Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah menaikkan hadiah uang untuk informasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Diketahui pada Sabtu (11/1/2025), Nicolas Maduro resmi dilantik untuk masa jabatan ketiganya sebagai Presiden Venezuela.
Proses pemilihan yang mengantarkannya kembali ke kursi kepemimpinan ini menuai kritik tajam dari organisasi internasional karena diwarnai tuduhan penyimpangan dan penindasan terhadap oposisi.
Meskipun banyak seruan dari organisasi internasional, termasuk Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), untuk memastikan transparansi pemilu, otoritas Venezuela tetap mengesahkan kemenangan Maduro
Langkah ini memicu gelombang protes besar-besaran di berbagai kota, yang menyebabkan 23 orang tewas, beberapa di antaranya menjadi korban kekerasan dari tentara dan polisi setempat.
Dalam menanggapi situasi ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap rezim Maduro. Mereka mengumumkan kenaikan hadiah menjadi US$ 25 juta (sekitar Rp 406 miliar) untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro dan Diosdado Cabello, menteri dalam negeri Venezuela.
Selain itu, hadiah sebesar US$ 15 juta (sekitar Rp 244 miliar) juga diumumkan untuk informasi terkait Menteri Pertahanan Vladimir Padrino. Penawaran ini menambah daftar upaya AS yang sebelumnya, pada tahun 2020, menawarkan hadiah serupa untuk menangkap Maduro atas tuduhan terorisme dan perdagangan narkoba.
AS juga memberlakukan pembatasan perjalanan terhadap sejumlah pejabat pemerintah yang dianggap merusak proses pemilu dan terlibat dalam tindakan keras terhadap oposisi. Nama-nama pejabat tersebut dirahasiakan untuk alasan keamanan.
Di sisi lain, pemimpin oposisi dan calon presiden Edmundo Gonzalez mengeklaim dirinya sebagai presiden terpilih yang sah. Dalam sebuah video yang direkam dari Republik Dominika dan diunggah di media sosial, Gonzalez mengucapkan terima kasih kepada rakyat Venezuela serta komunitas internasional atas dukungan mereka.
Ia juga menyoroti putaran sanksi baru yang diumumkan oleh para pemimpin dunia pada hari Jumat (10/1/2025) sebagai langkah mendukung perjuangan demokrasi di Venezuela yang bebas dari Nicolas Maduro, dilansir dari situs resmi beritasatu co.id
