Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa program bantuan pangan beras berpotensi ditiadakan pada tahun 2026. Program ini hanya bisa dilanjutkan jika usulan tambahan anggaran yang diajukannya disetujui oleh pemerintah dan DPR.
“Tahun depan, sepertinya bantuan pangan mungkin tidak ada, yang ada adalah beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Jadi, bantuan pangan itu sepenuhnya uang pemerintah 100%, Bu Ketua. Tapi kalau SPHP, hanya selisihnya, jadi subsidi-nya saja. Tetap bisa memberikan yang murah,” kata Arief di hadapan Komisi IV DPR RI, seperti dikutip Sabtu (6/9/2025).
Arief menjelaskan, bantuan pangan yang biasanya diberikan gratis kepada masyarakat berpendapatan rendah, kini terkendala oleh keterbatasan anggaran. Pagu indikatif Bapanas untuk tahun 2026 hanya sebesar Rp 233,29 miliar, jumlah yang dinilai jauh dari cukup
Oleh karena itu, Bapanas mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp22,53 triliun. Anggaran ini diajukan agar program bantuan pangan beras, penyaluran SPHP sepanjang tahun, dan bantuan pangan bencana tetap bisa berjalan. Jika usulan ini disetujui, maka program bantuan pangan masih memiliki peluang untuk dilanjutkan.
“Anggaran ini akan digunakan untuk penyaluran SPHP, bantuan pangan beras, serta bantuan bencana alam. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran tahun 2026 menjadi Rp22,76 triliun yang terdiri atas Rp233,29 miliar SBPA (surat bersama pagu anggaran), serta Rp22,53 triliun usulan tambahan,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Khudori, seorang pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), mengingatkan bahwa kekacauan polemik beras yang pernah terjadi di Indonesia akan terulang.
Khudori mencatat bahwa polemik beras pernah menimpa Indonesia sebagai dampak dari perang Rusia-Ukraina pada awal 2022. Selain itu, fenomena iklim El Nino pada 2023 juga memperburuk kondisi, menyebabkan harga beras terus naik.
Pada Maret 2023, Presiden Joko Widodo meluncurkan program bantuan pangan 10 kg beras yang digulirkan hingga tahun 2024. Seharusnya, program ini dilanjutkan pada awal 2025, namun rencana tersebut dibatalkan. Anggaran sebesar Rp16,6 triliun yang telah disiapkan dialihkan untuk memperkuat penyerapan gabah oleh Perum Bulog.
Khudori tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi perberasan di Indonesia akan kembali amburadul tahun depan jika tidak ada persiapan matang dan terjadi perubahan rencana secara tiba-tiba, seperti pengalihan anggaran dari hilir ke hulu.
“Sebetulnya yang tahun ini, yang amburadul ini. Itu pun sebetulnya sudah direncanakan oleh Badan Pangan Nasional tahun lalu,” kata Khudori.
“Maksudnya, Badan Pangan tahun lalu itu sudah merencanakan bahwa tahun ini ada bantuan pangan untuk 6 bulan. Itu sudah ada. Dan itu sudah disetujui oleh DPR. Termasuk untuk operasi pasar, total anggarannya untuk bantuan pangan dan operasi pasar itu Rp16,6 triliun. Yang kemudian dengan semena-mena dialihkan untuk pengadaan (menyerap beras) kepada Bulog,” terangnya. dilansir dari situs resmi ragam palu co.id
