Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak masyarakat yang tinggal di daerah penghasil pangan lokal untuk meninggalkan konsumsi beras putih.
Terlebih, kata Mendagri Tito, di wilayah Indonesia timur atau zona tiga yang harga berasnya kerap tinggi karena masalah distribusi.
Hal ini disampaikan Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program Koperasi Desa Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
“Di zona 3, yaitu zona Indonesia bagian timur memang betul harga-harga yang cukup tinggi karena distribusi. Yang sulit di Papua misalnya, dan di pulau-pulau,” kata Tito, Senin (27/10/2025).
Menurut dia, beras juga lebih lebih berbahaya dari pangan lainnya karena mengandung banyak gula. Oleh karena itu, Tito mengimbau pemerintah daerah (Pemda) turut ambil peran melakukan peralihan konsumsi beras ke pangan lokal di wilayahnya masing-masing.
“Makanya tolong teman-teman yang di daerah Indonesia Timur, tolonglah, gerakkan tangan lokal yang lebih melimpah. Ada keladi, ada papeda, ada talas, petatas. Itu lebih sehat daripada nasi putih. Nasi putih terlalu banyak gulanya, jadi itu lebih sehat,” ucap Tito.
Ia juga menyayangkan masih adanya anggapan konsumsi pangan lokal merupakan kebiasaan masyarakat kelas bawah. Padahal, kata dia, masyarakat yang tinggal di kota juga mulai mengikuti tren meninggalkan makan beras putih demi kesehatan.
“Cuma yang kadang-kadang dianggap kalau yang makan itu kelas bawah. Enggak juga. Orang kota sekarang banyak yang makan non-beras putih,” tutur Tito.
Tak Konsumsi Beras Putih
Tito mengatakan, kebiasaan tidak mengkonsumsi beras putih pun saat ini sudah diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia mengaku, setiap pagi memilih makan keladi hingga talas yang direbus sebagai pengganti nasi.
“Silakan dicek di tempat saya juga, ajudan saya tahu persis kalau ke kantor, keladi yang direbus, dipotong-potong, gantikan nasi putih, karena gulanya lebih rendah. Orang kaya di Jakarta banyak sekarang pindah ke non-beras,” tegas Tito.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, inflasi nasional pada akhir Oktober 2025 masih terkendali di angka 2,65 persen. Ia menyebut, tren harga pangan pokok terutama beras, menunjukkan perbaikan berkat intervensi pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program Koperasi Desa Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah di Kampus IPDN Jatinangor, Senin (27/10/2025).
“Inflasi cukup baik, kita lihat terjaga di angka 2,65 persen. Kemudian juga untuk pangan juga beras sangat baik,” terang Tito.
Beras Aman, Tito Karnavian Waspada Kenaikan Harga Telur Ayam
Tito memaparkan, jumlah daerah dengan kenaikan harga beras terus menurun. Tito bilang, angka daerah-daerah yang harga berasnya naik hanya tercatat 51 daerah saja.
“Sementara yang harganya turun makin bertambah, 250-an daerah Kabupaten Kota. Artinya, intervensi dari bulog, kementerian pertanian, badan pangan nasional bagus sekali untuk menstabilkan harga beras,” ucap dia.
Meski demikian, Tito mengakui ada komoditas yang menunjukkan tekanan permintaan, seperti telur ayam ras. Kemudian, harga cabai merah juga disebut masih perlu perhatian melalui gerakan tanam dan kerja sama antardaerah yang mengalami surplus.
“Yang agak trennya sedikit agak naik adalah harga telur ayam ras dan untuk daging ayam ras relatif stabil. Ini kita duga kemungkinan karena ada demand yang meningkat karena adanya program MBG (makan bergizi gratis) artinya positif, tinggal menambah supply saja,” kata Tito.
Selain isu inflasi, dalam rapat koordinasi ini Tito juga menyampaikan arahan kepada sekretaris daerah (Sekda) dan Bappeda terkait evaluasi pendapatan dan belanja pada tahun berjalan.
Ia menekankan agar pemerintah daerah (Pemda) memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Terutama, lanjut Tito terkait pendapatan dan belanja daerah. Contohnya, kata dia efisiensi belanja birokrasi dapat dialihkan untuk program-program prioritas seperti yang dilakukan Kabupaten Lahat.
Tidak hanya itu, upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi sorotan. Tito menekankan pentingnya sistem pajak yang transparan.
“Di antaranya ada beberapa yang sudah ada pajak restoran, hotel itu kan selalu ditarik tapi belum tentu sampai ke Dispenda. Sehingga dibuat sistem seperti Banyuwangi, sehingga PAD-nya bertambah tapi tidak memberatkan rakyat karena memang selama ini sudah dibayar pajaknya,” terang Tito.
Ia juga meminta daerah responsif terhadap program pemerintah pusat bernilai triliunan rupiah, terutama yang berkaitan dengan fasilitas publik.
“Kementerian, pusat, itu juga pasti juga gak ingin programnya gagal. Oleh karena itu, pasti program yang diserahkan ke daerah atau dilakukan daerah ini pasti dicari daerah yang kepala daerahnya track record-nya bagus, kemudian eksekusinya selama ini baik, tidak dikorupsi,” tandas Tito.dilansir dari situs resmi liputan6 co.id
