Ketua Komisi I DPR Utut Adianto membantah tuduhan bahwa rapat Panitia Kerja (Panja) DPR untuk revisi Undang-Undang (UU) TNI di Hotel Fairmont Jakarta mengabaikan efisiensi anggaran. Menurutnya, rapat DPR di hotel mewah ini merupakan konsinyering agar fokus membahas pasal demi pasal dalam draf RUU TNI yang akan diubah.
“Ya, kalau itu pendapatmu. Kalau dari dahulu coba kamu cek, Undang-Undang Kejaksaan di Hotel Sheraton, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Intercontinental, kok enggak kamu kritik?” ujar Urut di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
Utut menegaskan, rapat konsinyering berbeda dengan rapat biasa, karena menuntut peserta untuk fokus dan tetap berada di lokasi hingga pembahasan selesai sesuai jadwal.
Senada dengan Utut, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar juga menegaskan, penyelenggaraan rapat Panja DPR di Hotel Fairmont tidak melanggar aturan dan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.
Indra mengakui, DPR terkena pemotongan anggaran hingga 50%, tetapi masih memiliki alokasi dana untuk pembahasan RUU strategis, seperti revisi UU TNI.
Indra menjelaskan, rapat konsinyering membutuhkan tempat istirahat bagi anggota Panja DPR, mengingat pembahasan bisa berlangsung hingga dini hari dan dilanjutkan keesokan paginya.
“Semua tetap disiapkan tempat istirahatnya, karena rapat ini bisa selesai dini hari, lalu harus break dan dilanjutkan lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Indra memastikan bahwa rapat revisi UU TNI di hotel tidak menyalahi aturan karena tata tertib DPR memperbolehkan rapat di luar gedung DPR. Pihaknya juga telah melakukan survei ke beberapa hotel sebelum akhirnya memilih Hotel Fairmont.
“Ada lima sampai enam tempat yang sudah kami jajaki. Yang tersedia hanya Hotel Fairmont, dan itu pun dengan pertimbangan tarif pemerintah (government rate) yang sesuai dengan standar biaya masukan (SBM) DPR,” kata Indra terkait rapat revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta, dilansir dari situs resmi beritasatu co.id
