Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengusulkan agar nama program Makan Bergizi Gratis (MBG) diubah menjadi Makan Bergizi tanpa menyertakan kata ‘gratis’ karena dinilai memberi konotasi negatif.
Usul ini disampaikan Irma dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Menteri Kesehatan, dan Kepala BKKBN.
“Makan bergizi gratis ini, sebaiknya yang gratisnya itu dihapus, Pak. Makan bergizi saja. Enggak usah pakai gratis karena konotasinya negatif,” ujar Irma di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Menurut Irma, Presiden Prabowo Subianto memiliki niat baik dalam mencetuskan program MBG yakni agar anak-anak Indonesia memiliki intelligence quotient (IQ) atau kecerdasan intelektual yang sangat tinggi.
“Karena apa? Karena niat dari presiden, niat dari pemerintah memberikan ini kepada anak-anak bangsa,” tutur politikus Partai Nasdem tersebut.
Di luar usulan tersebut, Irma mengingatkan pemerintah bahwa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG berpotensi diperjualbelikan.
Irma mengaku memahami hal ini karena sebelum menjadi anggota DPR, ia memiliki tiga usaha katering yang menyiapkan ribuan porsi makan. Oleh karena itu, ia bisa memahami polemik keracunan ribuan orang yang mengkonsumsi MBG di berbagai kota.
“Saya mau bicara sertifikasi. Ingat ya, sertifikasi ini banyak sekali disalahgunakan, diperjualbelikan,” tutur Irma.
“Makanya saya tahu. Bukan asal ngomong. Saya tidak bicara sampah. Saya bicara berdasarkan fakta dan data,” imbuh dia. Diketahui, pelaksanaan program MBG menjadi sorotan karena telah mengakibatkan ribuan orang terdampak keracunan.
Kepala BGN Dadan Hidayana menyebutkan, terdapat lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.
“Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang,” kata Dadan di rapat Komisi IX DPR RI. “Kemudian, wilayah III ada 1.003 orang,” lanjut dia.dilansir dari situs resmi kompas co.id
