Police Story

Seorang anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Gowa, Sulawesi Selatan, berinisial Bripka EF, menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut, Bripka EF diduga meminta uang sebesar Rp150.000 dari seorang pengendara motor wanita yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Aksi tersebut terekam dan menyebar luas sejak 27 Mei 2025.

Peristiwa dugaan pungutan liar (pungli) itu terjadi di Jalan Poros Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Dalam video yang beredar, terlihat adanya interaksi tawar-menawar antara oknum polisi dan pengendara.

Sang pengendara awalnya meminta agar tidak ditilang, namun akhirnya menyerahkan sejumlah uang yang disebut sebagai “titipan denda tilang”.

Diperiksa Propam dan Langsung Dinonaktifkan

Menanggapi video viral tersebut, Kepolisian Resor Gowa langsung mengambil langkah tegas. Bripka EF langsung diperiksa oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Gowa. Pemeriksaan ini dilakukan segera setelah laporan dugaan pelanggaran prosedur masuk ke pihak kepolisian.

“Yang bersangkutan yakni Bripka EF telah kami periksa, kami amankan, dan telah kami berikan sanksi berupa dinonjobkan dari anggota Satlantas karena melakukan perbuatan tidak sesuai SOP,” kata Kasi Propam Polres Gowa, AKP Wahab, Kamis (29/5/2025).

Menurut AKP Wahab, sanksi nonjob tersebut diberikan sebagai langkah awal untuk mencegah potensi pelanggaran lebih lanjut dan menjaga integritas satuan. Bripka EF juga saat ini dalam status penahanan oleh Propam sebagai bagian dari proses penyelidikan lebih lanjut.

Video Viral Menjadi Bukti Awal Dugaan Pelanggaran

Dalam rekaman video yang menjadi dasar penyelidikan, tampak Bripka EF berdialog dengan seorang pengendara wanita yang kemudian menyerahkan uang Rp150.000.

Uang itu disebut-sebut sebagai “titipan denda tilang”, meskipun prosedur semacam itu tidak dibenarkan dalam standar operasional penindakan tilang di Indonesia.

Video tersebut direkam oleh rekan dari pengendara wanita yang tidak terima dengan perlakuan oknum polisi tersebut.

Aksi perekaman diduga dilakukan secara spontan karena situasi dianggap tidak adil oleh pihak pelanggar.

Respons Pimpinan Polres Gowa

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Gowa, Iptu Bahrul, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan investigasi kepada Unit Propam. Ia menyebut bahwa setiap bentuk penyimpangan akan ditindak secara adil dan transparan sesuai aturan internal kepolisian.

“Kasus dugaan pungli ini telah kami serahkan ke Unit Propam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya singkat.

Tindakan ini menunjukkan komitmen Polres Gowa dalam menjaga profesionalitas dan akuntabilitas anggotanya di lapangan.

Kasus ini juga menjadi pengingat bagi seluruh personel kepolisian agar senantiasa bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur,  dilansir dari situs resmi pojok baca co.id.

Kuasa hukum dari warga berinisial Y (34), MA (41), dan SL (41) melaporkan kasus pengeroyokan yang dialami kliennya diduga dilakukan oknum anggota TNI ke Polda Metro Jaya. Insiden itu terjadi di kawasan Kecamatan Cilodong, Kota Depok, pada Sabtu (31/5).

Laporan itu diterima SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor 

STTLP/B/1074/V/2025/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA. Dalam laporan itu, pelaku disebut sebanyak 7 orang. 

Awal Kasus Versi Pengacara

Kuasa Hukum Korban, Army Mulyanto, mengatakan kasus bermula ketika salah seorang pelaku yang belum diketahui identitasnya datang ke sebuah supermarket bersama seorang wanita dengan menggunakan motor tanpa mengambil karcis parkir. Motor pelaku kemudian di parkirkan di bagian lobi supermarket.

Petugas sekuriti menegur pelaku agar mengambil karcis parkir. Namun, pelaku tak terima dan langsung keluar minimarket sambil menantang. Ketika didatangi keluar, pelaku langsung memukul korban. Perkelahian terjadi.

“Sempat ada kalimat ‘Lu tunggu ntar, gua bawa sekompi’,” kata Army ketika dikonfirmasi pada Minggu (1/6).

Perkelahian sempat dilerai. Namun, wanita yang sedang bersama pelaku tiba-tiba menghubungi seseorang. Tak berselang lama, datang sekitar 7 orang yang diduga teman dari pelaku tanpa basa-basi langsung mengeroyok korban.

“Masuk ke dalam hajar langsung, udah target,” ujar dia.

Usai mengeroyok tiga korban, para pelaku melarikan diri ke arah markas TNI di Cilodong. Akibat kejadian itu, dua korban menderita luka berat dan satu korban menderita luka ringan. Mereka sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

“Langsung kabur (pelaku) ke arah Kostrad Cilodong,” kata dia.

TNI Selidiki

Sementara itu, Dandim 0508 Depok, Kolonel Inf. Iman Widhiarto, memastikan kasus itu sedang diselidiki.

“Sementara masih kami dalami bersama Polres. Mohon bersabar dulu ya,” ujar dia.  dilansir dari situs resmi kumparan co.id.

Polres Hulu Sungai Tengah di Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapati 6 personel positif mengkonsumsi narkoba. Kepastian itu mereka peroleh setelah jajaran Polres Hulu Sungai Tengah turun sampai ke polsek-polsek. Kini 6 polisi aktif itu mendapat sanksi pembinaan, salah satunya adalah salat 5 waktu. 

Dikutip dari pemberitaan Radar Banjarmasin pada Senin (26/5), Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Jupri JHP Tampubolon  telah menyampaikan laporan kepada Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan. Dia menyampaikan bahwa pihaknya sengaja turun ke polsek-polsek di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah.

”Setelah ada anggota polsek yang tertangkap Badan Narkotika Nasional (Provinsi) Kalsel, kami aktif turun ke polsek-polsek melakukan tes urin, kami temukan enam anggota positif narkoba,” jelasnya.

AKPB Jupri menyatakan bahwa 6 anak buahnya itu sudah mendapat sanksi. Yakni pembinaan selama 14 hari di bawah pimpinan dan pengawasan kapolres serta wakpolres. Mereka diberi helm dan ransel untuk rutin melaksanakan apel pagi dan siang. Tidak hanya itu, mereka juga di-push agar bisa melaksanakan olahraga tiga kali dalam sehari.

”Pembinaan rohani wajib melaksanakan salat lima waktu di musala dengan pengawasan ketat,” jelasnya.

Atas laporan tersebut, Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan menyatakan bahwa dirinya memberi atensi khusus terkait anggota polisi yang menggunakan atau terlibat dalam jaringan narkoba. Dia ingin mereka mendapat sanksi yang berat dan tegas. 

”Arahan pimpinan mereka kita proses dan akan diberikan sanksi berat kepada mereka. Khusus anggota yang tertangkap BNN Kalsel, saya minta kepala BNN memproses sampai ke pengadilan,” kata dia.

Tidak hanya itu, Irjen Rosyanto juga memberi perhatian pada Desa Kundan di Kecamatan Hantakan yang memiliki stigma negatif sebagai sarang narkoba. Dia meminta Polres Hulu Sungai Tengah menghilangkan dan mengubah stigma tersebut. 

”Saya perintahkan ini menjadi program kapolres, merubah desa tersebut dan menghilangkan pengguna narkoba di Desa tersebut. Apabila perlu Polda siap membantu,” tegasnya.  dilansir dari situs resmi jawapos  co.id.

Enam anggota Polres Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, positif menggunakan narkotika. Hasil ini diperoleh dari tes urine mendadak,  dalam rangka paya bersih-bersih dan evaluasi internal jajaran kepolisian.

Kapolres HST, AKBP Jupri JHP Tampubolon, menjelaskan bahwa pendekatan baru diterapkan dengan cara turun langsung ke seluruh polsek bersama tim Propam dan satuan kerja. “Saat saya pertama menjabat, hasil tes urine bersih, tapi kemudian kami mengubah pendekatan dengan inspeksi langsung, dan dari situlah ditemukan enam anggota terindikasi menggunakan narkoba,” katanya, Minggu (25/5/2025).

Kapolres menegaskan tidak akan ada toleransi terhadap penyimpangan tersebut. Sebagai sanksi awal, keenam anggota tersebut kini tengah menjalani pembinaan sosial dan rohani selama 14 hari di bawah pengawasan langsung Kapolres dan Wakapolres.

“Kami tidak segan-segan memberikan sanksi. Tidak boleh ada ruang bagi anggota yang menyalahgunakan narkoba, apalagi terlibat sebagai pengedar,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, yang melakukan kunjungan kerja ke Polres HST di Barabai pada Sabtu (24/5/2025), memberikan dukungan penuh atas langkah tegas tersebut. “Kami siap bersinergi dengan BNNP dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan serta pembiayaan tes rutin ini,” katanya.

Bagi anggota yang melanggar, proses hukum dan sanksi berat akan dijatuhkan. Kami tidak segan memberikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). “Masih banyak anak muda di luar sana yang layak menjadi polisi,” kata Rosyanto.

Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh personel kepolisian di Kalimantan Selatan dan daerah lain. Agar tetap menjunjung tinggi integritas, menjauhi narkoba, serta menjaga kehormatan institusi.  dilansir dari situs resmi rri co.id.

Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan terbitnya Perpres ini, anggota kejaksaan beserta keluarganya akan mendapat perlindungan dari TNI.

Perpres itu, yang terdiri atas 6 bab dan 13 pasal, ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu (21/5/2025), kemudian diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam Perpres itu, jaksa beserta keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara yang nantinya diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Pasal 4 Perpres No. 66/2025 mengatur perlindungan negara untuk jaksa dan Kejaksaan diberikan oleh Polri dan TNI. Kemudian, Pasal 5 dan Pasal 6 merinci pelindungan negara yang diberikan khusus oleh Polri kepada jaksa.

Pasal 5, yang terdiri atas tiga ayat, lengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Perlindungan negara yang dilakukan oleh Polri diberikan kepada jaksa dan/atau anggota keluarga; 2. Anggota keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan dari jaksa; 3. Dalam memberikan pelindungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polri dapat berkoordinasi dengan instansi lain.

Sementara itu, Pasal 6 Perpres No. 66/2025 berbunyi sebagai berikut: Pelindungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk pelindungan atas keamanan pribadi, tempat tinggal, tempat kediaman baru atau rumah aman, harta benda, kerahasiaan identitas, dan/atau bentuk pelindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Dalam Perpres yang sama, Pasal 8 dan Pasal 9 mengatur pelindungan negara yang diberikan oleh TNI kepada Kejaksaan dan pengawalan jaksa.

Pasal 9, yang terdiri atas dua ayat, lengkapnya sebagai berikut: 1. Pelindungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk: (a) pelindungan terhadap institusi Kejaksaan, (b) dukungan dan bantuan personel TNI dalam pengawalan jaksa saat menjalankan tugas dan fungsi, dan/atau (c) bentuk pelindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersifat strategis; 2. Bentuk pelindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hal yang berkaitan dengan kedaulatan dan pertahanan negara.

Dalam Perpres tersebut, ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan negara yang diberikan oleh Polri terhadap jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara untuk ketentuan lebih lanjut pelindungan negara yang diberikan oleh TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan bersama-sama oleh Jaksa Agung dan Panglima TNI.

Kemudian, Pasal 11 Perpres No. 66/2025 mengatur soal sumber dana dalam pelindungan negara baik yang diberikan oleh Polri maupun TNI kepada Kejaksaan dan jaksa. Biaya-biaya yang muncul itu dibebankan seluruhnya kepada anggaran Kejaksaan dalam APBN. Namun, untuk pelindungan yang diberikan Polri, anggarannya juga bisa diperoleh dari sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari itu, pelindungan negara yang berhak diterima oleh jaksa itu hanya akan diberikan manakala ada permintaan dari Kejaksaan. Di samping soal pelindungan, Perpres No. 66/2025 juga mengatur ketentuan lain, terutama terkait kerja sama Kejaksaan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Pasal 12 Perpres No. 66/2025 lengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kejaksaan dapat melakukan kerja sama dengan BIN dan BAIS; 2. Kerja sama dilakukan dalam bentuk paling sedikit pendidikan dan pelatihan, dan/atau pertukaran data dan informasi; 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama ditetapkan bersama oleh Jaksa Agung dan Kepala BIN/Panglima TNI sesuai dengan kewenangannya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan ucapan terima kasih atas penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 terkait dengan pelindungan kepada jaksa yang diteken oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kami bersyukur dan berterima kasih atas begitu besarnya perhatian dan dukungan negara melalui Bapak Presiden dan Pemerintah bagi institusi kejaksaan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Mantan Kajati Papua Barat itu mengatakan bahwa sejatinya kejaksaan telah bekerja sama dengan TNI, Polri, dan lembaga lainnya dalam hal pelindungan bagi jaksa. Kendati demikian, menurut dia, keberadaan perpres ini akan menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan pelindungan bagi jaksa dan keluarganya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ia juga berharap kehadiran perpres ini akan menghentikan perbedaan pendapat terkait berhak atau tidaknya suatu institusi memberikan pelindungan.

“Peraturan ini lebih menegaskan bahwa tidak perlu lagi berbeda pandang apakah suatu lembaga dapat memberikan pelindungan atau tidak kepada jaksa,” ucapnya. dilansir dari situs resmi republika co.id.

Moses (22), pria asal Ngagel, Wonokromo terpaksa harus berurusan dengan hukum karena mengaku sebagai perwira polisi. Ulahnya ini memakan korban seorang anggota polisi dari Polres Probolinggo.

“Pelaku mengaku menjadi polisi dan berdinas di Polda Jatim berpangkat AKP (Ajun Komisaris Polisi),” kata Kapolsek Tegalsari Kompol Rizki Santoso, Rabu (21/5/2025).

Rizki menuturkan tersangka ditangkap setelah korban melapor. Dari laporan itu, tersangka kemudian dibekuk di tempat kosnya di Bratang Gubeng Surabaya.

Dari hasil pemeriksaan, modus penipuan yang dilakukan mengaku bisa memutasi pada korban yang ingin mutasi dinas dari Probolinggo ke Lamongan. Namun syaratnya, korban harus menyerahkan sejumlah uang.

“Korban anggota Polres Probolinggo yang terperdaya penawaran pelaku bisa memutasi korban dari Polres Probolinggo ke Lamongan,” paparnya

Selain mengamankan tersangka, lanjut Rizki, pihaknya juga menyita empat hingga lima pakaian dinas polisi. Pakaian tersebut yakni Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri hingga Polda Jatim.

Menurut Rizki, pakaian dinas polisi tersebut didapat dari membeli lewat online dan penjahit. Saat ini, pihaknya masih terus mengembangkan kasus polisi gadungan tersebut.

Rizki juga mengimbau agar pada masyarakat untuk melapor kepada pihaknya jika merasa menjadi korban tersangka. Sebab tak menutup kemungkinan masih ada korban lain yang belum melapor. dilansir dari situs resmi detik co.id.

Sosok wanita bernama Celeste Anastasya yang diduga asisten pribadi (aspri) pengacara kondang Hotman Paris mendadak jadi perbincangan hangat di media sosial X dan Instagram. Hal ini seusai dia membagikan unggahan yang menunjukkan dirinya dikawal patwal saat menembus jalan padat.

Unggahan tersebut pertama kali viral lewat akun X @kowalskuy yang memperlihatkan Celeste menaiki mobil yang dikawal polisi melewati jalur.

Yang membuat netizen makin geram, dalam unggahannya di akun @celeste_natt, Celeste menyebut alasan penggunaan patwal adalah karena dirinya terlambat janji untuk perawatan kuku atau nail art.

“Telat janji temu kuku,” tulisnya singkat dalam unggahan.

Tindakan wanita diduga aspri Hotman Paris ini langsung menuai respons negatif dari pengguna media sosial. Banyak yang menilai tindakan wanita diduga aspri Hotman Paris ini yang menggunakan pengawalan untuk kepentingan pribadi seperti ke salon sangat tidak pantas.

Beberapa komentar bernada sindiran pun bermunculan. “Kemarin pacaran ke puncak dikawal, sekarang ke salon juga. Kocak banget,”@ftryyyy.

“Lulus jadi polisi cuma buat nganterin ibu-ibu ke salon?” tambah @robotbera

“Paling ilfeel lihat perempuan begini. Demi pamer, pakai mobil dinas segala,” tulis @nicholasmartua.

“Kelakuan norak, nail art-nya juga norak,” tulis @barengapp

Perbuatan wanita diduga aspri Hotman Paris ini kembali memicu diskusi tentang penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, dan menjadi sorotan publik. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan melakukan mutasi sejumlah pejabat di Polres Kampar menyusul adanya insiden sebelas tahanan kabur. Melalui Surat Telegram Nomor ST/409/V/KEP./2025 tertanggal 18 Mei 2025, Herry resmi melakukan mutasi sejumlah pejabat Polres Kampar sebagai bentuk tanggung jawab institusi dan penegakan disiplin internal.

Wakapolda Riau Brigjen Jossy Kusumo menyebut bahwa langkah ini merupakan komitmen tegas pimpinan untuk menjaga profesionalisme, akuntabilitas, dan soliditas organisasi Polri.

Khususnya di tengah krisis kepercayaan akibat kelalaian fatal tersebut. “Tidak ada ruang untuk kelalaian. Organisasi harus tetap berjalan, publik tetap harus dilayani. Komando di lapangan tidak boleh kosong,” ujar Brigjen Jossy dalam siaran persnya, Senin (19/5). Dalam mutasi ini, sejumlah pejabat strategis yang dinilai paling bertanggung jawab digeser, mereka adalah:

Kompol Rifendi, Kabag Ops Polres Kampar, dimutasi ke Polda Riau sebagai Kaur Produk Kreatif Subbid Multimedia Bid Humas. Posisi Kabag Ops kini dijabat oleh Kompol Romi Irwansyah dari Ditreskrimsus Polda Riau.

AKP Era Maifo selaku Kasat Resnarkoba Polres Kampar, juga diganti. Penggantinya adalah AKP Markus Timbul Sinaga dari Polresta Pekanbaru.

Untuk memperkuat pengawasan tahanan, Ipda Hazli Murham ditunjuk sebagai pejabat yang diarahkan menjadi Kasattahti Polres Kampar. Brigjen Jossy menegaskan mutasi ini bukan semata rotasi tetapi merupakan langkah strategis manajerial dan bagian dari evaluasi menyeluruh atas insiden kaburnya para tahanan.

Polda Riau tidak akan ragu melakukan penindakan terhadap kelalaian internal.

“Setiap pejabat harus siap bekerja dengan patuh, profesional, dan memahami arah kebijakan institusi. Kita tidak akan toleransi terhadap kelalaian yang membahayakan nama baik institusi,” tegasnya. Polda Riau memastikan proses pemeriksaan oleh Bidpropam Polda Riau terus berjalan.

Dalam waktu dekat, evaluasi total sistem pengamanan ruang tahanan juga akan dilakukan, guna mencegah insiden serupa terulang.

“Kami pastikan insiden ini tidak akan berlalu tanpa tindakan. Polri harus tetap menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat dan menjaga kepercayaan publik,” tuturnya. dilansir dari situs resmi jpn co.id.

Petugas Bea dan Cukai Batam bersama TNI AL menggagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal bernilai miliaran rupiah di pelabuhan Punggur Batam, Kepulauan Riau.

Total rokok tanpa cukai yang diamankan sebanyak 3,5 juta batang rokok atau 309 ton dengan berbagai merek seperti Manchester Double Drive, Rave Ice Menthol, HD Classic, dan Ofo Bold. Rokok ilegal itu, rencananya akan diselundupkan ke Tanjungpinang menggunakan kapal roro melalui pelabuhan Punggur Batam.

“Iya benar, kita lakukan penindakan muatan rokok tanpa cukai,” Kata Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan Bea Cukai Batam, Evi Octavia, saat dikonfirmasi Minggu (18/5).

Lebih lanjut, dia mengatakan penindakan itu dilakukan petugas pada Kamis (15/5) lalu. Petugas mencurigai muatan yang diangkut truk untuk penyeberangan di pelabuhan Punggur Batam. Setelah diperiksa petugas, ternyata berisi rokok tanpa dilengkapi dokumen resmi dan tanpa pita cukai. Rokok ilegal yang disita petugas, ditaksir mencapai Rp 5,3 miliar dan kerugian negara sekitar Rp 2,67 miliar.

“Diperkirakan kerugian negara sekitar Rp2,67 miliar akibat rokok ilegal yang kita sita ini,” ujarnya.

Evi juga mengklarifikasi terkait pemberitaan di media dan media sosial tentang Truk TNI – AL mengangkut rokok tanpa pita cukai. Menurut Evi informasi tersebut tidak benar.

Menurut Evi, kejadian sesungguhnya yaitu Truk TNI – AL mengangkut barang bukti tersebut untuk dibawa ke Kantor Bea Cukai.

“Terkait berita yang beredar dugaan Bea Cukai menahan Truk TNI – AL mengangkut rokok tanpa pita cukai itu tidak benar adanya. Melainkan kejadian yang sesungguhnya yaitu Truk TNI – AL mengangkut barang bukti tersebut untuk dibawa ke Kantor Bea Cukai. Dikarenakan ditemukan barbuk tersebut tanpa pemilik, sehingga langsung dibawa oleh Truk TNI – AL untuk diangkut,” kata Evi.

Ia juga menambahkan, bahwa selama ini pihak TNI khususnya, TNI – AL dan Bea Cukai selalu bersinergi dalam operasi penyelundupan barang ilegal yang terjadi di pelabuhan Punggur, Kota Batam.

Atas temuan barang bukti yang tersebut, Bea Cukai telah menerbitkan Surat Bukti Penindakan, menyusun Laporan Pelanggaran (LP) dan menyerahkan kasus ini ke Seksi Penyidikan KPU BC Tipe B Batam untuk proses hukum lebih lanjut. Rokok ilegal tersebut diduga melanggar: UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

“Bea Cukai Batam dan TNI – AL tetap akan berkolaborasi untuk berkomitmen dalam memerangi peredaran barang ilegal dan memastikan akan diadakan gaktibkum secara terus menerus di wilayah Batam,” ujarnya. dilansir dari situs resmi cnn co.id.

Satu Anggota Polisi Polres Trenggalek melepas baju dinasnya dengan status Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) atau dipecat. Sebab, homoseksual atau penyuka sesama jenis.

Kapolres Trenggalek, AKBP Ridwan Maliki menuturkan Bripda LQ melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma, baik itu norma agama maupun sosial.

“Karena melanggar perbuatan tersebut, akhirnya dilakukan penyelidikan oleh Paminal Polda Jatim, kemudian setelah terbukti akhirnya disidangkan oleh Bidpropam Polda Jatim,” kata Ridwan.

Upacara PTDH Bripda LQ itu berlangsung di Polres Trenggalek Selasa (06/05/2025) lalu. Dalam upacara itu, Bripda LQ tidak hadir secara langsung atau in absentia.

Kasus tersebut bermula dari pengembangan kasus disorientasi seksual anggota lain yang ternyata Bripda LQ juga terlibat di dalamnya. Ridwan menegaskan, perbuatan pelaku dilakukan mulai satu tahun yang lalu.

“Kami tidak tahu persis berapa kali melakukan karena yang bersangkutan tidak mengakui secara keseluruhan tapi yang terbukti dengan salah satu anggota lain itu sekali,” lanjutnya.

Menurut Ridwan, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Bripda LQ sebenarnya sudah sering disosialisasikan kepada anggota

Jika seorang anggota melakukan atau terindikasi kepada pelanggaran tersebut maka ancamannya adalah PTDH.

“Yang bersangkutan, di dalam hasil pemeriksaan terbukti melanggar norma tersebut. Memang sempat banding tapi seluruh rangkaian sudah selesai dan putusan dilakukan di Polda Jatim.”dilansir dari situs resmi jatim update co.id.