Kabar Politik

Susi Pudjiastuti terlihat sangat menyayang sikap Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi ketika mengatakan agar kiriman teror berupa kepala babi kepada media Tempo agar ‘dimasak saja’.  Menurut Susi Pudjiastuti, tanggapan tersebut tidak selayaknya diucapkan oleh Hasan Nasbi sebagai juru bicara Presiden.

Untuk itu, mantan Menteri Kelautan periode 2014-2019 tersebut menegaskan agar Presiden Prabowo Subianto menggantinya dengan jubir yang lebih baik dalam berkomunikasi kepada publik.

“Ignorance!!!! he has to stop represent government talking in public. Pak Presiden Prabowo,” cuit Susi, 22 Maret 2025. (Kebodohan!!!! dia harus berhenti mewakili pemerintah bicara di depan publik. Pak Presiden Prabowo)  Fedi Nuril, aktor yang kerap menyuarakan kritik kepada pemerintah juga tampak kecewa karena untuk kesekian kalinya pemerintah tidak menunjukkan komunikasi yang baik kepada masyarakat.   

‘Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi diminta tanggapan tentang wartawati Tempo yang dikirimkan kepala babi, dijawab dengan ‘udah, dimasak aja’. Lagi-lagi pemerintah menunjukkan komunikasi yang buruk dengan tidak bersimpati,” ujarnya. 

Fedi Nuril mengingatkan secara tegas kepada Hasbi Hasan bahwa sesungguhnya ia adalah juru bicara Presiden yang semestinya menjadi komunikator yang baik karena sesuatu yang disampaikan mewakili seorang yang tokoh yang memiliki kedudukan paling tinggi di negara Indonesia.

“Ingat, Bang. Mulut Anda adalah mulut presiden!” pungkasnya melalui akun X-nya, 22 Maret 2025. Rocky Gerung juga menilai bahwa Presiden Prabowo dan pemerintah pada umumnya semakin tidak menanggapi kritik yang dilayangkan masyarakat sipil baik itu disampaikan melalui hal sederhana seperti meme atau humor. 

Hal semacam itu kata Rocky hendaknya bisa difahami dengan baik lalu disampaikan kepada publik dengan baik pula sehingga tidak menimbulkan bahaya selanjutnya yang dapat mengundang gejolak masyarakat sipil. selanjutnya, setelah respons tersebut viral, Hasan Nasbi mengklarifikasi ucapannya bahwa hal tersebut merupakan tanggapan yang paling benar untuk merespons masalah paket teror yang dikirim kepada wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana.

Menurutnya, tanggapan Francisca terkait teror tersebut dengan lelucon sudah sangat tepat agar mengecilkan hati si Peneror. 

Jika tanggapan Francisca seperti kata Hasan, maka si Peneror akan stres karena terornya menjadi bahan yang ditertawakan, yang menunjukkan tidak ada rasa takut sama sekali. 

Jadi kata juru bicara Presiden Prabowo itu, apa yang telah disampaikan kepada publik sebelumnya merupakan penyempurna dari respons Francisca saja, dilansir dari situs resmi megapolitian co.id

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat mencapai 0% pada tahun 2026.

Ia mengungkapkan, masyarakat miskin ekstrim akan segera terdegradasi dari program bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah.

“Saya dan pak wamen keliling ke berbagai tempat untuk mengembangkan semangat graduasi ini. Tujuannya supaya keluarga penerima manfaat dan pendampingnya semangat untuk mendorong agar setiap tahunnya ada peningkatan. 

Dengan begitu, upaya kita dalam mengentaskan kemiskinan menjadi terarah, terukur, terpadu, dan berkelanjutan,” ungkap Saifullah Yusuf kepada wartawan setelah bertemu dengan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo, Minggu (23/3/2025).

Hingga saat ini, program bansos yang disalurkan di Kota Solo meliputi penerima sembako senilai Rp 200.000 per bulan untuk 39.497 keluarga. Program Keluarga Harapan (KPH) mencatatkan 19.763 penerima dengan total penyaluran sebesar Rp 54 miliar.

Selain itu, program untuk anak yatim piatu mencapai Rp 2 miliar per tahun dengan 793 penerima, serta bantuan untuk lansia terlantar di atas usia 74 tahun yang berjumlah 56 KPM dengan total penyaluran Rp 660 juta per tahun.

Gus Ipul menjelaskan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat usia produktif, pihaknya akan menyiapkan program pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan usaha.

“Bagi masyarakat usia produktif, kami dorong untuk mengikuti program pemberdayaan, termasuk pengembangan usaha agar mereka bisa mandiri. Untuk lansia atau penyandang disabilitas, kami akan terus memberikan dukungan dalam perlindungan dan jaminan sosial,” jelasnya.

Mensos Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa melalui program-program tersebut, ia mengatakan miskin ekstrim bisa 0% pada 2026. Sedangkan, untuk pengurangan masyarakat miskin, targetnya adalah 50% pada 2029.

“Harapan kita, untuk masyarakat miskin ekstrem, bisa mencapai 0% pada 2026. Jika tidak, kami akan berjuang lebih keras agar target ini tercapai. Kemudian, untuk masyarakat miskin secara keseluruhan, diharapkan dapat berkurang hingga 50 persen pada 2029,” pungkas Menteri Sosial Gus Ipul yang menargetkan 0% masyarakat miskin ekstrem pada 2026, dilansir dari situs resmi berita satu co.id

Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) memasuki babak baru. UU yang baru saja disahkan oleh DPR RI tersebut kini digugat oleh sekelompok orang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk diketahui, UU TNI memang mendapat penolakan dari sejumlah pihak saat sebelum dan setelah disahkan. Sementara itu, UU tersebut disahkan oleh DPR pada Kamis (20/3) di ruang Paripurna gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri.

Saat itu, rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wamenkeu Thomas Djiwandono, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir dalam rapat paripurna. Puan kemudian mempersilakan Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto, menyampaikan laporan pembahasan RUU TNI.

Utut menyampaikan beberapa poin krusial terkait kedudukan TNI, usia pensiun, hingga keterlibatan TNI aktif di kementerian atau lembaga. Ia memastikan tak adanya dwifungsi TNI dalam pembahasan revisi UU ini.

Selepas Utut menyampaikan laporannya, Puan lantas menanyakan kepada anggota Dewan yang hadir apakah RUU tersebut dapat disepakati menjadi undang-undang. Mayoritas menjawab setuju.

“Kami menanyakan kepada seluruh anggota apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan Maharani.

“Setuju,” jawab peserta sidang diikuti dengan ketukan palu tanda pengesahan.

UU TNI Digugat ke MK

2 hari setelah disahkan atau pada Sabtu (22/3/2025), UU TNI itu langsung digugat ke MK. Ada 7 orang yang menggugat UU itu ke MK.

Dilihat di situs Mahkamah Konstitusi (MK), permohonan itu terdaftar dengan nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025.

“Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor … Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,” bunyi pokok perkara gugatan tersebut.

Adapun para pemohon adalah; Muhammad Alif Ramadhan (Pemohon I), Namoradiarta Siaahan (Pemohon II), Kelvin Oktariano (Pemohon III), M. Nurrobby Fatih (Pemohon IV), Nicholas Indra Cyrill Kataren (Pemohon V), Mohammad Syaddad Sumartadinata (Pemohon VI), dan R.Yuniar A. Alpandi (Pemohon VII).

Massa Tolak RUU TNI Juga Pernah Ancam Bawa ke MK

Usai sah menjadi UU, massa aksi di depan gedung DPR RI juga sempat mengancam akan membawa ke MK. Mereka mau menggugat ke MK lantaran tidak setuju dengan UU tersebut.

Pantauan detikcom, Kamis (20/3), pukul 10.55 WIB, massa yang menolak pengesahan revisi UU TNI melakukan demonstrasi dengan berorasi dan membawa sejumlah poster. Poster itu bertulisan ‘Tolak RUU TNI’ hingga ‘Supremasi Sipil’.

Menurut Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan, Satya, pembahasan revisi UU TNI cacat konstitusional. Dia menilai banyak pasal bermasalah.

“Kami mewakili masyarakat sipil menolak pengesahan RUU TNI, karena di dalamnya masih banyak pasal bermasalah, seperti Pasal 47 yang menambah jabatan militer aktif dalam sipil,” kata Satya.

“Tidak hanya substansi yang bermasalah, tapi juga prosesnya sangat cacat konstitusional, pembahasan ini tidak dilakukan transparansi dan akuntabilitas, ini sangat mengecewakan,” sambungnya.

Dia mengaku akan mencari berbagai cara membatalkan revisi UU TNI yang telah sah menjadi undang-undang. Salah satunya dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika ini disahkan, kita tidak akan berhenti dan akan melakukan judicial review ke MK dan akan terus bersolidaritas,” ucapnya, dilansir akun resmi detik.co.id

Gubernur Banten, Andra Soni, menerbitkan surat edaran (SE) yang melarang aparatur sipil negara (ASN) menerima hadiah atau parsel menjelang Lebaran tahun 2025. SE Nomor 10 Tahun 2025 ini ditandatangani dan dicap basah Andra Soni pada 19 Maret 2025, dan ditujukan untuk pencegahan korupsi serta pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada 14 Maret 2025, mengenai imbauan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi menjelang hari raya.

SE juga mencakup larangan meminta dana atau hadiah sebagai tunjangan hari raya, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau ASN lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

ASN yang menerima gratifikasi diwajibkan melaporkan kepada KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Banten atau Inspektorat Daerah Provinsi Banten dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan.

Sementara itu, penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial, seperti kepada panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan.

Itu dilakukan setelah ada koordinasi dengan UPG Provinsi Banten disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. “Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,” demikian isi SE pada poin ke-4.

Selain larangan menerima parsel, Pemprov Banten juga melarang pegawainya menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk kendaraan dinas. “Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan, bukan mudik.

” “Jadi saya mengimbau, memerintahkan kepada ASN untuk keperluan pribadi dalam hal urusan mudik mohon jangan menggunakan kendaraan dinas Provinsi Banten,” ujar Andra Soni kepada wartawan di Kota Serang, dilansir akun resmi kompas.co.id

RAPAT Paripurna DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI pada Kamis, 20 Maret 2025. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan persetujuan RUU TNI menjadi undang-undang telah memenuhi semua asas legalitas.

Setelah memimpin Rapat Paripurna DPR, Puan menyebutkan RUU TNI yang disetujui menjadi undang-undang sudah melalui mekanisme pembentukan undang-undang. “Dari penerimaan surat, sampai mendengarkan partisipasi masyarakat, kemudian pihak-pihak yang harus didengar, dan lain-lain sebagainya, bahkan pembahasannya pun dilaksanakan secara terbuka,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Maret 2025, seperti dikutip dari Antara.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP itu mengatakan pembahasan revisi UU TNI di parlemen telah mengakomodasi aspirasi masyarakat sipil. “Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting dan perlu, tentu saja juga masukan dari mahasiswa, perwakilan mahasiswa, juga sudah kami dengarkan,” ucapnya.

Mengenai sejumlah aksi penyampaian aspirasi oleh masyarakat sipil terhadap RUU TNI, dia menyebutkan UU TNI tidak mengabaikan kekhawatiran masyarakat. Dia siap memberikan penjelasan mengenai hal itu kepada para mahasiswa. “Nanti kami siap memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan insyaallah tidak,” tuturnya.

“Kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang baru disahkan nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara,” kata dia menambahkan.

Perubahan dalam UU TNI di antaranya mengenai kedudukan koordinasi TNI, penambahan bidang operasi militer selain perang (OMSP), penambahan jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif, dan perpanjangan masa dinas keprajuritan atau batas usia pensiun.

Pada perubahan Pasal 47 UU tersebut, jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif bertambah dari 10 bidang menjadi 14 bidang. Selain ketentuan 14 bidang jabatan sipil itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun dari dinas keprajuritan.

Ketentuan Perluasan OMSP dalam UU TNI akan Diatur dalam PP

Puan mengatakan ketentuan mengenai perluasan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) di UU TNI akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP). “Insyaallah jangan sampai terjadi ada operasi militer, ini kan hanya untuk antisipasi dan mitigasi,” kata dia.

Dia pun menekankan ketentuan tersebut dimasukkan dalam revisi UU TNI sebagai bentuk antisipasi apabila situasi tertentu terjadi. Di mana, dalam RUU TNI yang telah disetujui menjadi undang-undang, terdapat perluasan cakupan tugas pokok TNI dalam OMSP dari semula 14 menjadi 16 tugas.

Penambahan dua tugas pokok baru OMSP itu meliputi membantu dalam menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri. “Jikalau terjadi akan dilaksanakan hal seperti itu, namun jika tidak jangan sampai terjadi, dan itu hanya penambahannya itu adalah untuk siber dan penyelamatan warga negara di luar negeri jika dibutuhkan,” ujarnya.

Ke-16 tugas pokok TNI dalam OMSP adalah:

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;

2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;

3. Mengatasi aksi terorisme;

4. Mengamankan wilayah perbatasan;

5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;

6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;

7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;

8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;

9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;

10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;

11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;

12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;

14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan; 15. Membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber;

16. Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

UU TNI Tetap Larang Prajurit Berbisnis dan Berpolitik Praktis

UU TNI yang baru disahkan, kata Puan, tetap melarang TNI berbisnis dan berpolitik praktis. Pasal 39 dalam UU itu masih memberikan larangan dalam kedua aspek tersebut. “Bahkan kalau di Pasal 47 cuma ada 14 kementerian dan lembaga yang bisa diduduki TNI aktif. Di luar itu harus mundur atau pensiun dini,” tuturnya.

Puan meminta masyarakat membaca draf UU TNI, yang menurut dia akan segera bisa diakses oleh masyarakat luas. “Sebelum melihat tolong jangan berprasangka,” kata dia.

Dia mengakui masih ada banyak penolakan UU TNI di kalangan masyarakat. Puan mengatakan DPR dan pemerintah menerima masukan dari masyarakat. Termasuk dari mahasiswa yang melakukan demonstrasi penolakan pengesahan revisi UU TNI.

Pengesahan UU TNI Sesuai Harapan Megawati

Adapun Puan mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung revisi UU TNI yang baru disahkan menjadi undang-undang. Puan mengatakan harapan ibunya sejalan dengan apa yang dilakukan Fraksi PDIP di DPR. “Mendukung, karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujar Puan.

Menurut dia, sikap PDIP di parlemen merupakan bentuk gotong royong untuk kepentingan pemerintah. Sikap PDIP kali ini berbeda dari 2024 saat partai berlambang banteng moncong putih itu menolak revisi UU TNI.

Sebelumnya Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan Megawati berpesan agar revisi UU TNI tidak mengembalikan dwifungsi TNI. Menurut dia, ketua umum partainya itu ingin agar supremasi tetap berada di tangan sipil. “(Pesan Megawati) supremasinya tetap sipil. Kalau sama prajurit berilah perhatian,” kata Utut di kompleks parlemen, Selasa, 18 Maret 2025.

Menurut Utut, Megawati ingin agar tidak ada lagi corak Orde Baru akibat revisi UU TNI ini. Artinya, kata dia, TNI tidak boleh terlalu kuat dan negara cenderung militeristik,dilansir dari situs resmi tempo co.id

Dewan Perwakilan Daerah (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi UU, pada Kamis (20/3/2025).

Pengesahan RUU TNI dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna tersebut.

“Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia apakah dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan dan dijawab setuju oleh para anggota dewan.

Sebelum mengesahkan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa perubahan UU No. 34/2004 tentang TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi supremasi sipil serta Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kami bersama Pemerintah menegaskan bahwa perubahan undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi supremasi sipil, hak asasi manusia serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan,” tegasnya.

Berikut empat (4) pasal yang berubah dalam UU TNI terbaru:

1. Pasal 3

Dalam UU TNI lama, kedudukan TNI berada di bawah Presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer. Sementara untuk kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Adapun, di UU TNI baru sekarang disetujui bahwa kini kedudukan TNI dalam strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

2. Pasal 7

Dalam UU TNI lama, pasal ini memuat 14 tugas pokok TNI yang untuk operasi militer selain perang (OMSP). Sementara di UU TNI baru, ada penambahan 2 tugas, sehingga total tugas pokok TNI dalam OMSP ada 16 buah.

Berikut Rinciannya:

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata 
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata 
3. Mengatasi aksi terorisme 
4. Mengamankan wilayah perbatasan 
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis 
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri 
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya 
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta 
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah 
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang 
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia 
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue) 
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan

Adapun, 2 penambahan tugasnya sebagai berikut:

1. Membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber 
2. Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri

3. Pasal 47

Dalam UU TNI lama, ada 10 kementerian/lembaga (K/L) yang bisa diduduki TNI aktif. Selain di 10 K/L itu mereka harus mengundurkan diri dari dunia militer atau pensiun.

Sementara dalam UU TNI baru disepakati kini ada 14 K/L yang bisa diduduki oleh prajurit TNI aktif. Tetap, bila duduk di luar 14 K/L itu mereka tetap harus mundur dari dunia militer.

Berikut 14 K/L yang bisa diduduki TNI aktif:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) 

2. Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional

3. Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden

4. Badan Intelijen Negara (BIN) 

5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 

6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 

7. Badan SAR Nasional (Basarnas)

8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

9. Mahkamah Agung (MA)

10. Badan Pengelola Perbatasan Publik (BNPP)

11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

13. Badan Keamanan Laut (Bakamla)

14. Kejaksaan Agung (Kejagung)

4. Pasal 53

Adapun, pasal terakhir yang direvisi adalah berkenaan dengan penambahan batas usia pensiun prajurit TNI. Dalam UU yang lama, usia pensiun perwira dibatasi paling tinggi 58 tahun, sedangkan bintara dan tamtama adalah 53 tahun.

Namun, dalam UU yang baru kini batas usia pensiun bervariatif karena dikondisikan sesuai dengan jabatan dan pangkat anggota TNI,dilansir dari situs resmi indonesia news co.id

Berikut revisinya:

• Bintara dan tamtama: 55 tahun 
• Perwira hingga pangkat kolonel: 58 tahun 
• Perwira tinggi bintang 1: 60 tahun 
• Perwira tinggi bintang 2: 61 tahun 
• Perwira tinggi bintang 3: 62 tahun 
• Perwira tinggi bintang 4: 63 tahun dan dapat diperpanjang dua kali sesuai kebutuhan dengan Keputusan Presiden

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melarang sidang kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong disiarkan secara langsung atau live. Hakim memperbolehkan sidang diliput, tapi tak disiarkan live.

“Di sini juga kami melihat ada rekan-rekan dari media, rekan-rekan wartawan ya, untuk mengingatkan, silakan diliput ya, namun mohon maaf jangan melakukan siaran secara live atau langsung ya. Bisa dipahami ya, teman-teman dari media, dari wartawan,” kata ketua majelis hakim Dennie Arsan Fatrika di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Agenda sidang Tom Lembong hari ini adalah pemeriksaan saksi. Sebelum pemeriksaan dimulai, hakim memerintahkan jaksa menyerahkan salinan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Tom dan tim penasihat hukumnya.

Hakim memerintahkan jaksa menyerahkan salinan audit itu sebelum sidang pembuktian pemeriksaan ahli. Hakim menyatakan Tom dan penasihat hukumnya berhak menerima dan mempelajari audit BPKP tersebut.

Sebelumnya, jaksa mengungkap keterlibatan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dalam kasus dugaan impor gula yang merugikan negara Rp 578 miliar. Tom Lembong disebut menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan lembaga terkait.

Tom Lembong pun didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dilansir dari situs resmi detik co.id

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menilai program 3 juta rumah per tahun tidak berproses selama berjalannya lima bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Joko juga menilai kepala negara sudah tidak antusias dengan program yang dijanjikan sejak kampanye Pilpres 2024 itu.

“Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah berbicara lagi terkait dengan program 3 juta rumah,” kata Joko dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Gedung Parlemen Senayan pada Rabu, 19 Maret 2025.

Menurut Joko, kini Prabowo lebih antusias dengan program-program lain, seperti makan bergizi gratis (MBG), hilirisasi, hingga Danantara. Kemudian teranyar, soal pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Karena itu, ia khawatir, kontribusi pengembang dalam program 3 juta rumah akan sia-sia.

Padahal, menurut Joko, sektor perumahan bisa membuka ketersediaan lapangan pekerjaan hingga 9 juta. Selain itu, bisa numbuhin setidaknya 400 ribu pelaku industri baru di seluruh Indonesia. “Kami melihat dan gelisah, sehingga hari ini bisa hadir di sini,” ucapnya.

Selain menilai program 3 juta rumah tidak berprogres karena Prabowo tidak lagi antusias, Joko menyebut, asosiasi pengembang perumahan memiliki sejumlah persoalan. Ia mengatakan pemerintah tidak memberi perlindungan dan bimbingan kepada pengembang. Walhasil, pengembang merasa ketakutan akan kepastian berusaha. Pengembang perumahan subsidi, menurut Joko, juga tidak nyaman berusaha dicurigai terkait dengan isu pengembang nakal yang disampaikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Lebih lanjut, Joko mengatakan, ada sejumlah kontroversi dari pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara, yang membuat pengembang perumahan resah. Beberapa hal itu terkait dengan wacana penambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga 800 ribu unit rumah, wacana penurunan harga rumah di tengah tingginya harga tanah, penggunaan lahan koruptor yang disita negara, hingga rencana audit pengembang perumahan subsidi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

Sebelumnya, asosiasi pengembang perumahan juga menyoroti kinerja Ara terkait dengan belum adanya roadmap atau peta jalan program 3 juta rumah. 

Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono pun mengatakan pengembang perumahan belum memiliki arah pembangunan.  Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. 

“Kami mau diajak ke mana? Apa kami bantu FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) atau di sisi yang lain?” kata Ari pada Selasa, 18 Februari 2025.  

Ara kemudian mengklaim sudah ada roadmap program 3 juta rumah yang disiapkan. Ia akan menyampaikannya ketika Komisi V DPR RI mengundang untuk rapat kerja.

“Besok (rapat/menyampaikan roadmap ke DPR) juga siap,” kata Ara kepada wartawan sebelum launching logo Kementerian PKP di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum pada Jumat malam, 21 Februari 2025. “Kalau peta jalan ada perubahan, kami juga siap.”

Kendati begitu, Ara tidak mau memberi penjelasan ketika ditanya ihwal prioritas program Kementerian PKP yang ia susun dalam roadmap program 3 juta rumah. “Nanti, pada waktunya, ya,” kata Politikus Partai Gerindra itu. 

Adapun hingga kini, belum ada agenda rapat kerja Ara dengan Komisi V DPR RI. Kementerian PKP juga belum merilis peta jalan 3 juta rumah ke publik, dilansir dari situs resmi tempo co.id

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria menyampaikan semua BUMN akan masuk Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada akhir Maret 2025.

“Insyaallah mudah-mudahan, tentu sebelum RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sudah kami lakukan inbreng. Semua BUMN inbreng sekaligus,” ucap Dony ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah melakukan rapat dengan Komisi VI DPR RI ihwal tahap lanjutan dari pembentukan Danantara. Lingkup tugas dari Komisi VI DPR RI adalah bidang perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan BUMN. Rapat tersebut dilakukan secara tertutup selama nyaris 3 jam.

BUMN yang asetnya akan dikelola oleh Danantara pun merupakan BUMN berstatus PT, bukan Perusahaan Umum (Perum). Pemerintah masih melakukan kajian terkait nasib BUMN yang berstatus perum.

Adapun tahapan berikutnya dari pembentukan Danantara adalah melakukan inbreng perusahaan-perusahaan BUMN ke dalam sovereign wealth fund tersebut. Inbreng BUMN adalah penyertaan atau penyetoran aset BUMN ke dalam suatu perusahaan, dalam hal ini Danantara, sebagai bagian dari modal.

Nantinya, Danantara, Badan Pengelola Investasi (BPI) yang baru diluncurkan, akan mengelola aset BUMN melalui dua holding, yaitu holding investasi dan holding operasional, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing global. Kedua holding tersebut nantinya akan berbentuk PT.

“Iya (akan berbentuk PT). Baik investasi maupun operasional,” ucap Dony.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro membenarkan semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Maret 2025.

Danantara akan mengelola aset hingga lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS. Danantara akan memegang dua holding, yakni operasional yang dipimpin oleh Dony Oskaria yang juga Wakil Menteri BUMN, serta bidang investasi yang dipimpin oleh Pandu Sjahrir.

Adapun Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, untuk langkah awal pemerintah baru memasukkan tujuh perusahaan pelat merah ke Danantara, yakni Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID,dilansir dari situs resmi antara co.id

Dua tersangka pengemas Minyakita tak sesuai takaran yakni Direktur Utama (Dirut) PT Jaya Batavia Globalindo berinisial RS dan seorang operator perusahaan berinisial IH, terancam hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda Rp2 miliar.

“Dipersangkakan dengan pasal 120 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar,” ungkap Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, keduanya diduga mengurangi kemasan satu liter dan dikemas hanya 800 sampai 850 mililiter di perusahaan yang berlokasi di Jalan Ulim Nomor 11 Blok 24, RT08 RW 010 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat itu.

“Kedua tersangka ditangkap pada Rabu (13/3) setelah sebelumnya diperiksa pada Selasa (12/3),” katanya.

Dijelaskan, pengungkapan ini bermula saat polisi menerima informasi adanya praktik penjualan Minyakita tak sesuai prosedur yang dilakukan oleh perusahaan itu dan lalu petugas mendatangi dan menangkap para pelaku.

“Dalam proses pengemasan ukuran satu liter, mereka hanya mengisi 800 mililiter sampai 850 mililiter,” ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan, mereka beraksi sejak November 2024 dan memperoleh pendapatan kotor senilai Rp800 juta per bulan.

“Bahan baku minyak diambil dari daerah Marunda, kemudian ada juga yang di Cakung,” ungkapnya

Selain 19 ribu kemasan dalam 1.600 karton Minyakita, polisi juga menyita mesin pengisian dan pengepakan, timbangan, hingga 10 ribu lembar kardus Minyakita yang belum terpakai.

“Kemudian untuk barang bukti, 1.600 karton dengan merek Minyakita, isi kemasannya satu liter dan per karton isinya 12 kemasan satu liter. Jadi, kalau ditotal sebanyak 19.200 kemasan,” katanya, dilansir dari situs resmi antara co.id