. “Sebelum saya keluar pun polisi tidak mengizinkan dan terjadi perdebatan sengit, tapi kami tetap pergi keluar,” ungkapnya. 

Merespons peristiwa itu, Kristoni berencana melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwenang. Ia menyesalkan sikap aparat kepolisian yang hingga kini belum memberikan pernyataan resmi. 

“Tapi beberapa berseliweran video di medsos seakan-akan mereka merasa benar dan tidak bersalah. Itu sangat disayangkan. Karena tindakan represif mereka kemarin sangat merugikan dan menyakiti peserta demo yaitu warga masyarakat Kabupaten Pati termasuk saya sendiri,” tandasnya.

 Ia berharap rakyat Pati tetap bisa menyampaikan aspirasi tanpa dihalangi maupun mendapat tindakan represif dari aparat. Ia juga menuntut pihak-pihak yang memberi instruksi kekerasan segera diproses hukum. 

“Karena sangat kurang ajar ya, pelaku kekerasan terhadap kami termasuk saya. Semoga segera ditangkap dan dihukum sesuai perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. 

Hingga berita ini dimuat, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati terkait insiden ini. dilansir dari situs resmi nu online co.id.

Seorang anggota Densus 88 Antiteror Polri, Briptu F, diduga diculik atas perintah seorang pengusaha di Jakarta. Kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI mengaku telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Polda Metro Jaya selaku penyidik telah mengirimkan SPDP tersebut pada 28 Juli 2025.

“Sudah (diterima SPDP). SPDP-nya tanggal 28 Juli, diterima tanggal 30 (Juli),” ujar Plt Kejati DKI Rans Fismy saat dimintai konfirmasi, Selasa (12/8/2025).

Rans menyampaikan, dalam SPDP tersebut, kasus ini dilaporkan seorang berinisial EA. Sementara terlapor adalah seorang pengusaha berinisial FYH.

Secara terpisah, detikcom juga melakukan upaya konfirmasi ke Polda Metro Jaya tetapi belum mendapatkan respons.

Informasi terkait hal ini juga disampaikan Indonesia Police Watch (IPW) melalui rilisnya. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebutkan peristiwa itu terjadi pada 25 Juli 2025. Sugeng mengatakan Briptu F sedang melakukan tugas pembuntutan saat peristiwa terjadi.

IPW mendukung Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa yang menimpa Briptu F ini. IPW juga mendesak agar polisi menangkap FYH yang diduga terlibat dalam peristiwa pidana tersebut.

“Indonesia Police Watch (IPW) mengecam penganiayaan dan mengekang kebebasan seorang anggota Densus 88 Polri Briptu F tanpa kewenangan dan dilakukan secara sewenang-wenang hanya atas permintaan seorang warga sipil FYH,” kata Sugeng. dilansir dari situs resmi detik co.id.

Oknum anggota Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara berinisial Bripda IF alias Iman kembali diadukan ke institusinya sendiri. Kali ini, Iman dilaporkan istrinya sendiri karena mengunggah video syur milik istrinya di akun media sosial (medsos) tiktok karena permasalahan keluarga.

Tindakan yang dilakukan Iman diketahui bukan kali pertama karena yang bersangkutan juga pernah diadukan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara pada tahun 2024 dan pernah dibuatkan surat pernyataan.

Unggahan tersebut, baru diketahui istrinya yang berinisial GA alias Giselawati pada senin (18/8/2025) kemarin. 

Kuasa Hukum istri oknum Polisi, M. Bahtiar Husni saat konferensi pers, Selasa (19/8/2025) menyatakan, tindakan oknum Polisi ini sudah diluar batas kewajaran, pasalnya bukan kali pertama dirinya melakukan tindakan serupa.

“Di tahun lalu, video syur milik sang istri juga diposting ke media sosial (Medsos) hingga berujung pelaporan. Dan pada saat itu, sudah ada surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan serupa,” ujar Bahtiar.

“Kami tidak tahu persis apa sebabnya, karena yang disebutkan klien kami ada sedikit cekcok antara keduanya sehingga tindakan nekat tersebut diambil,” katanya.

Bahtiar menyatakan, kasus ini sudah dilaporkan secara resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku Utara setelah menerima surat kuasa dari kliennya.

“Laporan yang kami buat bukan lagi pengaduan melainkan laporan resmi, karena semua bukti video dan nama akun Tik-tok sudah kami kantongi yang diduga kuat pelakunya adalah Bripda IF selaku suami dari klien kami,”ujarnya.

Dirinya berharap agar laporan tersebut bisa diproses dengan cepat. Sebab semua bukti pendukung dalam laporan ini sudah jelas, sehingga tidak ada alasan bagi Kepolisian untuk berlama-lama dalam memproses laporan klien kami.

“Kepada bapak Kapolda Maluku Utara kami minta tindakan tegas harus diambil kepada yang bersangkutan, sebab perbuatan ini bukan kali pertama melainkan sudah kali kedua,” ucapnya lagi.

Terpisah, Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Bambang Suharyono saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut. “Laporannya sudah kami terima, tapi semuanya masih dalam proses penyelidikan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ucapnya tegas. dilansir dari situs resmi rri co.id.

Polda Lampung akan terus mendalami terkait kasus oknum polisi yang melanggar kode etik profesi Polri. 

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, pihaknya akan mendalami polisi yang telah melanggar kode etik Polri tersebut. 

“Jadi semua yang berkaitan dengan anggota polri akan didalami oleh Bidang Propam Polda,” kata Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, Senin (18/8/2026). 

Ia mengatakan, pimpinan tegas dalam setiap  penyampaiannya bahwa tidak akan ada parasit dalam institusi Polri.

Sehingga akan dilakukan penindakan bagi anggota yang melanggar.

Oknum tersebut diberikan sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada Senin malam 11 Agustus 2025. Namun ia melakukan banding.

Sementara itu, proses hukum atas laporan KDRT yang diajukan korban masih terus bergulir.

Istri dari oknum Polairud Bripka Ry, Selva Yesica mengatakan, dirinya merasa laporan dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya tidak ditangani serius oleh penyidik Polda Lampung.

Selva mengamuk dan melakukan aksi protes saat sidang etik berlangsung di ruang sidang Bid Propam Polda Lampung.

“Saya merasa kecewa terhadap aparat penegak hukum Polda Lampung yang menangani perkara KDRT yang saya alami pada Senin (11/8/2025). 

Ia menilai penanganan perkara KDRT yang dialaminya berjalan berlarut-larut tanpa kepastian hukum.

“Saya melaporkan suami saya ke Polda Lampung sejak 2023 lalu kasus KDRT, namun hingga kini belum ada kepastian hukumnya,” ujar Selva. 

Korban bersama dengan oknum polisi tersebut menjalani pernikahan awalnya semula berlangsung harmonis.

“Jadi sebulan setelah menikah hubungan kami mulai dipenuhi pertengkaran, pada September 2022 saya mulai merasakan perlakuan kasar,” ungkapnya.

Ia mengatakan, suaminya tersebut saat ditanyakan terkait nafkah dan gaji justru marah besar.

“Wajah saya diolesi sambal hingga saya sakit, dengan puncak kekerasan terjadi pada Mei 2023. Hanya karena masalah bumbu dapur, suami saya saat pulang diduga dalam keadaan mabuk melakukan penganiayaan kepada saya,” kata Selva. 

Hingga dirinya mendapatkan ancaman dengan pistol berisi enam peluru tersebut, dirinya ketakutan dan berusaha melarikan diri. 

“Saya juga mendapat cekikan dan pukulan bahkan ketika mencoba kabur ke jalan raya saya tetap dikejar sambil menodongkan senjata api tersebut. Aksi tersebut turut disaksikan oleh paman saya,” kata Selva. dilansir dari situs resmi tribun lampung co.id.

Pemain bass band .Feast, Fadli Fikriawan alias Awan ramai dibicarakan di media sosial usai meluapkan amarahnya kepada oknum aparat kepolisian di tengah konser. Momen ini tersaji di hari pertama panggung RI Fest 2025, yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Semula, aksi panggung berjalan lancar. Namun .Feast mendadak berhenti sejenak saat Awan menegur keras tindakan dugaan represif yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap penonton.

Di beberapa video yang viral di media sosial, para penonton awalnya terlihat sedang moshing menikmati penampilan .Feast. Salah satu di antara mereka ada yang membawa bendera hitam bergambar simbol dari serial anime populer, One Piece.

“Saya lihat dari ujung mata saya, orang moshing biasa saja bawa bendera One Piece, itu nggak usah dipukuli kali, Pak,” seru Awan dari atas panggung.

Saat itu, Awan menyayangkan tindakan aparat yang dinilainya berlebihan. Menurutnya, aksi penonton adalah sebuah ekspresi kegembiraan yang tidak seharusnya ditanggapi dengan kekerasan.

“Biasa aja dong, lo dibayar juga pakai duit duit mereka (masyarakat sipil). Orang moshing biasa saja. Lo yang loreng-loreng juga sama. Biasa saja. Tenang saja, pak. Ente masih muda, tahu ane,” seru Awan.

“Enggak usah dipukulin, lo juga dibayar pakai duit mereka, orang moshing biasa aja,” lanjut Awan.

Dalam beberapa video yang beredar, suasana konser sempat hening sejenak menyusul teguran keras dari Awan. Musisi tersebut sempat melontarkan sindiran kepada aparat yang terlibat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun penyelenggara RI Fest 2025 terkait insiden tersebut. dilansir dari situs resmi kumpuran co.id.

Minggu (27/7) pagi yang tragis bagi Muhammad Iqbal Risanta. Pelajar kelas XII SMK itu tewas tertabrak mobil dinas Dit Samapta Polda Kalsel saat naik motor sendirian.

Kecelakaan terjadi di Jalan Ahmad Yani Kilometer 21, Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru sekitar pukul 07.00 WIB. Lokasinya tak jauh dari rumah korban.

Hendak Sterilisasi Gereja

Berdasarkan keterangan polisi, mobil dinas Polda Kalsel tersebut ditumpangi empat orang anggota. Tim sedang dalam perjalanan menuju kegiatan sterilisasi gereja di Banjarmasin.

“Mobil Dinas Dit Samapta Polda Kalsel yang ditumpangi empat orang anggota dalam perjalanan menuju lokasi pengamanan kegiatan sterilisasi gereja di Banjarmasin,” kata Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Adam Erwindi, Minggu (27/7/2025).

Motor Pindah Lajur Mendadak

Sampai di TKP, motor yang dikendarai oleh korban tiba-tiba berpindah lajur yang diperkirakan akan belok di u-turn. Namun korban tidak memberikan tanda, sehingga mobil dinas tak sempat menghindar.

“Pada saat berbelok korban tidak menggunakan lampu sein dan tertabrak oleh Mobil K9 (Dit Samapta Polda Kalsel). akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia di tempat,” tutur Adam.

Masih Pelajar, Tak Punya SIM

Pihaknya sudah bertemu dengan keluarga korban untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa. Dari keterangan pihak keluarga, korban menyebutkan jika korban baru belajar sepeda motor dan belum memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Diketahui bahwa korban merupakan pelajar di SMK 1 Gambut, Kabupaten Banjar.

“Pihak keluarga juga menyampaikan bahwa korban memang baru belajar sepeda motor dan belum memiliki SIM,” ujarnya.

Polda Usut Jika Ada Kelalaian

Polda Kalsel juga berjanji akan mengusut kasus kecelakaan tersebut. Pihaknya akan mengambil langkah tegas jika ada kelalaian anggota saat melaksanakan tugas.

“Jika dalam pemeriksaan ditemukan kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, Polda Kalsel akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya. dilansir dari situs resmi detik co.id.

Sebuah video yang beredar luas di YouTube sejak awal Agustus 2025 memicu polemik besar di kalangan masyarakat Indonesia, terutama umat Islam. Rekaman tersebut, menurut keterangan sejumlah kanal pengunggah, memperlihatkan Brigjen (Purn) Ahmad Nurwakhid—seorang purnawirawan TNI yang dikenal vokal dalam isu keagamaan—diduga memberi dukungan terbuka kepada organisasi Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS). 

Dalam video itu, Nurwakhid terlihat menyampaikan pernyataan yang oleh sebagian pihak dinilai sebagai sindiran terhadap Front Persatuan Islam (FPI) dan para habaib. Pandangan tersebut dianggap oleh pihak yang menentang sebagai bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah umat.

Isu ini menjadi kian panas karena PWI-LS, yang menurut klaim pendirinya berlandaskan nilai perjuangan Walisongo, telah tercatat oleh berbagai sumber terlibat dalam sejumlah bentrokan, termasuk peristiwa di Pemalang pada Juli 2025. 

Sejumlah analis memperingatkan, keterlibatan tokoh militer purnawirawan dalam memberikan dukungan kepada kelompok dengan rekam jejak konflik berpotensi memperburuk ketegangan sosial, di tengah upaya pemerintah menjaga harmoni antar ormas Islam. 

Di sisi lain, desakan datang dari masyarakat agar aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan Nurwakhid dengan dasar Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait ujaran kebencian dan hasutan.

Latar Belakang Dugaan Dukungan Nurwakhid terhadap PWI-LS

Kontroversi ini bermula dari sebuah video yang diunggah pada 4 Agustus 2025. Dalam rekaman itu, menurut narasi pengunggah, Nurwakhid sedang berbicara di acara yang diasosiasikan dengan PWI-LS. Ia mengulang pandangan kritis terhadap FPI, serupa dengan pernyataannya pada Maret 2021 yang terekam dalam arsip publik militer: “FPI hanyalah proksi manipulator agama.”

Pernyataan tersebut kini, menurut sejumlah pengamat politik, dikaitkan dengan dugaan bahwa Nurwakhid mendukung PWI-LS—kelompok yang menurut pernyataan pengurusnya secara terbuka menolak kehadiran Habib Rizieq Shihab dalam acara keagamaan. 

Dugaan “bekengi” ini mencuat di tengah riwayat konflik antara PWI-LS dan FPI, yang menurut catatan beberapa pihak telah berlangsung sekitar 2,5 tahun.

Bentrok terbaru dilaporkan terjadi pada 23 Juli 2025 di Desa Pegundan, Pemalang, Jawa Tengah, saat tabligh akbar yang menghadirkan Habib Rizieq. Berdasarkan kesaksian Ahmad (50), warga setempat, kericuhan berlangsung sekitar 15 menit. 

Ia menuturkan bahwa massa PWI-LS berbaju hitam mencoba membubarkan acara, sementara massa berbaju putih—yang ia sebut kemungkinan dari FPI—mengejar balik. Insiden ini, menurut keterangan saksi, menyebabkan lima orang luka berat, termasuk korban sabetan senjata tajam dan patah tulang, yang harus dirawat intensif.

Dugaan dukungan Nurwakhid juga dikaitkan oleh beberapa pihak dengan pernyataan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman pada akhir 2024. Dudung, dalam wawancara di Cokro TV, mengutip penelitian KH Imaduddin Utsman yang menyatakan bahwa nasab habaib tidak tersambung kepada Nabi Muhammad. “Berdasarkan survei dan penelitian akademis, terbukti nasab habaib tidak tersambung kepada Rasulullah,” kata Dudung pada Desember 2024.

Pandangan ini dianggap sebagai pengamat memperkuat posisi PWI-LS—organisasi yang didirikan pada 29 Agustus 2023 di Buntet, Cirebon—yang mengusung misi “melawan narasi radikalisme transnasional” dan dalam berbagai pernyataan pengurusnya memusuhi kelompok habaib Ba Alawi. 

KH Muhammad Abbas Billy Yachsi (Gus Abbas), selaku pendiri, dalam deklarasi 6 Oktober 2023 di Cilacap menegaskan ingin “mengembalikan kemurnian Islam Nusantara dari narasi provokatif.”

Data lapangan dari sejumlah sumber menunjukkan, PWI-LS kerap menyerukan penolakan habaib dengan narasi “pribumi vs imigran Yaman”. Hal ini oleh kalangan peneliti sosial dipandang sebagai indikasi diskriminasi berbasis etnis. 

Sebuah informasi yang beredar di media sosial pada 3 Agustus 2025 menyebut PWI-LS menyerukan pengambilalihan tanah milik habaib oleh pribumi—namun klaim tersebut, menurut keterangan tim Siber Polri, masih dalam proses verifikasi. 

Seorang sumber internal Mabes Polri yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan pada 4 Agustus 2025 bahwa apabila terbukti mengandung unsur hasutan, tindakan tersebut akan diproses sesuai UU ITE dan KUHP. dilansir dari situs resmi republik depok co.id.

Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Konara Enumbi yang diduga sebagai pelaku penembakan terhadap anggota Polres Puncak Jaya Brigpol Ronald Enok pada 21 Januari 2025.

Kasatgas Ops Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengatakan penangkapan terhadap Konara Enumbi dilakukan pada sebuah honai di Kampung Usir Depan, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Jumat (15/8/2025) sekitar pukul 10.40 WIT.

Menurutnya, Konara Enumbi merupakan anggota KKB Distrik Yambi di bawah pimpinan Tengah Mati Enumbi selaku panglima Kodap Yambi.

Konara Enumbi diduga sebagai penembak yang menewaskan Brigpol Ronald Enok di Kampung Lima-lima, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya.

Saat menangkap Konara Enumbi, personel Satgas Damai Cartenz menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu sepeda motor Yamaha Vixion 150, satu noken kepala, satu jaket coklat, dan tiga bungkus pinang. 

“Saat ini masih diperiksa secara intensif di Mapolres Puncak Jaya di Mulia,” kata Faizal dikutip dari Antara, Sabtu (16/8/2025).

Satgas Damai Cartenz, lanjut dia, akan terus mengejar dan menindak tegas para pelaku tindak kekerasan bersenjata di Papua.

“Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan bersenjata akan dilakukan tanpa memberi ruang bagi pelaku yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat serta aparat di Tanah Papua,” ujar Faizal. dilansir dari situs resmi realita co.id.

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk mengatur ketentuan syarat minimal calon anggota kepolisian ditingkatkan menjadi sarjana strata satu (S1). Hal itu tertuang dalam perkara Nomor 133/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh advokat bernama Leon Maulana Mirza Pasha, serta mahasiswa bernama Zidane Azharian Kemalpasha.

Mereka menguji konstitusionalitas norma Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Para penggugat itu mengatakan peningkatan batas minimum pendidikan calon anggota polisi dapat mengerek kinerja polisi, terutama dalam pemahaman hukum.

Saat ini, batas minimum seseorang untuk menjadi anggota polisi yakni paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat. Para pemohon menilai batasan ini melemahkan kredibilitas kepolisian, sehingga perlu ditingkatkan.

“Keberadaan norma yang terlalu longgar dalam menetapkan syarat pendidikan ini akan menurunkan standar kualitas rekrutmen, memperluas celah inkompetensi struktural, dan menormalisasi praktik-praktik pelayanan yang tidak profesional,” kata pemohon dalam permohonan Perkara 133/2025, dikutip Rabu (13/8).

Para pemohon menilai perlunya peningkatan batas minimum karena tamatan SMA belum memiliki kematangan intelektual, pemahaman sistemik, serta belum berpikir kritis.

Menurut pemohon, lulusan SMA jugq dinilai belum dapat menghadapi situasi lapangan yang kompleks. Terlebih jika bersinggungan dengan pertimbangan etika, hukum, dan sosial.

“Kondisi ini menyebabkan ketidaksiapan dan kurangnya kematangan intelektual yang berdampak pada ketidaktepatan atau kekeliruan dalam penerapan hukum,” katanya.

Para pemohon membandingkan syarat minimum masuk polisi dengan institusi lainnya. Mereka mengatakan profesi hakim dan jaksa mengharuskan syarat minimum sarjana.

Para pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Kepolisian inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat”.dilansir dari situs resmi katadata co.id.