Jurnal International

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan siap menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Hal ini menyusul tidak ada gencatan senjata yang diraih oleh negara tersebut dengan Ukraina.

Trump mengatakan bahwa dirinya serius untuk mempertimbangkan sanksi ekonomi, termasuk tarif, demi menghentikan perang dari Moskow-Kiev.

“Ini sangat serius apa yang saya pikirkan, jika saya harus melakukannya. Tapi saya ingin melihat perang ini berakhir. Kita punya sanksi ekonomi. Saya bicara soal ekonomi, karena kita tidak akan masuk ke dalam perang dunia,” kata Trump, dilansir Kamis (28/8).

Trump mengatakan dirinya berharap ancaman sanksi akan mendorong penyelesaian konflik hingga menghadirkan kesempatan pembicaraan langsung dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan Presiden Ukraina Vladimir Putin.

“Ini bukan perang dunia, tapi akan menjadi perang ekonomi. Perang ekonomi akan buruk, dan itu akan buruk bagi Rusia, dan saya tidak menginginkan itu,” ujar Trump.

Adapun Trump selama ini mendorong penggunaan instrumen ekonomi sebagai tekanan terhadap negara-negara yang berkonflik, termasuk Rusia dan Ukraina. dilansir dari situs resmi warta ekonomi co.id.

Gubernur The Fed Lisa Cook menggugat Presiden AS Donald Trump untuk mencegah pemecatannya, memicu pertarungan hukum yang bisa menentukan independensi bank sentral.

 “Upaya pemecatan berdasarkan surat rujukan semata tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang kuat. Kami akan mengajukan gugatan untuk menantang tindakan ilegal ini,” ujar Abbe Lowell, yang mewakili Cook, dalam pernyataannya dikutip dari Reuters, Rabu (27/8/2025). 

Pernyataan itu dirilis sehari setelah Trump mengumumkan niatnya memecat Cook—perempuan kulit hitam pertama yang duduk di Dewan Gubernur The Fed—atas dugaan tindakan menipu dan berpotensi kriminal terkait kredit kepemilikan rumah (KPR) pada 2021.

 “Kami membutuhkan orang yang benar-benar bersih, dan tampaknya dia tidak demikian,” kata Trump kepada wartawan. 

Meski demikian, Trump menyebut akan mematuhi keputusan pengadilan jika Cook tetap dipertahankan, seraya menyiapkan beberapa kandidat pengganti. Ketegangan Trump dengan bank sentral yang seharusnya independen itu menambah daftar upaya sang presiden memperluas kendali langsung atas berbagai lembaga pemerintahan. 

Sejak kembali menjabat Januari lalu, Trump telah mendorong mundur ratusan ribu pegawai negeri, membubarkan sejumlah lembaga, dan menahan miliaran dolar belanja negara yang sudah disetujui Kongres. Trump sebelumnya kerap menekan The Fed untuk memangkas suku bunga pada periode pertamanya di Gedung Putih. 

Belakangan, dia kembali mendesak penurunan suku bunga beberapa persen dan sempat mengancam akan memecat Ketua The Fed Jerome Powell, meski ancaman itu kemudian dilunakkan. 

Jika Cook diberhentikan, Trump berpeluang menunjuk mayoritas dari tujuh anggota Dewan Gubernur The Fed, termasuk dua posisi yang masih kosong serta pencalonan ekonom Gedung Putih Stephen Miran yang menunggu persetujuan. The Fed menegaskan bahwa para anggota dewan memiliki masa jabatan 14 tahun dan tidak bisa dengan mudah dicopot demi menjaga independensi kebijakan moneter.  

“Keputusan moneter harus didasarkan pada data ekonomi dan kepentingan jangka panjang rakyat AS,” tulis The Fed dalam pernyataan resminya. Upaya Trump mengintervensi bank sentral telah memukul kepercayaan terhadap dolar AS dan obligasi pemerintah, serta menimbulkan kekhawatiran akan gejolak keuangan global.  Namun, pasar relatif tenang pada Selasa; indeks saham Wall Street stagnan, dolar melemah, sementara imbal hasil obligasi bertenor pendek turun dan imbal hasil obligasi jangka panjang naik. 

Trump dalam suratnya kepada Cook menuding adanya “alasan cukup” untuk pemecatan, dengan menyebut Cook mencantumkan dua properti di Michigan dan Georgia sebagai tempat tinggal utama dalam aplikasi hipotek sebelum bergabung dengan The Fed pada 2022. 

Kasus ini kian disorot karena Trump dalam beberapa bulan terakhir memecat sejumlah pejabat perempuan kulit hitam, termasuk Kepala Perpustakaan Kongres dan Ketua Dewan Hubungan Perburuhan Nasional.  .

Bahkan, Jaksa Agung New York Letitia James yang pernah memenangkan gugatan penipuan senilai US$500 juta terhadap Trump juga dituduh melakukan pelanggaran serupa. 

Masalah KPR Pertanyaan mengenai KPR Cook pertama kali diungkap William Pulte, Direktur Badan Keuangan Perumahan Federal (FHFA) sekaligus sekutu Trump, yang kemudian merujuk kasus ini ke Jaksa Agung AS Pamela Bondi. Hingga kini, Departemen Kehakiman belum menyatakan apakah akan menindaklanjutinya. 

Cook sendiri tercatat memiliki tiga hipotek dalam laporan keuangan 2024, termasuk dua untuk tempat tinggal pribadi yang dia ambil saat masih berkarier di dunia akademik.  

Berdasarkan Undang-Undang Federal Reserve 1913, seorang gubernur dapat diberhentikan “dengan alasan yang sah”, tetapi kekuasaan ini belum pernah benar-benar diuji oleh presiden sebelumnya. Peter Conti-Brown, pakar sejarah The Fed dari Wharton School, menilai langkah Trump bertentangan dengan prinsip hukum.  

“Transaksi KPR itu sudah ada sebelum Cook diangkat, dan terbuka saat dia diperiksa serta disahkan Senat. Menggunakannya sekarang sebagai alasan pemecatan jelas tidak sesuai konsep ‘alasan yang sah’,” ujarnya. 

Kasus ini kemungkinan akan menjadi ujian besar independensi The Fed, terutama menjelang rapat kebijakan berikutnya pada 16–17 September. “Pada periode pertama Trump, The Fed masih relatif lolos dari tekanan politik. Namun kali ini, tampaknya bank sentral paling berpengaruh di dunia itu tidak akan seberuntung sebelumnya,” kata Tim Duy, Ekonom AS di SGH Macro Advisors. dilansir dari situs resmi bisnis co.id.

Perusahaan milik Elon Musk mengajukan gugatan terhadap Apple dan OpenAI karena menilai kesepakatan kedua perusahaan itu untuk mengintegrasikan layanan ChatGPT ke iPhone menghambat persaingan dalam industri kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Menurut siaran The Verge pada Senin (25/8), perusahaan xAI dan X Corp milik Elon Musk mengklaim bahwa pengguna iPhone menjadi “tidak punya alasan” untuk mengunduh aplikasi AI pihak ketiga karena pengaturan ponsel “memaksa” pengguna menggunakan ChatGPT sebagai aplikasi chatbot default mereka saat mengaktifkan Apple Intelligence.

“Apple dan OpenAI telah mengunci pasar untuk mempertahankan monopoli mereka dan mencegah inovator seperti X dan xAI bersaing,” demikian tuduhan X Corp. dan xAI milik Elon Musk dalam gugatan yang pada Senin (25/8)​ diajukan ke Pengadilan Distrik Texas Utara, Amerika Serikat.

Dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan, kedua perusahaan milik Elon Musk itu juga menuduh App Store milik Apple “mengurangi prioritas” chatbot dan aplikasi “super” pesaing termasuk Grok dan X.

Musk telah mengancam akan melakukan tindakan hukum terhadap Apple pada awal Agustus 2025, setelah menuduh perusahaan tersebut memanipulasi peringkat App Store demi OpenAI.

“Apple bertindak sedemikian rupa sehingga mustahil bagi perusahaan AI mana pun selain OpenAI untuk mencapai posisi #1 di App Store, yang merupakan pelanggaran antimonopoli yang tegas,” kata Musk saat itu.

Apple segera merespons tuduhan itu, menyampaikan kepada Bloomberg bahwa toko aplikasinya “dirancang untuk bersikap adil dan bebas dari bias”.

Dalam gugatan yang diajukan, xAI dan X Corp menyatakan bahwa meskipun aplikasi X dan Grok telah menerima peringkat tinggi keduanya tidak muncul di bagian “Aplikasi yang Harus Dimiliki” di App Store, sementara ChatGPT milik OpenAI menjadi chatbot AI “satu-satunya” pengisi bagian itu pada 24 Agustus 2025.

X Corp dan xAI juga menuduh kemitraan Apple dengan OpenAI menciptakan celah yang melindungi raksasa AI tersebut akibat “monopoli Apple di ponsel pintar”.

Mereka mencatat integrasi ChatGPT di iPhone memberi OpenAI akses ke “miliaran perintah pengguna potensial dari ratusan juta iPhone”, yang diduga memberinya keuntungan yang tidak adil.

Menanggapi gugatan tersebut, Juru Bicara OpenAI Kayla Wood menyampaikan pernyataan melalui surel kepada The Verge bahwa “Pengajuan hukum terbaru ini konsisten dengan pola perilaku merendahkan yang terus dilakukan oleh Tn. Musk.”.dilansir dari situs resmi antara co.id.

Dunia sepak bola kembali dihadapkan pada sebuah putusan hukum yang berpotensi mengubah tatanan transfer pemain secara drastis. Kasus yang melibatkan eks gelandang Prancis, Lassana Diarra, telah menarik perhatian global dan dinilai memiliki dampak sebanding dengan Putusan Bosman tahun 1995. Gugatan Diarra terhadap FIFA dan Asosiasi Sepak Bola Belgia menuntut kompensasi sebesar €65 juta (sekitar Rp1,16 triliun) atas kerugian karier yang ia alami.

Perselisihan ini berakar pada peraturan transfer FIFA yang dianggap melanggar hukum Uni Eropa, khususnya terkait kebebasan bergerak pekerja. Putusan Pengadilan Kehakiman Uni Eropa (CJEU) pada Oktober 2024 yang mendukung Diarra, menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum olahraga. Ini menegaskan bahwa peraturan federasi olahraga internasional harus tunduk pada hukum yang lebih luas.

Keputusan CJEU ini membuka babak baru bagi hak-hak pemain dan stabilitas kontrak dalam sepak bola profesional. Implikasinya bisa sangat luas, memaksa FIFA untuk merevisi regulasinya dan memberikan kekuatan tawar yang lebih besar kepada para pemain. Kasus Lassana Diarra menjadi sorotan utama bagi para pemangku kepentingan di seluruh dunia.

Kronologi Perselisihan Kontrak Lassana Diarra

Perselisihan kontrak yang melibatkan Lassana Diarra bermula pada tahun 2014, setelah ia menandatangani kontrak empat tahun dengan Lokomotiv Moscow pada Agustus 2013. Hubungan antara Diarra dan klub Rusia tersebut memburuk ketika Lokomotiv berusaha mengurangi gajinya secara sepihak. Diarra menolak pengurangan gaji tersebut dan menolak untuk berlatih bersama tim.

Akibat penolakan ini, Lokomotiv Moscow memutus kontrak Diarra pada Agustus 2014, dan kemudian menuntut ganti rugi sebesar €20 juta atas pelanggaran kontrak. FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC) memutuskan Diarra bersalah dan memerintahkannya membayar denda €10 juta kepada Lokomotiv Moscow. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) pada Mei 2016, yang juga memerintahkan Diarra membayar €110.000 kepada CAS.

Sanksi dari FIFA dan CAS ini berdampak besar pada karier Diarra, membuatnya tidak dapat bermain sepak bola profesional selama lebih dari setahun. Ia bahkan gagal bergabung dengan klub Belgia Sporting Charleroi pada tahun 2015 karena kekhawatiran klub akan risiko hukum dan finansial. Sporting Charleroi menarik tawaran kontraknya karena Pasal 17.2 dari Peraturan Status dan Transfer Pemain (RSTP) FIFA, yang menetapkan tanggung jawab bersama bagi klub baru yang merekrut pemain yang melanggar kontrak.

Diarra berpendapat bahwa peraturan FIFA tersebut secara tidak adil mengganggu dan berdampak negatif pada perkembangan kariernya. Oleh karena itu, ia mengajukan gugatan terhadap FIFA dan Asosiasi Sepak Bola Belgia di pengadilan Belgia, menuntut ganti rugi atas hilangnya pendapatan. Diarra menyatakan bahwa perjuangannya ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungi pemain-pemain muda yang tidak memiliki sarana finansial untuk menghadapi FIFA.

Perbandingan dengan Putusan Bosman: Dua Revolusi Hukum

Kasus Lassana Diarra memiliki kemiripan yang mencolok dengan Putusan Bosman tahun 1995, yang juga merupakan tonggak sejarah dalam hukum olahraga. Putusan Bosman, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kehakiman Eropa (ECJ), secara fundamental mengubah pasar transfer sepak bola. Kasus ini diajukan oleh Jean-Marc Bosman, seorang pesepakbola Belgia, yang menantang peraturan transfer yang membatasi kemampuannya bergabung dengan klub baru setelah kontraknya berakhir.

Sebelum Putusan Bosman, klub dapat mencegah pemain bergabung dengan klub lain bahkan setelah kontrak mereka habis, dan dapat menuntut biaya transfer. Putusan Bosman menghapus sistem biaya transfer untuk pemain yang kontraknya habis, memungkinkan mereka pindah klub secara bebas. Hal ini memberikan pemain kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya atas karier mereka, memungkinkan negosiasi perjanjian yang lebih menguntungkan.

Ada kesamaan mendasar antara kasus Diarra dan Bosman karena keduanya berpusat pada kebebasan bergerak pekerja di Uni Eropa. Keduanya juga secara langsung menantang peraturan transfer FIFA yang dianggap menghambat hak-hak tersebut. Kasus Bosman berfokus pada pemain yang kontraknya habis dan klub yang masih menuntut biaya transfer.

Sementara itu, kasus Diarra berfokus pada peraturan FIFA yang membuat pemain dan klub baru bertanggung jawab atas kompensasi kepada klub lama jika kontrak diputus tanpa alasan yang sah. Kedua putusan tersebut menegaskan bahwa aturan olahraga harus mematuhi hukum Uni Eropa tentang persaingan yang adil dan hak-hak pekerja. Ini menunjukkan konsistensi dalam penegakan hukum Uni Eropa terhadap praktik-praktik dalam dunia olahraga.

Dampak Masa Depan: Perubahan Lanskap Sepak Bola

Putusan CJEU dalam kasus Lassana Diarra kemungkinan besar akan memaksa FIFA untuk merevisi Peraturan Status dan Transfer Pemain (RSTP) mereka secara signifikan. Perubahan ini terutama akan menyasar pembayaran kompensasi wajib bagi pemain yang mengakhiri kontrak tanpa alasan yang sah. Tanggung jawab bersama bagi klub baru dan pembatasan transfer Sertifikat Transfer Internasional (ITC) juga akan menjadi fokus revisi.

FIFA telah menyatakan bahwa mereka sedang bekerja sama dengan para pemangku kepentingannya untuk mengubah peraturan tersebut sesuai panduan CJEU. Peraturan yang direvisi perlu mencapai keseimbangan yang adil antara menjaga stabilitas kontrak dan memastikan perlindungan hak-hak pemain untuk bergerak bebas di Uni Eropa. Ini akan menjadi tantangan besar bagi badan sepak bola dunia tersebut.

Putusan ini akan secara fundamental menggeser kekuatan tawar dalam negosiasi transfer dan kontrak dari klub ke pemain, serta agen mereka. Hal ini berpotensi menyebabkan lebih banyak pemutusan kontrak dan ketidakpastian yang lebih besar atas biaya transfer di masa depan. Pemain mungkin dapat memanfaatkan putusan ini untuk berhasil memutus kontrak mereka tanpa dimintai pertanggungjawaban finansial yang berat.

Kasus Diarra juga telah memicu gugatan class action terpisah yang diajukan oleh yayasan Belanda “Justice for Players” (JFP) terhadap FIFA dan beberapa asosiasi sepak bola Eropa. Gugatan ini mengklaim bahwa peraturan transfer yang membatasi telah menyebabkan kerugian finansial bagi sekitar 100.000 pemain selama lebih dari dua dekade. Jika gugatan class action ini berhasil, dampaknya bisa mencapai miliaran euro dalam bentuk ganti rugi.

Secara keseluruhan, kasus ini telah meningkatkan pengawasan terhadap FIFA sebagai pembuat aturan yang mengatur diri sendiri. Putusan Diarra menunjukkan bahwa sepak bola sekarang harus bekerja dalam undang-undang ketenagakerjaan yang sama yang berlaku untuk industri lain mana pun. Hal ini dapat mengarah pada pendekatan yang lebih kolaboratif dalam pembuatan aturan, melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat pemain dan otoritas nasional. dilansir dari situs resmi bolanet co.id.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya hanya bersedia bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin jika Ukraina terlebih dahulu menerima jaminan keamanan yang kuat.

“Kami ingin memahami struktur keamanan Ukraina dalam 7–10 hari ke depan,” ujar Zelensky pada Kamis (21/8/2025), menegaskan syarat pertemuannya dengan Putin.

Zelensky menambahkan, setelah ada jaminan keamanan, Ukraina akan berusaha mengadakan pertemuan tiga arah dengan Putin dan Presiden AS Donald Trump.

Usulan jaminan keamanan model NATO untuk Ukraina saat ini tengah dibahas oleh Presiden AS dan para pemimpin Eropa. Namun, belum ada kesepakatan final. Rusia sendiri menolak ide tersebut jika dilakukan tanpa melibatkan Moskow.

Zelensky juga menyebut tiga negara sebagai lokasi potensial pertemuan dengan Putin, yaitu Swiss, Austria, dan Turki. “Turki adalah negara NATO sekaligus bagian dari Eropa. Kami tidak keberatan,” katanya.

Presiden Ukraina itu menyatakan telah meminta Trump untuk menekan Hungaria agar tidak menghalangi proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. “Presiden Trump berjanji timnya akan bekerja keras untuk mewujudkannya,” ucap Zelensky.

Sebelumnya, Trump menggelar pertemuan puncak dengan Putin di Alaska, lalu bertemu Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa di Gedung Putih. Trump mengatakan sedang mengatur pertemuan Putin–Zelensky dan membuka peluang konferensi tiga pihak jika semuanya berjalan lancar.

Menurut Trump, lebih baik dirinya tidak langsung hadir dalam pertemuan Rusia–Ukraina, agar kedua pihak bisa merundingkan kesepakatan damai secara mandiri. Setelah ada kesepakatan, Trump siap hadir untuk menutup perjanjian.

Meski Zelensky telah menyatakan kesiapannya dengan syarat tertentu, hingga kini Presiden Putin belum menunjukkan indikasi akan bersedia bertemu. Namun, Kremlin menyebut pihaknya tetap terbuka untuk meningkatkan level perundingan damai dengan Ukraina. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id.

Vaping merupakan salah satu alat pengganti rokok yang sedang booming dan semakin banyak dipakai banyak orang, bahkan bagi mereka yang sebelumnya bukan perokok. Namun, di Singapura, vaping yang selama ini sudah dilarang akan ditindak lebih tegas, bahkan akan ditindak sebagai masalah narkoba. 

Dalam pidatonya pada Rapat Umum Hari Nasional 2025, Perdana Menteri Lawrence Wong mengungkapkan bahwa Pemerintah Singapura akan mengambil tindakan yang jauh lebih tegas terhadap vaping, dengan menggelar latihan intensif yang melibatkan seluruh jajaran pemerintahan yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri (MHA) dan Kementerian Kesehatan (MOH).

PM Wong juga menyoroti ada bahaya yang lebih besar dari vaping. Pasalnya, belakangan banyak terlacak bahwa vape yang beredar mengandung zat berbahaya seperti etomidate, sejenis obat anestesi yang bisa membuat penggunanya mudah tertidur.

“Sekarang, vaping hanya mengandung etomidate. Di masa mendatang, vaping bisa saja menjadi sesuatu yang lebih buruk, lebih kuat, atau lebih berbahaya. Jadi, kita akan melakukan aksi yang lebih kuat terhadap vaping,” ungkapnya. 

Dia menyampaikan bahwa selama ini pemerintah Singapura hanya memperlakukan penggunaan vape seperti rokok biasa, dengan pelakunya hanya akan dikenakan denda.

Namun, PM Wong mengatakan bahwa aturan itu itu tidak lagi cukup, karena hingga kini masih banyak orang yang diam-diam tetap menggunakan vape. Oleh karena itu, pihaknya akan memperlakukan vaping sebagai “masalah narkoba” dengan hukuman yang lebih berat.

 “Ini berarti bisa membuat pelakunya mendapatkan hukuman penjara dan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang menjual vape dengan zat berbahaya,” kata PM Wong.

Bagi mereka yang kecanduan vaping, pengawasan dan rehabilitasi akan juga akan diberikan untuk membantu mereka berhenti. Pemerintah Singapura juga akan meningkatkan penegakan hukum di seluruh negeri dan akan menggelar “kampanye edukasi publik yang besar-besaran”. Kampanye tersebut akan dimulai di sekolah, Perguruan Tinggi, dan saat warganya menjalani Dinas Nasional.

 “Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan akan memimpin upaya tersebut, tetapi ini akan menjadi upaya pelatihan yang kuat dari seluruh pemerintahan,” ujar PM Wong. 

Dilansir Mothership, vape kembali menjadi perbincangan hangat di Singapura dalam beberapa pekan terakhir lantaran ada yang mengandung zat berbahaya, terutama vape elektrik (Kpod) yang mengandung etomidate yang merupakan semacam obat anestesi. 

Pada Juli 2025, Menteri Kesehatan Singapura Ong Ye Kung mengatakan Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memasukkan etomidate sebagai obat Kelas C berdasarkan Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba. 

Berdasarkan Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba, Ong mengatakan bahwa para pelanggar akan diperlakukan sama dengan mereka yang mengonsumsi narkoba seperti ganja atau kokain. Ini artinya mereka yang kedapatan memiliki vape yang mengandung etomidate akan diawasi dan menjalani rehabilitasi wajib.

 Adapun, pelanggar berulang akan dituntut, dan ini berarti menghadapi hukuman penjara. Sementara itu, untuk mendorong pengguna vape agar berhenti dan menyerahkan perangkat mereka, Otoritas Ilmu Kesehatan (HSA) Singapura meluncurkan inisiatif “Bin the Vape”. Kegiatan ini untuk mendorong para pengguna untuk membuang vapenya di tempat pembuangan sampah khusus berwarna merah, yang tersedia di 23 pusat komunitas yang ditunjuk di seluruh Singapura. 

Kamera CCTV ditempatkan di dekat tempat pembuangan sampah untuk mencegah pencurian dan perusakan, dan tempat pembuangan sampah juga akan dikunci dan diamankan agar vape tidak dapat diambil kembali setelah dibuang. 

HSA juga meyakinkan masyarakat bahwa mereka tidak akan melacak identitas siapa pun yang telah membuang vape mereka, dan tidak akan memberikan hukuman bagi mereka yang sudah membuang vape di tempat sampah khusus itu. dilansir dari situs resmi lifestyle co.id.

Ribuan warga Palestina di timur Kota Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat kekhawatiran serangan darat besar Israel. Mereka bergerak menuju wilayah barat dan selatan, sementara bombardir udara terus mengguncang kota yang sudah hancur tersebut.

Rencana Israel untuk menguasai Kota Gaza memicu kekhawatiran internasional. Di dalam negeri, puluhan ribu warga Israel turun ke jalan dalam salah satu gelombang protes terbesar sejak perang dimulai. Mereka mendesak pemerintah segera mencapai kesepakatan damai dan membebaskan sekitar 50 sandera yang masih ditahan kelompok militan Palestina.

Seorang sumber yang mengetahui perundingan di Kairo menyebutkan bahwa mediator dari Mesir dan Qatar meningkatkan upaya terakhir guna mencegah invasi darat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Kota Gaza sebagai benteng perkotaan terakhir Hamas. Namun, dengan Israel yang telah menguasai sekitar 75% wilayah Gaza, militer memperingatkan bahwa operasi darat bisa membahayakan sandera yang masih hidup dan menyeret pasukan ke perang gerilya berkepanjangan.

Ahmed Mheisen, manajer tempat penampungan Palestina di Beit Lahiya mengatakan sebanyak 995 keluarga telah meninggalkan rumah mereka dalam beberapa hari terakhir menuju selatan. Ia menambahkan, jumlah tenda yang dibutuhkan untuk penampungan darurat mencapai 1,5 juta unit, tetapi Israel hanya mengizinkan masuk 120.000 tenda selama gencatan senjata Januari–Maret lalu.

Kantor Kemanusiaan PBB melaporkan sekitar 1,35 juta orang di Gaza sudah membutuhkan tempat penampungan darurat. “Warga Kota Gaza seperti orang yang menerima hukuman mati dan menunggu eksekusi,” ujar pengusaha lokal Tamer Burai.

Banyak keluarga mulai menyewa tempat tinggal di selatan untuk menghindari kejutan serangan darat mendadak. “Beberapa orang belajar dari pengalaman sebelumnya, mereka memilih pindah lebih awal untuk mencari tempat yang aman,” kata ekonom Palestina Mohammad Abu Jayyab.

Upaya perundingan gencatan senjata sejauh ini menemui jalan buntu. Israel bersedia menghentikan permusuhan jika semua sandera dibebaskan dan Hamas meletakkan senjatanya. Namun, Hamas menolak permintaan tersebut hingga negara Palestina berdiri.

Seorang pejabat Hamas mengatakan kelompok itu tetap menolak melucuti senjata atau mengusir para pemimpinnya dari Gaza. Perbedaan juga muncul terkait sejauh mana Israel harus menarik pasukannya dan bagaimana bantuan kemanusiaan bisa masuk tanpa hambatan.

Pada Sabtu lalu, militer Israel menyatakan tengah bersiap membantu relokasi warga Gaza dari zona pertempuran dengan menyediakan tenda dan perlengkapan. Namun, kelompok bantuan memperingatkan tenda yang tersedia sudah usang dan tak mampu melindungi dari hujan. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id.

Puluhan ribu warga Israel turun ke jalan-jalan di Tel Aviv untuk menyerukan diakhirinya perang di Gaza. Mereka memegang foto para sandera, mengibarkan bendera kuning, menabuh drum, dan meneriakkan yel-yel untuk membawa pulang warga Israel yang masih disandera di Gaza.

“Kami di sini untuk menegaskan kepada pemerintah Israel bahwa ini mungkin menit-menit terakhir yang kita miliki untuk menyelamatkan para sandera yang ditahan di terowongan Hamas selama hampir 700 hari,” ujar Ofir Penso, seorang guru bahasa Arab berusia 50 tahun, kepada AFP, Senin (18/8/2025).

Demonstrasi telah digelar secara rutin selama hampir 22 bulan perang setelah serangan kelompok Hamas pada tahun 2023. Namun, aksi protes pada hari Minggu (18/8) waktu setempat itu tampaknya menjadi salah satu yang terbesar sejauh ini.

Dari 251 orang yang disandera para militan Palestina pada Oktober 2023, 49 orang saat ini masih berada di Jalur Gaza, termasuk 27 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

Dalam aksi demo ini, warga Israel berkumpul di Lapangan Sandera Tel Aviv yang menjadi titik fokus aksi.

“Pemerintah Israel tidak pernah menawarkan inisiatif yang tulus untuk kesepakatan komprehensif dan mengakhiri perang,” ujar Einav Tzangauker, yang putranya, Matan, ditawan di Gaza, di depan kerumunan orang.

“Kami menuntut kesepakatan yang komprehensif dan dapat dicapai serta diakhirinya perang. Kami menuntut apa yang menjadi hak kami — anak-anak kami,” imbuhnya.

“Seluruh negeri sedang berperang satu sama lain, citra kita di seluruh dunia telah berubah total, lebih buruk dari sebelumnya, dan sudah cukup,” ujar Nick, seorang pekerja teknologi berusia 31 tahun, kepada AFP, meminta untuk tidak menyebutkan nama belakangnya.

Para demonstran lainnya mengkhawatirkan nasib anak-anak mereka yang terdaftar di militer Israel yang telah dikirim ke Gaza, dan khawatir mereka akan segera dipanggil kembali untuk berperang.

“Kami berharap dan berdoa agar pemerintah kami mendengarkan kami,” kata Ella Kaufman yang memiliki dua putra yang bertugas sebagai perwira di militer Israel. dilansir dari situs resmi detik co.id.

Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA) menyatakan Israel sudah membunuh sebanyak 421 pesepak bola di Gaza sejak agresi brutal 7 Oktober 2023. Salah satunya, adalah pemain legendaris Suleiman al-Obeid (41) yang dijuluki sebagai “Pele dari Palestina”.

Mantan pemain tim nasional Palestina itu tewas dibunuh saat menunggu bantuan kemanusiaan bersama warga sipil lainnya yang kelaparan di Gaza Selatan. Serangan udara Israel pada Rabu (6/8/2025) itu juga menewaskan 18 orang, termasuk sang bintang Suleiman al-Obeid.

“Pasukan Israel melepaskan tembakan, dan ia tewas seketika,” tulis media Quds News Network dikutip Beritasatu.com, Senin (11/8/2025).

Al-Obeid yang meninggalkan seorang istri dan lima anak tercatat sudah mencetak lebih dari 100 gol selama kariernya, menjadikannya salah satu bintang sepak bola paling bersinar di Palestina. 

Ia lahir di Gaza pada 24 Maret 1984 dan memulai karier sebagai pesepak bola profesional di klub Shabab al-Shati, lalu bermain untuk Markaz Shabab al-Am’ari di Tepi Barat dan Gaza Sports Club.

Al-Obeid memulai debut bersama tim nasional Palestina pada 2007 dan mencatat 24 penampilan. Ia mencetak dua gol, termasuk gol salto terkenal ke gawang Yaman dalam Kejuaraan Sepak Bola Asia Barat 2010. Keahliannya dalam mengolah bola membuatnya dijuluki “Pele dari Palestina,” sebagai penghormatan kepada legenda Brasil tersebut.

Kematian tragis Suleiman al-Obeid akibat serangan brutal Israel menuai kecaman dunia. Para bintang sepak bola dunia ramai-ramai mengecam tindakan Zionis membunuh pemain legendaris itu.

Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) menyampaikan belasungkawa atas kematian Suleiman al-Obeid. “Selamat jalan Suleiman al-Obeid, ‘Pele Palestina’,” tulis UEFA dalam platform X. 

Organisasi tersebut memuji al-Obeid sebagai sosok berbakat yang memberikan harapan kepada banyak anak bahkan di masa tergelap.

Asosiasi Sepak Bola Palestina menyebutkan sebanyak 421 pesepakbola telah meninggal karena serangan militer dan kelaparan di Gaza sejak 7 Oktober 2023, termasuk 103 anak-anak. Setidaknya 662 atlet Palestina dan anggota keluarga mereka telah tewas dalam genosida tersebut.

Serangan Israel sejak Oktober 2023 telah menghancurkan 288 fasilitas olahraga, termasuk 268 di Gaza. Markas utama Asosiasi Sepak Bola Palestina di Gaza turut menjadi sasaran serangan udara Israel.

Serangan Israel telah menewaskan 61.258 warga Palestina dan melukai 152.045 lainnya sejak 7 Oktober. Sebanyak 1.706 orang tewas saat menunggu bantuan sejak 27 Mei. dilansir dari situs resmi beritasatu co.id.

Rencana pemerintah China untuk membangun mega-embassy atau kedutaan besar skala besar di London memunculkan kekhawatiran bagi pemerintah Inggris. Melansir BBC, Minggu (10/8/2025), pembangunan kedutaan besar (kedubes) yang berlokasi dekat dengan kawasan pusat keuangan London tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko spionase. 

China membeli lahan yang diusulkan untuk pembangunan kedutaan besar baru di Royal Mint Court, dekat Tower of London, harga £255 juta pada 2018. Dengan luas 20.000 meter persegi, kompleks tersebut akan menjadi kedutaan terbesar di Eropa jika proyek ini terealisasi. Namun, rencana ini menuai kekhawatiran sejumlah pihak. 

Mereka menilai lokasi Royal Mint Court berpotensi dimanfaatkan China untuk menyusup ke sistem keuangan Inggris, dengan memanfaatkan kabel serat optik di sekitar kawasan yang membawa data sensitif perusahaan-perusahaan di City of London, kawasan pusat keuangan London.

Aktivis pro-demokrasi dari Hong Kong juga khawatir Beijing dapat menggunakan kompleks kedubes yang besar itu untuk mengintimidasi lawan politik, bahkan malahan mereka. Warga sekitar pun juga khawatir keberadaan kedubes raksasa China akan menimbulkan risiko keamanan bagi mereka dan memicu aksi protes besar-besaran.

Permohonan China untuk membangun kedutaan baru di lokasi tersebut sebelumnya ditolak oleh Tower Hamlets, dewan lokal setempat. Namun, Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner mengambil alih proses persetujuan tersebut dan akan mengambil keputusan akhir pada 9 September. 

Kompleks kedubes yang diusulkan akan mencakup kantor, area basement yang luas, hunian untuk 200 staf, dan terowongan baru untuk menghubungkan gedung kedutaan dengan bangunan terpisah di kompleks kedutaan. Baru-baru ini, Rayner meminta penjelasan kepada pemerintah China mengenai alasan sebagian rencana pembangunan kedubes raksasa tersebut disamarkan atau dihapus dari dokumen. 

Rayner memberikan tenggat 2 pekan kepada China. Beberapa ruangan dalam dokumen perencanaan pembangunan kedubes yang diajukan ke Dewan Kota Tower Hamlets, termasuk area basement, telah ditandai ‘dihapus karena alasan keamanan’. Rayner, yang dijadwalkan memutuskan nasib proyek tersebut pada awal bulan depan, meminta Beijing memberikan tanggapan paling lambat pada 20 Agustus. 

Seorang juru bicara Kedutaan Besar China di Inggris mengatakan bahwa mereka telah mempertimbangkan sepenuhnya kebijakan dan pedoman perencanaan Inggris, serta pandangan semua pihak terkait saat mengajukan permohonan tersebut. 

“Kedutaan Besar China di Inggris berkomitmen untuk mempromosikan saling pengertian dan persahabatan antara kedua bangsa, serta mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara,” kata juru bicara Kedubes China kepada BBC. 

“Membangun kedutaan baru akan membantu kami menjalankan tanggung jawab tersebut dengan lebih baik,” imbuhnya. Mengutip CNN, para pengunjuk rasa dan kelompok pegiat hak asasi manusia khawatir gedung kedutaan baru China itu dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi kegiatan spionase dan penegakan hukum “berjarak jauh” oleh Beijing, yang berpotensi membahayakan para penentang pemerintah China di Inggris. 

Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kedutaan besar mengatakan kepada CNN bahwa rencana tersebut seharusnya tidak diizinkan untuk dilanjutkan. “Terlalu dekat dengan Tower Bridge,” kata pria tersebut, yang enggan menyebutkan namanya. Dia juga mengemukakan kekhawatirannya terkait kasus-kasus hilangnya orang di Hong Kong. 

China sebelumnya pernah dituduh memanfaatkan kantor perwakilannya sebagai pos polisi di luar negeri untuk memantau warga China di luar negeri dan memaksa mereka kembali ke tanah air. 

Salah satu insiden tersebut terjadi di Inggris pada Oktober 2022, ketika seorang demonstran pro-demokrasi Hong Kong diseret ke dalam kompleks konsulat China di Manchester dan dipukuli, dalam peristiwa yang terekam kamera. dilansir dari situs resmi bisnis co.id.