Kontradiksi

MARKAS Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Kwitang, Jakarta Pusat masih dikepung massa hingga pagi ini pukul 8.20 WIB, Jumat, 29 Agustus 2025. Puluhan orang terlihat bertahan di depan markas dan terus melontarkan makian kepada aparat Brimob yang berjaga, menjadikan suasana pagi itu tegang sejak awal hari.

“Pembunuh, pembunuh, pembunuh,” kata massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen, mulai dari berjaket, Maxim, Grab, Gojek, hingga yang menggunakan pakaian kaos biasa.

Sejak dini hari, massa mulai berdatangan ke Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Kwitang, Jakarta Pusat, usai seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan, 21 tahun, tewas dilindas kendaraan taktis polisi di kawasan Pejompongan pada Kamis malam, 28 Agustus 2025. Mobil itu tetap melaju meski Affan sudah terkapar, hingga akhirnya ia dinyatakan meninggal setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Selain meneriakkan makian, massa juga melempar batu hingga petasan. Bunyi letupannya menggelegar sepanjang Jalan Kramat Kwitang.

Polisi merespons kepungan itu dengan membentuk barikade di depan gerbang utama Mako Brimob. Sesekali terdengar aparat membalas makian dengan makian, bahkan ada yang tertawa sambil memanggil-manggil massa agar mendekat, seolah menantang bentrok dengan massa.

Sementara itu, sebelumnya Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayor Jenderal Deddy Suryadi bersama puluhan personel TNI datang ke Mako Brimob Kwitang sekitar pukul 2.00. Deddy masuk ke dalam Mako Brimob selama sekitar sepuluh menit kemudian keluar menemui massa di sisi barat.

“Tadi sudah saya sampaikan ke dalam. Intinya pihak kepolisian akan bertanggung jawab,” kata Deddy kepada kerumunan massa.

Namun, pernyataan itu dibalas teriakan massa. Deddy nyaris tak bisa melanjutkan perkataannya karena massa yang terus menyuarakan kekesalannya. Para pengemudi ojol di lokasi tak puas. “Kami tidak percaya penegakkan hukum di Indonesia,” sahut mereka. dilansir dari situs resmi tempo co.id.

Persidangan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Mirzani memunculkan perbedaan keterangan yang tajam.

Sidang ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (28/8/2025).

Dalam persidangan ini, saksi Melvina Husyanti, pemilik Daviena Skincare, mengaku pernah diminta Rp 15 miliar oleh Nikita agar produk miliknya tidak terus diulas negatif. 

Melvina mengklaim pernyataan itu membuatnya merasa tertekan dan berusaha bernegosiasi meski tidak sanggup memenuhi jumlah yang diminta.

Namun, Nikita membantah tuduhan tersebut. Ia menyebut percakapan dengan Melvina tidak bisa dianggap serius dan ia tak pernah menerima sepeser pun uang dari Melvina.

Bintang film “Comic 8” itu bahkan balik mempertanyakan inisiatif tawaran uang yang justru datang dari pihak saksi.

Lantas, bagaimana perbedaan keterangan keduanya disampaikan dalam sidang? 

Melvina tertekan karena ulasan negatif

Dalam sidang, Kamis (28/8/2025), saksi Melvina Husyanti mengaku pernah diminta uang oleh Nikita. 

Ia menilai ulasan negatif terdakwa telah menekan bisnisnya, Daviena Skincare.

“Pada saya itu diminta Rp 15 miliar, mungkin agar produk saya tidak di-review jelek,” kata Melvina di ruang sidang, dikutip dari Kompas.com, Kamis (28/8/2025).

Melvina menjelaskan, dirinya pertama kali menghubungi Nikita atas saran Dokter Oky Pratama usai menerima ulasan negatif terhadap produk Daviena. 

Ia mengaku kala itu panik karena usahanya mulai terhimpit.

“Mohon maaf kalau ada salah, aku lagi kehilangan arah, Kak. Apa yang harus aku lakukan agar tidak dipojokkan lagi,” kata Melvina.

Menurut penuturannya, permintaan pemerasan Rp 15 miliar tidak bisa ia penuhi. 

Ia sempat menawarkan Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar, tetapi Nikita menolak. 

“Cicil aja atau jual Ferrarinya,” ujar Nikita seperti ditirukan Melvina.

Nikita Mirzani membantah minta Rp 15 miliar

Namun, Nikita langsung membantah keras keterangan itu di hadapan majelis hakim. 

Menurut versinya, percakapan tersebut tidak serius karena disertai emotikon.

“Tentang chat yang saya bilang katanya saya minta Rp 15 miliar. Ada emotikon ketawa, di situ tidak bisa menilai itu serius,” kata Nikita Mirzani dilansir dari Kompas.com, Kamis.

Persidangan menjadi panas ketika Nikita mencecar balik Melvina terkait tawaran uang yang disebut datang darinya.

“Waktu Anda menawarkan saya sejumlah uang Rp 3 miliar itu untuk apa? Untuk tutup mulut saya atau untuk apa?” tanya Nikita.

“Ya, agar produk saya tidak disebut-sebut lagi,” sahut Melvina.

Nikita tegaskan tak terima uang dari Melvina

Nikita kemudian menegaskan, ia tidak pernah menerima sepeser pun dari Melvina. 

“Berarti itu inisiatif Anda sendiri ya? Padahal saya di sini jelas-jelas menolak keras dengan saya bilang saya tidak mau dan saya memang tidak pernah menerima uang apa pun dari Anda kan?” tegas Nikita.

Perbedaan keterangan semakin tajam ketika Melvina menyebut ada ucapan Nikita yang membuatnya merasa tertekan.

“Dari kalimat, ‘Jangan sebut saya Nikita Mirzani kalau kamu gak mau berurusan seumur hidup sama saya’. Jadi kalimat itu sangat tertanam di benak saya,” ucap Melvina.

Nikita kembali menegaskan posisinya yang tidak menerima uang dari Melvina. 

“Tapi saya terima enggak uang Anda yang Anda tawari itu?” tanya Nikita lagi.

“Tidak,” jawab Melvina.

Dakwaan jaksa dan kasus sebelumnya

Dalam dakwaan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuduh Nikita melakukan serangkaian tindakan intimidasi lewat akun TikTok @nikihuruhara terhadap pemilik skincare. 

Ia menyebut produk milik Reza Gladys bisa memicu kanker kulit. 

“Kalian tahu enggak, kalian pakai bahan-bahan yang lama-lama, kalian bisa kena kanker kulit…” ujar jaksa Refina menirukan Nikita.

Reza kemudian mengaku menjadi korban uang tutup mulut. 

Lewat asisten Ismail Marzuki, Nikita disebut meminta Rp 5 miliar, meski yang diberikan hanya Rp 4 miliar.

Alasan Melvina hadir sebagai saksi

Melvina sendiri mengaku hadir sebagai saksi karena merasakan motif serupa. 

“Saya bersedia karena saya merasa apa yang dialami Dokter Reza sama seperti yang saya alami karena motifnya sama, berawal dari Dokter Oky,” tuturnya. 

Hingga kini, persidangan kasus pemerasan Rp15 miliar dengan terdakwa Nikita masih berlanjut, dan akan terus menyoroti bukti maupun keterangan saksi berikutnya.dilansir dari situs resmi kompas co.id.

Perdebatan mengenai syarat menjadi pejabat publik, khususnya calon anggota DPR, kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Usulan terbaru menyoroti agar calon anggota DPR memiliki pendidikan minimal S2, skor TOEFL 500, dan kemampuan public speaking yang baik. Usulan ini memicu reaksi beragam dari warganet.

Sebagian mendukung dan bahkan menambahkan syarat tambahan, seperti lulusan universitas top. Namun, sebagian lainnya menilai usulan tersebut diskriminatif dan tidak relevan dengan prinsip demokrasi. Menurut Nur Hidayat Sardini, pengamat politik dari Universitas Diponegoro, syarat akademis tinggi tidak selalu menjamin kapasitas seorang wakil rakyat.

Nur dikutip dari akun Instagram @nowdots mengatakan Inti demokrasi adalah representativitas, bukan sekadar latar belakang pendidikan. Nur menegaskan bahwa meski syarat minimal memang diperlukan, aspek yang lebih penting adalah kapasitas dan integritas calon pejabat.

Seorang wakil rakyat harus mampu menjaring aspirasi publik dan memperjuangkannya secara efektif. Ia menambahkan bahwa banyak tokoh besar berhasil memimpin tanpa latar akademis tinggi, contohnya Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat ke-40.

Selain itu, Nur menyoroti peran pemilih dan partai politik dalam proses demokrasi. Pemilih yang cerdas dan kritis diharapkan mampu menilai kualitas calon wakil rakyat, misalnya dengan tidak lagi memilih pejabat yang terbukti bermasalah pada pemilu berikutnya. Partai politik juga memegang peran penting dalam menyeleksi calon agar memiliki integritas dan kemampuan yang dibutuhkan untuk legistatif

Seiring dengan perdebatan ini, beberapa warganet menekankan pentingnya keterampilan komunikasi dan kemampuan memahami isu publik daripada sekadar gelar akademik. Mereka berpendapat bahwa pengalaman dan rekam jejak seorang calon seringkali lebih relevan dalam menjawab kebutuhan rakyat dibanding nilai TOEFL atau gelar S2.

Diskusi tentang syarat akademis tinggi bagi calon pejabat publik ini menyoroti kontradiksi antara meritokrasi dan representativitas dalam demokrasi.

Di satu sisi, syarat akademis dapat meningkatkan kualitas pejabat, namun di sisi lain, hal ini bisa mengecualikan kandidat yang mampu merepresentasikan aspirasi rakyat.

Perdebatan ini diperkirakan akan terus berlangsung, terutama menjelang pemilu mendatang, saat masyarakat mulai menilai calon legislatif berdasarkan kombinasi kemampuan, pengalaman, dan integritas. dilansir dari situs resmi viva co.id.

Sosok Salsa Erwina belakangan ini mencuri perhatian warganet di media sosial. Dengan lantang, ia menantang Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, untuk debat secara terbuka.

Tantangan ini Salsa sampaikan menyikapi pernyataan Ahmad Sahroni yang merendahkan rakyat. Pelayan publik itu menyebut orang yang menuntut DPR dibubarkan adalah orang tolol sedunia.

Siapa kreator konten Salsa Erwina?

1. Influencer muda dengan segudang prestasi

Salsa merupakan seorang influencer Indonesia yang sekarang tinggal di Aarhus, Denmark. Ia dikenal warganet melalui podcast Jadi Dewasa 101 atau JDW 101. Lewat podcast yang ia bangun tersebut, Salsa banyak membahas tentang tips hidup menuju dewasa, ekspektasi hidup, sampai tips mengatur keuangan.

Sebagai influencer, pemilik nama lengkap Salsa Erwina Hutagalung ini punya banyak prestasi. Ia pernah juara lomba debat internasional di Nanyang University pada 2014. Lalu, menurut pengakuannya, Salsa juga merupakan Mahasiswa Berprestasi 1 Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun yang sama. Salsa juga sempat mewakili Indonesia dalam Lomba Debat Dunia di Berlin 2012 dan sukses melangkah sampai babak quarter final.

2. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan

Dikutip dari akun LinkedIn pribadinya, Salsa meraih gelar sarjana pada 2014 dengan lulus dari jurusan Hubungan Internasional UGM. Dengan raihan IPK 3.80/4.00, Salsa dinobatkan sebagai Best Graduate di jurusan HI UGM. Ia juga berhasil masuk ke daftar 10 Mahasiswa Berprestasi Nasional versi Kementerian Pendidikan pada tahun 2014.

Setelah lulus kuliah, Salsa memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Ia pernah meniti karier di iprice group di Malaysia sebagai Content Marketing Executive. Selama 4,5 tahun, ia berhasil menaiki jenjang karier di perusahaan tersebut hingga jabatan Head of Business Development.

Kini, ia bekerja di perusahaan energi terbarukan asal Denmark bernama Vestas sejak 2022. Ia mencantumkan menjabat sebagai Agile Portfolio Specialist di perusahaan tersebut. Meski tinggal di luar negeri, Salsa selalu update mengenai berita yang ramai sedang diperbincangkan di Indonesia, salah satunya adalah kisruh tunjangan DPR.

3. Kronologi Salsa Erwina tantang debat Ahmad Sahroni

Pada 26 Agustus 2025, Salsa Erwina mengunggah video di Instagram mengenai unek-unek pernyataan salah satu wakil rakyat. Hal ini dipicu karena pernyataan Ahmad Saroni yang menyebut orang yang mengusulkan pembubaran DPR adalah orang tolol sedunia.

Salsa yang menyebut DPR sebagai bawahan rakyat ini kemudian menantang Ahmad Sahroni untuk debat. Ia mengusulkan agar debat digelar secara terbuka dan membahas soal tunjangan DPR.

“Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu @ahmadsahroni88 dari partai @official_nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenernya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat! Kita pilih juri debat profesional kalau bisa yang internasional, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani?” tulis Salsa dalam unggahan curhatan unek-uneknya yang diunggah pada 26 Agustus 2025.

Sayangnya, tantangan debat dari Salsa Erwina itu ditolak oleh Ahmad Sahroni. Melalui Instagram Story akun pribadinya, Wakil Ketua DPR RI ini mengaku gak mau menanggapi tantangan tersebut.

“Ane gak akan ladenin orang yang ajak debat ane. Ane mau bertapa dulu biar pinter, karena ane masih bloon. Ane masih bego,” ujarnya dikutip dari akun Instagram @ahmadsahroni88. dilansir dari situs resmi idn times co.id.

DH alias Dwi Hartono otak penculikan dan pembunuhan Kacab bank di Jakarta, M Ilham Pradipta (37) disebut merupakan mahasiswa S2 UGM. Terkait hal itu pihak kampus angkat bicara.

“UGM telah berkoordinasi intensif dengan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM. UGM mengonfirmasi bahwa DH adalah mahasiswa baru Semester 1 Program Studi Magister Manajemen (Kampus Jakarta), FEB UGM,” kata Juru Bicara UGM Dr. I Made Andi Arsana dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Rabu (27/8/2025).

UGM, lanjut Made Andi, menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan, menjunjung asas praduga tak bersalah, dan berkomitmen menjaga integritas serta profesionalisme.

Dilansir detikNews, polisi menangkap empat aktor intelektual atau otak penculikan dan pembunuhan M Ilham Pradipta. Keempat pelaku yakni C, DH, YJ, dan AA ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Penangkapan DH, YJ dan AA dilakukan di Solo, Jawa Tengah, pada 23 Agustus malam. Sedangkan C ditangkap pada 24 Agustus sore di kawasan PIK, Jakarta Utara.

Polisi pun mengungkap aktor penculikan Mohamad Ilham Pradipta (37), salah satunya DH alias Dwi Hartono adalah seorang pengusaha bimbingan belasan (bimbel).

“Benar, DH adalah seorang pengusaha bimbel online,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Selasa (26/8).

Ade Ary mengatakan peran tersangka Dwi Hartono adalah sebagai aktor intelektual dalam peristiwa penculikan dan pembunuhan korban ini.

“DH merupakan salah satu dari aktor intelektual penculikan,” ungkapnya. dilansir dari situs resmi detik co.id.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio pajak. Mereka mengimbau kepada masyarakat supaya patuh melaporkan pajaknya. Tak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan akan melibatkan aparat penegak hukum untuk mendukung tujuannya. Belum lagi beban pungutan yang menumpuk, semakin menghimpit posisi masyarakat. 

Namun demikian, imbauan itu seolah kontras dengan praktik korupsi yang terjadi belakangan ini. Ibarat parasit, praktik korupsi terjadi begitu akut, tidak hanya anggaran yang menjadi bancakan, penyelenggaraan haji hingga bantuan orang miskin pun tidak luput dari praktik tercela tersebut. 

Indikasi masifnya praktik korupsi itu bisa dilihat dari indeks persepsi korupsi yang nyaris terjebak di kisaran Sekadar informasi, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama lima tahun ke belakang cenderung stagnan hingga menurun. 

Baru pada 2024, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia yang dinilai secara global pada total 180 negara oleh Transparency International, menguat ke 37 setelah tiga tahun sebelumnya melemah.  D

alam catatan Bisnis, skor IPK pernah melambung tinggi hingga 40 pada 2019. Namun, saat itu juga terjadi kontroversi revisi UU KPK yang dinilai banyak kalangan melemahkan kewenangan pemberantasan korupsi dari lembaga warisan pasca reformasi itu. 

Setelah itu, skor IPK mengalami penurunan dan stagnasi yakni menjadi 37 pada 2020, naik tipis ke 38 pada 2021, dan akhirnya turun dan diam di level 34 pada 2022 dan 2023. 

“Hari ini CPI Indonesia sepanjang 2024 ada dengan skor 37 dan rangkingnya 99. Artinya apa? Terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024,” ujar Deputi Sekjen TII Wawan Heru Suyatmiko pada Peluncuran CPI 2024, beberapa bulan lalu.

Adapun pada 2024, peringkat Indonesia di 180 negara juga naik yakni ke peringkat ke-99 dari sebelumnya ke-115 pada 2023 lalu. Di Asean, dari segi skor IPK atau CPI, Indonesia masih menduduki peringkat ke-5 di bawah Singapura (83), Malaysia (50), Timor Leste (43) dan Vietnam (41). 

Namun, skor Indonesia terpantau naik dari tahun sebelumnya jika dibandingkan sejumlah negara Asean lain.   Sementara itu kalau mengacu data KPK, saat ini pelaku korupsi telah menyebar ke seluruh lapisan kekuasaan termasuk swasta. Sampai 11 Agustus 2025 lalu, setidaknya mayoritas koruptor berlatar belakang swasta dengan jumlah sebanyak 485. 

Pejabat eselon 1 hingga IV menyusul dengan angka 443. Anggota DPR dan DPRD, berada di peringkat 3 dengan jumlah koruptor sebanyak 364 orang. Selain peringkat tiga besar, data KPK tersebut juga merekam profesi hakim, jaksa, dan polisi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

 Keterlibatan penegak hukum itu menunjukkan bahwa, korupsi tidak mengenal latar belakang, seorang penegak hukum yang seharusnya penegakan hukum juga tidak luput dari praktik korup tersebut. 

Presiden Prabowo Subianto sejatinya telah mengingatkan bahwa pemerintahannya akan menindak para perwira aktif maupun mantan dari TNI maupun Polri, hingga politisi partai politik yang melakukan korupsi dan melakukan perbuatan ilegal. 

Dia tak mengecualikan peringatan itu kepada partainya sendiri, Partai Gerindra.  Bahkan, Kepala Negara menyarankan para terduga pelaku dari kalangan pejabat-pejabat itu untuk melaporkan diri sendiri ke aparat.  

“Sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota-anggota semua partai termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat anda jadi justice collaborator. Anda laporan saja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi saudara-saudara. Kalau ada yang berani. Saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri,” tuturnya. 

Rakyat Disuruh Patuh Bayar Pajak 

Adapun pemerintah telah berulang kali mengimbau supaya masyarakat tetap patuh membayar pajak.  Pemerintah bahkan akan melibatkan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan demi mengejar target penerimaan pajak di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.  

Pada laporannya kepada Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa target penerimaan pajak 2026 itu merupakan bagian dari target pendapatan negara yang dipatok Rp3.147,7 triliun. 

Khusus untuk pajak, Sri Mulyani menyebut akan melakukan berbagai langkah reformasi (reform) untuk mencapai target rasio pendapatan negara yakni 12,24% terhadap PDB.  

“Rasio pendapatan negara diharapkan naik ke 12,24% [terhadap] PDB. Rasio pajak naik ke 10,47%,” terang Bendahara Negara di hadapan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025). 

Ada 4 langkah yang disiapkan pemerintah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Pertama, pemanfaatan Coretax dan sinergi pertukaran data kementerian/lembaga atau stakeholders lain.  Kedua, sistem pemungutan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri. 

“Sudah kita rintis tahun ini, dan kita harap main efektif,” tambahnya.  Ketiga, joint program dalam analisis data, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan kepatuhan perpajakan. Upaya yang ditempuh di antaranya adalah menggaet penegak hukum.  “Termasuk dalam hal ini Dirjen Pajak bekerja erat dengan aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, bahkan NGO dalam rangka untuk menciptakan enforcement yang reliable dan credible,” tuturnya.  

Keempat, yakni memberikan insentif daya beli, investasi dan hilirisasi. Kini, pendapatan negara maupun belanja dan rencana defisitnya akan dibahas lebih lanjut oleh Panja DPR sebelum diambil keputusan sore ini. 

Pajak Daerah Semakin Mencekik 

Selain dikejar pajak dari pemerintah pusat, masyarakat belakangan ini juga dihimpit oleh kenaikan pajak daerah yang naiknya ratusan hingga ribuan persen. 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi sebagian besar pemerintah kota/kabupaten di Indonesia. Bima mengungkapkan, rata-rata kontribusi PBB-P2 terhadap PAD mencapai 30—40% dari total pendapatannya di seluruh kabupaten/kota. Kondisi itu menunjukkan ketergantungan fiskal daerah yang cukup tinggi terhadap PBB-P2 demi menaikkan pendapatannya. 

Dia tidak menampik bahwa ada ratusan daerah yang menaikkan tarif PBB-P2 selama 2025, di tengah adanya efisiensi anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun ini dan tahun depan. “Secara umum, PBB-P2 lah yang jadi andalan atau primadona dari kota dan kabupaten seluruh Indonesia,” ujar Bima dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin (25/8/2025). 

Apabila dirincikan, dia menjelaskan bahwa karakteristik pajak daerah sangat bergantung pada potensi lokal. Misalnya, pajak kendaraan bermotor dominan di provinsi dengan populasi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sementara itu, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) seperti pajak jasa perhotelan dan hiburan menjadi penyumbang signifikan di daerah wisata dan kota metropolitan seperti Yogyakarta dan Medan. Hanya saja, di luar karakteristik spesifik tersebut, PBB-P2 menjadi andalan hampir di seluruh daerah. Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membagikan kapasitas fiskal daerah menjadi tiga. 

Dari 38 provinsi, hanya 11 provinsi atau 29% yang memiliki kapasitas fiskal kuat, dengan rasio PAD lebih tinggi dari transfer pusat. 

Di tingkat kabupaten, dari 415 kabupaten, hanya 4 kabupaten atau 1% yang mampu berdiri dengan kapasitas fiskal kuat. Untuk 93 kota, hanya 11 kota yang masuk kategori kuat, sedangkan mayoritas atau 70 kota masih memiliki kapasitas fiskal rendah. “Ini mengkonfirmasi bahwa sebagian besar kapasitas fiskal daerah masih lemah. 

Pekerjaan kita ke depan adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” ujarnya. Kemendagri, sambungnya, melakukan mitigasi dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. 

Kemendagri mendorong untuk melakukan pendataan ulang, mendorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pajak, memberikan pelatihan berkala kepada petugas pemungutan, penguatan regulasi, bangun sistem pemungutan pajak yang berbasis digital, dan juga sinergi antar lembaga. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyebutkan bahwa penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar 24,8% dari Rp864,1 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026) mendorong banyak pemerintah daerah melakukan langkah instan. 

Menurut Bima, banyak kepala daerah yang menaikkan tarif PBB-P2 untuk menggenjot PAD. Masalahnya, kebijakan ini akan menimbulkan resistensi sosial karena akan langsung membebani masyarakat. 

“Kemendagri menyebut kurang lebih 104 daerah mengalami kenaikan PBB tahun 2025. Sebanyak kurang dari 20 daerah mengalami kenaikan di atas 100%,” kata dia. dilansir dari situs resmi bisnis co.id.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap stok beras  per Agustus 2025 mencapai 4,2 juta ton, yang merupakan tertinggi dalam sejarah Indonesia. Namun, di balik stok beras melimpah faktanya harga makanan pokok warga Indonesia itu melambung hampir di seluruh wilayah.  

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga beras di sejumlah wilayah makin mahal. Jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga terus bertambah setiap pekannya.  BPS mencatat sebanyak 200 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras pada pekan ketiga Agustus 2025. 

Sementara itu, pada pekan kedua Agustus 2025, sebanyak 193 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Padahal pada pekan pertama Agustus 2025, sebanyak 191 kabupaten/kota. Kondisi ini terjadi di tengah melimpahnya stok beras di bulog. 

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan kenaikan harga beras yang melampaui harga eceran tertinggi (HET) terjadi imbas adanya kesalahan tata kelola perberasan nasional. 

Andreas juga menjelaskan, meski stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog melimpah tak bisa mengendalikan harga beras di pasar. Sebab, lanjut dia, stok tersebut hanya menumpuk di gudang

“Ya karena terjadi kesalahan tata kelola. Stok Bulog sekali lagi tidak mencerminkan apapun ya. Karena apa? Karena stok Bulog kan tidak dipakai, hanya ditumpuk saja. Bagaimana bisa mengendalikan harga?” jelas Andreas saat dihubungi Bisnis, Senin (25/8/2025). 

Berdasarkan catatan Bisnis, hingga 24 Agustus 2025, sebanyak 3,91 juta ton stok CBP telah dikuasai Bulog. Adapun, jutaan stok ini untuk mendukung kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Perum Bulog.

Adapun, bantuan pangan beras yang digelontorkan pemerintah mencapai 360.000 ton dan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton. Di sisi lain, lanjut Andreas, realisasi beras SPHP masih belum optimal sehingga belum berdampak pada harga beras. 

Di samping itu, Andreas menyebut melambungnya harga beras juga dipengaruhi ramainya penggilingan padi yang tak beroperasi alias tutup. Dia menuturkan bahwa tutupnya penggilingan padi ini lantaran mereka takut untuk menjalankan usaha.

 “Penggilingan-penggilingan ditakut-takuti, malah sekarang ada isu petani juga ditekan harganya. Jadi sekarang ini suasana perberasan di nasional ini sangat tidak nyaman,” ujarnya. Alhasil, Andreas menyampaikan kondisi ini membuat stok beras di pasar mengalami penurunan. 

Dia menjelaskan, jika beras di pasar turun, maka harga beras akan terkerek. Di sisi lain, Andreas menilai harga beras akan tetap merangkak seiring dengan gelontoran bantuan pangan dan SPHP yang relatif lebih rendah dibandingkan kebutuhan konsumsi selama satu bulan. 

“Tidak mempengaruhi, tidak berdampak. Karena yang digelontorkan kecil. Sehingga harga beras tetap sesuai dengan hukum pasar. Stok dipasar banyak atau sedikit. Kalau stok dipasar sedikit, harga naik. Apalagi pengilingan-pengilingan pada tutup,” tuturnya. 

Untuk itu, Andreas menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki tata kelola perberasan nasional dan membaca sinyal harga beras. Senada, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai alasan harga beras masih naik lantaran penyaluran beras SPHP yang belum berjalan optimal. 

Khudori menuturkan bahwa operasi pasar SPHP belum berjalan efektif. Harga Beras Diketahui, harga beras medium di zona 1, yang mencakup wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, naik 1,1% dibandingkan dengan Juli 2025. Secara umum, rata-rata harga beras medium di zona 1 mencapai Rp14.005 per kilogram, atau berada di atas harga eceran tertinggi (HET) di level Rp12.500. 

Harga rata-rata beras medium tertinggi di zona 1 terjadi di kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mencapai Rp17.952 per kilogram. Harga beras premium di zona 1 juga naik 0,83% menjadi Rp15.437 per kilogram, melampaui HET beras premium yang semestinya dipatok Rp14.900 per kilogram. 

Harga beras premium tertinggi di zona 1 mencapai Rp19.851 per kilogram di Kabupaten Wakatobi. Berikutnya, rata-rata harga beras medium di zona 2, juga naik 1,49% dibanding Juli 2025 menjadi Rp14.872 per kilogram atau berada di atas HET sebesar Rp13.100 per kilogram. 

Harga beras medium tertinggi di zona ini mencapai Rp19.900 per kilogram di Kabupaten Mahakam Ulu. Harga rata-rata beras premium di zona 2 juga terpantau naik 0,97% dibanding Juli 2025 menjadi Rp16.618 per kilogram, atau melampaui HET Rp15.400 per kilogram. 

Adapun, harga beras premium di zona 2 tertinggi terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang menyentuh Rp21.500 per kilogram. Zona 2 mencakup wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

Data BPS juga menunjukkan harga rata-rata beras medium dan premium di zona 3, yang mencakup Maluku—Papua, mengalami kenaikan. Harga beras medium dan beras premium di zona 3 masing-masing naik 1,09% dan 0,64% dibandingkan Juli 2025. Untuk beras medium, rata-rata harganya mencapai Rp18.899 per kilogram, atau melampaui HET Rp13.500 per kilogram. 

Adapun, harga beras medium di zona 3 termahal mencapai Rp50.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya. Sementara itu, rata-rata harga beras premium dibanderol Rp20.709 per kilogram atau melampaui HET Rp15.800 per kilogram. Harga beras premium di zona 3 tertinggi mencapai Rp60.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya. dilansir dari situs resmi bisnis co.id.

Nafa Urbach kembali jadi sorotan publik, kali ini bukan karena dunia hiburan, melainkan kiprahnya sebagai politisi. Namanya mendadak trending di media sosial.

Artis senior yang kini menjadi anggota DPR RI dari Partai NasDem itu dikritik warganet setelah komentarnya tentang tunjangan rumah DPR menimbulkan pro dan kontra.

Sejumlah pihak menuding Nafa sebagai “tone deaf” karena dinilai tidak peka terhadap kondisi rakyat, sementara banyak masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi.

Meski sempat menuai kecaman, Nafa kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, menegaskan komitmennya untuk bekerja demi rakyat sebagai wakil di parlemen.

Dari Dunia Hiburan ke Dunia Politik

Nafa Urbach lahir pada 15 Juni 1980 di Magelang, Jawa Tengah. Ia mengawali kariernya sebagai penyanyi slow rock populer pada era 1990-an.

Lagu “Bagai Lilin Kecil” menjadi salah satu karya awal yang membuat namanya dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.

Tak hanya bernyanyi, Nafa juga sukses membintangi berbagai sinetron populer, menjadikannya salah satu artis multitalenta pada masanya.

Seiring berjalannya waktu, Nafa melebarkan sayapnya dengan menjadi produser film, menandakan langkah baru dalam perjalanan kariernya.

Terjun ke dunia politik, ia bergabung dengan Partai NasDem sejak 2019 dan terpilih sebagai anggota DPR RI.

Kiprahnya di parlemen membawa Nafa ke periode kedua pada Pemilu 2024, menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada dirinya.

Kontroversi Tunjangan Rumah DPR

Pada 2025, Nafa menjadi viral setelah komentarnya soal tunjangan rumah DPR sebesar Rp50 juta diperdebatkan publik.

Dalam komentarnya, ia menjelaskan tunjangan tersebut muncul karena anggota DPR sudah tidak lagi mendapatkan rumah jabatan.

Ia menambahkan banyak anggota DPR berasal dari luar Jakarta sehingga perlu menyewa rumah dekat Senayan agar efektif bekerja.

Namun pernyataannya menuai kritik karena dianggap tidak peka, mengingat kondisi masyarakat yang masih kesulitan secara ekonomi.

Sejumlah netizen melabelinya sebagai “tone deaf”, menudingnya tidak mampu memahami realitas kehidupan rakyat kecil.

Menyikapi hal ini, Nafa akhirnya meminta maaf secara terbuka dan menyatakan dirinya siap belajar dari kritik publik.

Ia juga menegaskan komitmen untuk terus bekerja demi kepentingan rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab politiknya.

Kehidupan Pribadi dan Biodata Nafa Urbach

Nafa Indria Urbach lahir dari pasangan Ronald Walter Urbach dan Neneng Kusuma. Ia memiliki darah campuran Jerman, Belanda, dan Jawa.

Pernah menikah dengan aktor Zack Lee pada 2007, Nafa dikaruniai seorang putri bernama Mikhaela Lee Jowono sebelum bercerai pada 2017.

Soal agama, Nafa sempat menjadi mualaf, namun kembali memeluk agama Kristen sejak 2003 hingga sekarang.

Biodata lengkap Nafa Urbach

Nama Lengkap: Nafa Indria Urbach

Tempat, Tanggal Lahir: Magelang, Jawa Tengah, 15 Juni 1980

Umur: 44 tahun (per 2025)

Kebangsaan: Indonesia

Agama: Kristen (sempat menjadi mualaf, kembali Kristen sejak 2003)

Pekerjaan: Aktris, penyanyi, produser film, politisi

Karier Aktif: 1995 – sekarang

Partai Politik: Partai NasDem (sejak 2019)

Keluarga: Ayah Ronald Walter Urbach, ibu Neneng Kusuma, mantan suami Zack Lee, anak Mikhaela Lee Jowono

Pendidikan: Tidak tersedia rinci dalam sumber publik

Karier Politik: Anggota DPR RI periode 2019–2024 dan 2024–2029 dari Partai NasDem

Nafa Urbach adalah figur publik yang meniti karier panjang dari dunia hiburan hingga politik. Meski sempat menuai kontroversi, ia tetap menunjukkan komitmen untuk bekerja.

Komentar soal tunjangan DPR memang membuatnya viral, namun permintaan maaf dan keterbukaannya terhadap kritik menjadi catatan penting dalam perjalanan politiknya.

Dengan latar belakang multitalenta, Nafa kini dikenal sebagai aktris, penyanyi, produser, sekaligus politisi yang terus berkembang di dunia publik Indonesia. dilansir dari situs resmi lamongan terkini co.id.

Rencana unjuk rasa menuntut pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (25/8/2025), resmi dibatalkan. 

Keputusan ini disampaikan oleh Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, pada Minggu (24/8/2025). “Tanggal 25 Agustus itu tidak ada demonstrasi,” tegas Supriyono.

Meskipun demikian, ia memastikan bahwa AMPB akan mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak agar Sudewo segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. 

Sudewo diketahui tidak hadir ketika dipanggil oleh KPK RI untuk memberikan keterangan terkait skandal suap pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah. “Tanggal 25 itu, masyarakat Pati, satu keluarga membawa satu surat berbondong-bondong mengantar surat ke Kantor Pos Pati yang ditujukan ke KPK RI di Jakarta. Isi suratnya mendesak KPK untuk menetapkan Sudewo sebagai tersangka,” jelas Supriyono.

Massa AMPB berencana menyampaikan aspirasi ke Gedung Merah Putih KPK RI di Jakarta pada 2-3 September menyoal dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. 

Untuk mendukung pendanaan aksi tersebut, AMPB mengumpulkan donasi dengan mendirikan posko di depan gerbang Kantor Bupati Pati. “Posko donasi mulai tanggal 13 Agustus hingga 31 Agustus,” ujar Supriyono.

Terkumpul Rp 117 juta lebih 

Untuk mengawal kondusivitas, di samping posko donasi itu juga didirikan posko petugas gabungan dari TNI, Polri, dan lainnya. Hasil donasi itu nantinya akan digunakan sebagai sumber pendanaan dalam rangka keberangkatan ke Gedung Merah Putih KPK RI. 

AMPB berencana akan berangkat pada tanggal 1 September melalui jalur transportasi darat. “Hasil donasi ini akan digunakan untuk menyewa bus dan konsumsi untuk keberangkatan Masyarakat Pati Bersatu ke KPK RI tanggal 1 September,” terang Supriyono.

Disampaikan Supriyono, hingga 23 Agustus atau sebelas hari sejak donasi bergulir telah terkumpul dana ratusan juta rupiah. Pengumpulan dana sumbangan masyarakat itu disampaikan secara transparan di papan tulis yang dipasang di Posko Donasi AMPB di depan gerbang Kantor Bupati Pati. “Sampai tanggal 23 Agustus, hasil dari donasi mencapai Rp 117 juta lebih,” pungkas Supriyono.

Muncul aksi dukung Sudewo

Di tengah rencana aksi AMPB, muncul gerakan lain yang mendukung Sudewo. Ratusan warga yang tergabung dalam “Masyarakat Sukolilo Cinta Damai” menggelar aksi unjuk rasa di lapangan Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Pati, pada Minggu (24/8/2025). 

Mereka menuntut agar Sudewo melanjutkan masa kepemimpinannya sebagai Bupati Pati hingga akhir periode. Warga yang berorasi membawa spanduk dan poster berisi dukungan terhadap Sudewo. 

Salah satu spanduk besar yang mereka bentangkan bertuliskan, “Manusia Tidak Ada yang Sempurna. Kesalahan Ucap Maafkanlah,” sebagai bentuk pengertian terhadap pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk berdemonstrasi jika tidak setuju dengan kebijakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mengalami kenaikan hingga 250 persen.

Koordinator Aksi, Suprihono, menyatakan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Sukolilo mendukung Sudewo untuk tetap menjabat sebagai Bupati Pati periode 2025-2030. 

“Di Sukolilo sudah nyata pembangunan. Bahkan, sebelum Pak Sudewo menjabat bupati, setiap desa di Kecamatan Sukolilo sudah merasakan manfaat program bedah rumah yang difasilitasi beliau,” ungkap Suprihono. 

Pembatalan Aksi dan Isu Penggembosan

Sebelumnya, unjuk rasa 25 Agustus diumumkan batal oleh inisiator AMPB, Ahmad Husein, hanya sehari setelah ia mengumumkan rencana aksi tersebut. Pembatalan ini terjadi setelah Husein melakukan komunikasi langsung melalui panggilan video dengan Sudewo pada Selasa (19/8/2025). Adapun pada Senin (18/8/2025), Husein sesumbar akan mengerahkan 50.000 orang dari Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu.

Namun, ia menyatakan telah berdamai dan tidak lagi memiliki tuntutan tersebut. Husein menjelaskan bahwa komunikasi dengan Bupati Sudewo berjalan baik dan aspirasinya telah diterima secara langsung. 

Di sisi lain, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Ahmad Syamsuddin Arief menyebut ada upaya penggembosan terhadap aksi demo Pati jilid 2. Meskipun ada upaya tersebut, Arif meyakini demo Pati jilid 2 bakal tetap berlangsung yang rencana dilaksanakan pada Senin (25/8/2025). 

“Sejauh ini memang ada upaya penggembosan terkait dengan aksi demo Pati yang kedua ini sehingga ada oknum yang kemudian menyatakan bahwa aksi itu akan batal,” terang Arief di Kota Semarang, Sabtu (23/8/2025).

Menurut Arief, keputusan membatalkan unjuk rasa bukan hasil konsolidasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melainkan hanya keputusan sepihak. Sebaliknya, massa sepakat aksi tetap harus dilanjutkan karena tuntutan belum selesai. 

“Ada kepentingan-kepentingan lain yang kemudian Husein di situ sudah dapat bisa jadi (keuntungan), selepas ketemu Bupati Sudewo sehingga dia kemudian menyampaikan kepada publik bahwa aksi batal,” ujarnya.

“Ada kepentingan-kepentingan lain yang kemudian Husein di situ sudah dapat bisa jadi (keuntungan), selepas ketemu Bupati Sudewo sehingga dia kemudian menyampaikan kepada publik bahwa aksi batal,” tambah Arief. dilansir dari situs resmi kompas co.id.

Nama akademisi Peter Berkowitz tiba-tiba membuat heboh jagad maya Indonesia. Kehebohan itu bermula dari cuitan akun X (dahulu Twitter) @kastratof yang menginformasikan keberadaan Peter Berkowitz di Indonesia. 

Dia menyebut Peter Berkowitz hadir pembicara pada Orientasi Program Pascasarjana UI 2025 yang berlangsung Sabtu (23/8/2025). Selain Peter Berkowitz, narasumber lain yang didatangkan adalah Heri Hermansyah dan Sigit P Santosa.

“Universitas Indonesia mengundang Peter Berkowitz, seorang zionis dan pembela genosida Israel, sebagai pembicara pada Orientasi Program Pascasarjana UI 2025. Berkowitz telah menulis banyak artikel yang mendukung genosida di Palestina dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Perencanaan Kebijakan pada pemerintahan Trump,” kritik pemilik akun X @kastratof. 

Informasi itu langsung membuat netizen lainnya bereaksi. Mereka tidak percaya ada akademisi pro-Zionis dan progenosida hadir sebagai pembicara program akademik di universitas terpandang di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran Beritasatu.com, Minggu (24/8/2025), sosok Peter Berkowitz memang dikenal sebagai akademisi pro-Israel. Akademisi yang kini menjabat sebagai Tad and Dianne Taube Senior Fellow di Hoover Institution, Stanford University, itu dikenal bukan hanya sebagai pakar filsafat politik, tetapi juga sebagai salah satu suara paling lantang yang membela Israel di kancah akademik dan media internasional.

Berkowitz, lulusan Swarthmore College dengan gelar tambahan dari Hebrew University of Jerusalem, serta PhD dan JD dari Yale University, memiliki rekam jejak panjang dalam isu-isu liberalisme, kebebasan akademik, dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ia sempat menjabat sebagai Direktur Policy Planning di Departemen Luar Negeri AS pada era pemerintahan Donald Trump.

Namun, sorotan tajam tertuju pada bagaimana karya-karyanya menampilkan agenda yang kuat dalam membela Israel. Melalui buku Israel and the Struggle over the International Laws of War (2012), Berkowitz secara gamblang mengkritik laporan Goldstone Report dan berbagai tuduhan internasional terhadap Israel. 

Dalam pandangannya, operasi militer Israel adalah tindakan sah dalam kerangka hukum perang, sebuah narasi yang banyak dianggap bias karena mengabaikan dampak besar terhadap warga sipil Palestina. Selain buku, Berkowitz aktif menulis di RealClearPolitics. 

Dalam kolom “Explaining Israel’s Just War of Self-Defense to America” (Agustus 2024), ia menekankan bahwa perang Israel pasca serangan 7 Oktober 2024 merupakan “just war” atau perang yang adil. Artikel lain berjudul “Disregarding Military Necessity to Accuse Israel of War Crimes” (Desember 2024) bahkan lebih jauh menolak tuduhan genosida dengan menekankan doktrin “military necessity”.

Kritik terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pun kerap ia lontarkan, menyebut lembaga itu bias dan mengabaikan agresi Hamas. Dalam esai lain, Berkowitz mendorong Israel menyiapkan strategi “the day after” di Gaza. Gagasan ini sekilas berorientasi pada stabilitas, tetapi kritik muncul karena lebih menekankan pada kepentingan strategis Israel ketimbang hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Serangkaian publikasi ini memperlihatkan benang merah pemikiran Berkowitz: Israel selalu diposisikan sebagai pihak yang sah dalam membela diri, sementara tuduhan kejahatan perang dianggap tidak berdasar. Posisi tersebut, bagi banyak pengamat, menggambarkan agenda pro-Zionis yang kuat.

Meski mengeklaim berpijak pada prinsip hukum perang dan etika politik, kritik muncul bahwa Berkowitz kerap mengabaikan kompleksitas realitas di lapangan. Narasi just war yang ia bangun bisa jadi lebih merefleksikan pembenaran politik ketimbang evaluasi etis yang seimbang. 

Latar belakang ini yang kemudian membuat netizen Indonesia bereaksi keras. Apalagi Indonesia memiliki sikap politik yang jelas mengenai tragedi Palestina dan Gaza pada khususnya. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id.